Polres Loteng Patroli Fajar Humanis: Cegah Kriminal Jelang Pilkada, Masyarakat Diminta Waspada!

Policewatch-Lombok Tengah

Menjelang Pilkada 2024, Polres Lombok Tengah  intensifkan patroli "Fajar Humanis" untuk mencegah aksi kriminalitas pada jam-jam dini hari.  Patroli yang  dilakukan  mulai pukul 01.00 hingga 05.00 WITA ini  merupakan langkah antisipasi  Polres Lombok Tengah  terhadap  peningkatan  kasus  3C  (curat, curas, dan curanmor)  serta  kejahatan  lainnya  yang  cenderung  terjadi  pada  jam-jam tersebut.

"Berdasarkan  analisis  dan  evaluasi  (Anev)  Gktm  Polda  NTB  Triwulan  III,  terjadi  peningkatan  tindak  pidana  dan  laporan  polisi  pada  jam-jam  dini  hari,  khususnya  antara  pukul  01.00  hingga  05.00  WITA,"  ungkap  Kasat  Samapta  AKP  Zulmajdi,  SH,  saat  ditemui  di  Praya,  Jumat (1/11).

Patroli  Fajar  Humanis  ini  dilakukan  dengan  menyisir  sejumlah  lokasi  yang  dianggap  rentan  terjadi  tindak  kriminalitas,  seperti  kawasan  pertokoan,  perumahan,  dan  jalan  sepi.  Selain  patroli  konvensional,  Polres  Loteng  juga  melakukan  patroli  dialogis  dengan  mendekati  masyarakat  dan  menghimbau  untuk  bersama-sama  menjaga  kamtibmas.

"Kami  ingin  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat  beraktivitas  dengan  tenang  pada  malam  hari,"  kata  AKP  Zulmajdi.

Polres  Loteng  juga  mengharapkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  wilayah  Lombok  Tengah.  Masyarakat  diimbau  untuk  segera  melaporkan  setiap  indikasi  gangguan  keamanan  di  lingkungan  sekitar.

"Laporkan  jika  ada  hal  mencurigakan  atau  potensi  kejahatan  agar  dapat  ditindak  sesuai  aturan  hukum.  Kerja  sama  Polres  Lombok  Tengah  dan  masyarakat  sangat  penting  untuk  menciptakan  rasa  aman  dan  damai  jelang  pilkada  2024,"  pungkas  AKP  Zulmajdi.

Patroli  Fajar  Humanis  ini  menjadi  upaya  proaktif  Polres  Loteng  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  kriminalitas  dan  menjaga  stabilitas  keamanan  di  wilayah  Lombok  Tengah  menjelang  Pilkada  2024.

Mn

Jaksa Agung dan Menteri Kehutanan Sepakat Perkuat Penegakan Hukum untuk Selamatkan Hutan Indonesia

 Policewatch-Jakarta

Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni sepakat untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum terkait kehutanan. Pertemuan keduanya pada Jumat, 1 November 2024, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Jaksa Agung menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam menyejahterakan masyarakat. "Hampir setiap pertemuan kami dengan Kementerian/Lembaga terkait, kita selalu berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas. Oleh karenanya saya mengapresiasi antar stakeholder dapat kompak melaksanakan tugas fungsinya," ujar Jaksa Agung.

Menteri Kehutanan RI, yang mendapat amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan dari penjarahan dan pengalihan ilegal, menyatakan komitmennya untuk menertibkan penggunaan lahan hutan. "Kami siap menertibkan dengan penegakan hukum sesuai dengan aturan-aturan yang ada baik itu denda secara administratif maupun tindakan penyitaan terhadap aset negara yang disalahgunakan," tegas Menteri Kehutanan RI.

Ia juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam melawan para pelaku yang menyalahgunakan lahan hutan secara ilegal. "Hal itu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tambah Menteri Kehutanan RI.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, kedua pihak sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) terbatas yang terdiri dari Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan unsur internal Kementerian Kehutanan RI. Satgas ini diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam memberantas pengalihan lahan hutan secara ilegal.

Kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehutanan RI ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam melindungi hutan Indonesia dari penjarahan dan memastikan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bambang MD 

Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Mocoh Tahap V

 Policewatch-Kepri

Polda Kepri resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pelabuhan Tanjung Mocoh Tahap V Tahun Anggaran 2015. Tersangka yang ditetapkan adalah Als. H, Pejabat Pembuat Komitmen KSOP Kelas II Tanjungpinang, dan Als. A, Direktur Utama PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA, selaku penyedia jasa.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian proses penyelidikan yang dilakukan sejak 10 Juni 2024, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli. Tim Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri, bersama Subdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, telah melakukan gelar perkara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Gelar perkara ini dilakukan setelah Tim Penyidik menerima laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara pada tanggal 02 Oktober 2024, yang menunjukkan kerugian negara mencapai Rp 5.607.666.968,-.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ancaman pidana yang dihadapi para tersangka adalah:

- Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

- Pasal 3, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

Saat ini, berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Prov Kepri untuk selanjutnya dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasus ini menjadi perhatian publik dan penegak hukum, mengingat kerugian negara yang cukup besar. Polda Kepri berkomitmen untuk terus menuntaskan kasus ini dan membawa para pelaku ke meja hijau.

