Diduga Korupsi APBDes, Kades Cangkring Jadi Tersangka dan Ditahan Kejari Grobogan

MA, Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ditahan oleh Kejari (Kejaksaan Negeri) Grobogan, pada Jum’at (20/6/2025).

Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Grobogan melalui siaran pers nomor : PR-23/ M.3.41/PERS /06/2025 tentang penetapan tersangka dan penahanan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Grobogan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDES Desa Cangkring, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2024.

Kasi Intelijen Kejari Grobogan Frengki Wibowo, SH, MH menyampaikan hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Grobogan Nomor : Print-16/M.3.41/Fd.2/12/2025 tanggal 13 Januari 2025, Penyidik Kejari Grobogan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MA yang berprofesi sebagai Kades Cangkring.

Atas hasil pemeriksaan tersebut Penyidik kemudian meningkatkan status MA dari saksi menjadi tersangka dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:1634/M.3.41/Fd.2/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDes Desa Cangkring 

Dengan telah ditemukanya adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, selanjutnya MA dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik sebagai tersangka dalam kasus ini, atas hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Jaksa Penyidik, kata Frengki, melakukan penahanan terhadap tersangka MA dengan pertimbangan yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau tersangka mengulangi tindak pidana dengan penahanan selama 20 hari kedepan mulai sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 09 Juli 2025 di Lapas Kelas IIB Purwodadi.

Dalam hal ini Tersangka MA, selaku Kades Cangkring dengan kewenangannya diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Cangkring, Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2024,” katanya.

Frengki mengungkapkan sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit dari Inspektorat Kab. Grobogan Nomor : 700.1.2.1/133/OP.25/2025 tanggal 04 Juni 2025 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 397.944.870,- dengan uraian antara lain :

1) Kelebihan pemanfaatan tanah bengkok Kades Cangkring seluas 0,77 Ha selama 6 Tahun.

2) Penghentian pengembalian dana atas pemanfaatan kelebihan tanah bengkok untuk penghargaan Kades (Pensiunan Mantan Kades) seluas 0,5 Ha selama 4 tahun.

3) Pemanfaatan tanah prancangan (tanah bondo desa) tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku Persil 68 seluas 0,66 Ha pada tahun 2022 dan Persil 68 seluas 0,72 Ha pada tahun 2023.

4) Sisa anggaran dari beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan sebagai Silpa tahun lalu pada Pembiayaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran berikutnya.

5) Pinjaman fiktif kepada BUMDes Desa Cangkring pada tahun 2023.

6) Penggunaan dana hasil Lelang Tanah Bondo Desa Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

7)  Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Desa Cangkring yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung dan Saluran Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Grobogan.

“Tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada hari ini selanjutnya menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp. 349.145.000,- kepada Penyidik sebagai upaya tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditemukan. 

Sehubungan dengan proses penanganan kasus yang telah masuk dalam tahap Penyidikan dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”, 

Sehingga terhadap pengembalian uang tersebut oleh tersangka yang diterima penyidik, langsung dilakukan penyitaan sebagai barang bukti guna keperluan pembuktian di persidangan,” ungkapnya.

Frengki menjelaskan dalam kegiatan penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDes Desa Cangkring, hingga saat ini Tim Penyidik sudah memeriksa saksi-saksi sebanyak 13 orang saksi dari pihak instansi terkait maupun masyarakat.

Kedepannya tidak tertutup kemungkinan masih akan ada saksi-saksi ataupun ahli yang akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejari Grobogan,” pungkasnya.**Agung W**

LIDIK KRIMSUS RI Akan Laporkan Dugaan GRATIFIKASI Dan JUAL BELI Jabatan di Pemkab Grobogan Yang Diduga Melibatkan S H Bupati Terpilih 2024 ke KPK,KEJAGUNG Juga BARESKRIM MABES POLRI

 

Red , policewatch.news,- Ketua DPN Harian Lembaga Informasi Data Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) M Rodhi irfanto.SH mengungkapkan kepada wartawan policewatch.news Minggu (9/2/2025 ) Mirisnya Terkait Penegakan hukum yang ada di tanah kelahirannya,  selaku Putra Daerah yang aktif dan getol dalam pengungkapan dan memerangi korupsi ini sangat miris dengan apa yang terjadi di kabupaten grobogan banyaknya kasus Korupsi, Gratifikasi maupun jual beli jabatan yang sampai saat ini masih jalan ditempat,

