Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 93 Kg Sabu dari Kapal Nelayan dengan Dramatis

 


Batam, policewatch.news,– Sinergi Berantas Narkoba, Bea Cukai Batam bersama Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika di Perairan Lagoi, Bintan oleh sebuah kapal nelayan pada Selasa dini hari (25/03). 

Dari penindakan tersebut, berhasil diamankan tiga orang pelaku dan barang bukti berupa Methamphetamine (sabu) dengan total berat bruto 93 (sembilan puluh tiga) kilogram. 

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, menjelaskan bahwa penindakan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut dari Batu Layar, Malaysia ke wilayah Indonesia dengan modus menggunakan kapal jaring nelayan. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, dibentuk Satuan Tugas Gabungan antara Bea Cukai Batam dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang langsung melaksanakan patroli laut gabungan menggunakan kapal PSO BC 11001 dan BC 15027. 

Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Selasa, 25 Maret 2025, di tengah kondisi cuaca ekstrem berupa hujan deras dan gelombang tinggi, tim gabungan mendeteksi sebuah kapal tanpa penerangan yang bergerak dari arah Malaysia menuju Perairan Bintan. Kapal tersebut memiliki ciri-ciri sesuai dengan target dan terpantau melintas di Perairan Berakit. Saat diberikan peringatan untuk berhenti, kapal tersebut mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan. Setelah melakukan pengejaran dalam kondisi cuaca buruk, tim gabungan berhasil menghentikan kapal dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kapal beserta tiga orang anak buah kapal (ABK) yang berada di atasnya.


Dari hasil pemeriksaan awal terhadap KM. RANGGA PUTRA, petugas tidak menemukan sisa-sisa aktivitas melaut yang lazim terdapat di kapal nelayan yang sedang beroperasi. Hal ini semakin menambah kecurigaan tim gabungan terhadap aktivitas ilegal yang mungkin dilakukan kapal tersebut. Kecurigaan semakin menguat ketika petugas menemukan beberapa bungkusan mencurigakan di area sekitar kemudi kapal, yang diduga merupakan muatan ilegal. Mengingat kondisi cuaca yang masih ekstrem dan tidak memungkinkan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh di tengah laut, tim gabungan memutuskan menggiring kapal ke daratan terdekat, yakni di wilayah Lagoi, Bintan. 

Setibanya di darat, tim langsung melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kapal dan tiga orang anak buah kapal (ABK) yang berada di atasnya. Tim gabungan segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kapal dengan menyisir secara menyeluruh seluruh bagian kapal, mulai dari area dek, ruang kemudi, ruang mesin, hingga ruang istirahat dan penyimpanan. Pemeriksaan dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat adanya potensi barang bukti yang disembunyikan di tempat-tempat tersembunyi.

 Dalam proses penyisiran tersebut, petugas menemukan sejumlah bungkus teh China berwarna merah dengan tulisan “Chinese Tea Gift” yang diletakkan secara tersembunyi di beberapa lokasi, yakni di area kemudi dan di ruang istirahat anak buah kapal (ABK). Bungkusan itu berisi serbuk kristal putih yang diduga kuat merupakan narkotika jenis Methamphetamine (sabu). Dari hasil pemeriksaan mendalam oleh petugas Bea Cukai, total barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak Total 93 (sembilan puluh tiga) bungkus teh china dengan berat bruto kurang lebih 93 ( sembilan puluh tiga) kilogram. Barang bukti dan para ABK tersebut kemudian dibawa ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang  untuk diproses lebih lanjut. Petugas kemudian melakukan uji narcotest dan  uji laboratorium, serbuk kristal putih tersebut positif mengandung senyawa narkotika golongan I jenis Methamphetamine.