Elina

BZ-WIN Janji Dukung Penuh Netralitas Polisi, Pastikan Pilkada Lahat Damai dan Bersih

 POLICEWATCH-Lahat

Tim pemenangan Paslon Cabup dan Cawabup Lahat nomor urut 2, Bursah-Widia (BZ-WIN),  mengungkapkan komitmen kuat mereka untuk mendukung penuh netralitas Polres Lahat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lahat 2024.

Panglima Kemenangan BZ-WIN, Sudarman,  menegaskan bahwa timnya siap bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan Pilkada Lahat berjalan dengan damai dan tertib. "Kami sangat mendukung pihak kepolisian dalam menegakkan hukum dan keamanan di tahapan Pilkada di Kabupaten Lahat, sehingga pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lahat bisa berjalan aman, damai dan kondusif," ujar Sudarman pada Jumat, 1 November 2024.

Sudarman juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya para pendukung dan simpatisan, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif selama proses kampanye. "Kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar dapat menyampaikan pendapat secara santun dan sopan, tanpa menyinggung atau menghujat kandidat lain," tegasnya.

"Kami percaya bahwa Pilkada Lahat harus menjadi ajang demokrasi yang sehat dan bermartabat, dan kami siap bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mencapai tujuan tersebut," tambah Sudarman.

Bendahara umum tim pemenangan BZ-WIN, Sapril,  menyatakan bahwa timnya memberikan apresiasi kepada Polres Lahat atas upaya mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lahat. "Kami mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak keamanan untuk mencegah kecurangan di Pilkada Lahat, seperti pemasangan CCTV di beberapa titik dan gembok ganda," kata Sapril.

"Kami yakin bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk tim pemenangan BZ-WIN, Pilkada Lahat dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas untuk memimpin Kabupaten Lahat ke depan," tutup Sapril.

Dengan komitmen kuat dari tim pemenangan BZ-WIN untuk mendukung netralitas kepolisian dan menjaga ketertiban selama Pilkada, diharapkan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lahat dapat berjalan dengan damai, bersih, dan demokratis.

Bambang MD

Rutan Batam Bersih dari Narkoba: Razia dan Tes Urin Berhasil!

 Policewatch- Batam.

Rutan Batam Kelas IIA Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Pada Kamis malam (31/10), razia mendadak yang dilakukan di blok hunian dan tes urin acak terhadap warga binaan berhasil membuktikan bahwa Rutan Batam bebas dari barang-barang terlarang, termasuk narkoba.

Dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Batam, Fajar Teguh Wibowo, razia ini merupakan tindak lanjut dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum memulai razia, Karutan memberikan arahan kepada petugas dan melaksanakan doa bersama. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, dan benda berbahaya lainnya.

"Kegiatan razia ini merupakan komitmen kami dalam mendukung Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan," tegas Fajar. "Kami ingin memastikan Rutan Batam bebas dari barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bagi warga binaan.”

Seluruh petugas melaksanakan razia dengan kondusif, sopan, santun, dan humanis sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain Razia blok hunian, petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada 30 orang warga binaan di Klinik Pratama Rutan Batam. Proses pelaksanaan tes urin diawasi langsung oleh petugas pengamanan dan petugas klinik Rutan Batam.

Hasilnya? Tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba, serta hasil tes urin kepada 30 orang warga binaan menunjukkan negatif narkoba. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Rutan Batam untuk menciptakan suasana pemasyarakatan yang lebih bersih dan sehat, serta mendukung program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Elina

Bursah Zarnubi Safari Jum'at Di Masjid At Taqwa Desa Tanjung Aur Kikim Tengah

POLICE WATCH.NEWS - LAHAT 

Calon Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melanjutkan rangkaian kegiatannya dengan Safari Jum'at di Masjid At Taqwa Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah kabupaten Lahat pada Jum'at (01/11/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitasnya untuk bersilaturahmi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Pantauan Media ini Burzah Zarnubi datang bersama timnya, tiba di Masjid Sekira Pukul 12.05 WIB usai acara kampanye Dialogis BZ-WIN, Jum'at (01/11).