Rodhi menambahkan saya punya data tambahan untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung dan Bareskrim Mabes Polri , Terkait dugan Kasus kasus mantan bupati Grobogan maupun Bupati Terpilih saat ini, Mengingat sesuai amanat dari bapak Presiden RI Prabowo Subianto sesuai Janjinya " Koruptor harus dihabisi"

LIDIK KRIMSUS RI meminta kepada pihak Aparat penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas adanya dugaan gratifikasi saat Bupati GroboganProvinsi Jawa Tengah, sudah menjabat 2 Priode dan juga Bupati Grobogan terpilih yani adik kandung mantan bupati Grobogan yang lama, yang di duga sangat kental dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) ungkap Rodhi,

Ini salah salah Data temuan investigasi Lidik krimsus RI Sejak 2016 yang Jalan di Tempat

Sebut saja K seorang ibu warga desa menduran kecamatan Brati kabupaten Grobogan  yang di mana ingin anaknya bisa bekerja di pemkab Grobogan, hingga pada tanggal 29 Desember 2020 di janjikan oleh Oknum Pak W  Itwil dan Pak A Damkar waktu ketemuan di rumah makan mpok itun bersama nasabah lainnya untuk dimasukkan di Damkar atau Satpol PP. Dengan anggaran Rp 75.000.000, dan anggaran Rp 75.000.000 tersebut saya serahkan langsung sendiri kepada Oknum Pak A Damkar dan disaksikan oleh 3 orang teman Pak A Damkar pada tanggal 10 September 2020. Tapi sampai hari ini belum terealisasi apa yang Oknum Pak W  Itwil dan Pak A Damkar janjikan, Maka dengan ini saya meminta hak yang di janjikan oleh Oknum Pak W  Itwil dan Pak A Damkar hal ini di sampaikan oleh ibu K kepada Ketua Harian Lidik Krimsus RI M Rodhi Irfanto di Grobogan 3/9/21 lalu

Baca Juga : Diduga S H Kantongi Milyaran Rupiah Hasil Praktek Gratifikasi, Jual Beli Jabatan di Dinas Damkar dan Dinas Kesehatan Kab. Grobogan

Dihari yang sama K M Warga Dusun Winong Desa Pulorejo kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pun mengalami nasib yang sama K M  untuk bekerja di Dinas Kesehatan Harus menyiapkan anggaran sebesar Rp. 80 juta pada Oktober 2016 K M menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Oknum Pak A Damkar dan beberapa saat kemudian bapak dari K M kroscek kepada S H untuk memastikan apakah anggaran tersebut sampai ke S H atau tidak, pada saat itu di benarkan oleh S H tapi saat itu yang di akuai oleh S H hanya 30 juta hingga pada 3/9/21 apa yang mereka janjikan belum ada realisasi , Selaku Putra daerah dan Ketua Harian Lidik Krimsus RI membenarkan hal tersebut , bahkan saya sudah memegang pernyataan tertulis yang di bumbuhi materai oleh korban, kata Rodhi

dok : policewatch

Tak cuma mereka berdua saja yang menjadi korban masih banyak yang lainnya bahkan ada juga  SK sebelah yang masih di tahan oleh Oknum W itwil yang dimana kesepakatan mendapatkan SK harus membayar  70 Juta sedangkan baru terbayarkan 30 juta masih 40 juta lagi sesuai keterangan bapak dari penerima SK Dinas Kesehatan ,tidak cuma itu Praktek  Gratifikasi dan Jual Beli Jabatan Dinas Kesehatan Kab. Grobogan Sejak 2016 dimana orang mau mendapatkan SK Wiyata ataupun SOT jabatan harus membayar puluhan hingga Ratusan Juta Papar Rodhi

Dugaan Gratifikasi jabatan di Dinas Kesehatan & Depdikbud Kab Grobogan sejak 2016

