POLICEWATCH . NEWS , Forum Wartawan Bersatu Labuhan Batu Selatan (FWB-LS) Surati Polrest labuhanbatu Selatan mempertanyakan tindak lanjut tuntutan mereka khususnya terkait tentang dugaan intimidasi oleh oknum Kepala Y.D.M. Kecamatan Sungai kanan, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
Surat tersebut disampaikan pada Kamis (14/08-2025) dalam surat itu ada lima Poin sesuai dengan tuntutan mereka pada saat menggelar aksi pada Senin (04/08-2025) lalu.
1 - Meminta Kapolrest Labuhanbatu Selatan agar memanggil dan memeriksa Kepala Y.D.M di Kecamatan Sungai Kanan, Labuhanbatu Selatan.
2 - Meminta kepada Polres Labuhanbatu Selatan khususnya Tipidkor Polrest Labusel agar Bertindak dan turun memeriksa aliran Dana Operasi Sekolah (BOS) Y.D.M, untuk anggaran tahun 2023-2024.
3 - Meminta kepada Kapolrest Labuhanbatu Selatan agar memanggil serta memeriksa dan menangkap Kepala Y.D.M , tentang dugaan percobaan penganiayaan salah seorang Wartawan.
4 - Meminta Kapolrest Labuhanbatu Selatan agar memanggil dan memeriksa oknum guru guru disekolah tersebut yang mengatakan bahwa berita berita yang diterbitkan terkait siswi I.M adalah hoax.
5 - Meminta Kapolrest Labuhanbatu Selatan, agar turun kesekolah tersebut untuk memeriksa dugaan pungli di Y.D.M.
Dari sejumlah tuntutan tersebut organisasi Wartawan (FWB-LBS) berharap agar Polrest Labuhanbatu selatan dapat menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Saat dikonfirmasi , di hari yang sama , Ketua Aliansi Komunikasi Wartawan (ALKOWAR) K.Nasution mengatakan, kalau Polrest Labuhanbatu Selatan benar ingin melakukan pemeriksaan atau penangkapan , Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang - Undang Pers , Undang - undang yang mengatur tentang penghalangan tugas pers di Indonesia adalah Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1). Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers:
Menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dari Pasal pasal tersebut disampaikan bahwa yang bersangkutan jelas melanggar hukum dan Undang - Undang , Jelasnya. (Ali Usman)
