Subang, POLICEWATCH,- Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial bagi warga
yang terdampak wabah corona. Bansos tersebut disalurkan melalui pemerintah
daerah masing-masing.
Namun, kacaunya pendataan membuat pembagian bansos dari pemerintah tidak
merata. Hal ini yang menjadi unek-unek Kepala Desa Jalan Cagak, Kabupaten
Subang, Indra Zainal Alim.
Melalui sebuah video, Indra beserta jajarannya memprotes
Jokowi, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, hingga Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil.
Mereka protes lantaran instruksi penggunaan data penerima bansos berubah-ubah.
Hal inilah yang membuat Indra sebagai Kades geram dan kesal, karena tidak
sinkronnya instruksi di setiap hierarki pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Indra membenarkan video tersebut. Dia meminta kepada
pemerintah agar saat mengeluarkan kebijakan dihitung terlebih dahulu.
"Kami kepala desa itu merasa kebingungan ketika turun
beberapa kebijakan. Awal kebijakan itu turun bahwa Pak Gubernur mengatakan
bahwa yang terimbas COVID-19 akan melahirkan misbar, miskin baru. Artinya
klasifikasi miskin baru ini kan banyak. orang yang di-PHK dari kerjaannya
karena diberhentikan di pabrik itu termasuk misbar, itu kehilangan
pekerjaan," jelasnya 27/04/2020
Indra mengatakan, timnya telah melakukan pendataan terlebih dahulu setelah ada
kebijakan soal bansos. Namun, pendataan yang dia lakukan kemudian tak berguna,
lantaran ada perintah dan instruksi untuk menggunakan data dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat.
"Kami data melalui RT dan RW hampir semua warga kami
kumpulkan. Kami tidak tahu kuotanya berapa untuk desa kami, kami ambil
serabutan terkait COVID-19 ini," jelasnya.
"Kemudian turun lagi kebijakan bahwa ini nanti didata kembali Kemensos,
kemudian dari kabupaten juga dan provinsi. Setelah kami ambil data semua,
berubah semua lagi, kami masukan yng terimbas COVID-19. Nah, setelah terkumpul
dimentahkan lagi yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan DTKS Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial yang dulu disebut BDT," jelasnya.
Untuk itu, ia meminta khususnya ke Ridwan Kamil agar tak gembar-gembor terlebih
dahulu soal bansos. Sehingga masyarakat tidak berharap-harap cemas, mendapatkan
atau tidak.
Berikut isi kritikan Kades Jalan Cagak, Subang dalam video;
Saya indra zainal alim kepala desa Jalan Cagak Kabupaten Subang kepada Bapak
Presiden, Bapak Menteri Desa, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan
Kamil, tolong ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat
luas khsusunya yg berhbungan dengan warga desa apalagi terkait dengan bantuan,
tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu lebih matang, jangan sesekali
menggembar gembrokan bahwa akan mendapatkan bantuan.
Warga kami sudah tenang sebenarnya, sebelum ada statetment
dari Bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan, karena warga kami sudah biasa
hidup dengan kesusahan, dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat
bantuan,ini semua ricuh.
Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa bukan saya saja
sebagai kepala desa jalan cagak, tapi kepala desa seluruh kabupaten subang
termasuk Bapak Bupati Subang pun kebingungan dalam kebijakan ini.
Dalam setiap hari berubah ubah, dari keputusan menteri,kemudian keputusan
dirjen , mana hierarki perundang-undangan kita, dengan dijadikan bencana
musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak bapak. kami sebagai kepala desa
seolah olah diadu domba dengan warga kami sendiri.
Sekarang dinsos Kabupaten Subang pun seolah olah cuci tangan
bahwa data yang diambil RT RW itu tidak berguna, hanya dari DTKS yang bisa
diambil, ini simpang siur. Khususnhya Pak Gubernur Ridwan Kamil yang saya
hormati, masyarakat desa jalan cagak, sebelum Bapak Menggembar gemborkan akan
ada bantuan.
Pewarta : Asep P