Sulbar - POLICEWATCH,'NEWS - Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi oleh masyarakat seluruh dunia. Peringatan hari anti korupsi perlu di maknai lebih dari seremonia, melainkan sebuah momentum refleksi bahkan apresiasi untuk semua upaya pemberantasan korupsi.
Seperti halnya aktivis anti korupsi Provinsi Sulawesi Barat, di hari anti korupsi sedunia, mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI guna mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. Mulai dari kasus gratifikasi DPRD Kabupaten Polman yang telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan, adanya dugaan suap/gratifikasi dalam kasus pengesahan APBD Kabupaten Polman tahun 2016-2017 (uang pembeli sirup). Kami berharap dari sekian banyaknya duga kasus korupsi di Provinsi Sulawesi Barat KPK RI mampu memberikan titik terang serta kejelasan dari kasus tersebut.
"Selain Kabupaten Polewali Mandar, kita juga berharap kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mamasa juga segera di tutaskan, seperti dugaan korupsi bansos, dana hibah dan pengelolaan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) serta banyaknya anggaran yang di duga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi disana," ucap Andi Irfan Aktifis Anti Korupsi di Sulbar
"Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Daerah oleh Inspektorat Daerah no.700/201/lhr/insp.d/IX/2023 tanggal 11 Desember 2023 penyampaian hasil audit atas realisasi belanja APBD tahun 2023 pada poin 3 adanya lebih realisasi belanja dana transfer umum kondisi ini mengakibatkan pada item ke 4. "Rekomendasinya Adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Berupa Pelanggaran Administratif," kata Irfan
"Serta dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Majene sejak tahun 2021 sampai 2023 dokumen dan data yang di butuhkan kami sudah serahkan ke KPK RI, olehnya itu di hari anti korupsi Nasional ini, kami sangat berharap adanya kejelasan dari beberapa kasus dugaan korupsi tersebut.
Dan selain KPK RI kami juga berharap serta menekankan ke APH yang lain, agar dalam menangani perkara dugaan korupsi lebih aktif dan lebih tajam, utamanya di Provinsi Sulawesi Barat, baik itu Kejaksaan Tinggi Sulbar maupun Kepala Kejaksaan Negeri, Polda dan Polres di Provinsi Sulbar," sebutnya
Andi Irfan lebih lanjut menjelaskan, kami dengan tim penyidik di KPK RI sudah ketemu dan pihak KPK RI menyampaikan bahwa tidak ada kasus di SP3kan, termasuk kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat, dalam kunjungan tersebut kami dan tim mengembalikan beberapa dokumen pengembalian dari salah satu kasus korupsi di Sulawesi Barat dan mungkin tidak bisa kami jelaskan secara detail Kabupaten apa? Kasusnya apa? yang jelas kami yakin KPK RI akan memberikan kejelasan dan titik terang dari beberapa kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. jelasnya
"Insya Allah akan ada kejutan bagi oknum para pelaku dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu dekat yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan Negara." tutupnya ((*ZUL*))
