POLICEWATCH.NEWS - PALEMBANG - Lidikkrimsus RI Sumsel di Bawah Komando Ketua Harian DPN LIDIK KRIMSUS RI M Rodhi Irfanto SH menunda aksi damai di Polda Sumsel pada tanggal 16 desember 2021, setelah beberapa perwakilan dari Lidikkrimsus, Bambang.MD (policetch.news), Firman, Frengki (journalnews.id) dan Surya Kencana, SH, (Lidikkrinsus) bertemu utusan dari Intel Polda Carta dan Edi mereka menjelaskan kalau bisa untuk aksi damai yang digelar pada kamis ( 16/12) di Polda Sumsel disiapkan data pendukung seperti Surat Tanah yang menjadi persoalan sengketa dengan perusahaan PT.BGG, dan dilengkai dokumen pendukung lainnya, agar lebih jelas kalau diminta dari pihak Kami, kata "Carta saat memberikan arahannya kepada Tim Lidikkrimsus RI, di Cafe Smile sambil Ngopi bareng, atas arahan mereka dari Intel Polda kami sepakat untuk mengumpulkan data pendukung yang diminta oleh Intel Polda Sumsel secepatnya akan kami berikan kepada Dirintelkam Polda Sumsel bulan depan kata " Frengki Selaku kordinator Aksi didampingi Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Kabupaten Lahat, Bambang, MD wartawan senior policewatch.news.
Sementara Firman selaku kordinator lapangan aksi damai tetap akan dilaksanakan pada bulan Januari setelah data pendukung sudah lengkap sesuai arahan dari Intel Polda Sumsel, ditujukan kepada Kapolda Sumsel dalam surat laporan mohon dilakukan penyelidikan terkait adanya mafia tanah di PT.BGG ( Bumi Gema Gempita) dan kami kata ' Firman sedang melengkapi data pendukung apa yang diminta oleh Intel Polda Sumsel, demo tetap berlanjut bulan depan surat pemberitahuan aksi damai sudah diterima Dirintelkam Polda Sumsel " Pungkasnya
Terpisah Ketua Harian DPN Lidikkrimsus RI, Rodhi Irfanto SH dan selaku Penanggung jawab Demo menuturkan kepada policewatch.news Jumat (17/9), ia menegaskan agar mafia tanah di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, segera diberantas siapapun terlibat kata " Rodhi melalui telepon Selulernya, di IUP PT BGG, Inisial MS, BS (legal), Mantan Kades SF, dan mantan camat Merapi timur AH, semuanya harus bertanggung jawab, ini perintah presiden Joko Widodo " Berantas MAFIA TANAH " ungkap " Rodhi
(Tim)
