Jakarta, POLICEWATCH,- Kekecewaan ribuan warga Tanjung Priok dan Jakarta Utara pada umumnya terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, ditumpahkan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 22 Januari 2020.
Masyarakat Jakarta Utara geram dengan pidato Yasonna di Lapas Narkotika Cipinang, yang menyebut daerah Tanjung Priok sebagai kawasan yang rawan kriminalitas karena banyak warga miskin.
Karena tidak bertemu langsung oleh Yasonna di kantornya, warga Tanjung Priok kemudian mengultimatum sang menteri 2x24 jam untuk meminta maaf kepada warga Tanjung Priok secara terbuka di hadapan media.
Mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak bila dalam dua hari lagi Yasonna tidak meminta maaf karena ucapannya itu.
Besok, warga akan menggelar aksi serupa di Tanjung Priok dan akan kembali lagi bila permohonan maaf tidak disampaikan Yasonna sampai batas waktu yang telah ditentukan.
“Pak menteri enggak ada, tapi saya tegaskan pak menteri harus minta maaf 2x24 jam. Besok aksi kita gedein di kampung kita, kita paksa menteri untuk minta maaf, kalau tidak mau juga kita paksa untuk turun,” kata Koordinator Aksi, Kemal Abubakar .
Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Demokrat Santoso, menyebut kalau Menkumham Yasonna Laoly sebagai pejabat tinggi negara seharusnya turut bertanggungjawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
Bukan justru sebaliknya memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontra produktif.
“Bukankah seorang menteri sehatusnya mengayomi msyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” kata dia.
Yasonna menurut Santoso seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian, apalagi melabeli dengan daerah miskin dan kriminal.
Sejarah membuktikan, masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan 'Peristiwa Tanjung Priok'.
“Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kedzaliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa. Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” kata Santoso.
Pewarta: MRI
Sumber : Viva.com
