POLICEWATCH. NEWS - MUARA ENIM - Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel Dodo Arman melayangkan surat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, surat tersebut di tujukan kepada Kadishub, terkait anggaran covid 19 tahun 2020,
Dimana Indonesia dilanda pandemi covid 19,sehingga dinyatakan oleh Presiden RI Melalui Mendagri ASN dan DPRD Tidak boleh melakukan perjalanan Dinas keluar kota, dan masyarakat pun diwajibkan menggunakan masker, dan cuci tangan, akibat ganasnya covid 19 di tanah air,
Namun saat pandemi covid 19 di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim menganggarkan melalui sumber dana APBD Tahun 2020 senilai Rp 614 juta lebih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk membiayai perjalanan Dinas SPPD diduga fiktif,
" dikarenakan saat itu covid 19 melanda di Indonesia, dan dilarang melakukan perjalanan Dinas keluar kota, amelalui virtual dan kerja dirumah, atau dikantor.
Dodo Arman mengaku sudah melayangkan surat ke Dishub Muara enim rencana akan menggelar aksi demo di kejati Sumsel,
Meminta Klarifikasi dan Konfirmasi Kepala Dinas Perhubungan terhadap LKPJ TA 2020 terdapat uraian Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.614.158.000.00 dan pada realisasi sebesar Rp.613.070.640,00
sedangkan pada RUP penyedia dan swakelola TA 2020 tidak ditemukan uraian tersebut2. Meminta Klarifikasi dan Konfirmasi Kepala Dinas Perhubungan terhadap LKPJ TA 2020 terdapat uraian Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.351.875.000,00 dan pada realisasi sebesar Rp.351.875.000,00 sedangkan pada RUP penyedia dan swakelola TA 2020.
Terpisah Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim melaui salah satu pegawainya ditemui wartawan jumat (26/5/2023) ia mengaku sudah menerima surat dari LSM KPK Nusantara Sumsel, saya baru disini, saya tidak tahu ini urusan pimpinan, karena saya saat itu belum disini (dishub red) kepada policewatch.news dan cakrawala nusantara,
Itu masih dijaman kadishub nya pak Riswandar " imbuhnya (bersambung/ red)