Sebelum melaksanakan Sholat jum'at berjamaah, Burzah Zarnubi sempat bertegur sapa dengan masyarakat setempat untuk menjalin silahtuhrahmi

Setelah azan dikomandangkan Burzah Zarnubi masuk ke masjid serta bersalaman dengan semua jamaah yang ada di masjid, Lalu duduk di barisan masjid untuk melaksanakan Sholat.

Kunjungan ini menjadi momen penting baginya untuk mempererat hubungan dengan warga sekaligus mendengar langsung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Jurnalis: Bambang MD

IWO Pusat Gelar Workshop di Palembang, Teuku Yudistira Adi Nugraha Hadir, Bahas Masa Depan Organisasi

POLICEWATCH-Sumatera Selatan

 Ikatan Wartawan Online (IWO) akan menggelar workshop di Palembang pada tanggal 17 November 2024. Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum DPP IWO Pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha, bersama Sekjen IWO Pusat M.Darwinsyah.SE.MM., serta pengurus wilayah dan pengurus daerah kabupaten/kota Sumatera Selatan.

"Kami harapkan seluruh pengurus daerah kabupaten dan kota untuk dapat hadir di acara workshop yang dihadiri oleh Ketua umum DPP IWO Pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha bersama Sekjen IWO Pusat M.Darwinsyah.SE.MM.," ujar Ketua IWO Sumsel Rainaldy Stanza kepada wartawan Jumat (1/11/2024).

Workshop ini merupakan upaya untuk memperkuat jaringan wartawan online di Sumatera Selatan dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Acara ini juga akan membahas masa depan organisasi IWO, khususnya terkait dengan upaya untuk menyatukan kembali kepemimpinan organisasi yang sempat terpecah.

"Kami selaku Pengurus Daerah IWO Kabupaten Lahat akan berdiskusi dan bertanya jawab agar IWO khusus nya tidak ada lagi 2 kepemimpinan organisasi IWO yang sudah besar ini," kata Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online kabupaten Lahat Daud.

Teuku Yudistira Adi Nugraha terpilih sebagai Ketua Umum IWO Pusat melalui Musyawarah Besar (MUBES II) IWO di Asrama Haji, yang dihadiri oleh pengurus wilayah IWO Jakarta, Sumsel, Jawa Timur Barat dan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi, Tangerang, Sumatera Utara dan Provinsi Riau, Lampung Yogyakarta.

"Dari hasil Musyawarah Besar (MUBES II) IWO di Asrama Haji yang juga di hadiri seluruh Pengurus Wilayah dan Kabupaten Lahat secara aklamasi Teuku Yudistira Adi Nugraha terpilih sebagai Ketua Umum IWO Pusat," kata Ketua Bidang Organisasi IWO Sumsel Bambang MD.

IWO Pusat pimpinan Teuku Yudistira Adi Nugraha telah memiliki Badan Hukum atau AHU MENKUMHAM RI dan telah didaftarkan ke Dewan Pers. Hal ini merupakan bukti legalitas organisasi yang sah dan diakui.

"Bahwa IWO Pusat pimpinan bung Teuku Yudistira Adi Nugraha sudah memiliki Badan Hukum atau AHU MENKUMHAM RI dan Sudah proses Didaftarkan ke Dewan Pers setelah hasil gugatan PTUN di jakarta dinyatakan menang," kata Daud.

Teuku Yudistira Adi Nugraha juga telah menegaskan bahwa nama dan logo Ikatan Wartawan Online (IWO) telah tercatat secara sah dalam Surat Pencatatan Ciptaan bernomor 00552188 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

"Siapa pun yang berani menggunakan nama IWO atau Ikatan Wartawan Online bukan atas persetujuan, akan kami pidanakan," tegas Ketum PP IWO pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Workshop di Palembang ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk menyatukan kembali seluruh anggota IWO di bawah kepemimpinan Teuku Yudistira Adi Nugraha.

"Acara ini diharapkan dapat memperkuat jaringan wartawan online di Lampung serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik," kata alumni Magister Pendidikan Unila, Selasa, 29 Oktober 2024.

 Bambang MD

Polda NTB Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Policewatch-Mataram

Biro Perencanaan Polda NTB menggelar evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) tingkat Polda dan Polres/ta di Ballroom Hotel Lombok Plaza Mataram pada Kamis (31/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Plh. Karo Rena Polda NTB, para penanggung jawab Operator Tim Pokja Pembangunan ZI tingkat Polda dan Polres/ta, serta seluruh Satker jajaran Polda NTB.

Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana Polda NTB dan Polres/ta jajaran telah mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN - RB No.90 tahun 2021, Surat Menteri PAN No. 4 tahun 2023, dan Surat Deputi No. 23 tahun 2023. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga/instansi telah mengimplementasikan dan menjaga integritas dalam segala aspek operasional dan pelayanan publik.

