Kapolda NTB Ajak Pengusaha Muda Bersama Jaga Kondusifitas NTB

Policewatch-Mataram

Kapolda NTB, Irjen Pol. Djoko Poerwanto, Jumat (4/8/2023), menghadiri acara Deep Talk yang melibatkan para pengusaha muda yang mengusung tema "Friendship With Inspiring Youth."

Acara Deep Talk yang berlangsung di Rollpin Coffe and Resto, Mataram tersebut, dijadikan ajang diskusi strategis terkait pemeliharaan keamanan serta upaya memajukan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi penting karena membahas terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban (harkamtib).

"Alhamdulillah pertemuan berlangsung hangat, dimana kami membahas berbagai aspek terkait strategi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami juga mendiskusikan langkah-langkah nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Kapolda NTB juga menyampaikan komitmen dan ajakan kepada para peserta, jika stabilitas wilayah akan berdampak terhadap investasi.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Provinsi NTB. Jadi perlu digarisbawahi betapa pentingnya kerjasama yang aktif antara kepolisian dan para pengusaha muda," ujarnya.

"Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi bisnis, sejalan dengan perkembangan pesat di berbagai sektor," lanjut Kapolda.

Diketahui, para pengusaha muda yang terlibat dalam diskusi merespon positif inisiatif Kapolda NTB, dimana mereka dengan tegas menyatakan kesiapan mereka untuk berperan dalam mengembangkan Provinsi NTB.

"Mereka berkomitmen untuk aktif berinvestasi dan berinovasi, demi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di NTB," ucap Irjen Pol. Djoko.

Menurut Kapolda NTB, dalam semangat kerjasama dan kesepahaman yang tinggi, diskusi itu diharapkan menjadi langkah awal yang berdampak besar pada harkamtibmas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.

"Kami tegaskan kembali komitmen untuk terus membangun dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dimana langkah ini diambil guna memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan bersama, demi masa depan yang lebih baik," tutupnya.

Mn

Permohonan Maaf Terbuka Direktur RSUD Bangil Saat Peresmian Dengan KOTAK Band

 

Pasuruan . policewatch.news - Forum Rembuk Masyarakat  (FORMAT) Pasuruan Jumat,(4/8/2023) mendatangi manajemen RSUD Bangil untuk meminta penjelasan terkait konser musik yang dilaksanakan dalam rangka peresmian Gedung dan louncing logo baru di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Bangil, Kabupaten Pasuruan yang saat ini menjadi berita nasional serta mendapatkan kecaman dan  protes keras Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut dr. Arma Rosalina beserta manajemen RSUD Bangil   menyampaikan dengan tulus "Kami manajemen RSUD Bangil dan selaku Direktur menyatakan permohonan maaf sebesar besarnya atas peresmian gedung baru dan lounching logo dimana hiburang dengan mendatangkan musik band kotak dan musik keras serta ketidaktepatan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pasien maupun masyarakat sekitar, kami menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga untuk tidak terulang dimasa datang" ujar Ibu Direktur.

Ketua FORMAT Ismail Makky mengatakan bahwa peristiwa tersebut sudah menjadi isu nasional dan viral, tidak cukup penyampaian maaf secara lisan saja, tetapi juga harus dituangkan dalam pernyataan tertulis agar menjadi saksi dikemudian hari, dan kami juga menanyakan kegiatan konser tersebut atas ide siapa pimpinan atau pesanan " ujar Maky

Ditambahkan pula bahwa "peristiwa tersebut mempunyai potensi terjadinya perbuatan melawan hukum tentunya yang dimaksud pelanggan terhadap hak-hak  konsumen atau UU perlindungan konsumen, karena masyarakat atau pasien di RSUD Bangil bisa melakukan clas action atau gugatan" tambah aktivis anti korupsi tersebut.(sr)

Kebersamaan TNI dan Masyarakat Di Lokasi TMMD

Policewatch-Lombok Tengah.

PROGRAM TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-117 bukan saja tentang kontribusi TNI dan warga di dalam membangun infrastruktur untuk kemajuan Desa. 

