Policewatch-Mataram
Aksi demonstrasi besar-besaran menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa berlangsung di Kantor DPRD NTB pada Kamis, 15 Mei 2025. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar unjuk rasa untuk mendesak pemerintah daerah merealisasikan rencana tersebut. Aksi ini diwarnai suasana tegang, namun tetap terkendali berkat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Polda NTB mengerahkan personel tambahan untuk mendukung Polresta Mataram dalam mengamankan jalannya demonstrasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), mengingat jumlah peserta aksi yang cukup banyak. Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., Kabid Humas Polda NTB, menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
"Kami hadir untuk mengawal dan memastikan aksi berjalan tertib dan damai, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," ujar Kombes Kholid. Ia menekankan pentingnya penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bertanggung jawab dan tertib.
Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa lokasi lain di NTB, menunjukkan tingginya antusiasme dan harapan masyarakat Pulau Sumbawa terhadap pemekaran wilayah. Para demonstran menuntut percepatan pembentukan provinsi baru sebagai solusi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan efisiensi pelayanan publik. Mereka berpendapat, provinsi baru akan mempermudah akses masyarakat ke pusat pemerintahan dan mempercepat pembangunan di wilayah timur NTB.
Para demonstran menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib dan damai. Polisi pun bertindak profesional dalam mengamankan aksi tersebut, sehingga demonstrasi dapat berjalan lancar tanpa insiden berarti. Keberhasilan pengamanan ini menunjukkan sinergi yang baik antara aparat kepolisian dan para demonstran dalam menjaga kondusivitas daerah.
Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi baru bukanlah sekadar wacana, melainkan tuntutan yang mendesak. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah segera merespon tuntutan tersebut demi mewujudkan keadilan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Ke depan, diharapkan akan ada dialog lebih lanjut antara pemerintah dan perwakilan masyarakat Pulau Sumbawa untuk mencari solusi terbaik atas tuntutan pemekaran wilayah ini.
Jurnalis
Mamen
