Kepala BPN Sintang Larang Kepala Desa Pungut Biaya PTSL Lebih dari Ketentuan

/ Sabtu, 22 September 2018 / 06.36


SINTANG,POLICEWATCHNEWS-Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Junaedi menyampaikan bahwa untuk biaya pembuatan sertifikat tanah saat ini sudah melalui sistem elektronik sehingga pihaknya tidak lagi menerima pembayaran tunai di kantor.
"Jadi masyarakat sekarang bayar langsung ke Kantor Pos atau ke Bank. Kita di sini tidak boleh terima tunai lagi. Sudah sesuai dengan aturan di PNPB. Jadi tinggal kita mengeluarkan kuitansi silakan bayar, dan permohonan masuk," katanya, Jumat (21/9/2018) pagi.

Menurutnya saat ini kesadaran masyarakat membuat sertifikat sangat tinggi.
Namun juga dengan adanya program PTSL, retribusi tanah, dan lainnya, animo warga kemudian beralih kepada program-program tersebut.

Bahkan jika ada masyarakat dari pedesaan yang membuat permohonan pembuatan sertifikat tanah, pihaknya mengarahkan untuk ke Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
"Karena PTSL ini murah dan mereka juga tidak membayar PNPB. Jadi kita sangat melarang para kepala desa memungut di luar yang ditentukan oleh pemerintah," katanya.

Dia menambahkan bahwa saat akan melakukan kegiatan PTSL di daerah, pihaknya juga melakukan penyuluhan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para perangkat desa.
"Jadi kita ingatkan supaya jangan ada pungutan lebih daripada keputusan tiga menteri itu yang jumlahnya 250.000 ribu. Hanya itu yang harus dibayar oleh masyarakat," jelasnya.
Namun menurutnya yang hebat adalah ada desa yang memungut di bawah jumlah tersebut. Ada yang 200 ribu, bahkan ada yang memungut hanya 150 ribu.

"Malah saya kemarin di Riam Sabun itu, kepala desa cuma mungut 50 ribu. Karena dia berpikir dia hanya menandatangani selembar kertas sebagai alat sah. Sedangkan untuk biaya kegiatan ini katakanlah orang BPN," jelasnya.
"Petugas kita diberikan makan dengan cara patungan. Kemudian diberikan beras, sayur, jadi untuk apa tinggi-tinggi. Kecuali memang desa-desa yang pinggiran, yang berasnya juga beli. Mereka tetap bayar 250 ribu," pungkasnya.(Td)



Komentar Anda

Berita Terkini