GUBERNUR TERPILIH KALIMANTAN BARAT H.RIA NORSAN RESMI BERGABUNG KE PARTAI GERINDRA

Red,policewatch.news, Dewan pimpinan daerah(DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA Kalimantan Barat mengumumkan bergabungnya Gubernur terpilih Kalbar H. Ria Norsan sebagai kader partai Gerindra.

 Di dalam moment penting ini terlihat petinggi partai gerindra Ahmad Muzani yang mana menjabat juga sebagai Ketua MPR RI berpose bersama dalam penyerahan KTA partai Gerindra kepada H. Ria Norsan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah(DPD) partai Gerindra Kalimantan Barat Juliansyah mengatakan ini merupakan moment penting dan juga merupakan langkah terbaik untuk memperkuat kredibilitas serta pengaruh partai gerindra di kalbar dalam hal pembangunan yang berkelanjutan dan mempermudah semua program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto selaku presiden Republik Indonesia saat ini kata beliau saat dilakukannya serah terima KTA partai Gerindra di DPP PARTAI GERINDRA 28 april 2025.

H.Ria Norsan selaku gubernur terpilih Kalimantan Barat menyatakan komitmen penuh beliau untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program program yang beliau canangkan untuk memajukan Kalimantan Barat bisa berjalan lancar dan tentunya mendapat dukungan strategis dari pemerintah pusat.

Saya menerima amanat dari rakyat maka saya selaku gubernur bersama pasangan wakil yang terpilih akan pokus  melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab begitu juga ketika saya menyatakan sikap bergabung sebagai kader partai Gerindra maka saya berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari partai Gerindra dan akan melaksanakan tugas sebagai kader sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Gerindra tentunya.

Kami tetap pokus melaksanakan tugas agar program pembangunan di Kalimantan Barat terlaksana dengan baik karena ini adalah mandat dari rakyat yang wajib kami jaga dan kami laksanakan dengan penuh semangat serta tanggung jawab pungkas H. Ria Norsan#

Pewarta = tim media police watch Kalimantan Barat & DPK LIDIK KRIMSUS RI Kabupaten Kubu Raya

KOPERASI JASA MITRA JAYA PERKASA (MJP) UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUAN PENYESUAIAN TARIF JASA BONGKAR MUAT DARI EKSPEDISI/JPT DAN PARA PENGUSAHA LOGISTIK

 

Red policewatch.news,kal bar,- Koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi dan masuk dalam jenis Koperasi Jasa.

Keberadaan dan juga bidang usahanya yaitu dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang area pergudangan di wilayah Kabupaten Kubu dan saat ini seluruh anggota yang tercatat serta di registrasi dalam buku daftar anggota dan juga buku kelompok kerja divisi bongkar muat sebanyak 389 anggota yang mana para anggota buruh pekerja bongkar muat yang di maksud terbagi di dalam 29 kelompok kerja serta memiliki area penugasan pelayanan kegiatan bongkar muat yang tercatat didalam data Base manajemen koperasi.

Dalam rangka meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan para buruh pekerja bongkar muat yang bernaung dalam lembaga koperasi jasa MITRA JAYA maka pada bulan september 2024 atas nama koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA telah mengeluarkan surat resmi tentang usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat dengan nomor surat  : 060/KJ.MJP/IX/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat kepada seluruh mitra kerja baik itu perusahaan ekspedisi/JPT, Perusahaan pemilik barang dan juga pergudangan.

Mis Suryadi selaku Manager koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA mewakili seluruh anggota dan juga semua unsur pengurus KJ.MJP menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah merespon dengan baik atas permohonan usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat yang di maksud.

Kepada awak media police watch Kalimantan Barat dalam sesi diskusi tentang peran serta lembaga usaha yang berbentuk Koperasi jasa Mis Suryadi mengatakan bahwa peran serta koperasi MJP sangat seiring sejalan dengan semangat undang undang cipta kerja nomor 06 tahun 2023, undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan , inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan , PERBUB Kubu Raya nomor 41 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam penyelenggaraan aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kubu Raya, Peraturan Perusahaan Koperasi Jasa MITRA JAYA PERKASA yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya nomor registrasi 52 DISTRANSNAKER/2024 dan juga AD/ART lembaga koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA. 

Dengan adanya respon serta perhatian yang telah di berikan oleh para mitra kerja  dalam hal penyesuaian tarif jasa bongkar muat yang kami sampaikan maka hal tersebut sangat membantu kami dalam melakukan program perbaikan dan peningkatan penghasilan para buruh pekerja bongkar muat.

Dari data yang telah tercatat oleh manajemen koperasi MJP bahwa sudah 90% para perusahaan ekspedisi/JPT dan juga perusahaan pemilik barang yang telah merespon dan juga menyetujui usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat dan berlalu efektif secara bervariasi ada yang mulai berlaku di bulan maret 2025 dan ada juga yang mulai berlaku sejak bulan April 2025 maka kami sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih kami kepada para mitra kerja yang telah peduli terhadap perbaikan upah buruh bongkar muat kami.

Kami juga memastikan bahwa dengan kelengkapan perijinan yang kami miliki serta tatakelola manajemen koperasi yang baik maka kemanfaatan koperasi jasa bagi anggota sangat berdampak positif. 

Para pengusaha yang membutuhkan pelayanan bongkar muat barang sudah pasti tidak merasa khawatir dalam melakukan kerjasama pelayanan bongkar muat karena perijinan dan juga standar operasional prosedur atau SOP yang kami miliki sudah sangat lengkap dan kami juga memastikan setiap transaksi transaksi berkenaan dengan imbal jasa dari pelayanan bongkar muat yang di laksanakan oleh seluruh anggota pekerja kami telah berpedoman pada tatakelola manejerial keuangan yang profesional dan prosedural.

Dalam usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat yang kami sampaikan tentu kami juga memahami hal hal teknis yang berkaitan dengan negosiasi yang bersifat objektif melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Karena kami juga berkewajiban ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya iklim investasi khususnya sentra sentra pergudangan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Sesuai dengan slogan pembangunan Kabupaten Kubu Raya di bawah kepemimpinan bapak bupati Kubu Raya Sujiwo "KUBU RAYA MELAJU" maka kami sebagai koperasi jasa yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya juga berkewajiban ikut serta memajukan program program pembangunan yang telah di canangkan oleh bapak Sujiwo dan juga program pembangunan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Bagi kami bukan masalah besar atau kecil nya nominal persetujuan tarif upah jasa bongkar muat yang di berikan oleh para mitra kerja tetapi lebih kepada respon positif serta koordinasi yang baik dari mitra kerja kepada kami hal itu sudah merupakan perhatian serta penghargaan yang sangat luar biasa bagi para buruh pekerja bongkar muat yang bernaung dalam lembaga koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA. 

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa maka kami sangar berkewajiban untuk tetap melakukan tatakelola usaha koperasi secara transparan, terukur dan profesional.

Koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA selalu membuka diri untuk melakukan kerjasama antar koperasi agar dapat bersinergi dalam konteks saling mendukung saling bekerja sama dan saling menguntungkan baik terhadap lembaga dan juga anggota serta bagi para mitra kerja tanpa terkecuali.

Menanggapi ada beberapa mitra kerja yang belum merespon usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat, Mis Suryadi mengatakan bahwa sudah melayangkan surat yang kesekian kalinya agar mitra kerja tersebut bisa merespon dengan baik serta dapat segera dilakukan musyawarah dan juga koordinasi yang profesional berkaitan dengan rasa kepedulian terhadap kelayakan upah buruh. 

Janganlah menutup mata atas kesejahteraan para buruh,  kami bukan meminta dengan nominal upah yang tinggi atau yang berlebihan kata Mis Suryadi mewakili suara dan aspirasi buruh.

Memang ada indikasi dua perusahaan ekspedisi/JPT yang sangat mengecewakan yaitu sudah berkali-kali di surati secara resmi tetapi tidak pernah merespon sama sekali bahkan kami mencoba melakukan koordinasi melalui saluran telepon juga tidak pernah di hiraukan. 