Session : Tahun 2017

Berawal dari Tidak terealisasinya Nasabah yang berasal dari warga Blora maka munculah gejolak di lapangan khususnya para Nasabah meminta kepada saudara M dan SB agar uangnya di kembalikan, Lalu saudara M dan SB datang dan meminta petunjuk kepada SH dan R yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid Dinkes lalu SH memberi Petunjuk dalam penyelesaian agar koordinasi dengan R lalu beberapa hari kemudian Saudara R  yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid Dinkes meminta saudara M dan SB untuk menyelesaikan bagaimanapun caranya agar masalah tidak sampai ke Ranah Hukum ucap saudara R sampai posisi saya (R) menjabat sebagai Sekdin di depan SB dan M paparnya (R) Lalu pada Maret 2017 saudara M membuat jaringan baru agar dapat menahan gejolak dan menyelesaikan permasalahan dilapangan M merikrut BS dan kawan-kawannya dan hasilnya Nasabah M yang dari Blora dan wilayah lainya yang bergejolak bisa di selesaikan dengan Total Nominal Rp. 595 juta (Daftar Terlampir) dari hasil BS dan kawan-kawan merikrut korban atau nasabah baru yang di janjikan smenjadi Tenaga Kontrak di jajaran Dinas Kesehatan oleh BS dan Kawan-Kawan.

NasabahM terselesaikan dari Nominal 595 juta di antaranya adalah :

1. Nasabahnya Pak Latif Blora Rp. 50 juta
2. Nasabahnya Pak Kandar Blora Rp. 60 juta
3. Nasabahnya Pak Atang Blora Rp. 20 juta
4. Nasabahnya Seorang Bidan dari Blora Rp. 20 juta
5. Nasabahnya Pak Atang Blora Rp. 50 juta
6. Nasabahnya Pak Nurwanto Blora Rp. 50 juta
7. Nasabahnya Pak Warsito Blora Rp. 40 juta
8. Nasabahnya Pak Warsito Blora Rp. 40 juta
9. Nasabah Seorang Bidan dari Kudus Rp. 65 juta
10. Nasabah donasi Pihak SMA Penawangan Rp. 60 juta
11. Nasabah dari Genuksuran Rp. 40 juta
12. Nasabah seorang Bidan Rp. 100 juta.

TotalKeseluruhan yang terselesaikan Rp. 595 juta

Baca Juga : INFO GROBOGAN. Diduga terjadi Jual Beli Jabatan di Dinas Damkar dan Dinas Kesehatan Kab. Grobogan

Kemudian pada Juni 2017 pada bulan Ramadhan SH Memerintahkan M dan SB untuk mencari dana untuk anggaran Tunjangan Hari Raya kemudian M dan SB menyampaikan hal itu kepada BS dan kawan-kawan apakah sanggup atau tidak melaksanakan perintah SH dan BS dan kawan-kawanpun menyanggupinya.

Satu minggu kemudian pada saat itu bertepatan pada H -2 Hari Raya Idul Fitri BS mengabari M dan SB untuk mengambil dana yang sudah tersedia/terkumpul di kediaman BS daerah Toro sebesar Rp. 380 juta sekaligus catatan asal muasal pendapatan anggaran tersebut dari mananya, berhubung waktu sudah larut malam maka BS meminta waktu akan menyerahkan catatan tersebut sesudah Hari Raya Idul Fitri 2017

Seminggu sesudah Hari Raya Idul Fitri 2017 M dan BS mengadakan pertemuan di Rumah makan Banaran Purwodadi lalu M menyalin Catatan sumber anggaran sebesar Rp. 380 juta (THR) dan anggaran penyelesaian nasabah Blora dan lainnya yang di angka Rp. 595 Juta dari pembukuan saudar BS dan kawan-kawan.

Pada Agustus 2017 M dan SB dipanggil lalu diperintah oleh SH untuk menyerahkan laporan data Nasabah kepada R yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid Dinkes lalu M menyerahkan Buku catatan Laporan Asli terkait Nasabah tulisan tangan M kepada R di bundaran Getas sekitar pkl : 10 : 00 Wib lalu saudara M memegang satu bandel Copy an, buku tersebut sebagai arsip begitu juga SH Memegang satu bandel lagi Copy an buku tersebut yang diserahkan oleh SB di kediaman SH pada malam sebelum Buku aslinya di serahkan pada saudara R lalu antara M, SB, dan SH membuat Kesepakatan pada saat itu M memiliki 16 Nasabah yang harus di selesaikan dengan Asumsi yang di Akumulasikan per orang Rp. 50 juta an.sesuai kesepakatan SB, M dan SH dengan total Rp.800 Juta.

