JEPARA policewatch.news -- Lemahnya pengawasan dan perencanaan yang kurang matang proyek Penunjukan Langsung ( PL ) aspirasi dari oknum DPRD Fraksi PPP dapil 4 yang sebelumnya di protes Warga terjadi adanya dugaan pembangunan beton talut tebing pemgaman kali ngemplak ini di monopoli oleh oknum DPRD Jepara, dan Dinas PUPR yang di kerjakan oleh kotraktor atau rekanan inisial R , dengan anggaran -+ RP 199 jt masih dalam perawatan pekerjaan tersebut roboh lokasi di RT 04/03 Desa Pelemkerep Kec. Mayong Kab. Jepara Jawa Tengah. 11/11/2022.
Robohnya pembangunan pengaman talut tebing kali Ngemplak yang berlokasi di RT 04/03 Desa Pelemkerep Mayong ini dalam perencanaannya awal kurang matang dan asal - asalan secara teknik stplan speck tidak sesuai lokasi, akibatnya pekerjaan masih dalam perawatan rekanan roboh, kerugian mencapai puluhan juta, akibat kecorobohan tim perencanaan, yang tidak selektif, Dinas PUPR Jepara harus ikut bertanggungjawab.
Sebelum di laksanakan pekerjaan di protes warga karena adanya dugaan monopoli yang di lakukan oknum anggota DPRD Fraksi PPP dapil 4 inisial H bersekokol bersama Dinas PUPR Jepara, karena secara manfaat pembangunan beton talut pengaman tebing kali ngamplak beton sepanajng -+ 80 meter ini di rencanakan awal pembangunannya hanya dijalur tanah hak milik oknum anggota DPRD dapil 4, secara manfa,at dan mudhorotnya pembangunannya tidak bermanfa,at bagi orang banyak, akan tapi sebaliknya untuk kepentingan pribadinya.
Hal tersebut di ungkapkan warga setempat yang tidak mau disebut namanya kepada awak media policewatch.news dilokasi proyek pembangunanya disenyalir adanya dugaan di monopoli atau pembohongan publik, pembamgunan beton talut pengaman tebing kali ngemplak yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak itu jelas, karena pengalian awal di tanah milik bu Hj H ini tidak kanan kiri melainkan pembamgunannya hanya di tanah milik oknum anggota DPR, warga setempat ramai - ramai protes ke Petinggi/Kades Pelemkerep, dan ke pihak anggota DPRD Jepara, selaku wakil rakyat kami di dapil 4, adanya proyek untuk kepentingan pribadi hal ini proyek beton untuk pengaman tanah hak miliknya." Terangnya.
Setelah ramai - ramai di protes warga, petinggi dan anggota DPRD inisial H, di konfirmasi via Chate Watshapp petinggi dan anggota DPRD bersepakat pelaksana pembangunan di lanjutkan dengan panjang kiri 21 meter dan kanan 50 meter dengan pelaksana kontraktor rekanan Penunjukan Langsung ( PL ) oleh Dinas PUPR, penanggungjawab Kabid Pengairan.
Awak media di lokasi tidak menemukannya papan informasi pupblik, pihak Kabid Pengairan selaku penanggungjawab dan rekanan mengangkangi Perpres No. 54 Tahun 2910 dan No. 70 Tahun 2012 yaitu yang berbunyi :
Perpres No 54 Tahun 2010 Dan No 70 Tahun 2012 Yang Mengatur Setiap Pekerjaan Bangunan Fisik Yang Di Biayai Negara Wajib Memasang Papan Nama Proyek dan Memuat Jenis Kegiatan Lokasi Proyek No Kontrak,Waktu Pelaksanaan Proyek,Kontraktor Pelaksanaan Serta Nilai Kontrak dan Jangka Waktu Pengerjaannya.
Akan tetapi banyak rekanan atau kontraktor yang melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut sering di jumpai wartawan lokal jepara." Ungkapnya.
Kalau ini di biarkan oleh Kadinas PUPR dan yang menaungi Kabid pengairan dan konsultan pengawas hal ini seperti memberi peluang para oknum rekanan kontraktor dan konsultan pengawas proyek ada pembiaran dan kong kalikong untuk mencuri volume dengan cara mengurangi bahan meterial disetiap pekerjaan, sehingga mengurangi daya tahan proyek, yang kini dikerjakan oleh para rekanan Dinas PUPR sebut inisial R yang tidak memenuhi standar kwalitas yang ditentukan pemerintah, kini pekerjaan masih tahap perawatan proyek beton pengaman tebing kali ngeplak roboh kerugian mencapai puluhan juta rupiah siapa yang bertanggung jawab...?
akibat tergerus air hujan di hari kamis malam jum,at -+ jam 19.30 Wib proyek beton pengaman tebing kali ngeplak roboh, rekanan pelaksana proyek sangat