Nah hal yang begini menurut kami sangat tidak baik, kami melakukan upaya usulan penyesuaian tarif jasa bongkar muat bukan atas kehendak kami secara pribadi tetapi kami melaksanakan penyampaian secara administratif aspirasi dari para buruh pekerja bongkar muat yang bernaung dalam lembaga koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA. 

Saya berharap semoga jalinan kerjasama pelayanan bongkar muat ini di hargai oleh semua pihak jangan menganggap rendah kontribusi dan keberadaan para buruh pekerja bongkar muat, semua komoditas barang dan logistik bisa di layani dan tersalurkan dengan baik sampai pada penumpukan di gudang gudang penyimpanan barang pasti karena adanya peran serta para buruh pekerja bongkar muat maka wajib kita semua menghargai keringat mereka secara layak dan profesional kata Mis Suryadi.

Kami juga ke depannya akan mendorong dan meminta agar pemerintah baik itu pemerintah provinsi ataupun Kabupaten bisa segera mengeluarkan PERDA tentang STANDAR REGULASI TARIF UPAH JASA BONGKAR MUAT BARANG NON PELABUHAN, hal ini sangat penting karena akan memberikan rasa nyaman bagi para investor yang berkaitan dengan usaha usaha pergudangan dan juga logistik. 

Bila REGULASI standar tarif jasa bongkar muat barang belum ada seperti yang terjadi saat ini maka akan berdampak buruk bagi banyak pihak karena akan terus terjadi kerancuan standar tarif upah yang tidak jelas yang dapat di manfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sekaligus Mis Suryadi memastikan berkaitan dengan tanggal 1 mei 2025 yaitu memperingati hari buruh internasional, bahwa semua divisi buruh bongkar muat yang bernaung dalam lembaga koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA tidak akan ada aksi aksi demo dan sebagainya kami tetap semangat memperjuangkan hak hak buruh tapi dengan cara yang persuasif dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan kaidah kaidah perkoperasian.

Sumber = media police watch Kalimantan Barat #

DPN LIDIK KRIMSUS RI Minta Polda Kalbar Segera Ungkap kasus peredaran Oli Palsu Senilai 85 Milyar/Bulan di Wilayah Hukumnya

Red, policewatch.news,- M Rodhi Irfanto SH Selaku Ketua Harian Dewan Pimpinsn Nasional  LIDIK KRIMSUS RI Sangat mengapresiasi Pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, Dalam acara Rakerprov dan IMI Awards 2024-2025 di Pontianak, Minggu (13/4), Krisantus menyampaikan bahwa oli palsu bermerek Pertamina beredar luas di sejumlah wilayah di Kalbar.

Bahkan Beliau menyebutkan, transaksi oli palsu yang berasal dari China ini mencapai Rp 85 miliar per bulan, Dia pun meminta Pertamina tidak tinggal diam dan segera membuat laporan. Karena, menurut dia apa yang disampaikan bukan omongan belaka.

Pertamina menanggapi isu peredaran pelumas atau oli palsu di Kalimantan Barat (Kalbar) yang menggunakan mereknya. Sebagaimana disebutkan, transaksi peredaran oli palsu di Kalbar mencapai Rp 85 miliar per bulan sungguh sangat fantastis.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan, Edi Mangun menegaskan pihak Pertamina akan mengambil langkah jika benar ada peredaran oli palsu yang menggunakan mereknya.

“Saya sudah menonton dan mendengar kabar ini. Kami berterima kasih kepada Pak Wagub yang telah menemukan oli palsu. Jika ini valid (oli palsu berlabel Pertamina) tentunya sebagai pihak yang brand-nya digunakan, kami akan melakukan dan mengambil langkah hukum, “Pengawasan dari teman-teman Pertamina Lubricants tentu, tentu diawasi (peredaran oli),” kata Edi .kepada awak media,Selasa (15/4/2025)

Rodhi mengatakan Beberapa hari yang lalu dalam pemberitaan policewatch.news bahwa Oli yang di palsukan tersebut bermerek produknya Pertamina, maka singkronisasi dari apa yang telah disampaikan oleh wagub terkait meruginya pertamina puluhan miliar 

Lebih lanjut Rodhi menyatakan bahwa sudàh  jelas telah terjadinya permasalahan hukum terkait dengan peredaran oli Palsu dikalimantan barat, Namun sampai  saat ini Tindakan Aparat Penegak Hukum atas Action Pemberantasan matarantai terhadap Pelaku kriminalnya belum ke dengaran ketelinga Publik, ujarnya

Saya dan Ketua Umum juga jajaran DPN LIDIK KRIMSUS RI akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Provinsi (DPP) juga Dewan Perwakilan Kabupaten (DPK) Lidik Krimsus RI yang ada di Kalimantan Barat agar Turut serta dalam investigasi kasus ini, tidak menutup kemungkinan Kami akan menggandeng Indonesia Policewatch (IPW) untuk membawa kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri papar Rodhi

Sebelum kasus ini sampai ke Bareskrim Mabes Polri Saya Berharap APH khususnya Kepolisian Polda Kalimantan Barat bisa segera mengungkap dan menindak tegas pelanggaran Hukum yang saat ini sangat merugikan Warga Kalimantan Barat khususnya, Terkait dengan Pelanggaran hukum Pemalsuan Oli sudàh jelas menabrak UU Merek, UU perlindungan Konsumen, UU KUP [ pajak ] yang mana sangsi hukumnya dapat menjerat para pelakunya, pungkas Rodhi.**Bam**

PEREDARAN OLI PASLU MARAK DI KALIMANTAN BARAT, DIDUGA PRODUKSI DI CHINA DENGAN MERK DARI PERTAMINA SIAPA YANG BERMAIN...?

 

Red,policewatch.news,Kalbar,- Peredaran Oli palsu yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat sangat meresahkan dan merugikan masyarakat selaku pengguna oli bagi kebutuhan kendaraan yang di gunakan oleh masyarakat umum.

Bukan hanya masyarakat yang di rugikan tetapi pemerintah juga sangat di rugikan terlebih lagi PERTAMINA selaku BUMN yang berkaitan langsung dengan permasalahan peredaran oli palsu ini dan menjadi pertanyaan di masyarakat mengapa pihak PERTAMINA lamban merespon hal ini ?

Dari keterangan wakil gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat di temui oleh awak media di sela kegiatan IMI Award di hotel Alimore Kubu Raya, bahwa beliau sudah mendapatkan empat kaleng atau sample sebagai bukti dari adanya peredaran oli palsu tersebut.

Beliau sangat menyayangkan mengapa PERTAMINA tidak segera melakukan langkah langkah hukum sesuai aturan yang berlaku agar para pelaku yang berada di balik kasus dugaan beredarnya oli palsu ini segera di proses hukum dan masyarakat juga merasa aman dan nyaman dalam menggunakan oli bagi kebutuhan kendaraan.

Pada tempat yang sama Anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Barat H. Juliansyah juga menyampaikan rasa prihatin beliau atas beredarnya oli palsu di pasaran yang sangat merugikan negara serta masyarakat pada khususnya. 

Beliau juga sependapat dengan pernyataan wakil gubernur bahwa aparat penegak hukum harus segera melakukan langkah langkah konkret agar kasus ini segera di lakukan penindakan secara prosedural.

Di hubungi secara terpisah , Mis Suryadi selaku Kaperwil  Kalimantan Barat Media Police Watch dan juga sebagai ketua DPK LIDIK KRIMSUS RI Kabupaten Kubu Raya sangat menyayangkan lamban nya pihak PERTAMINA merespon hal hal seperti ini.

Ada sesuatu yang aneh ketika wakil gubernur sudah memiliki sample empat kaleng oli yang di duga palsu tetapi dari PERTAMINA hanya diam seakan akan fungsi pengawasan tidak bekerja serius dalam hal maraknya peredaran oli palsu di wilayah Kalimantan Barat. 

Di duga transaksi yang telah di lakukan di perkirakan sudah mencapai 85 milyar dalam beberapa bulan terakhir berarti sangat besar sekali volume peredaran oli palsu tersebut??

Mis Suryadi juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari Bea Cukai pelabuhan Pontianak kok bisa dengan mudah lolosnya oli palsu tersebut ??

