NUNIK: Musirawas Seolah Becermin Pada Pemprov Sumsel.

Nunik Handayani selaku Kordinator Forum Indonesia 

Reporter : Julianto Saputra

 Musirawas. (Policewatch.news )  APBD pada dasarnya merupakan Uang dari rakyat, lewat berbagai wajib pajak yang mereka bayarkan.Sehingga keberpihakan anggaran untuk rakyat merupakan suatu hal yang mutlak untuk terpenuhi. Politik pengalokasian anggaran yang hanya menguntungkan kepada para segelintir orang perlu di kontrol.Seperti hal nya untuk Beban perjalanan dinas.Berdasarkan Audited LHP BPK tahun 2017 untuk Beban perjalanan dinas Pemda Musirawas menghabiskan anggaran sebesar 90,9 Milyar hampir 50% dari perjalanan dinas  Pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) pada tahun 2017 sebesar 203,7 Milyar.Sabtu,30-Maret-2017.

Nunik Handayani selaku Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Selatan (FITRA Sumsel) menyoroti belanja pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Tahun 2017 untuk beban Perjalanan Dinas habiskan sebesar 90,9 Milyar rupiah yang nilai nya hampir 50% dari beban perjalanan dinas Pemprov Sumsel,anggaran  milyaran rupiah  terebut hanya untuk beban perjalanan dinas saja.

Nunik menungkapkan,"Seharus nya para Birokrat memahami *Fungsi Alokasi APBD* yang dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,serta juga memahami *Fungsi Distribusi APBD* dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan,untuk Beban Perjalanan dinas Musirawas seolah becermin pada Pemprov Sumsel. Ujar Nunik.

Dalam diskusinya Nunik menyampaikan,
" Pos anggaran sebanyak itu tidak sama sekali di rasakan oleh rakyat karena hanya segelintir orang saja yang merasakan,Apa "Input & Output" dari perjalanan dinas tersebut? Kebijakan apa saja yang telah mereka Buat dalam menanggulangi masalah pembangunan daerah,sebab selama tahun 2017 Kabupaten Musirawas masih merupakan daerah tertinggal di sini juga Pemprov Sumsel harus lebih memperhatikan Kabupaten yang berada di wilayahnya,ya setidaknya jika pemda Musirawas kekurangan anggaran,pemprov juga wajib membayar utang Dana bagi hasil Pajak" ujar Nunik Saat di Konfirmasi.

Komitmen politik dari para kepala daerah sangat menentukan dalam penciptaan keberpihakan anggaran untuk rakyat.

sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah menyenggelarakan Otoda (Otonomi Daerah).pos anggaran yang sangat melambung tinggi hingga mencapai puluhan milyar per tahun yang tidak dirasakan langsung oleh rakyat.

lebih terperinci lagi 44 SKPD Pemprov sumsel Habiskan 203,7 milyar  hanya untuk perjalanan dinas selama tahun 2017 bisa di lihat pada Tabel A ;

Mengintip lebih dalam untuk beban perjalanan dinas 50 SKPD Pemda Musirawas Habiskan 90,9 Milyar  bisa di lihat pada tabel B ;

Dalam analisa data tersebut anggaran sebanyak itu jumlahnya sangat Fantastis,Khusus nya untuk Musirawas pada dinas Pendidikan yang mengalami kenaikan signifikan sekali,hanya untuk dinas kesehatan Musirawas saja habiskan 9,7 milayar dalam 1 tahun,hal semacam ini wajib di kontrol.kedepan saya akan terus menyoroti beban pengeluaran Pemda Musirawas dan Pemprov Sumsel untuk Transparansi anggaran. Tutup Nunik.