Policewatch-Mataram
28/07/2025.Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 memantik reaksi keras dari Ormas Sasaka Nusantara NTB. Ketua Umumnya, Lalu Ibnu Hajar, secara tegas mendukung penuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya.
Dugaan tersebut mencuat terkait pembagian dana siluman dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2025. Banyak indikasi penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur, untuk kepentingan pribadi, bahkan fiktif. Lalu Ibnu Hajar menekankan pentingnya aparat penegak hukum menjadikan kasus ini sebagai prioritas dan segera menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
"Kami dari Ormas Sasaka Nusantara NTB mendesak Kejati NTB untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Pokir ini," tegas Lalu Ibnu Hajar. Ia menambahkan komitmen Ormas Sasaka Nusantara untuk:
1. Ormas akan mengawal proses investigasi dan meminta transparansi hasil investigasi kepada Kejati NTB.
2. Ormas akan mendukung Kejati NTB dalam mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi terkait.
3. Ormas menuntut agar kasus ini ditangani secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Lalu Ibnu Hajar menilai kuatnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan DPRD NTB. Indikasi pelanggaran tersebut diduga melanggar:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Aturan ini mengatur tugas dan wewenang DPRD, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017: Permendagri ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk integrasi Pokir DPRD dalam dokumen perencanaan.
Ormas Sasaka Nusantara NTB berharap Kejati NTB segera bertindak tegas dan memberikan sanksi hukum yang setimpal kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi Pokir ini. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah NTB menjadi taruhannya. Kasus ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara. Ormas akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Jurnalis
Mamen
