Jakarta.Policewatch.News: Tembak menembak antar anggota polri kembali terjadi. Ajudan Kadiv Propam Mabes Polri, Brigadir Joshua tewas ditangan rekannya Bharada E pada Jumat Sore Juli 2022. Meski bukan pertama kali terjadi namun kasus ini cukup membuat publik tercengang. Pasalnya peristiwa ini terjadi di rumah dinas salah satu pimpinan Polri dan dibumbui rumor mengenai hubungan terselubung antara ajudan dengan istri perwira yang menjadi atasannya.
Menurut Aktivis senior pro demokrasi setya Dharma Pelawi, kasus ini jadi heboh bukan karena soal tembak menembak dan rumor perselingkuhannya semata. Kang Tya, demikian panggilan akrabnya, menduga, publik jadi sangat antusias karena cara penanganan kasus ini yang cenderung ditutup tutupi. "Bagaimana tidak jadi heboh kalau seorang anggota Polri dikirim pulang ke keluarganya dalam kondisi sudah menjadi mayat tanpa penjelasan yang masuk akal" ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
Setya Dharma juga menyoroti perlakuan tim Mabes Polri yang terkesan intimidatif terhadap keluarga almarhum Brigadir Joshua. Cara cara intimidatif itu menurutnya justru semakin merangsang keingintahuan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Kita dibuat yakin bahwa dalam kasus tewasnya anggota FPI di KM 50 pun telah terjadi kebohongan publik. Jangan dalam urusan dengan masyarakat sipil, bahkan dengan anggotanya sendiri seolah olah banyak fakta yang disembunyikan" Tegas Aktivis yang konsen dengan isu demokrasi sejak era depan puluhan ini.
Setya Dharma juga memberi apresiasi terhadap sikap keluarga Brigadir Joshua yang berani mempertanyakan kejanggalan kejanggalan yang mereka temukan. Keberanian dan sikap kritis keluarga tersebut merupakan kunci dari terungkapnya fakta fakta yang di sembunyikan. "Hakikatnya yang mereka perjuangkan bukan hanya keadilan untuk anak mereka. Mereka sedang memperjuangkan kredibilitas institusi Polri. Jangan anggap remeh perjuangan mereka" ujarnya tegas.
Seperti sudah diketahui publik luas bahwa perjuangan keluarga Brigadir Joshua mencari keadilan berhasil memaksa Kapolri untuk membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Wakapolri. Tim khusus tersebut akan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal yakni Kompolnas dan Komnas Ham" Ini momentum penting bagi Kapolri untuk membuat terobosan dalam hal transparansi penanganan kasus. Lebih dari itu, Polri juga sebaiknya mulai konsen pada penataan internal. Sebaiknya Polri menghindar dari urusan urusan politik diluar kepentingan keamanan bangsa dan negara." Pungkas Alumni Universitas Padjadjaran tersebut.(Amun JG)
