 |
| H.M.Taufik Yasak SH.MM salah satu seorang Tokoh publik yang cermat mangamati pembangunan daerah |
Reporter : Julianto Putra
Muratara.(policewatch.news) - Demi mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upaya yang dapat
mencapai tujuan tersebut adalah pengelolaan keuangan yang transparan,
akuntabilitas, efektif dan efisien.
H.M.Taufik Yasak SH.MM
salah satu seorang Tokoh publik yang cermat mangamati pembangunan daerah,ia
juga merupakan ketua Non Goverment Organitation (NGO) sahabat Ombusdman serta
mantan ketua perwakilan Ombusdmen RI provinsi Jambi tahun 2013-2018,yang turut
menyoroti permasalahan transparansi anggaran tepat nya di Kabupaten Musirawas
Utara (Muratara).Minggu,31-Maret-2019.
Taufik Yasak menghimbau bahwa, "Pentingnya kerjasama
antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keterbukaan (Transparansi)
anggaran yang lebih baik untuk kemajuan suatu daerah,justru itu komitmen
pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai
transparansi anggaran." Ujar Mantan Direktur Bank BPD jambi.
Dalam diskusi nya Taufik memaparkan,
“Transparansi anggaran efektif dalam mencegah korupsi dan
memungkinkan partisipasi warga didalamnya, jadi pentinganya Transparansi
anggaran wajib tanpa pengecualian” ungkap staff Lawyers KAI (Kongres
Advokasi Indonesia).
Dilanjutkannya,"Bicara masalah anggaran
pemerintah kabupaten Muratara itu sudah jelas harus di umumkan secara
transparan.Sebab,untuk mengesahkan anggaran harus di
ekspose,ditayangkan,dibacakan dan di saksikan oleh DPR,DPRD,Ormas dan
masyarakat.Namun,saat sudah di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) malah
ditutup-tutupi itu tidak boleh dan melanggar aturan tentang transparasi
pemerintahan,berarti ada "maksud" di balik ini semua apa lagi tidak
sama sekali di terapkan pada portal resmi pemerintahan yakni situs Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)." Ujar mantan ketua
perwakilan Ombusdman RI jambi.
Setalah saya cermati ada 17 OPD yang belum mengekspose
anggaran tentang perencanaan pengadaan,jika para OPD yg menutup-nutupi
transparan anggaran artinya mau bermain sendiri.Nah ini jelas-jelas terindikasi
ada unsur Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN) nya,untuk itu coba para
Inspektorat selaku APIP pemda dan BPKP provinsi agar periksa dan memang
itu tugasnya, sebelum diperiksa langsung oleh KPK mengenai tertutupnya
transaparansi anggaran ini. Pungkasnya.