Sindikat ini pasti mempunyai gudang penyimpanan, maka tidak susah melacak keberadaan penyimpanan oli palsu ini dan lakukan sidak secara akurat ke semua bengkel bengkel kendaraan di wilayah Kalimantan Barat pasti akan mudah mengetahui siapa aktor di balik beredarnya oli palsu ini kata Mis Suryadi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus betul betul melakukan fungsi pengawasan secara akurat dan penuh tanggung jawab, jangan sampai lolos dan leluasa nya mafia mafia melakukan praktek kejahatan seperti ini dan berpotensi pada peredaran ilegal barang barang komoditas yang lain yang di konsumsi oleh masyarakat maka hal ini sangat merugikan dan menghancurkan kehidupan masyarakat serta merusak harkat dan martabat bangsa secara umum.

Dugaan saya kasus ini pasti ada indikasi main mata antara pelaku dan oknum pemangku kepentingan dan hal ini harus kita awasi bersama sama.

Mana mungkin para pelaku penyelundupan mau ambil resiko kalau tidak ada sinyal sinyal kompromi dengan para pemangku kepentingan , di sinilah pemerintah harus hadir secara nyata menegakan aturan dan meningkatkan fungsi pengawasan.

Kami akan menunggu apa langkah langkah yang akan di lakukan oleh pemerintah dan juga PERTAMINA dalam kasus peredaran oli palsu di Kalimantan Barat. 

Kontrol sosial akan terus kami lakukan agar masyarakat tidak di rugikan dan kami juga mengharapkan agar PERTAMINA segera menyampaikan kepada masyarakat merk apa saja oli oli palsu tersebut yang telah beredar di pasaran

Pewarta: Surya 

Sumber: Media Police Watch Kalimantan Barat 

Ketua Relawan Sahabat Norsan: Hormati Proses Hukum, Tolak Politisasi Kasus Korupsi di Kalbar

 

Pontianak, pokicewatch.news,-Di tengah sorotan publik terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh di Kalimantan Barat, Ketua Relawan Sahabat Norsan, Rahmad Bustamiansyah menyampaikan pernyataan tegas yang menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dan menolak keras segala bentuk politisasi atas proses hukum yang ada.

Dalam keterangannya kepada media pada Senin (15/4), Rahmad menyampaikan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, profesional, dan bebas dari tekanan opini publik maupun kepentingan politik. Ia mengingatkan bahwa opini yang berkembang, khususnya di media sosial, belum tentu mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya.

Kita hidup di negara hukum'Maka setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pun pihak yang boleh dihakimi hanya berdasarkan asumsi atau opini publik yang belum terverifikasi,” ujarnya.

Seruan Bijak dalam Menyikapi Kasus Hibah SMA Mujahidin

Pernyataan ini muncul di tengah mencuatnya kembali dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah untuk SMA Swasta Mujahidin, yang menyeret nama mantan Gubernur Kalimantan Barat. Kasus tersebut menjadi perhatian luas masyarakat, terutama karena berkembangnya narasi-narasi liar di media sosial yang mengaitkan dugaan korupsi ini dengan manuver politik tertentu.

Rahmad mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, masyarakat Kalbar harus tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian hukum kepada lembaga yang berwenang.

Sikap objektif dan tenang masyarakat Kalbar sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang dibangun untuk menggiring opini dan menciptakan perpecahan. Semua pihak harus memahami bahwa proses hukum bukan alat untuk menjatuhkan lawan politik, tegasnya. Luruskan Informasi Terkait Kasus BP2TD

Selain kasus hibah SMA Mujahidin, Rahmad juga memberikan klarifikasi atas isu yang kembali menyeret nama mantan Bupati Mempawah dalam perkara Balai Pengelola Transportasi Darat (BP2TD) Isu ini kembali dimunculkan di tengah polemik kasus hibah pendidikan, seolah-olah kedua kasus tersebut saling terkait.

Namun menurut Rahmad, informasi tersebut tidak benar. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H, kasus BP2TD sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) Para pelaku yang terlibat telah diproses secara hukum dan ada yang bahkan sudah selesai menjalani masa hukuman.

“Tidak ada hubungan hukum antara kasus BP2TD dengan kasus hibah SMA Mujahidin. Ini dua perkara berbeda, dengan substansi dan aktor yang berbeda pula. Maka kami melihat, sangat mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memelintir fakta hukum demi kepentingan tertentu,” jelas Rahmad.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Polda Kalbar masih menunggu perkembangan resmi dari Mabes Polri terkait kelanjutan penanganan kasus   Bp2td  tersebut. Karena itu, Rahmad mengimbau agar publik tidak membuat asumsi prematur atau menuduh pihak-pihak tertentu sebelum ada keputusan hukum yang final.

 Tolak Narasi Politik dan Isu SARA

Rahmad juga menyoroti maraknya narasi yang mengaitkan kasus hukum dengan agenda politik, bahkan tidak sedikit yang menyisipkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam pembicaraan publik. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk membangun kebencian dan memperkeruh suasana sosial di Kalbar.

“Kami menolak keras semua bentuk politisasi hukum, termasuk narasi balas dendam politik atau upaya menjadikan tokoh tertentu sebagai target kriminalisasi. Terlebih lagi jika narasi tersebut berbau SARA, ini sangat berbahaya bagi kerukunan yang selama ini terjalin dengan baik di Kalbar,” katanya dengan tegas.

Menurut Rahmad, Kalimantan Barat adalah wilayah yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan sosial jauh lebih penting daripada mempertahankan opini yang belum tentu benar. Ia mengajak semua pihak—baik tokoh masyarakat, politisi, hingga netizen—untuk tidak ikut menyebarkan propaganda yang dapat merusak tatanan sosial dan hukum.

Komitmen Terhadap Penegakan Hukum yang Bersih dan Profesional

Di penghujung pernyataannya, Rahmad menegaskan bahwa Relawan Sahabat Norsan tetap konsisten dalam mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan profesional. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara independen, tanpa intervensi politik maupun tekanan publik.

“Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi di Kalbar. Tapi proses itu harus dijalankan secara adil dan objektif, bukan berdasarkan sentimen politik atau opini publik yang dibangun secara tendensius,” pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi cerminan dari sikap Relawan Sahabat Norsan yang tidak hanya fokus pada dukungan politik, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan, integritas, dan supremasi hukum. Dalam situasi yang rawan dipolitisasi, suara netral dan rasional seperti inilah yang menjadi penting demi menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. 

Pewarta: Hasan
Narasumber: Rahmad Bustamiansyah, Ketua Relawan Sahabat Norsan

Tiga DPO Kasus Korupsi Bank Diburu Kejaksaan Tinggi

policewatch.news, Kalbar,- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat,memburu  3 (tiga) orang Koruptor yang saat ini tmasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Jumat 14 Maret 2025.

Ketiga orang Koruptor yang menjadi DPO tersebut terlibat dalam kasus yang sama yakni terkait perkara Pengadaan tanah Bank Kalbar (PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat) pada tahun 2015 yang di Mark Up sebesar kurang lebih Rp 30 Miliar oleh para Pelaku.

Sebelum masuk DPO, Sebagai mana diketahui sebelumnya, pihak Kejaksaan Kalimantan Barat telah melakukan pengumuman pemanggilan terhadap ketiga Koruptor Bank Kalbar itu. Berikut ketiga Koruptor Bank Kalbar yang menjadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yakni:

1. Drs. Samsiar Ismail, M.M.
2. Drs. Sudirman HMY, M.M.
3. M. Faridhan, S.E.,M.M.

Berdasarkan catatan Redaksi Satu, Drs. Samsiar Ismail, M.M, menjabat sebagai Direktur Umum tahun 2015. Drs. Sudirman HMY, M.M, menjabat sebagai Direktur Utama tahun 2015. M. Faridhan, S.E.,M.M, menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan tahun 2015.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Aspidsus Siju, S.H.,M.H pada saat menggelar Konferensi Pers di Lantai 3 Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada Rabu 16 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 Bank milik Pemerintah Daerah terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk dibangun Kantor Pusat dengan Total Harga Perolehan sebesar Rp. 99.173.013.750 dengan luas tanah seluas 7.883 M²(persegi).

