Policewatch-Lombok Tengah
Klaim keberhasilan Bupati Lombok Tengah dalam menurunkan angka pengangguran selama empat tahun kepemimpinannya dipertanyakan oleh sejumlah warga. Meskipun angka pengangguran turun menjadi 2,78%, mereka menilai bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
"Meskipun angka pengangguran menurun, kualitas pekerjaan yang tersedia juga perlu menjadi fokus utama," ujar salah seorang warga Lombok Tengah. "Banyak tenaga kerja yang terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah dan tidak sesuai dengan keahlian mereka. Ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani."
Warga juga menyoroti program padat karya dan dukungan terhadap UMKM. "Meskipun ada program dukungan, akses terhadap modal dan pelatihan yang memadai masih menjadi kendala bagi banyak UMKM," ungkapnya. "Banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena kesulitan mendapatkan pembiayaan dan akses pasar yang lebih luas. Pemerintah harus lebih proaktif dalam membantu UMKM agar dapat berkembang."
"Kami juga mempertanyakan penurunan angka pengangguran yang dikaitkan dengan berkurangnya jumlah pencari kerja yang aktif, bukan semata-mata karena peningkatan lapangan kerja," tambah warga lainnya. "Banyak orang yang memilih untuk tidak melamar pekerjaan karena merasa tidak ada peluang yang sesuai. Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas."
Dari segi pendidikan, warga juga menyoroti kurangnya kesesuaian antara pelatihan yang diberikan di BLK dengan kebutuhan pasar kerja. "Meskipun banyak lulusan BLK yang mendapatkan pekerjaan, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan di bidang yang mereka pelajari," jelasnya. "Pemerintah harus lebih fokus dalam menyelaraskan program pelatihan dengan kebutuhan industri."
Warga berharap bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.
Mn
