 |
| kepala desa nagarakembang, Uned |
Majalengka, policewatch ,- ironis dan Dilematis bagi perangkat desa, meski ada keterkaitan antara pungutan pajak PBB dengan SILTAP perangkat desa, namun sejatinya pemerintahan desa harus mencari cara lain untuk menutupi permasalahan tunggakan pajak yang di tekankan pemerintah daerah dan pihak kecamatan.
Meski menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam pencapaian target pajak PBB namun pihak- pihak yang berkepentingan perlu tau bahwa fakta di lapangan banyak kendala-kendala bagi pemungut pajak sehingga pencapaian terkadang tidak mencapai target.
Desa nagara kembang kecamatan cingambul, di bawah pimpinan kepala desa Uned, salah satu contoh desa yang menerapkan kebijakan ketika pencapaian pajak PBB terkendala di duga atas intruksi kepala desa, SILTAP perangkat desa di pakai sebagaian untuk menutupi tunggakan pajak.
Pengakuan salah satu Perangkat desa nagara kembang kepada policewatch.news pada kamis, (12/12/2019) bahwa dirinya di perintahkan kepala desa jika PBB belum lunas potong saja dari SILTAP
" saya di perintah pak kuwu (kepala desa) ketika PBB belum lunas langsung pencit (potong) dari SILTAP " ungkap nya.
di konfirmasi pada hari itu juga kepala desa Uned membantah informasi yang di sampaikan policewatch.news
" Tidak benar saya mengatakan demikian, perihal pajak di setiap kesempatan berkumpul dengan masyarakat saya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar segera melunasi tunggakan pajak PBB " bantah Uned
Ikin Asikin, S.ip camat cingambul di konfirmasi pada jumat, (13/12/2019) di sela kegiatan sertijab kepala desa cinta asih tidak membenarkan jika SILTAP perangkat desa yang tidak mempunyai tunggakan di pakai menutupi tunggakan PBB
"Kalau perangkat desa tidak mempunyai tunggakan PBB tidak boleh SILTAP nya di potong buat menutupi tunggakan pajak " ujar Camat
Masih menurut Ikin Asikin, Menurut nya kecil kemungkinan SILTAP di pakai menutupi tunggakan pajak PBB, yang ada hasil pungutan sepertinya terpakai oleh perangkat desa sehingga ketika SILTAP cair di ganti.
"Karena SILTAP kaitan nya dengan pajak, PBB itu di pungut Pamong (Perangkat Desa), Mereka yang Memakai uang PBB pada saat menerima SILTAP dan di potong buat PBB ya itu mah, berarti kan harus di ganti " bantah Camat (RS/D2/Y2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar