KAB.BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:- Lembaga KPK Tipikor adalah lembaga yang berdiri pada tanggal 15-11-2016, dilampirkan pula akte notaris, NPWP, serta SK Kemenkumham dengan bernomor AHU.0046858.AH.01.12.Th. 2016. Ketua Umum, Dr. Marwan, S.Ag., SH., AP., M.Hum.
Dari Sabang sampai Merauke KPK (Komisi Pengawasan Korupsi) Tipikor mulai dari DPW, DPD, DPC Hingga DPAC sudah terbentuk di masing - masing wilayah dan daerah, kepengurusan yang sudah terbentuk ditingkat DPD terkhusus di Kabupaten Bekasi agar semua pengurus dapat menjalankan roda organisasi sesuai rel yang sudah ditentukan berdasarkan AD/ART hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Kabupaten Bekasi pada kamis. (25/03/21)
Dia mengatakan jika ada anggota pengurus yang menyalahgunakan nama lembaga KPK Tipikor agar lapor ke pihaknya. Lembaga ini diperuntukan untuk membantu masyarakat, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata M. Mamin Dulkhoir, SH.
Kalau ada oknum yang menyalahgunakan, itu jangan disalahkan lembaganya. Orangnya itu yang salah, kalau memang salah wajib ditindak dan dilaporkan kepada pihak berwajib bukan lembaganya,” kata M. Mamin Dulkhoir, SH.
M.Mamin Dulkhoir, SH. Selaku sekretaris DPD Kabupaten Bekasi mengatakan lembaga KPK (Komisi Pengawasan Korupsi) Tipikor bergerak di bidang hukum, pengaduan, dan konsultasi masyarakat. “Kerja sosial kita bantu masyarakat, orang enggak mampu. Keamanan, kita bantu aparat keamanan dan sebagainya".
Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor yang melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) yang sudah digariskan dari rel organisasi berdasarkan AD/ART jangan sampai diciderai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya manfaatkan wadah organisasi KPK Tipikor, "ujar M. Mamin Dulkhir, SH.
Masih kata Sekretaris DPD Kabupaten Bekasi M. Mamin Dulkhoir, SH apabila ada oknum yang sudah melanggar AD/ART organisasi dan manfaatkan wadah organisasi dan sudah menyimpang dari rel yang sudah digariskan dan dapat mencoreng nama baik organisasi saya tidak segan - segan akan melakukan tindakan hukum, "ujarnya.
Ditengah - tengah kesibukannya M. Mamin Dulkhoir, SH selalu memberikan motivasi dan mengajak kepada semua pengurusnya untuk selalu semangat dan berjiwa sosial guna membantu masyarakat disekitar.
Selain bergerkak dibidang hukum, sosial. Bahwa Lembaga KPK Tipikor dapat memantau langsung dan mengawasi program kerja pemerintahan terkait masalah anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah daerah provinsi bahkan pemerintah pusat agar semua itu tepat sasaran.
Melakukan Pengawasan terhadap anggaran yang akan dikucurkan dari sumber dana baik dari APBD dan APBN, lembaga KPK Tipikor wajib menjalin kemitraan terhadap instansi dinas terkait terkhusus yang ada di kabupaten Bekasi. Mulai dari kepala daerah sampai tingkat Desa.
Adapaun apabila ada oknum pemerintahan dinas terkait yang melanggar aturan dan melakukan tindak pidana korupsi dan bekerjasama dengan salah satu oknum dan mengatasnamakan lembaga DPD KPK Tipikor maka oknum tersebut wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.
Amun/Jefry Gobang
