Red,policewatch.news,- LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK – Nusantara) Provinsi Sumatera Selatan melayangkan Surat Konfirmasi Kedua Ke DPRD Pagaralam, terkait adanya dugaan korupsi pada anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pagar alam tahun anggaran 2020.
Dodo Arman, Ketua KPK Nusantara Provinsi Sumsel mengungkapkan dengan awak Media saat di wawancara adanya dugaan korupsi pada anggaran perjalanan dinas DPRD pagar alam tahun 2020, yang nilainya sangat pantastis, yakni Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pagar Alam Tahun 2020 (LHP) terdapat uraian anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp58.212.249.757,00
Lanjut Dodo, untuk diketahui bahwa pada tahun 2020 merupakan puncaknya bencana non alam Pandemi Covid – 19, yang mana segala perjalanan dinas nyaris ditiadakan, banyak aturan dan surat edaran yang menyatakan bahwa dimasa Pandemi 2020 segala perjalanan dinas antar daerah, antar provinsi, apalagi ke luar negeri dilarang.
Namun janggalnya, justru di DPRD pagar alam sudah menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp58.212.249.757,00 Miliar lebih,” ungkap Dodo.
” Lebih gilanya lagi, anggaran perjalanan Dinas di DPRD Pagaralam tahun 2020 yang sebesar Rp Rp61.444.124.794,00 dengan realisasi sebesar Rp58.212.249.757,00 atau 95,00% dari anggaran , sungguh tidak masuk akal,” terang Dodo dihadapan awak Media .
” Kami minta Kepada DPRD Pagaralam Sumatera Selatan dapat segera mungkin membalas dan konfirmasi surat yang telah kami sampaikan,karena bila tidak, LSM KPK Nusantara Sumsel akan melayangkan surat Laporan pendahuluan (Lapdu) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Sementara itu, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD Pagaralam)yang tidak mahu di sebutkan namanya membenarkan pada tahun 2020 saat pademi covid tidak ada yang namanya kegiatan perjalanan dinas ,saat di singgung masalah anggaran dia menegaskan dia tidak mengetahui apa apa tentang anggaran.*(MRI)
