 |
| INDIRWAN SOUWAKIL, KETUA UMUM HMI CABANG NAMLEA |
BURU, POLICEWATCH. NEWS,- Pemerintah Daerah (PEMDA) Buru harus legowo ungkap fakta 23,2 Miliar anggaran pembangunan instalasi kamar operasi, ". Ungkap Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Namlea, Indirwan Souwakil menyampaikan kepada Media Police Watch (www.policewatc.news) di Namlea, Kabupaten Buru pada Sabtu, (14/11/2020).
"Sebagaimana Kita ketahui pemberitaan yang santer di beritakan media beberapa hari lalu harus di ungkap ke publik kebenarannya. Sehingga masyarakat tidak di buat bingung atas informasi yang beredar. Selama Pemda Buru bungkam dan tidak mau memberi klarifikasi terkait informasi yang beredar maka dapat di duga ada ketidak beresan mekanisme yang terjadi dalam proyek ini, sebagiamana informasi yang beredar dan dipublikasikasikan Media". Ungkap Souwakil.
Lebih lanjut menurutnya, " Saya telah mengikuti perkembnagan informasi terkait 23,2 Miliar Pembangunan Instalasi Kamar Operasi yang awal beredarnya saat rapat kerja antara DPRD, legislatif, dan Kuasa Hukum pemilik lahan dari LBH Allen and Partnet pada, pekan lalu Sabtu, (07/11/2020) lalu".
"Dari informasi yang beredar sangat disayangkan kalau informasi itu benar adanya, karena kalau itu benar ini merupakan kejahatan yang berpotensi lahirnya Korupsi. Namun bila tidak benar maka satu solusi Pemda harus buka suara atau kalau perlu adakan Konfrensi Pers terbuka membuka informasi yang sesungguhnya sehingga hal ini terang benderang, dan masyarakat tidak di buat bingung atas bungkamnya Pemda". Jelas Souwakil.
Ketua Umum HMI Cabang Namlea Yang akrab di Sapa Wan Souwakil ini juga menegaskan, Jikalau persoalan ini tidak ada kejelasan maka dalam waktu dekat selaku Ketua Umum HMI Cabang Namlea akan menyikapi dengan meminta DPRD Kabupaten Buru untuk segera membahasnya dalam rapat lintas dan memanggil eksekutif, dan hasilnya di sampaikan ke Masyarakat secara terbuka.
" Saya akan menyikapi persoalan 23,2 Miliar ini apa bila tidak ada titik terang sehingga masyarakat tidak di buat bingung, dan Secara kelembagaan Saya meminta DPRD Buru untuk membahas persoalan ini dengan memanggil Pemda Buru untuk menjelaskan dan hasilnya wajib di umumkan secara terbuka ke masyarakat". Tegas Souwakil
Pewarta: Aam Purnama
