Dalam Persidangan Nama Ilhan Sudiono Ketua Pokja 4 ULP Disebut Tak tersentuh KPK

/ 10 Oktober 2021 / 10/10/2021 10:38:00 AM

 


Laporan : Bambang.MD/Irin /AWDI




POLICEWATCH.NEWS, PALEMBANG - Ilham Sudiono,Ketua Pokja 4 Di Unit Layanan Pengadaan  (ULP) namanya hilang bak ditelan bumi, dan sempat menjadi pemberitaan di media nasional, regional dalam sidang kasus

t kasus OTT KPK di Muara Enim 2019, yang lalu " kini  memasuki babak baru. Kasus tersebut menyeret sejumlah nama anggota legislatif, dimana 10 anggota DPRD Muara Enim ditetapkan KPK sebagai tersangka.dan masih di duga anggota DPRD yang aktif diduga kuat terlibat baik yang masih aktif ataupun yang sudah tIdak lagi Dan juga PNS yang juga terlibat masih bercokol menduduki jabatan strategis di dinas PUPR.

ini yang membuat masyarakat bertanya tanya kenapa mereka masih berkeliaran malah masih menjabat jabatan strategis lagi ini sangat ironis sekali

Sepuluh anggota DPRD Muara Enim itu disangkakan atas penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta Pembahasan APBD Muara Enim 2019.

Kepada sepuluh anggota DPRD Muara Enim itu kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan.

Dalam kasus tersebut, KPK mengendus pola pemberian fee 15% atas 129 miliar lebih paket proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

"Terdakwa selaku Wakil Bupati Muara Enim bersama - sama dengan Ahmad Yani, Elfin MZ Muchtar, Ramlan Suryadi, Aries HB, dan Ilham Sudiono menerima uang dalam bentuk dolar Amerika sejumlah USD 35.000 dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp 22.001.000.000," ujar jaksa KPK Satrio Agung Wibowo, dalam dakwaan jaksa pada persidangan Juarsah, Kamis (8/7/2021).

Yang menariknya, nama Ketua Pokja IV lelang, Ilham Sudiono seakan redup dari publik Muara Enim. Padahal, dalam persidangan -persidangan sebelumnya, nama Ilham acap kali disebut turut menerima uang suap dan dipanggil sebagai saksi di persidangan oleh jaksa KPK

Hal itu mengundang pertanyaan publik Muara Enim, seperti diutarakan oleh salah satu akun media sosial Facebook,

"Ketua pokja lelang yg berperan menentukan, yang meloloskan pemenang tender, jebloskan juga kepenjara jangan pilih pilih  menetapkan TSK mulai dari honorer hingga pejabat² yg berkepentingan Di PUPR itu korupsi semua. tidak ada yg tidak korupsi.tinggal tingkatannya ada yg besar pengaruhnya ada hanya ikut² tan saja terutama. yang PHPP penjabat penerima hasil pekerjaan juga korup. bendahara juga korup. banyangkan saja tiap termin penagihan mereka juga menerima itu uang amplop setiap neken berkas tagihan. bukan rahasia lagi sdh lumrah," komentar salah satu akun Facebook

Komentar Anda

Berita Terkini