“Pada pelaksanaannya terdapat kelebihan pembayaran yang dihitung sebagai selisih berdasarkan bukti transfer pembelian tanah tersebut dengan yang diterima oleh pihak pemilik tanah bersertifikat Hak Milik lebih kurang sebesar Rp 30.000.000.000 yang saat ini telah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat saat itu.

Sebagaimana pertanggungjawaban nya, para Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***Hasan***

Polisi Tangkap 3 Pelaku Pemalakan Para Sopir Saat Banjir di Sangau

Reporter: Hasan
Editor: MRI

Red, policewatch.news, kal-Bar polres Sanggau,Polda Kalbar Menanggapi video viral yang beredar di media sosial terkait aksi pemerasan yang dilakukan oleh tiga orang pria berinisial Aron,Spn dan Hs, terhadap pengendara di lokasi banjir Jalan Raya Kecamatan Kembayan, Polres Sanggau telah berhasil mengamankan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.,Selasa 2 Februari 2025.

Berdasarkan laporan masyarakat, pelaku diduga meminta sejumlah uang kepada pengendara yang melintas di area banjir sebagai imbalan untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga meresahkan masyarakat yang sudah menghadapi situasi sulit akibat bencana banjir.

Kapolres Sanggau, AKBP Suparno Agus Candra Kusumah , S.H., S.I.K ,melalui Kapolsek Kembayan menyampaikan, “Kami berterima kasih kepada masyarakat atas informasi yang diberikan terkait kasus ini. Pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dan Kapolres juga menjelaskan ,Kami memastikan proses hukum akan dilakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.”dan juga pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan serupa atau hal-hal yang meresahkan agar penanganan cepat dapat dilakukan.

Selain itu, Polres Sanggau juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, terutama dalam situasi bencana seperti banjir.

Saat ini, Polres Sanggau sedang mendalami motif dan kronologi tindakan tersebut. Hasil pemeriksaan dan perkembangan kasus ini akan diinformasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,***

Banjir Kembayan Lumpuhkan Arus Lalu Lintas, Ratusan Kendaraan Terjebak Banjir

 Reporter: Hasan

 Policewatch-Sanggau

Banjir yang melanda Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada Jumat, 1 Februari 2025, pukul 10.35 WIB, mengakibatkan lumpuhnya arus lalu lintas di jalan poros Malindo.  Ketinggian air yang mencapai antara satu hingga satu meter empat puluh sentimeter membuat ratusan kendaraan roda dua dan empat terjebak dan terpaksa mencari jalur alternatif.  Kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Laporan dari Kompi 3 Brimob Sanggau yang berada di lokasi menyebutkan bahwa hanya kendaraan besar seperti bus dan truk yang mampu melewati genangan air.  Kendaraan roda dua dan empat terpaksa menggunakan rakit yang disediakan oleh warga setempat untuk menyeberangi jalan yang terendam.  Proses penyeberangan ini memakan waktu cukup lama dan menimbulkan antrean panjang di kedua sisi jalan yang tergenang.

"Situasinya cukup memprihatinkan," ujar Komandan Kompi 3 Brimob Sanggau dalam laporannya. "Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu warga yang terdampak dan mengupayakan agar arus lalu lintas dapat kembali normal."

Selain menghambat arus lalu lintas, banjir juga berdampak pada aktivitas perekonomian di Pasar Rakyat Kembayan yang berada di dekat lokasi banjir.  Para pedagang mengalami kerugian karena banyak pembeli yang kesulitan untuk mencapai pasar.  Beberapa kios dilaporkan terendam air.

Kondisi cuaca saat laporan disampaikan masih mendung, dengan potensi hujan yang masih tinggi.  Tim Brimob Sanggau bersama aparat setempat terus memantau perkembangan situasi dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.  Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi banjir susulan.  Upaya evakuasi dan pembersihan jalan dari genangan air sedang dilakukan.  Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah situasi lebih terkendali.

Pemkab Sanggau Cepat dan Tanggap Terhadap Terhadap warga di 7 Kecamatan Yang Terendam Banjir

Red,policewatch.news,Kalbar,- Usai menetapkan status siaga menjadi tanggap darurat, Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman bersama jajaran Forkopimda dan Plt Kepala BPBD Sanggau Budi Darmawan mengunjungi korban banjir di Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan.seperti dilangsir kabar Pontianak,Jum,at 31 Januari 2025

Suherman menyebut, ada tujuh Kecamatan di wilayah Sanggau yang mengalami banjir.

Sebelum mengunjungi korban banjir hari ini, kami dari Pemerintah Kabupaten Sanggau besama stakeholder dan Forkopimda mengadakan rapat untuk menetapkan status, dari status siaga menjadi status tanggap darurat,” katanya.

Dengan peningkatan status ini, Ia berharap, semua stakeholder baik pemerintah maupun swasta bisa berpartisipasi membantu meringankan masyarakat yang terdampak banjir.

Dengan melihat langsung kondisi banjir, Suherman menuturkan dapat mengetahui bagaimana kondisi para korban di lokasi banjir sehingga sangat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan terkait penanganannya.

Saya kira berdasarkan pengamatan ada sekitar 95 persen warga Desa Tanjung Merpati ini terendam banjir dan pada kesempatan ini sekaligus kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih bertahan menetap dirumah mereka masing-masing,” ujarnya.

Untuk dapur umum ada enam dan kemudian di kantor camat kita membuka posko bantuan, sehingga siapapun yang berpartisipasi, berkontribusi untuk memberikan bantuan bisa menghubungi Pak Camat, Danramil dan Kapolsek,” ungkapnya

Reporter : Hasan

Kejati Kalbar akan Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Mujahidin Dan Proyek Bandara Ketapang di Tahun 2025 ini

 

Pewarta : Hasan
Editor : MRI

Dok : MPW

Red, policewatch Kal-Bar,- Di tahun 2025 ini Kejati Kalbar tuntaskan Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Yayasan Mujahidin Pontianak dan Proyek pembangunan Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Itu harapan masyarakat kalbar terhadap 2 Kasus yang terus menjadi sorotan publik bahkan sempat diindikasi politisasi.

Mengingat dari 5 Kasus dugaan korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan hanya dua kasus itu yang belum jelas sampai akhir tahun 2024, sementara 3 kasus lainnya sudah berjalan dengan penetapan dan penahanan tersangka.  3 kasus tersebut adalah Kasus pengadaan tanah Bank Kalbar, Kasus dana BOK Puskesmas di Melawi dan Kasus Dana Hibah Pemkab Sintang ke GKE PETRA Sintang.

Sementara 2 kasus yaitu dugaan penyimpangan penggunaan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak Yayasan Mujahidin Pontianak untuk tahun anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2023, dan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengembangan Pekerjaan Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang, Kalimantan Barat APBN Tahun 2023 belum ada tersangka nya sampai saat ini.

Aspidsus Kejati Kalbar, Siju, SH, MH., saat konferensi pers dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 menyampaikan bahwa Kasus dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar ke Yayasan Mujahidin Pontianak masih terus diproses, Seperti di lansir di media kalbar

Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu bahwa KAJATI KALBAR, Edyward Kaban menyampaikan bahwa hingga Juli 2024 di bidang Pidana Khusus Kejati Kalbar yang ditangani ada 7 Kasus masih di Penyelidikan dan 5 Kasus di Penyidikan. Hal ini diungkapkan saat penyampaian pers release Kejati Kalbar, Senin (22/7).

Disampaikan bahwa 5 perkara dugaan korupsi yang sedang proses penyidikan adalah Pertama, dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten  Sintang terhadap Gereja GKE Perta Sintang tahun 2017.

Kedua, dugaan penyimpangan penggunaan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak Yayasan Mujahidin Pontianak untuk tahun anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2023.

Ketiga, dugaan tindak pidana korupsi pada Perkembangan Pekerjaan Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang, Kalimantan Barat APBN Tahun 2023.

Keempat, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah seluas 7.893 meter persegi oleh Bank Kalbar di Jalan Ahmad Yani, Jalan Paris I, Kota Pontianak Tahun 2015.

Kelima, dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan UPTD Puskesmas di Kabupaten Melawi tahun 2023

“ini yang sedang dalam proses penyidikan. Tentunya ini kami juga ingin ini cepat, namun butuh proses. Ujar Edyward Kaban.

