Kendari - DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat
menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan
bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe. Apalagi saat ini Indonesia
tengah menghadapi wabah Corona yang berasal dari Wuhan, China.
Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di
gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020). Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh
mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China.
"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada
pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan jadi kita antisipasi," kata
Abdurrahman Saleh.
Abdurrahman Saleh menegaskan akan memimpin aksi penolakan
jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra. "Saya pimpin langsung aksi
jika dipaksa datang," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan Herry Asiku, unsur pimpinan dari
Partai Golkar. Dia menilai jika kedatangan 500 TKA dipaksakan maka akan membawa
kerusuhan.
"49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana,
apalagi kalau 500 TKA yang masuk," katanya.
Pimpinan dan juga mewakili Fraksi Demokrat, Endang SA
menegaskan tidak ada alasan mendatan di tengah pandemi saat ini. "Kami
dari Fraksi Demokrat secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA ke
Sultra," ujar Endang.
Dia memaparkan, sebelumnya menhub telah mengeluarkan
pelarangan sejak 2 Februari lalu. Semua orang yang pernah transit di Tiongkok
tidak dibolehkan masuk ke Indonesia. Maka, katanya, aneh jika saat ini
dipaksakan kedatangan 500 TKA ke Sultra.
Sementara, Sudirman dari Fraksi PKS menilai rencana
kedatangan 500 TKA China itu aneh. Sebab, tenaga kerja lokal dirumahkan karena
wabah Corona
"Ini menjadi aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan
lalu TKA didatangkan dari luar, ini tentunya sedih sekali," tuturnya.
Reporter : AAM