Namun dibalik itu, ada nilai kebersamaan antara TNI dan warga, ada jalinan silaturahmi yang memperkuat keberadaannya dan
tak bisa saling dipisahkan. 

Hal itu menunjukan bahwa kehadiran program TMMD Ke-117 dapat diterima dengan baik oleh warga masyarakat setempat. 

Seperti yang terlihat di lokasi sasaran Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Jum'at (4/8/2023). Indahnya kebersamaan itu mencerminkan terjalinnya kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sembari bersendau gurau menikmati menu makan siang yang alakadarnya, menunjukkan bahwa anggota TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat.

"Selama TMMD berlangsung anggota Satgas wajib membaur dengan penduduk setempat," Kata Dan SSK TMMD, Kapten Inf. Suliono, S.IP., di lokasi.

Dan SSK Kapten Suliono menuturkan bahwa TNI-Rakyat tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, Keberadaan TNI dari awal kelahirannya selalu ada bersama sama rakyat.

"Suasana seperti ini sudah sering terjadi. Ibu-ibu yang memasak pun tidak kalah serunya, mereka dengan riang gembira, penuh semangat, memasak untuk anggota satgas TMMD yang berpartispasi dalam pengerjaan sasaran jalan,” Imbuhnya.

Mn

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kunjungi SMAN 1 Taruna Madani Jatim di Bangil

 

POLICEWAT.NEWS, PASURUAN- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, S.STP.,M.M. dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan Dr. Hj. Mastini Ratna Dewi, M.Pd. beserta para rombongan diantaranya Efi sebagai Kasi SMA serta Agus dan Dewi, mereka datang bertujuan untuk melihat hasil dari pembangunan Gedung baru, bantuan dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar parawansa di SMAN 1 Taruna Madani Jatim di Bangil, kedatangan mereka di sambut dengan hangat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Taruna Madani Dr. H. Imron Rosidi, M.Pd. beserta ketua MKKS SMA/SMK se Kabupaten Pasuruan. Rabu (02/08/2023)

Acara kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini, dalam rangka Silaturahmi sekaligus melihat hasil dari pembangunan gedung yang baru, bantuan dari Gubernur Jatim, serta melakukan Pembinaan Kepada Kepala Sekolah SMA/SMK se Kabupaten Pasuruan.

"Kunjungan beliaunya kesini (Kepala Dinas Pendidikan) selain melakukan pembinaan juga bertujuan untuk melihat hasil dari pembangun gedung yang baru, serta beliaunya juga menanyakan, apakah asrama untuk para siswa-siswi Taruna sudah cukup apa tidak, memenuhi syarat apa tidak, dan saya jawab semuanya sudah cukup dan memenuhi syarat,  alhamdulilah beliunya sangat senangi karena di SMAN 1 Taruna Madani ini terlihat bersih,"ujar Kepala Sekolah Dr. H. Imron Rosidi M.Pd. ke awak media.

Dari hasil pantauan, kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini di sambut dengan antusias dan hangat oleh semua Kepala sekolah SMA/SMK se Kabupaten Pasuruan yang turut hadir. (Dr)

Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Menpan RB.*

Policewatch-Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik. Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023. 

Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023, Kamis (03/08/2023) di Jakarta. 

Andap mengatakan kualitas SDM merupakan penentu keberhasilan organisasi. Untuk itu, pengelolaan ASN di Kemenkumham dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang dimulai dari tahap perhitungan kebutuhan formasi s.d proses rekruitmen pengadaan ASN. 

"Tata kelola ASN dimulai sejak tahapan pengadaan. Kemenkumham menyelenggarakan pengadaan ASN secara  profesional untuk merekrut SDM yang berkualitas," kata Andap setelah menerima penghargaan. 

Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan. Hal ini dilakukan agar ASN yang diterima mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kinerja Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. 

"Penetapan kebutuhan ASN adalah titik awal yang akan menentukan kualitas pelayanan Kemenkumham ke depannya. Karena itu harus ditetapkan sesuai kebutuhan pelayan  masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis," ujarnya. 