Diungkapkan juga bahwa penanganan Kasus dugaan korupsi tersebut ingin secepatnya bisa naik ke pengadilan, namun ada keterbatasan Tim Penyidik yang mana kadang Tim A sedang menangani satu Kasus juga menangani kasus lainnya. “Sehingga kadang kadang kita juga minta bantuan bidang bidang lain agar ini secepatnya perkara naik ke Pengadilan. ” Ungkapnya***

Rapat Anggota Tahunan (RAT) TAHUN BUKU 2023 KOPERASI JASA MITRA JAYA PERKASA KUBU RAYA.

 

Pada hari senin tanggal 07 juli 2024 bertempat di pendopo Bapak Haji Robi Susandi SE selaku ketua umum koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya di laksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2023. Pada kegiatan ini turut hadir pula Sekda Kabupaten Kubu Raya, Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya,  Kepala Dinas Koperasi UMPP Kabupaten Kubu beserta tim dan juga di hadiri oleh Ketua komisi II DPRD Kabupaten Kubu Raya yang membidangi Koperasi. Dan di hadiri pula pula oleh pihak pihak terkait sebagai undangan dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan yg di selenggarakan oleh Koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya. 

Sambutan dari penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan(RAT) mewakili pengurus Koperasi Jasa MITRA JAYA PERKASA di sampaikan oleh H . Fahrul Haji SH, dalam sambutan ini beliau mengatakan bahwa jajaran pengurus dalam semua jajaran struktur organisasi Koperasi Jasa MJP terus berkomitmen utk melakukan langkah langkah perbaikan dalam tatakelola usaha koperasi MJP agar kesejahteraan anggota terus meningkat dan pemberdayaan ekonomi koperasi semakin baik dan dapat mendongkrak tumbuh nya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kubu Raya.

Dan pada kesempatan yang sama pula, Kepala Dinas Koperasi UMPP Kabupaten Kubu Raya Dr Nora Sari Arani menyampaikan beberapa hal menjadi catatan penting Dinas Koperasi UMPP Kabupaten Kubu Raya selaku pembina gerakan perkoperasian bahwa koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA atau yang akrab di sebut koperasi MJP sudah banyak mengalami peningkatan baik itu manejerial keuangan, kelengkapan perijinan , hubungan kemitraan yang di lengkapi dengan Perjanjian Kerjasama, perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi anggota.

Pesan dari Kepala Dinas Koperasi UMPP Kabupaten Kubu Raya agar lembaga koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya terus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta kualitas agar daya saing dan kemanfaatan ekonomi koperasi terus terjaga dengan baik utk kesejahteraan bagi anggota.

Dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2023 yang di selenggarakan oleh koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya ini pula , Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya AGUS SUDARMANSYAH  menyampaikan beberapa hal penting untuk memberi suport kepada jajaran pengurus serta Manajemen koperasi MJP agar terus melakukan inovasi serta kreativitas yang positif di dalam mengelola usaha koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya. Pada kesempatan ini pula beliau selaku ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya berpesan agar koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA dapat hadir menjadi Roll Model atau percontohan pengelolaan koperasi jasa yang bergerak dalam aktivitas jasa bongkar muat Non Pelabuhan.

Tiga poin penting yang beliau berikan sebagai motivasi bagi unsur pengurus dan anggota yaitu : Kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan para anggota menjadi prioritas dalam mengelola usaha koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya. 

Dalam kata sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) TAHUN BUKU 2023 KOPERASI JASA MITRA JAYA PERKASA KUBU RAYA yang pada kesempatan ini di sampaikan oleh SEKDA Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menyampaikan bahwa pemerintah daerah kabupaten kubu raya terus menerus melakukan pembinaan kepada gerakan perkoperasian agar insan koperasi dan juga jajaran pengurus koperasi terus melaksanakan tatakelola koperasi sesuai kaidah dan koridor perkoperasian. Apa yang telah di capai oleh koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya sudah sangat membanggakan karena secara aktual dapat melakukan transaksi hasil usaha koperasi yang sangat luar biasa dan juga koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA turut andil besar membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kubu Raya.  

Kewajiban dalam melindungi anggota dalam program BPJS ketenagakerjaan juga mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah daerah kabupaten kubu raya. 

Saya berpesan agar manajemen koperasi MJP terus meningkatkan kemampuan dalam kompetensi pelayanan jasa bongkar muat di kubu raya dan mentaati semua aturan dan regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Dan secara resmi Sekda Kabupaten Kubu Raya membuka kegiatan Rapat Anggota Tahunan koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya. 

Ketua panitia pelaksana teknis Rapat Anggota Tahunan koperasi jasa MJP Agus Suwandi S.sos memaparkan bahwa Rapat Anggota Tahunan merupakan amanat undang undang yang tertuang di dalam undang undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Beliau berharap agar semua anggota koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya terus menjaga loyalitas dan dedikasi agar hakekat di dalam berkoperasi terjaga dengan baik sesuai dengan visi dan misi berdirinya koperasi MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya.

A. Mis Suryadi selaku Manager koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA menyampaikan beberapa catatan penting atas pencapaian target yang positif dalam kegiatan usaha koperasi MJP meliputi NERACA pada periode per 31 desember 2023 Allhamdllah masuk dalam kategori sehat karena hasil usaha pada bulan januari sampai dengan desember 2023 mencapai Rp 8.256.164.100 dan tercatat secara akurat dan aktual di dalam keuangan Laba Rugi secara prosedural keuangan koperasi.

Dan pada periode januari sampai dengan juni 2024 NERACA koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya tercatat penghasilan usaha koperasi Rp 5.976.730.860 dan insyaallah semoga pada desember 2024 pada catatan hasil usaha koperasi bisa menembus angka pada poin Rp 11, 5 milyar kata A.Mis Suryadi selalu Manejer KJ.MJP. 

Pada sesi diskusi yang di lakukan oleh unsur pengurus, H . Robi Susandi SE berpesan agar semua lini tugas dalam struktur organisasi Koperasi Jasa MJP terus meningkatkan kualitas kerja agar capaian yang di harapkan dapat di lakukan sebaik mungkin dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota buruh juga bisa segera terealisasi secara profesional. Sebagai ketua umum koperasi jasa MITRA JAYA PERKASA Kubu Raya beliau juga berharap agar para anggota koperasi MJP wajib patuh pada Standar operasional prosedur (SOP) dan selalu aktif di dalam setiap pelaksanaan rapat anggota koperasi.

Jaga nama baik koperasi MJP dan jaga kualitas pelayanan bongkar muat serta mari bersama sama menjaga citra wilayah Kabupaten kubu raya dalam suasana yang kondusif dan harmonis ungkap beliau sambil menutup sesi diskusi .

Salam koperasi, koperasi MJP untuk anggota lebih sejahtera #

Tim liputan Hsn biro Kubu Raya

DEWAN SOROTI ASET EKS.UPJJ DINAS PUPR KALBAR BANYAK YANG RAIB. APARAT DIMINTA TURUN TANGAN LAKUKAN PENYELIDIKAN

Red, policewathc.news,- Tim LPRI Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia ( Muhammad ) menghubungi H.Subhan Nur ,Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat ,H.Subhan Nur angkat bicara terkait  Penutupan 5 kantor Unit Pemeliharaan Jalan Jembatan ( UPJJ ) dan 1 Kantor  Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi ( UPTLBK ) Dinas PUPR prov.kalbar yang berada pada Dinas PUPR Provinsi Kalbar pada tahun 2020 

Lalu oleh Gubernur Sutarmidji pada waktu itu dengan alasan efesiensi dan penghematan anggaran, ternyata kini menimbulkan masalah karena banyak aset dari unit pelaksana tersebut diantaranya berupa alat berat dan besi jembatan serta berbagai peralatan laboratorium teknis untuk pengujian mutu beton, raib entah kemana dan menjadi tidak terurus.Begitu juga dengan eks kantornya juga banyak yang rusak.Pontianak ,25 Januari 2024

Ketua Komisi IV DPRD Kalbar H.Subhan Nur  menyoroti  permasalahan  kerusakan dan hilangnya aset di eks kantor UPJJ dan UPTLBK   pada Dinas PUPR Kalbar yang seharusnya tidak boleh terjadi 

Karena aset yang nilainya milyaran Rupiah tersebut dibeli dari dana APBD KalBar.

