 |
| Kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku |
BURU, POLICEWATCH.NEWS,- Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia berencana melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dalam rangka mengkoordinasi usulan kebijakan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral untuk membagi Pengelolaan Blok Gunung Botak dan Gogorea nenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat(IPR).
Kunjungan kerja tersebut direncanakan dengan dua agenda yaitu, pengumpulan bahan keterangna dan informasi di kawasan tambang emas Gunung Botak pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 dan diskusi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buru pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021.
Dijelaskan dalam surat Kementrian Koordinator Bidang Kemarima dan Investasi Republik Indonesian tertanggal 22 Juni 2021 yang di tunjukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Buru, Perihal Permohonan Fasilitas Kunjungan Kerja. Adapun dasar kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Republik Indonesian pada tanggal 19 April 2021 lalu dengan agenda Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pembinaan Pertambangan Rakyat, legalisasi aktivitas peryabanga rakyat dengan aplikasi teknologi yang aman dan ramah kingkungan dapat menjadi solusi pengendalia pertambangan tanpa izin yang konkret dan efektif.
Dalam surat tersebut juga di jelaskan dengan dasar perihal di atas, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bermaksud menjadikan Pertambanga Rayat di Desa Kasubibi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai percontohan penatakelolaan pertambangan rakyat ramah lingkungan yang dapat diduplikasikan pada kawasan-kawasan pertambangan rakyat lainnya, termasuk Blok Gunung Botak dan Gogorea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.(Aam Purnama)