Tata kelola pengadaan ASN, ujar Andap, merupakan proses yang tidak bisa dilakukan oleh Kemenkumham sendiri. Instansi pemerintah di bawah pimpinan Menteri Yasonna H. Laoly ini melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Selain pengadaan ASN, Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang dipercayakan mengelola sekolah kedinasan. Dalam proses pengadaan taruna dan taruni, Kemenkumham menyelenggarakan secara terbuka dan informatif. 

"Pengadaan ASN, serta pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan Tahun 2023 dijalankan secara informatif guna menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat," tutur Andap. 

Dalam Rakor Pengadaan ASN ini sekaligus diserahkan Surat Keputusan Menteri PAN RB tentang Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Telah ditetapkan sejumlah total 572.496 formasi ASN di pusat dan daerah. 

Mn

Mi6: Pemilih Kian Cerdas, Coattail Effect Pilpres 2024 Tidak Berbanding Lurus dengan Perolehan Insentif Elektoral Caleg di Mata Pemilih Milenial dan Gen Z

POLICEWATCH-MATARAM.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memprediksi Coattail Effect Pilpres 2024 tidak akan berdampak signifikan menaikkan insentif elektoral di kalangan pemilih pemula [ baca : milenial ] dan Gen Z. Karena itu, setiap Bakal Calon Anggota Legislatif tidak bisa berleha-leha dan harus mulai menyiapkan strategi untuk mendapatkan dukungan signifikan pemilih milenial dari sekarang.

“Pemilih milenial itu memiliki independent mindset. Mereka punya pola pikir yang independen dan enggan diatur oleh arus utama. Mereka lebih cenderung mencari informasi sendiri, menganalisis kandidat dan isu-isu yang relevan, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman pribadi mereka tentang masalah tersebut,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, dalam keterangan pada media, Kamis (3/8/2023).

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode yang karib disapa Didu ini menegaskan, generasi milenial tumbuh dalam era teknologi digital dan internet yang memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi. Imbasnya, generasi milenial sering mengandalkan media sosial dan situs berita daring untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang calon-calon anggota legislatif dari berbagai partai.

Itu sebabnya, kata Didu, para pemilih milenial cenderung lebih terpapar kepada ideologi dan program partai secara langsung, daripada hanya mengandalkan popularitas Capres yang saat ini tengah melejit berdasarkan sigi yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

”Kadidat yang ingin mendapatkan insentif elektoral dari pemilih milenial yang signifikan, tidak bisa hanya mengandalkan cara persuasi yang konvensional dengan menyebar baliho atau stiker belaka. Sebab, mereka adalah generasi yang tumbuh di era teknologi yang mengakses informasi dari sistus media daring dan media sosial,” kata Didu.

Analis politik NTB yang dikenal humbble ini pun memberi bocoran bahwa pemilih milenial sering lebih peduli pada isu-isu spesifik. Mereka juga umumnya memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan inklusif. Isu-isu spesifik itu kata Didu misalnya yang terkait dengan lapangan pekerjaan, perubahan iklim, kesetaraan gender, maupun yang terkait dengan informasi dan teknologi, misal game mobile legend. 

”Karena itu, preferensi pilihan pemilih milenial pada calon Anggota Legislatif akan sangat ditentukan oleh bagaimana calon tersebut berkomitmen pada isu-isu yang mereka anggap penting, bukan berdasarkan survei calon presiden dari partai tertentu,” tandas Didu.

Selain itu kata Didu, berdasarkan pengalaman pesta demokrasi dari beberapa negara, pemilih milenial tinggal di sistem multi-partai atau multi koalisi. Karena itu, dalam konteks ini, Coattail Effect menjadi lebih sulit terjadi karena pemilih memiliki pilihan yang lebih luas dan lebih beragam. Sehingga pemilih milenial lebih cenderung memilih partai atau kandidat dari partai berdasarkan program dan visi partai secara keseluruhan daripada hanya karena popularitas Capres.

Didu mengatakan, memang dalam Pilpres 2024, pemilih milenial akan menjadi pemilih yang dominan di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB. Data KPU menyebutkan, di NTB, jumlah pemilih milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024 mencapai 2,1 juta. Jumlah tersebut setara dengan 54 persen jumlah pemilih di Bumi Gora.

