Garut-POLICEWATCH.NEWS- Peringatan Hari tani Nasional yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan dan peningkatan kesejahteraan petani justru malah berbanding terbalik dengan kondisi yang dirasakan oleh sebagian besar Petani di Kabupaten Garut. 25/09/2020,
Hal tersebut dikeluhkan oleh para petani karena di masa pandemi sulit memasarkan hasil pertaniannya dan turunya harga yang sangat drastis. Maka untuk refleksi hari tani PC PMII kabupaten. Garut melakukan rangkaian kajian untuk membedah permasalahan di sektor petanian dari berbagai sudut pandang dan narasumber. Dan membuka posko pengaduan bagi masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
Merespon permasalahan tersebut Bupati Garut seolah bercanda, dan malah menyuruh para petani untuk menanam cabai merah, seperti yang diberitakan dalam salah satu media online. Lebih lanjut bupati katanya akan membuka akses pemasaran ke salah satu perusahaan ternama.
Pernyataan tersebut tidaklah etis, apalagi disampaikan oleh seorang Bupati sebagai pemangku kebijkan di Daerah. Patut dipertanyakan dasar daripada pernyataan tersebut, apakah didasari hasil analisis dan survei yang matang, atau justru asal bunyi saja. Di takutkan dengan adanya statment tersebut dapat mempengaruhi orientasi petani untuk menanam cabai secara serentak, tanpa diperhitungkan dengan potensi dan permintaan pasar ujar nazmi sebagai
Seharusnya kondisi tersbut tidak mesti terjadi, apabila Bupati Garut serius dalam meningkatkan kesejahteraan Petani, salah satunya melalui penguatan kelembagaan petani yang sudah diatur dalam Permentan No.67 Tahun 2016. Bupati melalaui SKPD terkait bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Peraturan tersbut. Patut dipertanyakan pula bagaimana bupati menerjemahkan permentan tersebut.
Setidaknya melalui optimalisasi kelembagaan petani, Pemkab dapat memberikan arahan kepada petani melalui penyuluh pertanian yang tersebar di setiap Kecamatan dan Desa. Dengan adanya edukasi maajemen bisnis kepada kelompok tani tentu akan menstabilkan ragam komoditas pertanian dan meminimalisir tumpah ruahnya salahsatu komoditas hasil pertanian yang akan berujung pada anjlok nya harga seperti yang terjadi sekarang ini.
Namun sayangnya, eksistensi kelompok tani masih sangat minim. diantara penyebabnya ialah kurangnya kesedaran Masayarakat dalam berorganisasi dan banyaknya kelompok tani siluman, Sehingga patut di pertanyakan darimana Dinas Pertanian menyusun RDKK, apakah berdasarkan usulan kelompok tani atau sebatas ditulis diatas meja untuk melengkapi kebutuhan administrati saja. Pada ruang ligkup stuktur dan kelembagan pun kelompok tani hanya jadi lahan konflik kepentingan aparatur desa, juga minimnya tenaga penyuluh serta minimya pendmpingan dan pengawasan dari dinas pertanian.
Kompleksitas permasalahan pertanian tersbut seharusnya diperhatikan oleh Bupati dari hulu hingga hilir. Persoalah kesadaran masyarakat dan struktur kelembagaan petani merupakan dua hal yang saling keterkaitan. Bupati perlu membuat kebijakan yang jelas dalam mengimplementasikan permentan tersebut, sehingga mendorong sistem pertanian yang terintegrasi. Ujar nazmi fauzan yang merupakan bendahara PC PMII Garut(dera taopik)