Fihak Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BAKD ) dan Dinas PUPR Kalbar harus bertanggungjawab kemana keberadaan aset berupa alat berat,besi jembatan dan peralatan laboratorium teknik tersebut. Apakah dijual atau hilang dicuri.Jika dijual harusnya dilakukan lelang secara terbuka.Kalaupun hilang harus ada laporan polisinya. Subhan sangat menyayangkan raibnya aset milik pemda Kalbar ini.Semuanya dibeli dengan susah payah dari APBD di masa kepemimpinan Gubernur Kalbar sebelumnya.

Selain raibnya aset tersebut, Penutupan 5 unit UPJJ oleh kebijakan Pemerintahan Gubernur Sutarmidji waktu itu juga berpengaruh pada perbaikan tanggap darurat jalan dan jembatan yang rusak di Kalbar.Karena tidak ada lagi yang bertanggungjawab mengurusnya.

Liat saja disejumlah ruas jalan provinsi di beberapa Kabupaten di kalbar rumput di bahu jalan sudah tak terurus sehingga menutupi badan jalan yang sangat membahayakan keselamatan pengendara.Begitu juga dengan banyaknya lubang lubang di jalan akibat  tingginya curah hujan dan beban berlebih angkutan yang dulunya di tangani UPJJ.Sekarang tidak ada yang bertanggungjawab lagi. 

Begitu juga dengan pengujian mutu beton dan material konstruksi lainnya yang sebelumnya dilakukan di UPTLBK  di jalan khatulistiwa.Kini harus dialihkan ke laboratorium teknik di beberapa perguruan tinggi sehingga fihak kontraktor harus mengeluarkan biaya mahal.

Ketua Komisi IV DPRD Kalbar H.Subhan Nur juga menyoroti hilangnya besi besi pabrik.eks Gudang Pabrik Gula Mini di kecamatan Teluk Kramat sambas yang juga merupakan aset milik pemda Kalbar.

Haji Subhan Nur sangat menyayangkan kebijakan Sutarmidji yang dinilainya keliru menutup sejumlah Unit Teknis tersebut.Selain memperburuk pelayanan kepada masyarakat juga banyaknya aset milik pemda kalbar yang hilang dan terbengkalai.

Haji Subhan juga minta kepada aparat Kepolisian Polda Kalbar dan KejaksaanTinggi Kalbar untuk menyelidiki aset pemda Kalbar yang hilang tersebut dan memeriksa fihak fihak yang bertanggungjawab aset Pemda Kalbar tersebut ,

Pewarta: Tim 

Rilis :LPRI mamad

LIBERIKA KAYONG UTARA, SIAP TAKLUKAN PENIKMAT KOPI DUNIA

 

KAYONG UTARA, policewatch.news, - Melanjutkan kunjungan kerjanya di Kayong Utara kali ini Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si., menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia Pengembangan Kopi Liberika Kayong Utara kepada kelompok tani Cahaya Kayong Seponti di Desa Podorukun Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Minggu (14/1/2024).

Tak hanya itu, Pj. Gubernur bersama Pj. Ketua TP-PKK Kalbar melihat rumah produksi kopi liberika dan melihat secara langsung proses pengolahan biji kopi kebanggaan Kayong Utara.

“Jangankan masyarakat Kayong, kami saja sangat bangga kopi Liberika Kayong Utara ini bisa mendunia. Kami juga bangga dengan ketekunan dan keseriusan dari kelompok tani Podorukun ini yang telah mengembangkan kopi liberika ini. Ini juga yang selalu digaungkan Gubernur sebelumnya, Pak Sutarmidji. Dengan tamu - tamu yang datang, beliau selalu membanggakan kopi ini tidak hanya dengan berbagai macam khasiatnya, tapi juga karena sudah memperoleh ranking 1 di level dunia”, ucap Harisson.

Dirinya juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang intens memberikan bantuan dan bimbingan dalam pengembangan Kopi Liberika Kayong Utara ini.

“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang terus membina kelompok tani Podorukun ini. Yang sulit itu pemasaran, ini yang kita patut acungi jempol, BI bisa melakukan business matching. Bayangkan kita bisa memperoleh buyer dengan kebutuhan  2 ton per bulan. Memang jd PR berikutnya, kita harus menambah produktivitas”, tambahnya.

Umumnya banyak orang hanya mengenal dua jenis biji kopi yaitu arabika dan robusta. Kedua jenis itu lebih mudah ditemui di kafe atau sudut pusat perbelanjaan. Hal ini lah yang melecut semangat bersama untuk memajukan kopi Liberika Kayong Utara.

“Penting bagi kita untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya UMKM - UMKM yang ada. Kedepannya, harus serius kita pasarkan. Di Pontianak saja beberapa warung kopi (coffee shop) besar masih mengimpor kopi dari Lampung. Kan sayang, kita ada potensi. Tapi merubah habbit penikmat kopi tak mudah, namun saya optimis pasti bisa. Harus perlahan - lahan. Apalagi sekarang banyak anak - anak muda yang suka ngopi, kadang mereka melihat pengemasannya, juga tempatnya. Nah itu yang harus kita buat, kemasan menarik serta fasilitas mengopi yang memiliki daya tarik, harus ada wifi dan lainnya”, harap Harisson.

Kemudian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, N.A. Anggini Sari, yang turut hadir pada acara tersebut menyebutkan bahwa Kopi Liberika Kayong Utara ini memiliki potensi ekonomi yang besar kedepannya.

“Alhamdulillah hari ini hadir saat ini menjawab hal tersebut, ini untuk mengingatkan kembali perjanjian kita bersama buyer di luar negeri tersebut. Kami hari ini juga memberikan bantuan pasca panen kepada pelaku usaha berupa mesin roasting, karung goni standar ekspor, perluasan rumah kopi menjadi 6 x 16 meter. Dengan total semua bantuan ini di atas 300 juta”, ungkapnya.

Ia menjelaskan awal mula pendampingan Kopi Liberika Kayong Utara ini adalah ketika bertemu dengan owner dari pengolahan Kopi Liberika ini, yaitu Pak Iwan.

“Berawal pada tahun 2020 pada saat itu kami bertemu pak iwan, selalu pengembang usaha Kopi Liberika ini. Kemudian kami kami mengambil langkah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para petani juga bantuan sarana dan prasarana penunjang hingga gudang. Kami juga menandatangani MoU dengan buyer dari luar negeri (Cina) berupa ekspor berupa Kopi Liberika Kayong Utara sebanyak 2 ton. Tentunya perlu dukungan semua pihak untuk tetap bertahan di level ini”, ucap Anggini.

Oleh karnannya ia berharap, penegmbangan Kopi Liberika Kayong Utara ini terus dilakukan, selain untuk meningkatkan kapasitas produksi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada kopi tersebut.

“Kita telah melihat outcomenya. Peningkatan kualitas dan peningkatan permintaan pasar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Harga awalnya hanya 24 ribu per kg kini diatas 50 ribu. Kapasitas produksi yang awalnya hanya 1000 kg per bulan kini menjadi 1.500 - 2.000 kg per bulan. Luas lahan awalnya 22 ha kini sudah mencapai 41 hektar. Jumlah anggota yang mulanya hanya 14 KK kini menjadi 22 KK, paving score kualitas green bean dari 65 menjadi 83. Mari bersama kita berikan dukungan kepada mereka. Dengan dukungan semua pihak diharapkan dapat mengingatkan lagi kuantitas dan kualitas pasca panen menjadi 1,6 - 2,7 ton green bean per bulan, Dengan 40 persen atau 1 ton grade A untuk kebutuhan ekspor”, harapnya.

Di tempat yang sama, Pj. Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, S.Sos., M.Si.,  menyampaikan apresiasi semua pihak yang telah bersama membantu pengembangan Kopi Liberika Kayong Utara ini.

