 |
| DOK : MPW |
# KPK MINTA DITELUSURI DANA DESA DI KABUPATEN PALI #
PALI|POLICEWATCH, “Duit sepuluh ini tegune untuk ngamanke penegak hukum, Plisi, Jaksa.. lah nak ngenjuk Wabup pulo dan PALI 1. Kalu pacak tambahlah cak duo juta lagi”
Demikan kutipan pengakuan dari percakapan yang dituturkan kembali oleh salah satu narasumber saat dibincangi wartawan. Meski menuai tanggapan beragam keberatan dari penyelenggara pemerintahan desa namun pemotongan demi pemotogan kerap terjadi bahkan dana penanganan Covid 19 sekalipun.
Adalah Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) banyak disoal belakangan ini.
Dalam catatan wartawan tahun 2019 hingga berita ini dirilis, tata kelola teknis kegiatan terdapat beberapa diantaranya bermasalah. Tentu hal ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berakibat terkikisnya kepercayaan masyarakat.
“Amburadul” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD; Khoirillah saat mengomentari kinerja DPMD belakangan ini di ruang kerjanya (20/4).
Hal senada dapat dilihat dari beberapa fakta lapangan, bermula dari aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Demokrasi Kabupaten PALI (26/08) Menuntut Kepala DPMD mundur dari jabatannya.
Kemudian kedatangan kelompok perwakilan masyarakat Desa Sungai Baung (27/08) ke kantor DPRD yang meminta penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa karena carut marutnya aturan.
Berlanjut beberapa kali aksi unjuk rasa dikantor DPMD PALI terkait persoalan yang sama pada teknis pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sampai pada dilayangkannya nota protes Fraksi PDIP kepada Kepala DPMD karena menolak anggotanya untuk berkoordinasi.
Dari hal pemotongan hingga buruknya tata kelola OPD Pemerintahan Desa ini, menimbulkan rekasi beragam dari banyak kalangan, mulai dari penyelenggara Pemerintahan desa hingga jeritan masyarakatnya.
“Minta dilebihkan pak, karena nak ngenjuk plisi dan jaksa jugo” terang EJ yang saat itu pernah menemani Kepala Desa saat mengantarkan uang koran ke Kepala DPMD dalam penuturannya.
“Kami dipotong 10 jutaan pak untuk kegiatan Liga Desa, katanya sih pinjam, tapi sampai sekarang tek cerito” lalu “Potongan bahkan dipatok 1 persen dari setiap pencairan pak” demikain reaksi dan komentar yang berhasil kami kutip.
Melalui pesan whatapp Kepala DPMD: A. Ghani Akhmad tak banyak berkomentar “Klu memang ada bukti yang kuat silahkan adindo, dimana, berapa jumlahnya siapa orangnya” balas Ghani di WA yang diikuti selang beberapa saat dengan voice call nada mengancam.
“Kau jangan macam-macam, kalo kau melawan nian kau keluar dari pali, Hingga berita ini dirilis APH belum memberikan tanggapannya.(TIM/IWO)