Dari 16Nasabah yang Belum Terealisasi sampai saat ini di antaranya adalah :

1. Khairina Masturoh warga Polorejo Ijazah Bidan dengan Nominal Rp. 80 juta (NASABAH)
2. Endah Warga Kec. Godong Ijazah Bidan dengan Nominal Rp. 70 juta (NASABAH)
3. Dwi Putro Warga Nambuhan Ijazah Perawat Nominal Rp. 70 juta (SOT)
4. Nurhayati Warga Ngaringan Ijazah Perawat Nominal Rp. 50 juta (SOT)

Session : Tahun 2018

Berawal dari munculnya bermacam permasalahan dan gejolak di lapangan dimana Nasabah BS dan kawan-kawan pada September,Oktober dan November para nasabah meminta pengembalian Dana kepada BS dan kawan-kawan karena tidak ada realisasi perjanjian BS dan Kawan-Kawan terhadap Nasabah. Lalu BS dan Kawan-Kawan menuntut pertanggung jawaban kepada M lalu M dengan segala cara berupaya untuk mengembalikan dana Nasabah yang di Rekrut oleh BS dan Kawan-Kawan

Nasabah BS dan Kawan-Kawan yang di selesaikan oleh M di antaranya :

1. Marwan 60 juta
2. Lilik Cs 65 juta
3. Winda 55 juta
4. Analis Eko 30 juta
5. Natin 45 juta
6. Dadang 75 juta
7. Beni 80 juta
8. Haryati 60 juta
9. Diki 60 juta
10. Slamet 40 juta
11. Fandi 90 jutaTotok 50 juta
12. Aliludin 50 juta
13. Novi 50 juta
14. Anaknya pak muji 50 juta
Total Terselesaikan Oleh M sebesar Rp. 770 juta

Baca Juga : LIDIK KRIMSUS RESMI LAPORKAN DUGAAN PUNGLI, KKN DAN JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN GROBOGAN KE BARESKRIM MABES POLRI

Session : Tahun 2019

Mengulas pernyataan saudara R pada tahun 2017 ternyata setelah saudara R menjabat sebagai SEKDIN pada Januari 2019 saudara M dan SB menagih janji sauadara kepada R dan R menjawab bahwa saat ini belum ada Anggaran, Beberapa bulan kemudian muncullah saudara W itwil yang disuruh oleh saudara R Sekdin untuk melaporkan saudara M kepada SH bahwa saudara M telah menggelapkan Dana sebesar Rp. 800 juta uang dari hasil Rekrutmen Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan (PRONKES) pada September 2017, pada saat itu juga SH memanggil SB untuk turut mendengarkan kesaksian laporan saudara W itwil bahwasanya saudara M telah menggelapkan dana hasil Rekrutmen Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan (PRONKES) pada September 2017 sebesar Rp. 800 juta sesuai keterangan W itwil di depan SH dan SB Kemudian SB menelpon M mengkonfirmasi terkait laporan W itwil kepada SH lalu M menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar lalu M meminta kepada SB untuk mengusulkan kepada SH agar semua yang terkait seperti R Sekdin, W itwil SB dan SH juga M di pertemukan semua untuk mengklarifikasi Hal tersebut,tapi Hal itu tidak terlaksana sampai saat ini.

Session : Tahun 2020

Sekitar bulan juni 2020 , M dan SB di panggil oleh SH untuk menyerahkan data nasabah yang sejujur jujurnya kepada W itwil supaya masalah nasabah bisa diselesaikan, Akhirnya menginduklah M dan SB ke Saudara W itwil lalu Berita ini segera Tim sampaikan kepada BS dan kawan kawan.

W itwil mulai menginterograsi Team termasuk BS M SB dan TG, Lalu M dan SB mempertanyakan kepada W itwil masalah Kasus Nasabah di lapangan yang mau diselesaikan yang mana dulu ….?

