Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane
'Banyak kegiatan kerumunan massa yang dibiarkan polisi. Misalnya, Munas PBSI yang dipimpin Wiranto di Tangerang. Lalu kerumunan massa menuju KPUD Solo saat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendaftar calon walikota, lalu kerumunan massa menuju KPUD Medan saat menantu Jokowi, Bobby Nasution mendaftar calon walikota.
Red, POLICEWATCH,- Usai dilakukannya sejumlah tindakan tegas pada pemangku kebijakan dan pelaksana penegakkan protokol kesehatan di Jakarta dan Jawa Barat terkait kerumunan massa di sejumlah acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), desakan untuk melakukan hal yang sama terkait acara pengumpulan massa pun mulai bergema.
Sejumlah netizen dan masyarakat menilai, hal yang sama harus juga dilakukan pada sejumlah kegiatan yang mengumpulkan massa guna menegakkan keadilan dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan. Termasuk tindakan pada pejabat yang bertanggung jawab di wilayah tempat kejadian kegiatan tersebut.
"Saya dari September sudah kritik soal (pelaksanaan) pilkada lho," ujar Relawan Covid-19 yang juga influencer, dr Tirta Mandira di Jakarta, Selasa (17/11).
Ia meminta pemerintah tidak menerapkan standar ganda dalam penegakan protokol kesehatan di masa PSBB transisi ini.
"Semua standar ganda. Pertanyaannya bisa nggak (penegakan protokol kesehatan), tegas nggak? Acara HRS itu salah satu contoh lemahnya Satgas Covid-19," tandasnya.
Ditambahkannya, pihak berwenang jangan cuma menindak lanjuti kerumunan di acara HRS saja. Tapi juga kerumunan massa di gelaran pilkada, termasuk saat massa pendukung mengantar calon walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka ke KPU yang dipenuhi massa pendukung.
"Kalau mau bijak tegas, ayo tegas semua. Jangan anak Presiden di Solo (kampanye tidak ditegur). Habib Rizieq tegur, semua tegur," imbuh dr Tirta saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/11).
Senada dengan dr Tirta, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, kerumunan massa di masa PSBB Transisi sendiri sudah terbiarkan jauh sebelum HRS tiba di tanah air.
'Banyak kegiatan kerumunan massa yang dibiarkan polisi. Misalnya, Munas PBSI yang dipimpin Wiranto di Tangerang. Lalu kerumunan massa menuju KPUD Solo saat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendaftar calon walikota, lalu kerumunan massa menuju KPUD Medan saat menantu Jokowi, Bobby Nasution mendaftar calon walikota.
Dalam kasus itu, Kapolda Jateng maupun Kapolda Sumut tidak dicopot dari jabatannya," ujar Neta di Jakarta, Selasa (17/11).
Dalam kasus sejumlah kerumunan massa sebelum dan sejak HRS pulang ke Indonesia, aparatur pemerintah dinilai IPW tidak berani bersikap tegas dan cenderung membiarkan. Padahal presiden sudah menunjuk satgas pemulihan Covid-19 yg dipimpin sejumlah pejabat sipil, militer, dan polisi.
"Tapi pertanyaannya, kenapa satgas itu tidak mengantisipasi dan bergerak membubarkan kerumunan massa," pungkas Neta
Pewarta: M Rodhi Irfanto
