Red, policewatch.news, – Ketua Harian DPN LIDIK KRIMSUS RI yang
juga Pendiri dan Pemimpin Redaksi Media policewatch.news, M Rodhi Irfanto, SH,
Meminta Polres Lubuk Linggau agar Melakukan pengembangan dan menindaklanjuti atau
memeriksa juga kepala sekolah SMAN 4 Kota Lubuklinggau Erwin Susanto dan Kepala
Sekolah SMAN 7 Agustunizar dengan adanya penangkapan 3 Oknum LSM yang diduga
melakukan pungli
Sebagaimana dijelaskan bahwa Tim Macan Satreskrim Polres
Lubuklinggau melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tiga orang oknum
anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Palembang, ditangkap di Rumah
Makan Monaco, dekat Simpang RCA Kota Lubuklinggau, Sabtu (11/3/2023) sekitar
pukul 16.00.
adanya OTT yang dilakukan polisi terhadap tiga oknum LSM
itu, karena diduga akan melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah SMAN 4 dan
Kepala Sekolah SMAN 7 saya menduga hal itu terjadi ada kemungkinan pihak
Lembaga tersebut adanya dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima.”papar
Rodhi kepada awak media melalui WhatsApp 12/03/23
kalau menilai pemberitaan yang beredar bahwasannya Korwil WRC PAN-RI Sumatera Selatan bahwa pihak anggota yang bertugas di lubuklinggau diperintahkan hanya sebatas untuk mengantarkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada para Kepala Sekolah SMAN di lubuklinggau terkait adanya dugaan penyelewengan Dana BOS
 |
| Dok: policewatch.news 2020 |
Sangat tidak mungkin pihak Oknum LSM tersebut menerima
begitu saja sejumlah uang yang ditentukan tempat dan nominalnya pasti sudah ada
kesepakatan diantara mereka, saya berharap pihak Polres Lubuk Linggau harus mendalami
Edukasi dan intensinya terkait suap dan pemerasan, Ada Perbedaan
istilah-istilah tersebut bisa dilihat dari waktu, tujuan, pelaku, dan
intensinya. Perbedaan dari sisi pelaku bisa dilihat pada istilah suap dan
pemerasan.
Suap terjadi jika pengguna jasa (Kepala Sekolah) secara
aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan (Oknum LSM) dengan maksud agar adanya
dugaan penyelewengan Dana BOS tidak di tindak lanjuti ataupun di eks post oleh
Oknum LSM tersebut maka terjadilah kesepakatan, walau melanggar prosedur dan
melanggar Hukum
Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan (Oknum LSM) yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa (Kepala Sekolah) agar adanya dugaan penyelewengan Dana BOS tidak di tindak lanjuti ataupun di eks post oleh Oknum LSM, walau melanggar prosedur. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan karena pihak Kepala Sekolah itu di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri dan terkait adanya dugaan penyelewengan Dana BOS maka pihak Polres Lubuk Linggau bisa menerapkan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak.apalagi salah satu pihak adalah kepala sekolah SMA Negeri yang di Gaji Negara Pakai Uang Rakyat dan apalagi terkait adanya dugaan penyelewengan Dana BOS .pungkas Rodhi