Apakah Permasalahan BS 2017 dan 2018 dulu atau Permasalahan SB 2016 atau kedua-duanya, lalu saudara W itwil menjawab permasalahan Nasabah BS dulu , akhirnya ada kesepakatan untuk dilakukan pertemuan di Bandaran dan Karanganyar dengan maksud dan tujuan untuk memvalidasi data (dana yang diserahkan dari BS kepada SB dan M itu total jumlahnya berapa ..?

Maka Terjadilah pertemuan pertama antara M , BS, T bronggel dan W itwil dirumah makan banaran, Pertemuan tersebut membahas antara dana yang ditarik oleh BS cs dilapangan dengan dana yang disetorkan ke dalam ( M dan SB) tetapi tidak di temukan kesepakatan Lalu terjadilah pertemuan kedua untuk menghitung ulang Nominal dirumahnya H karanganyar . Yang hadir pada saat itu adalah BS , mbak WR, T bronggel , W itwil dan H karanganyar juga M sementara itu SB tidak hadir karena sakit tapi di konfirmasikan melalui telepon dan hasil akhirpun SB diberi Copyan arsip kesepakatan dalam pertemuan tersebut ( Kesepakatan Nominal yang di setorkan oleh BS cs kepada M dan SB sejumlah Rp. 1.985.000.000 ( satu milliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah )

Kemudian saudara BS membuat Uraian catatan sesuai yang terlampir di atas Lalu saudara M menyerahkan satu bandel copy an hasil pertemuan kepada saudara SB lalu W itwil dan H karanganyar menemui SH untuk melaporkan hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Maka sesuai kesepakatan yang diketahui SH dan semua pihak yang terlibat maka terjadilah kesepakatan di Nominal Rp. 1.985.000.000 ( satu milliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah ) untuk penyelesaian nasabah BS Cs Maka W itwil mulai bekerja, W itwil memberi intruksi atau perintah kepada semua yang terlibat dilapangan di antaranya :

- untuk mengondisikan ataupun mengatur siasat agar permasalahan nasabah dilapangan tidak mencuat .

- Nasabah yang tetap meminta SK Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Kesehatan segera di catat dan diserahkan kepadaW itwil.

- Bagi Nasabah yang meminta pengembalian dana maka W itwil mengintruksikan Team Lapangan untuk mencari

anggaran Baru untuk mengganti atau mengembalikan kerugian nasabah, dan anggaran tersebut akan menjadi tanggung jawab W itwil selaku Ketua Team Penyelesaian.

- W itwil Mengintruksikan kepada saudara M apabila ada Nasabah yang sudah melakukan upaya Hukum baik

Pelaporan kepada APH maupun Lembaga Bantuan Hukum , maka saudara M untuk mengcaver atau mem back,up penyelesainnya agar tidak tembus sampai ke Atas.

Penyelesaian oleh saudara M atas intruksi W itwildiantaranya :

1. Letusan a/n Lina Permasalahan mencuat di polres Unit 1 Nominal Penyelesaian Rp. 80 juta oleh Saudara M
2. Letusan a/n Ribut Polsek kota nominal 40 juta ditutup M
3. Letusan Polsek kota nasabahnya mbak nanik 50 juta ditutup M dan Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan sebagai Perawat di Puskesmas
4. Letusan Kep Sek di Polsek tegowanu Nasabah Kristo nominal 30 juta M ikut nutup 20 juta.
5. Letusan keponakan Pak arif a/n Dwi Cahyaningrum Rp. 70 juta M menutup 57 juta dan masih kurang 13 juta lagi
6. Letusan melalui LBH tendy ngraji Nasabah a/n Yessi Nominal 60 juta ditutup M
7. Letusan LBH dari purwokerto Nasabah a/n Nur Kartika Nominal 70 juta ditutup M
8. Letusan Kejaksaan Nasabah a/n Nurul Rp 45 juta M ikut menutup 15 juta W itwil 15 juta BS 15 juta
9. Letusan saudara B intel a/n Nurul azma dan Ali zamroni Rp 75 juta M menutup di Nominal 60 Juta dan masih kurang 10 juta lagi
10. Letusan pak hartono kradenan Nasabah a/n Putri Rp. 100 juta M ikut menutup 50 juta BP 25 Juta
diambil oleh BS dan SH 25 juta lalu H Bkkbn 5 juta dan Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan sebagai Kepala Puskesmas Ngaringan
11. Letusan LBH Kamto Nasabahnya mbak WR Rp. 45 juta , M ikut menutup 15 juta dan SH 30 juta
12. Letusan Nasabah anaknya Bp Suluh a/n Syntia Rp 45 juta . M ikut menutup 15 juta W itwil 15 juta dan masih kurang 15 juta lagi
13. Letusan Nasabah Tohirin a/n Sudi Lestari Rp. 65 juta M menutup 14,5 juta R Sekdin 10 juta S kadin 5 juta dan masih kurang Rp. 35,5 juta .
14. Letusan warga Kepala Desa Karangsono Sdr. Haryono M ikut Menutup Rp.15 juta dan masih kurang 5 juta lagi
15. Letusan Nasabah a/n Zunikhayati Polo kulon Rp. 55 juta Lolos mendapatkan SK di urus oleh LBH Tendy dan di realisasi oleh M langsung dari Dinas Kesehatan
16. BS meminta anggaran kepada M sebesar Rp, 30 juta

NB : M Menutupi bunga jasa penggadaian sertifikat milik Sdr,Harto yang di gadaikan kepada mbah Nar plendungan sebesar Rp, 30 juta

Total Yang di selesaikan oleh saudara M dalam masa kepemimpinan saudara W Itwil sebesar : 676,5 juta

Penyelesaian Lainnya atas intruksi W itwil diantaranyaadalah :

1. Letusan di Polsek kota nasabahnya mbak WR Nasabah a/n Ika Yulianingsih Toro Rp. 70 juta ditutup J tawang harjo dan H karanganyar

2. Letusan di Polres unit 4.Nasbahnya Kristo a/n Zakiatul Tanggung Harjo Nominal 50 juta ditutup Kristo

3. Letusan di Polres unit 4 nasbahnya BS a/n Deni Septiawan Nominal Rp. 40 juta ditutup dengan

menggadaikan sertifikat milik SB di Nambuan

4. Letusan di Polsek kota Nasabah BS a/n Ipung Nominal Rp. 90 juta ditutup W itwil dan Terialisasi

mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di RS.Ki Ageng Getas Pendowo Gubug

5. Letusan di Polsek toroh Nasabah BS a/n Ari Nominal 40 juta ditutup W itwil dan Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di Puskesmas Geyer II

6. Nasabah BS a/n Nur izza Nominal Rp. 50 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan

7. Nasabah T Kep TU Gabus II a/n Agus rera Rp. 70 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di puskesmas Grobogan

8. Nasabah BS a/n Arliyah Nominal Rp.85 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di Puskesmas Grobogan

9. Nasabah K Ketua PPNI Grobogan a/n Rizky Nominal Rp. 75 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di Puskesmas …..

10. Nasabah a/n Yayuk Nominal Rp. 70 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di Puskesmas Geyer I

11. Nasabah Yitno a/n Metia Nominal Rp. 90 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di Puskesmas Toro II

12. Nasabah Keponakan dari Ajudan K 2 Nominal Rp. 50 juta Terialisasi mendapatkan SK Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan di Puskesmas Geyer I

NB : W itwil Menebus Sertifikat milik mas Harto Yang di gadaikan di mbah Nar Sebesar Rp. 50 juta

W itwil Menebus Sertifikat SB yang di gadaikan di karanganyar sebesar Rp. 25 juta

Total Keseluruhan penyelesaian W Itwil , J ,K dan SB sebesar : 855 juta

 

Baca Juga : LIDIK KRIMSUS RESMI LAPORKAN DUGAAN PUNGLI, KKN DAN JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN GROBOGAN KE BARESKRIM MABES POLRI

Session dua : Tahun 2020 ,

M diperintah oleh SH supaya M menyerahkan data ke W itwil supaya diselesaikan oleh W itwil. Total yang disepakati bersama sejumlah Rp. 1.985.000.000 ( satu milliar sembilan ratus delapan puluh lima juta )