“Kopi ini memenangkan kopi tingkat dunia dari 15 peserta. Terima Kasih atas kepeduliannya khususnya juga Bank Indonesia. Ini mencerminkan komitmen kita bersama petani, dalam mengembagnkan UMKM yang ada di wilayah kita dan menjadikan langkah positif menuju pembangunan berkelanjutan. Semoga dengan program ini, bukti dukungan kita kepada mereka (petani) agar dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka”, tuturnya.(apdim)

APOTEK TREE PHARMA MILIK MENANTU MANTAN GUBERNUR SUTARMIDJI DIDUGA DIBANGUN TANPA IMB DARI PEMKAB.KUBU RAYA.

 

Kubu Raya,POLICEWATCH,- APOTEK TREE PHARMA yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam berseberangan dengan RS.Soedarso Diduga dibangun tanpa izin dari Pemda Kubu Raya. Apotek berwarna hijau yang dibangun di lahan eks.rumah dinas nakertrans tersebut diakui milik Menantu mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji.

LSM Mitra Galaksi ,dan awak media on .line serta beberapa elemen masyarakat ,dimana sudah menginvestigasi

Sejauh ini fihak Pemda Kab.Kubu Raya melalui PTSP dan Dinas PUPR Kubu Raya merasa belum pernah mengeluarkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB, namun anehnye Apotek yang diakui milik sang menantu mantan gubernur Kalbar Sutarmiji yang bernama Adil Prawira Budiman tersebut bisa dibangun dan kini sudah siap beroperasi sebagai Apotek yang bernama tree pharma Soedarso dan kini tinggal nama tree pharma 

Pernyataan Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji disalah satu media 27/12/2023   yang menyatakan pengalihan hak aset pemda Kalbar dan segala prosesnya sudah sesuai aturan dengan cara lelang terbuka ternyata pernyataan itu diduga syarat dengan  "kebohongan", Salah satu contoh Apotek Tree Pharma Soedarso  yang kini berubah nama dalam sekejab menjadi apotek tree pharma , yang  dibangun di lahan aset eks rumah dinas nakertrans ternyata sampai saat ini Diduga tidak ada izinnya. Bagaimana bisa suatu bangunan tempat usaha di bangun dulu baru izin bangunannya di Proses setelah bangunan jadi ,sementara untuk saat ini PTSP sudah menggunakan aplikasi perizinan PBG sistem on line dengan persyaratan yang sudah baku sesuai advist planing , sementara jelas jelas di pemerintahan di wilayah NKRI Tidak ada aturan seperti itu Bangun dulu baru proses di lakukan ini sudah menyalahi aturan SOP di PTSP dan instansi tekhnis terkait di PU PR kabupaten. Kubu Raya bidang Cipta Karya .ujar salah seorang staf PTSP Kubu Raya yang tak mau disebutkan namanya.

Terkait masalah aset Pemda Kalbar yang banyak dialihkan Haknya kepada fihak lain melalui SHGB ataupun sewa dimasa penghujung berakhirnya jabatan Sutarmidji sebagai Gubernur  yang diduga terindikasi sarat dengan perbuatan KKN,Kolusi Korupsi dan Nepotisme pemufakatan jahat memperkaya orang lain apa lagi ini anak menantu mantan pejabat tinggi di Kalbar dan hal ini sudah  diketahui sejumlah elemen   Masyarakat , 

Bahkan beberapa hari yang lalu LSM mitra Galaksi sudah meminta keterangan resmi terkait laporan masyarakat terkait aset Pemda Kalbar tersebut , atas laporan  secara resmi kepada Fihak Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk melakukan pemeriksaan pengembangan untuk  penyelidikan terhadap dugaan ada nya dugaan unsur KKN  yang merupakan perbuatan melawan hukum  terhadap   masalah aset pemda Kalbar tersebut.

Atas Terungkap nya   siapa nama pemilik apotek tree pharma Soedarso serta siapa pengelola Aming coffe  yang berada di kawasan Galeri  Hasil Hutan samping pendopo Gubernur Kalbar , milik dinas LHK Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kalbar ,Kadis LHK Ir Adi Yani. M.H selama ini juga belum ada klarifikasi terkait pengelolaan  bangunan galeri Hutan Kota yang di bangun menggunakan anggaran APBD provinsi Kalimantan Barat ,sejumlah elemen dan LSM mitra Galaksi meminta APH kajati Kalbar segera menindak lanjuti laporan masyarakat terkait aset pemda Kalbar secara keseluruhan , 

Seperti pepatah pantun katakan ;

 __Minum kopi gulenya saset. Kue belodar si kue bolu. Anak menantu banyak dapatkan aset. Jangan lupa urus izinnye dulu.__ 

Bersambung 

Tim

LAPAS KELAS II A PONTIANAK KOMITMEN WUJUDKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) TANPA PUNGLI.

 

Red, kal bar, policewatch.news,-Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II Pontianak terus berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Dibawah Kepemimpinan Kalapas Pontianak Julianto Budhi Prasetyono dan jajarannya sepakat tidak akan mentolerir  sekecil apapun adanya praktek praktek pungli jajaran Lapas Klas II A Pontianak baik kepada Warga Binaan maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama keluarga warga binaan.

Menurut Kalapas semua pelayanan kepada warga Binaan yang saat ini berjumlah 1097 orang sama sekali tidak dipungut bayaran alias gratis. Pengawasan melekat dan berjenjang di semua tingkatan di jajaran Lapas Klas II A Pontianak dilakukan secara seksama untuk menghindari adanya oknum yang melakukan pelanggaran. Sehingga sampai saat ini segala bentuk Pungli dapat dihindari. Warga binaan dan keluarganya juga diberikan pelayanan yang baik dan transfaran dalam mendapatkan hak haknya selama menjadi warga binaan Lapas Klas II A Pontianak. Papan informasi pelayanan hingga nomor pengaduan terpasang di ruang tunggu pelayanan sehingga siapa saja bisa mengakses dengan mudah. Dengan adanya keterbukaan informasi pelayanan  maka tindakan pungli dapat dihindari sedini mungkin. Apalagi seluruh jajaran Lapas Klas II A Pontianak sudah menandatangani Fakta Integritas dalam menciptakan Lapas Klas II A Pontianak bebas korupsi. Peningkatan pelayanan kepada warga Binaan dan keluarganya terus kami tingkatkan dan sudah menjadi komitmen kami bersama menciptakan pelayanan yang terbaik dan Prima.

Pelayanan dan pengawasan kepada warga binaan menurut Kalapas Julianto Budhi Prasetyono dilakukan sejak Narapidana masuk menjadi warga Binaan kami hingga warga binaan mengurus administrasi menjelang pembebasan atau pun dalam pengurusan pengurangan hukuman seperti Remisi, asimimilasi ataupun Pembebasan Bersyarat.

Semua bentuk pelayanan tersebut tidak dipungut bayaran. Begitu juga dengan proses pemasyarakatan di Lapas Klas II A  Pontianak tidak dibenarkan adanya pungutan sekecil apapun karena semua fasilitas di masing masing blok serta fasilitas umum lainya diluar blok semua disiapkan secara gratis.

Jika ada yang fihak yang menemukan adanya praktek praktek pungli dalam pelayanan di Lapas Klas II A Pontianak dapat melaporkan langsung kepada kami atau ke nomor telefon pengaduan. Namun sejauh ini belum pernah kami menerima laporan adanya praktek pungli. Apalagi jika ada yang menyatakan adanya pungli di dalam lapas kami itu sama sekali tidak benar.kata Kalapas.

Dalam menjalankan tugas seluruh jajaran Lapas Klas II A Pontianak menerapkan  Slogan HANDAL (Humanis,Akhlak,netral,disiplom,adaptif dan loyalitas) yang kami  wujudkan dalam bentuk burung hantu yang menggambarkan sifat sedikit bicara banyak melihat, mendengar dan bertindak dalam melaksanakan tugas. Sehingga diharapkan pelayanan kami kepada warga binaan terus menjadi lebih baik guna mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Ungkap Kalapas Pontianak.

RED : Adi

BUKIT SEMUGANG, PERMATA BARU WISATA PERBATASAN KALBAR

 

BADAU ,policewatch.news, - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson,  M.Kes. didampingi Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar Windy Prihastari, S.STP. M.Si. meresmikan taman wisata Bukit Semugang di batas Negara Indonesia-Malaysia pada Kamis (11/1/2024). 