Berdasarkan informasi dari para pelaku, Pelaku MJ ditawari pekerjaan oleh Pelaku P (pengendali jaringan narkotika) untuk menyelundupkan sabu dari Perairan Malaysia ke Jakarta menggunakan kapal jaring miliknya. Pelaku P meminta MJ membawa serta Pelaku I (tangan kanan P) dalam pelayaran, dan MJ juga merekrut Pelaku JS sebagai ABK dengan imbalan Rp5 juta, yang telah diterima sebelum keberangkatan. Sebagai persiapan, Pelaku MJ menerima uang operasional sebesar Rp50 juta dari P. Sekitar empat hari sebelum penangkapan, ketiganya berangkat dari Belitung Timur menuju Perairan Bintan–Berakit, sesuai arahan P. Pada Selasa dini hari, 25 Maret 2025, mereka menerima paket sabu dari kapal lain di Perairan OPL yang dikendalikan oleh jaringan P. Barang tersebut rencananya akan diantar ke Jakarta, dan Pelaku MJ dijanjikan upah Rp300 juta apabila pengiriman berhasil, dengan informasi penerima akhir akan diberikan oleh P saat kapal tiba di Jakarta.


Kepala Bidang P2 Bea Cukai Batam, Muhtadi, menjelaskan bahwa atas barang bukti dan pelaku telah dilakukan penegahan dengan diterbitkannya Surat Bukti Penindakan  dan selanjutnya diserahterimakan ke Polda Kepulauan Riau melalui Berita Acara Serah Terima untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. “Penindakan ini bukan hanya menggagalkan penyelundupan narkotika, tetapi juga menyelamatkan hingga 470.000 jiwa dari ancaman bahaya narkoba serta menghemat biaya rehabilitasi sebesar Rp.750 miliar,” tegasnya.

“Penindakan sindikat narkoba ini merupakan wujud nyata program Asta Cita Presiden RI sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memerangi penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia khususnya Kepulauan Riau, yang dijadikan jalur pemasukan, transito, dan peredaran narkoba. Kami terus berupaya memberantas berbagai modus operandi yang digunakan,***Erlina***

Sertijab Kapolres Lahat hari ini digelar dengan Tradisi Pedang Pora

 


POLICEWATCH.NEWS - LAHAT Humas Polres Lahat, pada hari rabu 26 maret 2025, Tradisi penyambutan Kapolres Lahat yang baru AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K disambut dengan tradisi adat Kabupaten Lahat. Dengan didampingi oleh Kapolres Lahat yang lama AKBP God Parlasro Sinsitor Sinaga, SH.S.I.K., M.H. yang kini menjabat sebagai Kapolres di Musi Banyu Asin Polda Sumsel.

Sebelum memasuki Mako Polres Lahat, AKBP Novi Edyanto bersama Ketua Bhayangkari Cabang Lahat Ny. Noviarti Edyanto disambut dengan tarian sekapur sirih yang merupakan tarian khas Kabupaten Lahat yang dilaksanakan setiap menyambut tamu agung atau tamu kehormatan.

Selanjutnya, Kapolres Lahat Yang Baru Jajar kehormatan dan memasuki gerbang pora sebagai tradisi berjalan melewati pasukan pedang pora yang merupakan tanda penghormatan masuk ke Mako Polres Lahat.

Sebelum menuju ke ruang Kapolres, di akhir acara penyambutan adat, Kapolres baru bersalaman dengan Para PJU, Para Kapolsek dan Personil Polres beserta pengurus Bhayangkari yang turut dalam acara penyambutan.


Tradisi penyambutan Kapolres baru ini merupakan salah satu bentuk rasa kekeluargaan di antara kita semua, sekaligus menunjukkan semangat solidaritas dan kekompakan di lingkungan Polres Lahat. 

Acara selanjutnya Apel Farewell serah terima jabatan dihalaman Polres Lahat, yang diikuti PJU Polres Lahat, Kapolsek jajaran, perwira dan personel polres lahat, dalam sambutanya AKBP God Parlasro S.Sinaga SH.SIK.MH mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh personel Polres Lahat yang telah mendukung Program Kepemimpinan nya, tidak ada seorang Pimpinan yang sukses tanpa dukungan personel. Dilanjutkan sambutan Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto SIK.MIK, mengucapkan selamat kepada AKBP God Parlaso S. Sinaga atas jabatan baru menjadi Kapolres Musi Banyu Asin, dan Insa Allah kami akan melanjutkan Program-program yg sudah di susun dan di rencanakan, dengan bantuan seluruh unsur, personel Polres Lahat. 

