80,70 persen warga puas terhadap respons Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam penanganan wabah Covid-19 |
Jakarta , POLICEWATCH, — Sebanyak 80,70 persen warga puas terhadap
respons Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam penanganan
wabah Covid-19. Sedangkan yang tidak puas hanya 19,30 persen.
Hal itu terungkap dari survei Lembaga Kajian Strategis dan
Pembangunan (LKSP) yang dirilis, Sabtu (2/5).
“Survei persepsi warga perlu dilakukan secara berkala,
termasuk dalam suasana darurat kesehatan tersebarnya wabah. Agar kita
mengetahui kondisi nyata dan persepsi warga terhadap kondisi yang
berkembangan,” jelas Direktur LKSP, Astriana B Sinaga.
Menurut dia, warga merasa puas karena Pemprov DKI Jakarta
bertindak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, memberi dukungan
kepada tenaga kesehatan, dan menyiapkan bantuan sosial bagi rakyat.
Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek
yang perlu ditingkatkan pemprov, yakni pelayanan yang lambat (54,07 persen),
kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70
persen).
“Pemprov DKI Jakarta
perlu menggerakkan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memantau
perkembangan warga di daerahnya. Informasi dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun
Warga juga penting sebab mereka yang paling tahu kondisi di lapangan. Semua
informasi itu diintegrasikan dan dianalisis sebagai bahan pengambilan putusan,”
ujar Astriana.
Survei LKSP dilakukan pada 14-18 April 2020 di seluruh wilayah
DKI Jakarta (44 kecamatan) yang melibatkan 886 responden. Mereka yang dimintai
pendapatnya berusia 17 tahun ke atas.
Penentuan jumlah responden menggunakan metoda Krejcie-Morgan
dengan margin of error 2.829% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden ditentukan
secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten/kota. Responden mengisi daftar
pertanyaan secara online, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad
Yani menilai hasil survei tersebut sudah cukup menggambarkan kondisi
sebenarnya. Namun, dia melihat ketidakpuasan warga justru salah alamat.
“Perlu diberikan catatan terkait persepsi masyarakat
mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar
19.03% jika dilihat lagi lebih merupakan kewenangan pusat,” ujar dia.
Menurut dia, kinerja pemprov DKI sudah maksimal dalam
pencegahan covid-19. Pemprov DKI sangat tanggap dengan wabah ini sejak Januari
dengan melakukan pemantauan karena ada penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia
dari Wuhan.
Bahkan, Pemprov juga mengikuti perkembangan terhadap pasien
01 dan 02 di bulan februari. “Kami juga di DPRD rapat pada tanggal 25 februari
sudah mendapatkan info bahwa sudah ada pasien positif namun masih dirahasiakan
oleh pemerintah pusat,” terang dia.
“Pemprov DKI juga sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah
covid-19. Sehingga kebijakan terkait pencegahan bisa lebih responsif jika
dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun pemprov lain. Sayangnya terkait
pengambilan kebijakan, kewenangan Pemprov DKI sangat terbatas,” pungkasnya**
Pewarta : MRI