Jual beli jabatan untuk mendapatkan SOT desember 2016 , yang M dan SB setorkan ke dalam setoran dari R sekdin Kes Cs sekitar 400 juta rupiah . Itu terkumpul dari R sekdin Kes sekitar 90 juta dan calon calon kepala puskesmas bawaan R sekdin Kes pergundul (ORANG) 115 juta. Diantaranya :

1. Aminoto SOT Kepala Puskesmas Tawang Harjo

2. Kisno SOT Kepala Puskesmas Gabus I

3. Bambang SOT Kepala Puskesmas Karangrayung II

4. Ali SOT Kasubag Umum Dinas Kesehatan uang masuk 2016

5. …SOT Kepala Puskesmas Klambu

6. …SOT Kepala Puskesmas Penawangan

Yang membawa uangnya ke dalam adalah M dan SB Yang mencari nasabah calon kepala puskesmasnya adalah R Jadi M dan SB hanya bertugas mengambil uangnya untuk diserahkan kepada SH. SOT pada Tahun 2016 uang sebesar Rp.400 juta dari R yang saat itu menjabat Kepala Puskesmas Ngaringan yang di  bawa M dan SB di setorkan ke Rumah Dinas (PENDOPO) di terima langsung oleh SH dan disaksikan oleh D selaku Ajudan Bupati

Dugaan SOT untuk kepala sekolah baik SD , SMP dan SMA yang mencari nasbah adalah W itwil Jadi W itwil sudah bermain di depdikbud sejak SOT di lingkungan depdikbud 2016, Sejak SOT bulan juni 2017 SOT di dinas kesehatan yang mengatur R sekdin Kes Jadi posisi R sekdin Kes sejak 2017 adalah manager SOT dinkes SOT buatan R sekdin Kes yang pernah di tegur oleh provinsi saat itu adalah kepala puskesmas kradenan 1

Karena waktu itu kepala puskesmas kradenan 1 ijasah S1 nya belom keluar Kepala puskesmas nya namanya surahmi Nama SRM saat itu sempat heboh ( SOT tahun 2019 )W itwil Sampai saat ini 05/09/2021 masih menahan SK sebelah salah satu Nasabah karena masih adanya kekurangan nominal uang 40 juta sesuai perminntaan W itwil yang belum terealisasi, Kasus SOT Depdikbud bikinan W itwil kabarnya pernah masuk ke provinsi tapi kelanjutannya saya belom dengar lagi

Dari Global keseluruhan terkait uang yang di rekrut dari Nasabah (Calon Tenaga Kerja ) mulai awal sampai akhir semua di setorkan kepada SH.

Baca Juga : LIDIK KRIMSUS RESMI LAPORKAN DUGAAN PUNGLI, KKN DAN JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN GROBOGAN KE BARESKRIM MABES POLRI

 Adanya Informasi Rincian Dugaan Alokasi Anggaran :

1, Membuat Kandang sapi pada 2016 yang berlokasi di Desa Karangsari Sebesar Rp. 150 juta

2, Digunakan untuk membeli Sapi pada tahun 2016 sebesar Rp.450 juta

3, Membeli Tanah di Desa Karangsari Sebesar Rp.150 juta

4, Membangun Taman Pendopo pada 2017 sebesar Rp, 25 juta

5, Mengembalikan Dana Donatur PILKADA 2015 Sebesar 135 juta

6, Uang Cash yang di terima oleh istri dari SH sebesar Rp. 150 juta

7, Uang Cash yang disetorkan oleh SB ke SH dan ditaruh di Almari sesuai Perintah SH sebesar Rp. 200 juta

8, Uang setoran dari M dan SB untuk THR 2017 Sebesar Rp. 380 juta

9, Uang setoran dari SB untuk THR 2018 Sebesar Rp. 100 juta

10, Setoran dari R yang diambil oleh SB dan M lalu di serahkan ke SH Sebesar Rp. 250 juta

11, Saat kampanye pemilu 2019 BS disuruh mencari anggaran oleh SH sebesar Rp. 50 juta lalu diambil oleh SB dan di serahkan kepada SH di Stadion Kuripan

12, Anggaran sebesar Rp. 555 juta di pegang SB untuk keperluan macam-macam Hal atas perin SH sesuai Pengakuan SB.

