Atas Kebijakan Plt Bupati Muara Enim.? Para Kepala Desa Merasa jadi Bulan-bulanan...!

/ Jumat, 15 Mei 2020 / 19.59
ILUSTRASI BAKSOS  SEMBAKO


Muara Enim.Police Watch.News,-  Rencana pengalikasian bantuan sosial sembako dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikritisi Forum Kades Kabupaten Muara Enim. Pasalnya hasil keputusan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) tentang Penetapan Sembako Pemerintah Daerah ke masyarakat Kabupaten Muara Enim tanggal, Senin (11/05/2020) dianggap tidak konsekuen dengan surat edaran Plt Bupati Kabupaten Muara Enim sebelumnya.

Hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) tentang Penetapan Sembako Pemerintah Daerah ke masyarakat Kabupaten Muara Enim, Senin (11/05/2020) telah menghasilkan keputusan bahwa penerima manfaat sembako Pemkab Muara Enim diprioritaskan kepada masyarakat yang berdomisili di sepuluh kelurahan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Gelumbang.


Padahal Surat PLT Bupati Muara Enim Nomor : 460/5332/Vlll/2020 Tanggal 15 April 2020 lalu, bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan memberikan bantuan paket sembako kepada seluruh kepala keluarga (KK) se Kabupaten Muara Enim kecuali ASN aktif, Anggota TNl/Polri aktif, Karyawan BUMN/BUMS/BUMD aktif, Kepala Desa, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki kemampuan financial memadai.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, Maman Bagus Purba, SE kepada media ini, Selasa (12/05/2020).

Kami dari Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Muara Enim merasa keberatan dengan berubahnya regulasi dan aturan yang menyangkut berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat ditengah pandemic covid 19 ini ”pungkas Maman.

Hal ini nantinya jelas akan menimbulkan masalah dimasyarakat lapisan bawah Kabupaten Muara Enim yang tidak termasuk mendapatkan sembako. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai ujung tombak Pemerintah akan menjadi bulan-bulanan masyarakat Ungkapnya lagi.

Masih kata Maman, Untuk menyikapi masalah ini maka Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim merasa perlu diadakannya pertemuan antara Bupati Muara Enim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim.

” Kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim untuk dapat memfasilitasi pertemuan tersebut ” Harapnya.

Protes senada, juga disampaikan Ketua Forum Kades Semendo Raya, Herliadi.

Dia sangat menyayangkan hasil rapat forkopinda Kabupaten Muara Enim yang akan memberikan bantuan sosial sembako cuma kepada masyarakat yang ada di 10 kelurahan di tiga kecamatan.

” Bagaimana dengan kecamatan yang lain, seperti kecamatan SDU, SDT, SDL, dan apalagi SDU yang sudah mengadakan pengadaan sembako tersebut ” Ujar Herli.

Padahal lanjut Herli, Iintruksi pertama yang tidak mendapat bantuan sembako hanya TNI, POLRI, PNS aktif, BUMN, dan Toke atau masyarakat yang mampu.

” Intruksi Plt Bupati Kabupaten Muara Enim ini sudah kami sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat sudah menunggu. 

Bila hasil rapat Forpinda tersebut dilaksanakan, nantinya kami kades pun akan jadi bulan bulanan masyarakat ”imbuh Herliadi.

” Kami meminta kepada Plt bupati Kabupaten Muara Enim untuk meninjau ulang hasil rapat Forkopimda tersebut ”pintanya 

Pewarta :HR/AAN



Komentar Anda

Berita Terkini