Destinasi wisata yang terletak di Desa Sebindang, Kabupaten Kapuas Hulu, menawarkan panorama menakjubkan berpadu fasilitas lengkap. Kedekatannya dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, hanya 20 menit, menjadikannya sebagai  incaran potensial wisatawan Malaysia. 

"Sering kita temukan, orang berjalan ke Badau, nyebrang ke Malaysia untuk melihat Hidro di Lubuk Antuk dan belanja di pasar Lubuk  Antuk. Ini sebenarnya patut kita sayangkan, karena malah menjadi devisa bagi mereka, bukan kita. Ini penting kita optimalkan, untuk meningkatkan destinasi wisata domestik. Bukit Semugang punya kekuatan besar menjadi destinasi wisata unggulan Kalimantan Barat," ungkap Pj Gubernur Harisson. "Alam elok dan fasilitasnya akan memikat pengunjung."

Namun, tak hanya mengoptimalkan destinasi wisatanya, ia berharap ada spot kuliner dan ekonomi kreatif yang mampu menjadi daya tarik sendiri sebagai penopang destinasi unggulan perbatasan ini.

“Saya berharap ini semakin berkembang. Kita akan terus promosikan. Minimal, masyarakat kita tertarik kesini, malah kalau bisa dari sebelah kita buat agar mereka tertarik kesini. Terkait permasalahan - permasalahn yang bisa menghambat, akan kita dorong untuk bisa segera diselesaikan. Harapannya, agar roda perekonomian perbatasan juga menggeliat”, pungkas Harisson.

Di tempat yang sama Kadisporapar Provinsi Kalbar Windy Prihastari mengungkapkan destinasi wisata Bukit Semugang ini merupakan destinasi baru yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri. Harapan besar pun disematkan kepadanya untuk terus mengembangkan Bukit Semugang ini. Peningkatan fasilitas diprioritaskan agar taman wisata ini bersaing di ranah nasional. Hal ini, menjadi peluang yang baik karena Kalbar berhasil menjadi Provinsi ke 6 terbanyak kunjungan wisatawannya.

“Namun, hal ini juga harus ditopang sebagaimana 7 indikator wisata desa yang salah satunya harus memiliki galeri yang menampilkan dan menjual produk ekonomi kreatif masyarakat lokal”, ucap Windy.

Dirnya juga menjelaskan bahwa saat nataru kemarin, sebanyak 250 ribu wisatawan mengunjungi destinasi yang ada di Kalimantan Barat. 

“Itu menarik. Kami juga akan selalu berbenah di semua aspek. Jangan lupa ini juga harus ditopang dengan paket - paket wisata. Disini juga harus ada atraksi- atraksi yang unik, ya seperti yang sudah ada yaitu _Flying fox_ dan naik sepeda. Berdasarkan survei internasional, alasan wisatawan berkunjung tak hanya keindahan alamnya. Tapi mereka berkunjung karena kuliner, budaya, event baru lah keindahan alam. Ini penting bagi pengelola untuk terus meningkatkan strategi dalam promosi”, terang Windy.

Ia juga berharap, Kapuas Hulu mengambil peran besar pada acara Rakornas Kepariwisataan yang akan digelar akhir Februari mendatang di Pontianak. Gelaran ini diharapkan menjadi pemantik bagi Kalimantan Barat untuk menggeliatkan sektor pariwisata yang ada di Bumi Khatulistiwa ini.

“23 Februari nanti kita akan menjadi tuan rumah, rakornas kepariwisataan pertama yang digelar di Kalbar. Kami siapkan _stand food_ kuliner di aula Garuda. Nah, Kapuas Hulu silahkan dapat menyiapkan paket - paket wisata juga menampilkan produk ekonomi kreatif. 

Taman wisata ini juga memiliki pemandangan alam yang indah, berupa hamparan bukit dan hutan yang hijau. Selain itu, taman wisata ini juga dilengkapi dengan air terjun yang menambah keindahannya. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Taman Wisata Bukit Semugang memiliki peluang yang besar untuk menjadi destinasi wisata Kalbar unggulan di Kalimantan Barat.(adi)

Pj. GUBERNUR HARISSON TINJAU SDN 06 SUNGAI TEMBAGA DAN PUSKESMAS EMPANANG

 

Dok: policewatch

EMPANANG , policewatch.news, - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson, M.Kes. memberikan semangat kepada para pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Sungai Tembaga, Desa Tinting Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan kemudian mengunjungi Puskesmas Empanang, Kamis (11/1/2024).

Di lokasi pertama kunjungannya, SDN 06 Sungai Tembaga tampak Harisson dan Windy berbincang dan bercengkrama bersama siswa dan pihak sekolah serta dewan guru. Mereka melihat kondisi bangunan sekolah tersebut sembari memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa di perbatasan tersebut.

"Saya bangga dengan kalian, anak-anakku. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa Kalbar ke arah yang lebih baik," kata Harisson.

Harisson berpesan kepada para pelajar untuk selalu rajin belajar dan berprestasi. Ia juga mengingatkan agar mereka tetap menjaga kesehatan dan kebersihan.

"Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dalam belajar dan meraih cita-cita," ujar Harisson.

Kepala SDN 06 Sungai Tembaga, mengucapkan terima kasih kepada Harisson atas kunjungannya. Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus belajar dan berprestasi.

"Kami sangat senang dikunjungi Bapak Gubernur. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini," kata Kepala Sekolah.

SDN 06 Sungai Tembaga merupakan sekolah yang terletak di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Meskipun berada di daerah perbatasan, para pelajar di SDN 06 Sungai Tembaga tetap bersemangat untuk belajar. Mereka berharap dapat meraih cita-citanya dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

Usai meninjau SDN 06 Sungai Tembaga, Harisson dan rombongam melanjutkan perjalanannya ke Puskesmas Empanang. 

Di Puskesmas Empanang, Pj. Gubernur bersama Pj. Ketua TP PKK Prov. Kalbar meninjau fasilitas kesehatan dan juga berdiskusi terkait pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

"Saya berharap Puskesmas Empanang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Para tenaga kesehatan juga harus selalu semangat dan ikhlas dalam bekerja untuk melayani masyarakat," pungkasnya.

Kunjungan Harisson ke SDN 06 Sungai Tembaga dan Puskesmas Empanang juga disambut antusias oleh masyarakat setempat.(adi)

Banjir 2 Meter di Kapuas Hulu Putuskan Akses Jalan, Macet Mengular Belasan Kilometer

 

Red, policewatch.news,Kapuas Hulu,- 8 desa di kecamatan Silat Hulu dan kecamatan Hulu Gurung kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terdampak banjir dengan ketinggian 10 cm-1 setengah meter menyebabkan 520 rumah warga terendam,Jumat (5/1/2024).

Kepala BPBD kabupaten Kapuas Hulu,Gunawan menjelaskan 8 desa terdampak banjir tersebut yakni desa Selangka dan desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu dan 7 desa di kecamatan Hulu Gurung yakni desa Nanga Tepuai, Kelakar, Mubung, Sejahtera Mandiri, Landau Kumpang, dan desa Karya Mandiri dengan jumlah 670 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

“Selain banjir, tingginya intensitas curah hujan diwilayah Kapuas Hulu juga menyebabkan longsor di jalan Nasional di desa Parang kecamatan Hulu Gurung,” tuturnya.

Menurutnya banjir terparah terjadi di desa Tepuai kecamatan Hulu Guru dengan ketinggian banjir 1 sampai 1 setengah meter yang menyebabkan 6 fasilitas umum dan 350 rumah terendam,500 Kepala Keluarga dengan jumlah 900 jiwa terdampak serta aktifitas masyarakat lumpuh total.

“6 fasilitas umum yang terendam akibat banjir di desa Tepuai yakni SDN 1 Nanga Tepuai,SMPN 01 Hulu Gurung,PAUD Nanga Tepuai,Posyandu Nanga Tepuai,BKKN dan Kantor Camat Hulu Gurung,” katanya.

Gunawan mengatakan pihaknya telah melaksanakan monitoring ke sejumlah desa yang terendam banjir dan saat ini kondisi air berangsur surut namun warga diminta untuk selalu berhati-hati dan waspada banjir susulan karena saat ini intensitas curah di Kapuas Hulu masih cukup tinggi

(Red/Hasan) 

.