13. Pengembalian Nasabahnya Lurah winong oleh M sebesar Rp.50 juta yang pada saat itu lurah winong menyetorkan uang nasabahnya kepada SH.

14. Uang dari M dan SB sebesar Rp. 250 juta di serahkan ke Rumah Dinas (PENDOPO) di terima oleh SH (2016) dan disaksikan oleh D selaku Ajudan Bupati

15. Uang dari R melalui M dan SB Sebesar Rp. 380 juta di serahkan ke Rumah Dinas (PENDOPO) di terima oleh SH (2016) dan disaksikan oleh D selaku Ajudan Bupati

Total Keseluruhan Uang Yang di setorkan dan di Terima oleh SH menurut M dan SB sebesar Rp. 3,275 000 000- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Baca Juga : LIDIK KRIMSUS RESMI LAPORKAN DUGAAN PUNGLI, KKN DAN JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN GROBOGAN KE BARESKRIM MABES POLRI

Dengan bukti-bukti yang ada saat  ini secepatnya  Saya selaku Putra Daerah dengan menggandeng berbagai lembaga penggiat anti korupsi akan membuat laporan ke BARESKRIM, KPK dan KEJAGUNG bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melibatkan beberapa pejabat Pemda  Juga Mendorong lagi Kasus PENYARINGAN PERANGKAT DESA yang mencapai 300 Milyar Lebih pungkas Rodhi

Pewarta : Tim Investigasi

#KPK #MABESPOLRI #KEJAGUNGRI #NETIZEN #PRABOWO 

 

IPW Desak Kapolda Jateng Periksa Kapolres dan Kasatreskrim Grobogan Terkait Dibebaskannya pelaku judi ayam

 

Red, GROBOGAN |- Ketua IPW (Indonesia Police Watch) Sugeng Teguh Santoso desak Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk menurunkan tim propam guna memeriksa Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan beserta Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono terkait 9 orang penjudi Sabung Ayam yang dilepaskan.

Sugeng sapaan akrabnya saat dikonfirmasi wartawan mengatakan jika mereka (red_Polres Grobogan) ceroboh, tidak profesional, dan diduga ada sesuatu dibelakang mereka yakni mungkin ada KKN atau suap.

"Ini indikasinya kuat terkait ke 9 orang penjudi Sabung ayam yang ditangkap dan di ekspose oleh berbagai media, itukan hasil gelar perkara kalau sudah hasil gelar perkara itu sudah ada peristiwa pidana dan tersangkanya ada yaitu mereka, kalau dilepas maksudnya apa? Itu penangguhan penahan atau tidak ditemukan peristiwa pidana atau tidak cukup bukti, kalau tidak ditemukan peristiwa pidana berarti bertentangan dengan ekspos yang dilakukan Polres Grobogan, kalau ditangguhkan sudah di ekspos masyarakat tahu penangguhan penahanan membuat masyarakat tidak percaya, dan ini ada apa? Ini Polres Grobogan harus menjelaskan," kata Sugeng, Rabu (13/3/2024).

Dok:policewatch

Sugeng juga meminta Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi tidak boleh mengabaikan hal ini agar kepercayaan masyarakat tetap utuh kepada polisi, nanti kalau model - model kayak gini tidak di atensi, masyarakat bisa main hakim sendiri dan itu yang bahaya.

"Jadi setelah propam diturunkan, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi harus memberikan penjelasan apa hasil pemeriksaan dari propam," ujarnya.

"Saya juga mensinyalir ada suap disana makanya diturunkan propam, kalau ada dugaan suap dan tidak profesional Kapolresnya harus di copot," tegas Sugeng. 

Seperti diketahui sebelumnya Polres Grobogan telah berhasil menggerebek judi sabung ayam di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan mengamankan 9 orang yang sudah ditetapkan tersangka bahkan sudah di ekspose oleh berbagai media beserta barang buktinya, namun tak berselang lama ke 9 orang yang sudah ditetapkan tersangka dilepaskan kembali oleh Polres Grobogan.(sumarno)