Kementerian Keuangan Gelontorkan Dana 25,59 Triliun Untuk Pemilu 2019

/ Rabu, 03 April 2019 / 07.20
Reporter : M. Taufiq.Sapta
Dari kiri: dosen Fisip Undip, Yuwanto, Koord.Divisi Pengawasan Bawaslu, Anik Sholihatun,
Ketua DPRD Jateng,Rukma Setyabudi, Kadiv. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat KPU Jateng, Diana Ariyanti, serta moderator,Prastyabudi. Foto : M. Taufiq

Semarang,( PoliceWatch.News ) Para peserta pemilu Pilpres dan Pileg akan menentukan pilihannya sesuai hati nurani, mereka akan memberikan hak pilihnya pada Hari rabu 17 April 2019 tentu saja warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih yang akan memilih Seorang ,Presiden dan Wakil Presiden , 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610
anggota DPRD Kabupaten Kota.

Para Calon Legislator tersebut yang berasal dari 16 partai nasional ditambah 4 partai daerah yang khusus berkompetisi di Aceh. Kementerian Keuangan menganggarkan 25,59 Triliun untuk pemilu 2019. Angka ini naik 61% dibanding anggaran untuk pemilu 2014 sebesar 15,62 Triliun besarnya dana pemilu ini diharapkan sepadan dengan hasilnya untuk mewujudkan amanah suara rakyat. Sudah semestinya para kontestan pemilu dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan bersaing secara sehat dalam menyampaikan visi misi nya bukan sibuk berbalas pernyataan dan sentiment agama dan berita bohong atau hoax.

Pemilu,kampanye damai mrupakan cita cita semua elemen bangsa damai sendiri merupakan hak mendasar dalam demokrasi. Tak ada demokrasi kekerasan manipulasi. Pemilu tidak boleh berujud perusuh kerusakan apalagi perpecahan.

Dosen Fisip Undip, Yuwanto mengatakan, bahwa saya khawatir pemilu yang akan kita laksanakan pada 17 april 2019 nanti di sisi kualitas demokrasi kepemiluannya sendiri terancam berbagai hal. Menurut hal hal yang belum pernah ada preseden, contohnya pemilu menghasilkan para pemimpin yang baik dari berbagai aspek , hanya saja kecenderungan akhir akhir ini saya melihat gap antara aturan normative yang sudah dirumuskan oleh para penyelenggara pemilu dan bawaslu, disana sini sepertinya terancam oleh sikap perilaku perilaku, terutama dari para kontestan itu sendiri termasuk elite yang sesungguhnyatidak melihat kepentingan pemilu yang lebih besar . ujarnya

Kenapa ? menurutnya karena pemimpin partai seharusnya tidak mengandalkan KPU dalam
proses pendidika politik tetapi mereka sendiri mestinya juga mewujudkan sikap dan perilaku
yang mendidik masyarakat.

Yuwanto menambahkan, statmen yang dikeluarkan para elite pun yang berisi hal hal yang menentramkan, menjanjikan harapan masa depan yang lebih baik, tapi bukan malah justru ada tendensi menyebar rasa was was atau ketakutan. Medsos dalam prakteknya banyak dikendalikanoleh peserta pemilu, ini tidak hanya menyebarkan informasi tapi juga membangun emosi emosi tertentu, celakanya kalau emosi emosi tertentu tidak membangun rasionalitas tetapi mengarah pada irrasionalitas,” pungkasnya. Saat menjadi nara sumber pada dialog bersama Parlemen Jateng, dengan tema” Kampanye Damai dan Pendidikan Politik” ,yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Lobby Hotel Gests, Jalan MT. Haryono No 312 – 316 Kota Semarang, Selasa, 2/4/2019.

Sementara itu Kadiv Sosialisasi Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU Jateng, Diana Ariyanti, menuturkan bahwa kampanye sebagai ruang pemilu untuk mencerdaskanpemilih oleh peserta pemilu dengan dialog dengan konstituen. Kami tidak henti hentinya menghimbau kepada peserta pemilu , para stakeholder, hal hal yang kami dengan berbagai pihak termasuk menghimbau kampanye sebagai media untuk menyampaikan visi misi serta citra diri peserta pemilu.

Menurut Diana, regulasi kampanye terkait dengan metode yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu mereka bisa bertemu engan konstituennya , tatap muka, ini sebenarnya ruang ruang untuk mencerdaskan pemilih agar kampanye bisa damai. Dalam pandangan kami ,tidak henti hentinya menghimbau kepada peserta pemilu maupun stakeholder. Hal hal yang sudah dilakukan KPU dengan berbagai pihak termasuk menghimbau kampanye sebagai media untuk menyampaikan visi misi,” pungkasnya.

Pada Kesempatan yang sama Koodinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholikatun,mengatakan, Pemilu, kampanye damai bagian dari pendidikan politik. Dalam hal ini ada 3hal dalam indikator yang pertama dipastikan 11 pihak harus betul betul netral. Kedua bawaslu mendorong peserta pemilu dalam melakukan kampanye menggunakan etika tidak hanya sekedar patuh pada aturan regulasi kalau mau pemilu bermartabat, kampanye menggunakan etika artinya selain mematuhi seluruh aturan regulasi yang dilarang, rambu rambu kepatutan dan kepantasan harus dijunjung tinggi oleh kawan kawan peserta pemilu. Yang ketiga, dipastikan seluruh caleg tidak menggunakan politik uang kalau dipatuhi maka akan menghasilkan pemilu damai, ucapnya.
Rukma Setyabudi saat menjelaskan mengenai pemilu damai dan pendidikan politik Foto: Taufiq

Sementara Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, menegaskan, masyarakat jateng khususnya harus betul betuk menjaga iklim sejuk penuh kedamaian agar penyelenggaraanya lancar tetapi dalam keadaan damai, aman tidak ada hambatan apapun, harap rukma. Menurutnya, memilih dalam pemilu hanya memilih sekali untuk yang terbaik tentunya kalau ada perbedaan dalam pilihan monggo saja, tetapi yang terpenting kita semua bersama sama tetap menjaga jawa tengah tercipta iklim sejuk, aman dan nyaman.
Lanjut Rukma, dari pemilu yang diikutinya selama 5 kali sejak tahun 1999, untuk yang tahun 2019 yang paling krusial, tensinya paling tinggi. Rukma berpesan sebagai warga Jawa Tengah kita menjaga agar Jawa Tengah tetap aman, nyaman tercipta iklim sejuk jangan sampai bangsa ini terpecah belas,” pungkasnya.
Komentar Anda

Berita Terkini