Plh. Karo Rena Polda NTB, AKBP Ni Made Rayik A.Md., menjelaskan bahwa evaluasi ini membantu Satker Polda NTB dan Polres/ta jajaran dalam memahami kekuatan dan kelemahan dalam implementasi ZI. Evaluasi ini juga memberikan arahan untuk perbaikan yang diperlukan dalam rangka mencapai target Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

"Evaluasi ini sebetulnya membantu satker Polda NTB dan Polres/ta jajaran dalam memahami kekuatan dan kelemahan dalam implementasi ZI serta memberikan arahan untuk perbaikan yang diperlukan," jelasnya.

Evaluasi ini fokus pada enam program utama: Manajemen Perubahan, Petaan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkup Polda NTB ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah Korupsi," tegasnya.

Untuk mencapai target yang diinginkan, Satker Polda NTB dan Polres/ta jajaran perlu mengambil beberapa langkah strategis, seperti: peningkatan transparansi, penguatan pengawasan internal, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas, penerapan reward dan punishment. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Kami harapkan para penanggung jawab dari masing-masing Satker Polda dan Polres/ta dapat memahami Program ini secara mendalam serta laksanakan evaluasi disetiap selesai kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya," pungkasnya.

Evaluasi pembangunan ZI ini merupakan langkah penting dalam upaya Polda NTB untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dalam implementasi ZI, Polda NTB dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target WBK dan WBBM.

"Program ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah Korupsi," tegas AKBP Ni Made Rayik A.Md. 

Diharapkan, evaluasi ini dapat menjadi momentum bagi Polda NTB dan Polres/ta jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis, Polda NTB dapat mewujudkan cita-cita menjadi lembaga yang bersih, profesional, dan terpercaya.

"Kami harapkan para penanggung jawab dari masing-masing Satker Polda dan Polres/ta dapat memahami Program ini secara mendalam serta laksanakan evaluasi disetiap selesai kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya," pungkasnya.

 Mn

Jaksa Agung Beri Arahan: Kejaksaan Dukung Penuh Program Kerja Prabowo-Gibran, Jaga Netralitas Menuju Pilkada 2024

POLICEWATCH-Jakarta

Jaksa Agung ST Burhanuddin  mengajak seluruh jajaran Kejaksaan untuk mendukung penuh program kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 dalam acara Kunjungan Kerja Virtual pada Kamis (31/10).  Beliau  juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan imparsialitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dalam arahannya, Jaksa Agung  mengucapkan apresiasi atas keberhasilan Kejaksaan dalam mencatatkan kinerja yang baik selama lima tahun terakhir dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penegak hukum yang terpercaya.   Beliau  menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam mendukung program kerja pemerintah.

"Mempertahankan capaian yang telah diraih lebih sulit daripada meraihnya. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang kuat dari semua pihak," tegasnya.

Jaksa Agung juga  mengungkapkan bahwa Kejaksaan RI telah menyusun Roadmap 2025-2029 yang berfokus pada misi pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Kejaksaan juga berkomitmen untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang mengedepankan supremasi hukum berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia.

Menyikapi tantangan di lapangan,  Jaksa Agung  menegaskan pentingnya netralitas dan imparsialitas dalam penegakan hukum menjelang Pilkada 2024.  "Jangan terlibat dalam politik praktis. Netralitas Kejaksaan tidak bisa ditawar," tegasnya.

Dalam konteks penanganan perkara, Jaksa Agung menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara, serta pentingnya kolaborasi dalam pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.  "Setiap keputusan yang kita ambil harus mempertimbangkan keadilan dan dampak sosial bagi masyarakat," tambahnya.

Sebagai penutup,  Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi, agar Kejaksaan tetap menjadi lembaga yang diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat.

Bambang MD

Polres Lombok Tengah Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Praya

Policewatch-Lombok Tengah

Polres Lombok Tengah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Praya. Melalui Polsek Praya, Polres Lombok Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa air bersih kepada warga Kelurahan Panji Sari pada Rabu (30/10).

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat, SIK melalui Kapolsek Praya IPTU Susan V Sualang mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. "Hari ini kami membagikan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada warga. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian Polri untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat," ujar Susan.

Ia menjelaskan bahwa di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Praya, banyak warga mengalami kesulitan air bersih karena sumur mereka mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang dan cuaca panas. "Kami berharap bantuan ini dapat membantu dan meringankan masyarakat yang sedang kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari," tegasnya.

Salah seorang warga yang menerima bantuan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Polres Lombok Tengah atas kepeduliannya. "Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan air bersih oleh bapak polisi. Ini sangat berarti bagi kami untuk kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.

Bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dan membantu mereka memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Mn