Acara terakhir berupa pelepasan AKBP God Parlasro S.Sinaga SH.SIK.MH dan Ny Lilis Sinaga yang di dampingi oleh Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto SIK.MIK dan Ny. Noviarti Edyanto, dan diiringi oleh Waka Polres Kompol Liswan Nurhapis SH, seluruh PJU, Bhayangkari, para Kapolsek, perwira dan personel Polres Lahat, yang diwarnai rasa haru oleh seluruh personel Polres Lahat. 

Kasubsi Penmas Humas Polres Lahat, Aiptu Lispono SH.

Jurnalis: Bambang MD/IWO Sumsel

Jalan Rusak di Desa Pengadang - Beraim, Lombok Tengah: Warga Resah, Bahaya Mengintai


 Policewatch-Lombok Tengah

Kondisi jalan penghubung antara Desa Pengadang dan Desa Beraim di Lombok Tengah semakin memprihatinkan. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama bagi warga setempat kini dipenuhi lubang dan rusak parah. Kondisi ini membahayakan para pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, yang sering mengalami kecelakaan dan cedera serius.

"Setiap hari kami melewati jalan ini dengan penuh kehati-hatian karena banyak lubang besar," ujar Rizal Samsul Mujahidin, salah seorang warga. "Apalagi saat hujan, jalan menjadi licin dan tergenang air,  semakin berbahaya."

Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk ke sekolah, pasar, dan tempat kerja. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas warga dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah perbaikan sebelum kondisi semakin memburuk.  Mereka mengingatkan bahwa infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana perbaikan jalan di kawasan ini.

Jurnalis

Mamen

Polda NTB Siap Jaga Ketenangan Idulfitri, Operasi Ketupat Rinjani 2025 Dikerahkan


Policewatch-Mataram

26 Maret 2025 -  Menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 H, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)  siap  menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat  dengan  mengelar Operasi Ketupat Rinjani 2025. Hal ini ditegaskan oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., dalam Apel Pengecekan dan Penyerahan Personel Pengamanan Operasi Ketupat Rinjani 2025, Rabu (26/3/2025) di Lapangan Bhara Daksa.

Operasi Ketupat Rinjani 2025  difokuskan pada pengamanan sejumlah titik strategis  di NTB,  meliputi tempat ibadah, pusat keramaian  seperti pasar dan pusat perbelanjaan, lokasi wisata, serta titik rawan kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal.

"Operasi Ketupat ini  merupakan wujud nyata  kehadiran Polri  di tengah masyarakat,  menjaga keamanan dan ketertiban  selama perayaan Idulfitri,"  jelas Kapolda. "Kami  siap  mengelar  personel di berbagai titik strategis,  untuk  menjamin kelancaran dan keamanan  masyarakat,  mulai dari pelaksanaan ibadah hingga aktivitas silaturahmi dan berwisata."

Kapolda  juga  menekankan pentingnya  pelayanan terbaik  kepada masyarakat  serta  mengingatkan  setiap personel yang terlibat  agar  bertugas  sesuai  tupoksi dan  ploting masing-masing.  "Jaga keselamatan  dan kesehatan  selama bertugas,"  pesannya.

Apel  kesiapan ini  merupakan  bukti nyata  komitmen Polda NTB  untuk  menjaga  situasi tetap  kondusif,  sehingga  masyarakat  dapat  merayakan Idulfitri  dengan  aman dan nyaman.

"Mari kita jaga kebersamaan dan saling mendukung, demi terciptanya suasana yang aman dan damai di NTB,"  tutup Kapolda.

Operasi Ketupat Rinjani 2025  diharapkan  menjadi  langkah strategis,  untuk  mengantisipasi  potensi  gangguan keamanan  dan  menciptakan  suasana perayaan  yang  penuh kedamaian  di  Bumi Gora  Nusa Tenggara Barat (NTB).