Karena itu, aktivis kawakan di NTB ini mengingatkan kepada bakal calon Anggota Legislatif, bahwa 2,1 juta pemilih milenial tersebut, tidak akan mudah dipersuasi untuk kepentingan insentif elektoral. Mereka butuh pendekatan dan treatment yang berbeda. Apalagi, saat ini, para pemilih milenial pun sangat sadar kalau mereka dijadikan target menambah insentif elektoral karena jumlah mereka yang sangat signifikan.

”Jangan lupa. Seiring dengan independensi mereka, pemilih pemula/milenial  juga sering menunjukkan sikap skeptis terhadap politik tradisional dan elit politik. Mereka cenderung mencari wajah baru, pemimpin yang lebih transparan, dan berorientasi pada solusi atas masalah sosial dan ekonomi,” tandas Didu.

Mn

Seorang Pelajar Meninggal Diduga Karena Sengatan Listrik

Policewatch-Lombok Tengah

Seorang Pelajar Asal Dusun Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah menjadi korban, yang diduga akibat sengatan arus listrik saat mengecas HP miliknya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 03/08/2023.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat, SIK melalui Kapolsek Praya Tengah IPTU Agus Priyatno, SH yang dihubungi membenarkan adanya peristiwa tersebut dan mengatakan.

Korban atas nama Rian Ardiansyah, laki laki 17 tahun yang merupakan seorang pelajar kelas XI di salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Praya Tengah dengan  alamat Gubuk Repok Bagi Dusun Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Setelah menerima laporan kejadian tersebut anggota Polsek Praya Tengah langsung turun ke TKP melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi saksi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek.

"Korban diketahui meninggal dunia saat dibangunkan sholat subuh oleh bapaknya sekitar pukul 06.00 wita, namun ketika membuka pintu kamar korban, ia langsung melihat kepulan asap dan api yang membakar kasur milik korban" Katanya.

"Mengetahui kejadian tersebut kemudian langsung mengeluarkan korban dari kamarnya namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia"ungkap Kapolsek.

"Korban mengalami luka bakar disebagaian besar tubuhnya terutama jari tengah pada tangan kiri korban yang mengalami luka bakar paling serius" jelas Kapolsek. 

Berdasarkan keterangan saksi dan warga sekitar lokasi, dugaan awal korban meninggal dikarenakan tersengat arus listrik pada saat memainkan HP dalam keadaan dicas dan disertai kondisi HP panas sehingga menimbulkan kebakaran.

Keluarga Korban menolak untuk dilakukan autopsi yang dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan penolakan dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah

"Kuat dugaan korban meninggal disebabkan karena tersengat arus listrik pada saat memainkan HP dalam kondisi dicas mengingat kondisi jari tangan kiri Korban mengalami luka bakar yang paling serius dan karena kondisi HP panas sehingga menimbulkan kebakaran" tutup Kapolsek.

Mn

Uluran Tangan Jenderal Sigit Kepada Mahasiswa Korban Jeratan Kabel Optik

Policewatch-Jakarta.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menaruh perhatian atas peristiwa kecelakaan yang menimpa Sultan Rif’at Alfatih. Beberapa hari lalu, kabel optik menjerat di leher Sultan yang menyebabkan tidak bisa berbicara, makan dan minum, hingga susah bernafas.

Rasa simpati Jenderal Sigit atas peristiwa itu membuatnya memerintahkan jajaran Kedokteran dan Kesehatan Polri (Dokkes Polri) serta Polres Jakarta Selatan (Jaksel) turun tangan memberikan bantuan. Bahkan, Polri akan memfasilitasi pengobatan Sultan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hal itu pun ditindaklanjuti Bidang Dokkes Polda Metro Jaya dan Kapolres Jaksel Kombes. Pol. Ade Ary.

Tim Dokkes dan Polres Jaksel menyambangi kediaman Sultan di Bintaro pagi ini (3/8/23). Mereka melakukan pengecekan untuk membantu proses pemulihan mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut.

Dengan gerakan tangan, Sultan menyatakan hanya bisa nyaman berbaring telentang saat tidur. Bahkan, sang ayah, Fatih (49), menceritakan bahwa Sultan kerap tersedak saat makan dan minum.

