 |
| Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi PAN, Ade Suryana, |
GARUT-POLICEWATCH.NEWS- Perjuangan para guru honorer untuk perbaikan nasibnya seolah tidak berujung. Janji-janji yang yang ditawarkan para elitpun seakan lenyap ditiup angin
Jauh Dari Hidup Sejahtera, Guru Honorer Swasta Adukan Nasibnya Ke Dewan
Namun perjuangan untuk sekedar memperbaiki nasib para pahlawan tanpa tanda jasa yang besar jasanya terhadap dunia pendidikan, yang telah melahirkan orang-orang hebat di negeri ini tak mengenal putus asa.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi PAN, Ade Suryana, meminta kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan Pemda Garut, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan Guru honorer, ketimbamg membangun unit sekolah baru.
Sebab katanya, masih banyak sekolah di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihannya Garut, yang guru PNS nya cuma satu orang, selebihnya adalah guru honorer.
"Banyaknya masalah pendidikan di Jawa Barat, yang menjadi fokus perhatian Komisi V itu soal kesejahteraan honorer. Beberapa sekolah seperti di Garut Selatan, guru honorernya lebih banyak, tetapi porsi APBD untuk honorer tidak seperti yang diharapkan oleh para honorer sendiri," katanya saat dihubungi, Jumat (22/11).
Saat ini lanjut pria asal Pameungpeuk Garut Selatan ini, uang honor yang diterima para honorer masih jauh dari kata layak.
"Mereka pertahun hanya menerima Rp500 ribu. Makanya Komisi V tengah memperjuangkan honor untuk para tenaga honorer ini bisa naik 100 persen, sehingga pertahunnya jadi Rp1 juta," ucapnya.
Problem pendidikan lainnya di Jabar ini, jelang realisasi sekolah gratis untuk SMA/ SMK Negeri muncul permasalahan bagi sekolah-sekolah swasta yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.
"Kemarin Komisi V menerima audensi dari perwakilan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta, mereka khawatir dengan diberlakukannya sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri, akan semakin menurunkan minat masyarakat untuk sekolah di swasta," tuturnya.
Karenanya, menurut mantan anggota DPRD Garut ini, Pemprov Jabar harus pula memikirkan nasib sekolah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri.
"Kami dalam penyusunan APBD untuk pendididikan ini harus ada keberpihakan untuk sekolah swasta juga," tegasnya.
Solusi lainnya, tambah Ade, pemerintah perlu membatasi jumlah sekolah, dengan tidak terus menerus membangun sekolah negeri, sementara sekolah swasta dibiarkan mati.
"Saya kira pemerintah harus mengapresiasi para pemilik yayasan, atau pengelola swasta yang telah berkiprah memajukan pendidikan," imbuhnya.
Begitupun dalam masalah PPDB, agar pemerintah dalam hal ini Disdik, betul-betul mengawasi pelaksanaan sistem zonasi jangan sampai merugikan juga untuk sekolah swasta.
"Jangan sampai karena anak pejabat, lalu asal terima padahal jauh dari zonasi," ucapnya. [Dera ]