 Mamen

LIDIK KRIMSUS RI Soroti Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2024 Pemkab Lahat Senilai Rp.55 M Lebih

 



M Rodhi Irfanto SH bersama Sugeng Teguh Santoso 


JAKARTA - POLICE WATCH.NEWS - Ketua Harian LIDIK KRIMSUS RI M Rodhi Irfanto,SH menyatakan pihaknya akan mengawasi dan mengawal terkait Anggaran Belanja Iuran Jaminan Asuransi Senilai 55 M, lebih sumber dana APBD Tahun 2024, ini sungguh sangat fantastis dana untuk kematian setiap orang meninggal dunia dijamin asuransi sebesar Rp 2,500.000; (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)

Sementara untuk dana asuransi kematian atau yang meninggal dunia ini di Sekretaris Daerah bagian Kesra dianggarkan APBD Tahun 2024 senilai Rp 55 Milyar lebih.

LIDIK KRIMSUS RI akan mengawasi dana anggaran kematian melalui pihak ketiga pihak perusahaan asuransi untuk satu tahun ini diduga ada indikasi pemborosan anggaran sesuai program presiden Prabowo Subianto efesiensi angggaran " kok dianggarkan sebesar Rp 55 Milyar per tahun kata " Rodhi Irfanto SH kepada wartawan Selasa (25/3/2025)

Lidik Krimsus RI  akan terus memantau ini semua, Dana asuransi kematian yang sangat tidak masuk akal setahun dianggarkan melalui sumber dana APBD Tahun 2024, senilai Rp 55 Milyar lebih, pada tahun 2024 lalu yang mana dalam masa jabatan mantan bupati Cik Ujang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Besaran Anggaran tersebut patut diduga adanya Mark Up alias pemborosan anggaran dan berpotensi terjadinya kelebihan pembayaran Hal inilah yang rentan terjadi korporasi bersama untuk tindakan korupsi  yang merugikan negara ungkap " Rodhi.

Terpisah Sekda Lahat melalui Kabag Kesra "  Wow angka yang fantastis. Abis APBD lahat digasak asuransi kematian tersebut,

Yo check be APBD lahat tahun 2024.......kalu dak abis abis kontrak setahun paparnya(Tim )

Jelang Lebaran, Bea Cukai Batam Laksanakan Operasi Cukai dan Sita Sejumlah Barang Kena Cukai Ilegal

 



Batam, policewatch.news,– Bea Cukai Batam sebagai instansi yang berkomitmen kuat untuk memberantas peredaran rokok ilegal, khususnya di daerah Kota Batam, lakukan operasi cukai pada periode Maret tahun 2025. Total Barang Hasil Penindakan (BHP) Cukai periode 10-23 Maret 2025 mencapai 403.276 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) dari berbagai merek baik dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) maupun Sigaret Putih Mesin (SPM), dan 1.850,1 liter BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). 

Bea Cukai Batam menemukan BKC HT tersebut tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang sudah kadaluarsa. Beberapa rokok ilegal tersebut bahkan merupakan rokok impor dari Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok dan Singapura dengan berbagai merk seperti Luffman, HD, H Mind, T3, Ofo, Manchester, dan berbagai merk lainnya.

“Kegiatan operasi cukai kami lakukan berdasarkan pengembangan yang berasal dari informasi masyarakat mengenai peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Batam. Kami menemukan berbagai merek dan jenis baik sigaret putih mesin (SPM) maupun sigaret kretek mesin (SKM). Kegiatan operasi cukai yang dilaksanakan pada kurun waktu dua pekan tersebut menghasilkan 80 Surat Bukti Penindakan (SBP). Untuk penindakan HT, Bea Cukai Batam menetapkan potensi ultimum remedium sebagaimana dimaksud dalam pasal 40B ayat (6) UU 39 tahun 2007 tentang Cukai, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, sebesar Rp706,136,000.00. Atas BKC ilegal yang berhasil disita kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Bea Cukai Batam untuk dilakukan penelitian lebih lanjut,” jelas Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia. 