Tim Dokkes pun menanyakan kepada ayah Sultan apa saja yang dikeluhkan usai peristiwa tersebut. Dengan menyambut baik bantuan dari jajaran kepolisian, ayah Sultan menjelaskannya dan berharap bantuan dari Kapolri ini bisa membantu anaknya pulih seperti sedia kala.

Fatih juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran atas bantuan yang diberikan kepada anaknya. Ia berharap, bantuan ini dapat sangat membantu Sultan lebih semangat, kembali pulih, dan bisa melanjutkan kuliahnya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, kemudian kepada Pak Kapolda, dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sudah beratensi kepada kami, kepada anak kami khususnya, Sultan Rif’at Alfatih. Kami betul-betul respek dan terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan atensi Pak Kapolri dan Pak Kapolda bisa membuat anak saya lebih semangat, lebih sehat, dan kembali pulih untuk bisa melanjutkan masa-masa emasnya berkuliah,” jelas Fatih.

Untuk diketahui, Sultan merupakan korban kecelakaan motor di Jalan Antasari, Jaksel, pada 5 Januari 2023. Ia terjerat kabel optik yang menggelantung dan mengenai lehernya. 

Akibatnya, Sultan mengalami trauma laring dan kini tidak bisa mengeluarkan suara, menelan, dan kesulitan bernafas. Remaja 21 tahun itu akhirnya menjalani perawatan jalan dan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Mn

Tagih Janji, Stop Angkutan Batu Bara Himpunan Aktivis dan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur

 

SUMSEL -  POLICEWATCH.NEWS - Puluhan massa yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam forum aktivis PALI mengadakan aksi demontrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menagih janji Gubernur H.Herman deru terkait larangan angkutan batu bara yang melewati jalan umum, Rabu (02/08/2023).

Mereka menuntut Gubernur Sumatera Selatan agar menepati janjinya mengenai larangan angkutan batu bara melewati jalan umum serta meminta agar Pemerintah  Sumatra selatan memanggil perusahaan tambang dan transportir angkutan batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ( PALI) agar bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang mereka lalui.

Dikatakan Wisnu Dwi Saputra SH., Ketua forum aktivis PALI yang juga sebagai koordinator aksi  mengatakan, bahwa aksi demo tersebut bertujuan agar Pemerintah lebih peka mengenai keluhan masyarakat terkait angkutan batu bara yang melewati jalan umum.

"Kami disini menyuarahkan keluhan masyarakat yang sudah resah terkait aktivitas angkutan batu bara yang lewat di jalan umum yang beroperasi di wilayah PALI,kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan jangan terkesan berdiam diri dan tutup mata terkait permasalahan ini," ujar Wisnu.

Wisnu juga menambahkan terkait peralihan jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi yang mulai dari Simpang Raja-Simpang Rasau itu ada dugaan konspirasi mengingat jalan tersebut dijadikan akses pengangkutan batu bara.

"Kuat dugaan ada konspirasi yang terjadi untuk memuluskan aktivitas pertambangan batu bara,dan ini jadi pertanyaan besar ada apa? Sebelumnya jalan tesebut merupakan jalan Kabupaten yang telah dibangun oleh Pemkab PALI untuk kelancaran aktivitas masyarakat akan tetapi sekarang dialihkan menjadi jalan Provinsi dan sekarang malah menjadi jalan akses angkutan batu bara," tambahnya.

Ditambahkan Wisnu lagi, "Apabila tuntutan dalam aksi ini tidak diindahkan dan ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kami akan menggelar aksi jilid 2 pada kamis tanggal 10 Agustus 2023 mendatang di Pemrov dan DPRD Sumsel dengan massa yang lebih besar lagi sampai tuntutan kami terpenuhi, katanya.

Menurut Wisnu, sejak terbitnya peraturan tentang larangan angkutan batu bara melalui jalan umum berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel No 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum, masyarakat sudah sangat senang dan mendukung sekali.

