AKHIR JABATAN ASWARI DIWARNAI AKSI DEMO

/ Sabtu, 07 April 2018 / 15.10

LAHAT - SUMSEL -POLICEWATCH NEWS - Menjelang akhir masa jabatan bupati lahat H . saifudin Aswari Rifai ia juga mencalonkan sebagai gubernur sumsel pada priode 2018 - 2023 beliau akan berakhir jabatan nya pada desember 2018.
Gejolak aksi demo yang dimulai dari para kontraktor , Kades dan perangkat serta sejumlah aktivis seperti Aksi demo menuntut keadilan dan transparansi Pemda Lahat terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan maupun
pembangunan.

Aksi demo tersebut dilakukan oleh LSM PLANTARI dengan jumlah masa sekitar 20 orang dipimpin langsung koordinator aksi Sanderson dihalaman kantor Bupati Lahat Kamis (29/3) Sanderson dalam orasinya kebijakan yang dilakuan patut diduga bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga terkesan dibiarkan saja terjadi penyalahgunaan fasilitas negara dan kesenjangan sosial antar ASN (Aparatur Sipil Negara ) karena ada yang mendapat tunjangan beban kerja yang besar sesuai Perbub No. 28 Tahun 2010 yang muaranya terhadap pelayanan publik.yang kisaran sekitar  Rp 20 juta untuk setingkat Kepala SKPD seperti perijinan, BAPEEDA., Inspektorat .BKD inilah yang menjadi kecemburuan sosial terang " Sanderson
Sanderson mencontohkan, kasus penyalahgunaan fasilitas negara, dengan tertangkap tangan parkir di halaman Pemda mobil Dinas BG 1010 EZ dengan plat hitam BG 1031 ED, namun ketika dikonfirmasi sopir mobil menjauh.Ada apa dibalik indikasi penyalahgunaan wewenang ini, ataukah jangan-jangan ada yang digunakan untuk kepentingan politik"tegas Sanderson.
Selain itu banyak banyak keluhan ASN yang disampaikan melalui jajak pendapat dilakukan oleh LSM Plantari dengan 500 koresponden.
Sanderson tegaskan, hampir seluruhnya minta dihapuskan tunjangan beban kerja di Dinas BKD, Dinas BKPSDM, Dinas Penanaman Modal, BAPPEDA, Inspektorat dan RSUD Lahat, sementara kekurangan dana TPP 2016 dan 2017 minta dibayarkan "tuturnya.
Pendemo meminta Plt. Bupati Lahat, Marwan Mansyur, SH. MH untuk transparan dalam penggunaan anggaran dan membuka ruang publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui anggaran yang dikelola Pemda setempat melalui SKPD, spanduk, baleho ataupun Webside.
Sementara Plt. Bupati Lahat yang menemui masa yang juga dihadiri oleh Assisten, Sekretaris BKD, Sekretaris BKPSDM, Sekretaris Dinas Komunis, Inspektorat, Kasat Pol PP menyatakan akan segera menindaklanjuti temuan LSM Plantari merujuk pada PP No. 53/2010 dan akan mengevaluasi tunjangan Beban Kerja dengan pihak terkait segera. Usai melakukan aksi demo massa langsung membubarkan diri.
Reporter : Bambang.MD
Komentar Anda

Berita Terkini