Tolak Kebijakan menyengsarakan Rakyat, FOSMAPI Gerudug Gedung DPRD Garut.

/ 9 September 2022 / 9/09/2022 12:20:00 PM

 


Garut, policewatch.news- setelah beberapa Aksi penolakan Kenaikan BBM di Garut , hari ini ( 9/9)  FOSMAPI ( Forum Silarurahmi Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia )sampaikan Aspirasi di Gedung Dewan Kabupaten Garut 

Hidup Mahasiswa, Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia , Hidup Perempuan yang melawan ....Silman Jajuli   koordinator berteriak  yel yel 

" sebagai mahasiswa dan pemuda Kami tidak bisa tinggal diam atas permasalahan yang mencekik rakyat atas naiknya BBM Saat ini, kami prihatin sekali kepada kebijakan pemerintah Pusat yang sudah mati rasa keadilannya, Sehingga kami harus pastikan mengawal komitmen PEMDA Garut lakukan langkah kongkritnya sampaikan PENOLAKAN KENAIKAN BBM pada pemerinrah  Pusat  ".

Silman jajuli sampaikan bahwa FOSMAPI datang dengan berbekal Naskah yang sudah di siapkan dengan hasil kajian  yang meliputi Ekonomi, Sosial dan Pendidikan.


Kami datang sebagai penyambung lidah masyarakat ,  Kami tidak punya kepentingan dari  golongan manapun , Bila perlu kami buka baju bahwa ini murni kepentingan Masyarakat.

Menurut keterangan Asda II Teti Saripeni,  "berdasarkan PERMENKEU 134 Tahun 2022 , Tentang Penangan  dampak Inflasi 2 % Untuk membantu ke masyarakat terdampak dari Angaran Transfer Belanja Langsung 12.5 M kami sedang siapkan ".

Hal ini  Mendapat sorotan tajam dari FOSMAPI , dengan adanya BLT itupun belum tentu menyelesaikan masalah yang ada , Apalagi Saat ini di kabupaten Garut masih banyaknya Warga Masyarakat di Pedalaman yang masih belum mempunyai KTP , tentu akan menjadi permasalahan baru sehingga BLT pun tidak tepat sasaran , Ungkapnya.

Lanjut Silman,  jangan sampai Alasan Inflasi menjadi Tolak Ukur membuat  kebijakan yang salah sehingga masyarakat yang dikorbankan yang tentunya bertolak belakang dengan semangat Undang Undang  yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3

 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; sementara saat ini Pemerintah hanya mampu menguasai saham 16 % , Maka pantas saja kebijakan akan tersandera oleh Asing , Ungkapnya mengakhiri. ( Dera )

Komentar Anda

Berita Terkini