Sebab yang paling menderita adalah masyarakat di sepanjang  jalan yang dilalui angkutan batu bara yang selain harus menghisab debu dan juga mengganggu aktivitas masyarakat lantaran kondisi jalan yang rusak parah serta sering terjadi kemacetan terkhusus di jalan Simpang Raja, Jerambah Besi, Pantadewa dan Kartadewa Kabupaten PALI.

Namun ternyata masih ada konvensasi yang tidak jelas kapan masa konvensasi tersebut berlaku.

"Kami masyarakat seperti di frank, jika dilarang harus konsisten dilarang tanpa embel-embel apapun. Sebab aturan jelas angkutan batubara harus melalui jalan khusus batubara, Jadi wajar sekarang masyarakat mempertanyakan aturan tersebut dan sejauh mana keseriusan pemerintah terutama Sumsel dan pusat merealisasikannya," tegasnya.

Sejak batubara diangkut dengan truk melalui jalan umum, lanjut wisnu nyaris tidak ada untungnya bagi masyarakat secara umum, jika adanya yang positif paling hanya segelintir dan orang-orang tertentu seperti pengusahanya dan antek-anteknya.

Sedangkan masyarakat secara umum, harus menderita seperti harus mengisap debu batubara yang sangat berbahaya bagi kesehatan yang bisa menyebabkan inspeksi saluran pernafasan atas (Ispa), kemacetan lalulintas sehingga warga tidak nyaman dalam berkendaraan dan rugi waktu, serta kondisi jalan yang rusak parah akibat kelebihan tonase yang mana jalan tersebut dibangun untuk kelancaran aktivitas masyarakat .

Adapun poin tuntututan pada aksi unjuk rasa tersebut diantaranya:

1. Meminta Pemerintah menghentikan oporasional angkutan batu bara yang melewati jalan umum yang sudah membuat resah masyarakat akibat kemacetan jalan, gangguan suara angkutan dan debu

2. Meminta kepada perusahaan tambang batu bara dan perusahaan transportir angkutan batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten PALI bartanggung jawab atas kerusakan jalan dan memperbaiki jalan yang mereka lalui

3. Meminta Gubernur untuk menepati janjinya menghentikan operasional batu bara melewati jalan provinsi

4. Meminta Gubernur Sumatera Selatan mengembalikan jalan Kabupaten Desa Sinar Dewa, Desa Simpang Raja/Jerambah Besi menjadi jalan Kabupaten lagi yang sudah dialihkan menjadi jalan Provinsi.

Sementara Gubernur Sumatra Selatan H.Herman Deru diwakili Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM Sumatra Selatan Armaya mengatakan, akan memanggil pihak perusahaan tambang dan transfortir angkutan batu bara yang beroperasi di Kabupaten PALI untuk klarifikasi.

"Terimah kasih rekan-rekan forum aktivis PALI yang sudah ikut mengawasi,dan kita akan memanggil Perusahaan tambang dan transportir untuk klarifikasi," ujar Armaya Dinas ESDM didampingi Fansyuri Dinas Perhubungan Sumsel.(red)

Parah, Pinjaman Ratusan Miliar PTAM Giri Menang Diduga Melanggar Aturan

 

POLICEWATCH-MATARAM.

Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan rapat kerja dengan Direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) beberapa waktu lalu. 

Rapat tersebut dikhususkan untuk membahas dan meluruskan tentang gonjang-ganjing soal isu dana pinjaman yang dilakukan oleh PT AMGM kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 110 Miliar, yang diduga tanpa melalui persetujuan DPRD. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Mataram Abd. Rachman yang dikonfirmasi media membenarkan hal itu. 

Menurut Rachman, dalam pertemuan antara Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Direktur Utama (Dirut) PT AMGM Lalu Ahmad Zaini itu menghasilkan beberapa hal penting. 

Dalam rapat tersebut kata dia, Dirut PT AMGM mengakui bahwa pinjaman tersebut telah direalisasikan dan sudah digunakan. 

"Mengenai pertemuan Komisi II dengan Dirut PDAM itu saya tidak tau persis, tetapi saya mendapatkan informasi dari Komisi II bahwa terkait dengan pinjaman itu sudah terealisasi," kata Rachman, Kamis (3/8). 