Dalam menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai community protector sekaligus revenue collector, Bea Cukai Batam berupaya melaksanakan kedua fungsi tersebut secara seimbang dan proaktif. Pengawasan atas BKC HT dan MMEA secara umum dilaksanakan dengan 2 pendekatan, melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif merupakan upaya Bea Cukai Batam yang melibatkan dimensi lain dari pengawasan, yaitu peningkatan pelayanan kepada mitra dengan cara profiling pengguna jasa, peningkatan edukasi dan publikasi melalui media kehumasan terutama terkait sosialisasi ketentuan dan peraturan, peningkatan deterrent effect publikasi penindakan dan edukasi bahaya BKC ilegal. 

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara pengumpulan  informasi dan analisis di antaranya dengan pembentukan tim cyber crawling, audit di bidang cukai, patroli, serta operasi yang dilakukan secara mandiri maupun operasi bersama.

Jumlah penangkapan BKC ilegal tersebut menambah jumlah tangkapan sepanjang tahun 2025. Data penindakan menunjukan hingga tanggal 21 Maret 2025, Bea Cukai Batam telah berhasil melakukan penindakan BKC Ilegal dengan total 7.062.077 batang BKC HT dan 1.888,72 liter BKC MMEA, dengan nilai barang ditaksir mencapai 16,265 miliar rupiah dan kerugian negara ditaksir mencapai 7,935 miliar rupiah.

“Upaya dalam memberantas rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dengan menggandeng aparat penegak hukum lain dan masyarakat, serta dengan sinergi dan kolaborasi, dapat meningkatkan kesuksesan menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia, khususnya di Kota Batam,” pungkas Evi.(Erlina)

KPK geledah 21 Tempat yang Berbeda Dugaan korupsi di Kabupaten OKU

 

    


POLICEWATCH.NEWS - SUMSEL ,Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah di  21 lokasi tempat yang berbeda terkait dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

Dari Hasil Penggeledahan pihak penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti yaitu elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir (Pokok Pikiran ) di  DPRD OKU pada anggaran tahun 2025,

Adapun dokumen kontrak 9 proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Kepada wartawan keterangan pers Selasa (25/3/2025)!

Jubir KPK menerangkan penggeledahan itu berlangsung pada 19 hingga 24 Maret 2025, di beberapa lokasi diantaranya sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Maret 2025:
- Kantor PUPR Kabupaten OKU
- Kantor Bupati, Kantor Sekda, dan Kantor BKAD
- Rumah Dinas Bupati
Pada tanggal 20 Maret 2025
- Kantor DPRD OKU
- Bank Sumsel KCP Baturaja
- Rumah Tersangka UMI
- Kantor Dinas Perkim
Pada tanggal 21 Maret 2025
- Rumah Tersangka NOP
- Rumah Tersangka MF
- Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip
- Rumah Kepala Dinas Perpus dan Arsip
- Kantor Bank BCA KCP Baturaja
- Rumah Saudara A
- Rumah Saudara AS
Pada tanggal 22 Maret 2025
- Rumah saudara M
- Rumah Tersangka F
- Rumah Tersangka MFZ
- Rumah saudara RF
Pada tanggal 24 Maret 2025
- Rumah saudara MI
- Rumah saudara AT
- Rumah saudara I

Sebelumnya, 8 orang pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Sabtu (15/3/2025).

Dari OTT yang dilakukan oleh KPK ada sebanyak 6;orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR dan 3 anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu berperan sebagai penerima suap, sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

