 |
| DOK : MPW |
Lematang Ilir (PALI), -POLICEWATCH,- Bantuan Bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus corona covid - 19 sepertinya banyak yang dijadikan ajang kampanye politik. Indiiasi ini banyaknya ditemukannya bansos sembako yang dibagikan ke masyarakat dengan memasang label foto kepala daerah terutama para kepala daerah yang bakal mengikuti pilkada serentak tahun 2021 mendatang.
Karena dengan alasan apa sembako dipasang foto dan nama kepala daerah kalau bukan tujuan kampanye politik mencari kesempatan ditengah bencana nonalam covid - 19.
Kalaupun sembako tersebut dibeli dari uang pribadi kepala daerah, namun disertai memasang label foto dan nama kepala daerah. Justru hal itu menunjukan ketidak ikhlasannya membantu masyarakatnya sendiri. Pasahal hal itu memang kewajiban seorang Kepala Daerah.
Sangat tidak ideal prilaku seorang kepala daerah mencari kesempatan dalam kesempitan bencana covid - 19. Membantu masyarakatnya tapi ada misi kepentingan lain, selalu ada maunya.
Adanya masalah ini, sebelumnya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif perna mengkritik bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19) yang disertai foto Gubernur Sultra Ali Mazi.
Lewat akun Twitter pribadinya, Syarif mengunggah foto karung-karung berisi kebutuhan pokok yang tertera wajah Ali Mazi. Di karung itu terlulis keterangan 'Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.'
Syarif pun mempertanyakan berapa biaya mencetak foto sang gubernur di karung bantuan tersebut. Ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut juga menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi.
"Itu bantuan pemerintah pakai uang rakyat, Tidak pakai uang pribadi. Kalau pakai uang pribadipun, lebih mulia kalau tidak pakai foto. Tangan kanan memberi-tangan kiri tidak mengetahui," tulis Syarif lewat @LaodeMSyarif, Selasa (05/05/2020).
Bahkan adanya kepala daerah yang menfaatkan situasi pandemi covid - 19 ini untuk kampanye. Mendagri Tito Karnavian sudah mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menjadikan bantuan sosial atau bansos penanganan dampak virus corona (Covid-19) sebagai ajang kampanye. Hal ini disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
Dikatakannya, Tito juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal penyaluran bansos saat pandemi corona ini.
"Pastinya Pak Mendagri selalu mengingatkan semua kepala daerah," kata Akmal yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (08/05/2020).
Akmal menjelaskan pengawasan bansos terutama dalam dugaan kampanye didaerah daerah, tidak akan optimal jika hanya dilakukan pemerintah pusat. Sebab menurutnya pemerintah punya keterbatasan dalam hal tersebut.
Dia berpendapat semua pihak, mulai dari DPRD, Aparat Penegak Hukum, Media Massa, hingga masyarakat harus ikut dalam mengawasi bansos agar tepat sasaran.
"Harusnya, tidak ada ruang bagi seorang kepala daerah menyalahgunakan bansos tersebut, bila peran masing-masing berjalan dengan baik," ujar Akmal.
Dugaan penyelewengan bansos corona untuk kepentingan kampanye juga mencuat ke publik usai kasus Bupati Klaten Sri Mulyani. Bansos di kabupaten itu, baik berupa sembako hingga buku tulis siswa, ditempeli stiker wajah sang bupati.
Kejadian ini sempat dibawa DPR saat rapat dengan pemerintah. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut bantuan sosial senilai miliaran rupiah digunakan kepala daerah untuk kampanye jelang pilkada.
"Bahkan kepala-kepala daerah yang tidak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu," ujar Felly dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI yang disiarkan langsung situs dpr.go.id, Selasa (05/05/2020)
Dugaan kejadian serupa juga dialami oleh masyarakat yang terdampak covid -19 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan.
Beredar di medsos, bansos sembako yang dibagikan kepada masyarakat dipasang label foto Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Disalah satu akun facebook warga Kabupaten PALI, dia menulis statuscmengucapkan syukur atas bansos sembako tersebut sembari mengupload foto sembako yang berlabel foto Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
" Alhamdulillah...subhanallah..
Diakun facebook yang lain, salah seorang warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) juga menulis statusnya bersama foto bansos sembako yang ada foto Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Statusnya ini disharenya ke salah satu group facebook. Dia mempertanyakan bantuan sosial Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang disertai foto bupati PALI tersebut.
" Assalamu alaikum,sebe|umnya saya mohon m'f ya,,saya ingin bertanya kepada saudara20,,di desa kami ada bantuan bahan pokok,,berupa beras 8. mie supermi,,apakah dari pemerintah pusat,atau dari bpk h heri amalindo,,masa|ahnya berlogo bpk bupati,, mohon di jelaskan " Tulisnya.
Timbulnya permasalahan ini, sebagaimana yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, agar
semua pihak, mulai dari DPRD, Aparat Penegak Hukum, Media Massa, hingga masyarakat harus ikut dalam mengawasi bansos agar tepat sasaran ( Hr/Tim)