Parah, Pinjaman Ratusan Miliar PTAM Giri Menang Diduga Melanggar Aturanolitisi Partai Gerindra Dapil Selaparang ini juga menyebutkan bahwa, persoalan dana pinjaman yang telah direalisasikan itu saat ini menjadi atensi Komisi II. 

"Dan tentunya ini menjadi atensi pengawasan Komisi II untuk mengawasi perusahaan daerah," ujarnya. 

Selaku Pimpinan, dia mengaku heran atas pinjaman tersebut. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada surat yang masuk dari PT AMGM untuk membahas soal hutang di DPRD. 

"Saya selaku Pimpinan di DPRD tidak tau tentang pinjaman itu. Karena tidak pernah ada surat yang masuk," ucapnya. 

Dia pun menjelaskan bahwa, dirinya tahu tentang pinjaman tersebut melalui pemberitaan di media. 

"Dan kemarin pada saat rapat kerja antara Komisi II dengan Dirut PDAM itu benar dan telah terjadi pinjaman itu," imbuhnya. 

Mengenai aturan lanjut Rachman, seharusnya PT AMGM sebelumnya melakukan koordinasi dan meminta arahan dari DPRD. 

Hal itu disebutkan dia berlandaskan aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 Tahun 2019 Tentang pemberian jaminan dan subsidi oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. 

Di dalam pasal 6 ayat tiga jelas disebutkan, pinjaman perusahaan air milik daerah harus persetujuan dewan. 

"Sesuai dengan apa Perpres itu sih harus ada persetujuan anggota DPRD dalam hal ini melalui sidang paripurna gitu," jelasnya. 

Hanya saja, sejauh ini pihak DPRD Kota Mataram tidak pernah mendapatkan surat ataupun tentang persetujuan pinjaman tersebut. 

"Apakah saya yang salah atau memang atau gimana. Tetapi saya pernah tanya ke teman-teman tidak pernah ada surat masuk," katanya. 

Ditanya soal apakah PT AMGM ini telah menyalahi aturan atau tidak, Rachman menyebut sebaiknya membuka aturan sesuai perpres 46 Tahun 2019.

Dia pun meminta media untuk menanyakan hal itu langsung ke Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram. Pasalnya, pada Selasa (18/7) lalu pertemuan antara Komisi II dan Dirut PTAM Giri Menang digelar tertutup. 

"Mungkin detailnya bisa tanyakan langsung ke ketua Komisi II langsung ya," bebernya. 

Kemudian soal penggunaan dana pinjaman tersebut, Rachman menyebut bahwa PT AMGM menggunakannya untuk melakukan pengerjaan fisik dan memperbaiki saluran airnya. 

"Itu sudah untuk melakukan perbaikan pipa dan beberapa pengerjaan lain," tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Herman mengatakan, laporan hasil rapat kerja dengan PT AMGM itu sudah dia sampaikan ke Pimpinan. 

Sayangnya, Herman saat ini belum bisa berbicara banyak kepada media terkait hal itu karena laporan tersebut baru diketahui oleh satu pimpinan saja.

Herman berjanji akan membuka hasil rapat kerja tersebut kepada media setelah menyampaikan laporannya kepada Ketua DPRD Kota Mataram. 

"Karena ini baru lapor di satu pimpinan kan, kalau sudah lapor di semua pimpinan baru bisa saya pertegas," ujarnya. 

Kisruh soal pinjaman ratusan yang tak melibatkan dewan oleh PTAM Giri Menang ini sebelumnya sudah diprotes oleh kalangan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Kalangan wakil rakyat disana begitu tegas meminta pencopotan Dirut PTAM Giri Menang Lalu Ahmad Zaini. Ada delapan fraksi yang menyatakan sikap tegas untuk memberhentikan Zaini

Sama halnya seperti di DPRD Kota Mataram, kalangan wakil rakyat di DPRD Lombok Barat pun belum banyak tahu mengenai pinjaman dari PTAM Giri Menang yang cukup besar ini. 

Terpisah, Direktur Utama PT AMGM Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi mengenai hasil rapat kerja tersebut belum bisa memberikan komentarnya kendati ditelepon berkali-kali.

Mn