6  orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu 
1, Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU,
2. Anggota DPRD OKU 
3.Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU 
4.M Fahrudin (MFR), Ketua Komisi II DPRD OKU 
5.Umi Hartati (UH), 
6. M Fauzi alias Pablo dari pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS) dari pihak swasta.
Para pihak tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait proyek berikut:
1. Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati dengan anggaran Rp8,3 miliar
2. Rehabilitasi RUmah Dinas Wakil Bupati dengan anggaran Rp2,4 miliar
3. Pembangunan kantor Dinas PUPR dengan anggaran Rp9,8 miliar
4. Pembangunan jembatan Desa Guna Makmur Rp983 juta
5. Peningkatan jalan poros Tanjung Manggus Desa Bandar Agung dengan anggaran Rp4,9 miliar
6. Peningkatan jalan Panai Makmur-Guna Makmur dengan anggaran Rp4,9 miliar
7. Peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur dengan anggaran Rp4,9miliar
8. Peningkatan Jalan Letnan Muda MCD Juned dengan anggaran Rp4,8 miliar
9. Peningkatan Jalan Makarti Tama dengan anggaran Rp3,9 miliar

Pewarta: Bambang:MD

Korupsi Beras Lombok Tengah: Tujuh Tersangka Ditetapkan, Tapi Belum Ditangkap? Publik Murka!


 Policewatch-Lombok Tengah. 

25/03/2025.Kehebohan kasus korupsi beras bantuan pangan (Bapan) di Lombok Tengah belum mereda.  Meskipun Polres Lombok Tengah telah resmi menetapkan tujuh tersangka sejak 28 Desember 2023,  kenyataan bahwa para tersangka belum juga ditangkap memicu kemarahan publik.  Pengumuman penetapan tersangka oleh Kasat Reskrim IPTU Luk Luk il Maqnum, STrK., SIK di Praya, Kamis (2/1),  justru menambah bara api kecurigaan dan desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas.

Tujuh tersangka yang berasal dari Desa Barabali dan Desa Pandan Indah terdiri dari pejabat desa dan penjual beras.  Di Desa Barabali,  Kepala Desa, Staf Keuangan, dan Koordinator Desa menjadi tersangka.  Sementara di Desa Pandan Indah,  Kepala Desa, Koordinator Desa, dan dua penjual beras juga ditetapkan sebagai tersangka.  Modus korupsinya sama:  penyalahgunaan beras bantuan yang tidak disalurkan sesuai data BNBA (By Name By Address).

Kerugian negara akibat aksi korupsi ini sangat signifikan.  Desa Barabali mengalami kerugian sekitar Rp 126.937.920, dan Desa Pandan Indah sekitar Rp 100.722.480 (data BPKP NTB).  Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 227 juta.  Para tersangka terancam hukuman berat berdasarkan UU Tipikor, Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2021.

Namun,  lambatnya penangkapan para tersangka menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.  Banyak yang menduga adanya upaya untuk melindungi para tersangka atau bahkan intervensi dari pihak-pihak tertentu.  Di media sosial,  kecaman dan kecurigaan publik meluap.  "Ini ada apa gerangan? Kasus sahabat kita aktivis Lombok Tengah yang tersangka cepat sekali diproses ditahan dan P21, dan tidak ada yang dirugikan.  Ini kasus beras sudah jadi tersangka tapi masih berkeliaran bebas," tulis salah satu komentar warga di media sosial.

Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pun semakin tergerus.  Desakan agar polisi segera menangkap para tersangka dan memproses kasus ini secara transparan dan adil semakin menggema.  Ketidaktegasan aparat hukum dalam menangkap para tersangka justru dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan memperkuat dugaan adanya permainan di balik kasus korupsi beras ini.  Publik menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum selanjutnya.

Mamen

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu Terkait Korupsi Dinas PUPR

 



POLICE WATCH.NEWS - JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel). KPK pun telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara ini.

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan penggeledahan dilakukan sejak 19 sampai 24 Maret. KPK menyita barang bukti elektronik (BBE) hingga dokumen.

"Hasil geledah ditemukan dan disita BBE dan dokumen di antaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak 9 proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (25/3/2025)."

Adapun rincian lokasi yang telah digeledah KPK terkait perkara ini:

19 Maret 2025:

- Kantor PUPR Kabupaten OKU

- Kompleks perkantoran Pemkab OKU (Kantor bupati, kantor sekda dan kantor BKAD)

- Rumah Dinas Bupati

20 Maret 2025:

- Kantor DPRD OKU

- Bank Sumsel Babel KCP Baturaja

- Rumah tersangka UMI

- kantor Dinas Perkim

21 Maret 2025:

- Rumah tersangka NOP

- Rumah tersangka MF

- Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip

- Rumah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

- Kantor Bank BCA KCP Baturaja

- Rumah Saudara A

- Rumah Saudara AS

22 Maret 2025:

- Rumah Saudara M

- Rumah Tersangka F

- Rumah Tersangka MFZ

- Rumah Saudara RF

24 Maret 2025:

- Rumah Saudara MI

- Rumah Saudara AT

- Rumah Saudara I

Berita Sebelumnya, Tim Penyidik KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di OKU. Para tersangka terdiri atas anggota DPRD OKU hingga Kepala Dinas PUPR OKU dan pihak swasta. Berikut rinciannya:

1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU

2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU

3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU

4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU

5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta

6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta

Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK pun mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari giat Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Jurnalis :  Bambang MD

Polri Luncurkan Ambulans Udara: Inovasi Layanan Medis Cepat untuk Pemudik Lebaran 2025

 



POLICEWATCH-JAKARTA

 Demi memastikan keselamatan pemudik Lebaran 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan layanan ambulans udara.  Dua helikopter, NBO 105/P-1104 dan NBO 105/P-1105, telah dimodifikasi menjadi ambulans terbang lengkap dengan peralatan medis canggih.  Layanan ini merupakan inovasi Polri untuk mengatasi kendala aksesibilitas medis di tengah kepadatan arus mudik.

Kasubsatgas Udara Operasi Ketupat 2025, Kombes Pol. Agus Herli Sudiawan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa setiap helikopter diawaki sembilan personel gabungan dari Direktorat Polisi Udara Baharkam dan Divisi Kedokteran dan Kesehatan (Dokes) Polri.  Tim ini terdiri dari dua tenaga medis, dua anggota tim SAR, dan lima kru helikopter.

Ambulans udara dilengkapi dengan ventilator, tiga tabung oksigen, monitor dan defibrilator, syringe pump, infuse pump, suction pump, serta stretcher portable.  Peralatan ini memastikan perawatan medis maksimal selama evakuasi udara.

Helikopter ambulans akan beroperasi hingga 8 April 2025, melayani 26 rumah sakit dengan helipad di Jawa Tengah, Jabodetabek, dan sepanjang Pantura.  Layanan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan medis darurat bagi pemudik yang mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan di tengah perjalanan.  Kehadiran ambulans udara ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

 MAMEN

Polda NTB Rotasi Jabatan, Empat PJU dan Enam Kapolres Jajaran Resmi Berganti

 



Policewatch-Mataram

 Polda  NTB  mengadakan  serah  terima  jabatan  (sertijab)  dan  pengambilan  sumpah  jabatan  bagi  empat  Pejabat  Utama  (PJU)  dan  enam  Kapolres/ta  jajaran  Polda  NTB.  Pergantian  jabatan  ini  berdasarkan  Keputusan  Kapolri  tertanggal  12  Maret  2025  dan  dilaksanakan  di  Gedung  Sasana  Dharma  Polda  NTB,  Senin  (24/03/2025).

Kapolda  NTB,  Irjen  Pol.  Hadi  Gunawan  SIK.,  memimpin  langsung  prosesi  sertijab  tersebut.  Keempat  PJU  yang  berganti  jabatan  adalah:

- Karo Ops Polda NTB:  Kombes  Pol.  Heri  Sulesmono  SIK.  menggantikan  Kombes  Pol.  Abubakar  Tertusi  SIK.

- Karo SDM Polda NTB:  Kombes  Pol.  I  Dewa  Made  Adyana  SIK.  menggantikan  Kombes  Pol.  I  Wayan  Gede  Ardana  SIK.

- Dansat Brimob Polda NTB:  Kombes  Pol.  Dwi  Yanto  Nugroho  SIK.  menggantikan  Kombes  Pol.  Komaruzam  SIK.

- Kabiddokkes Polda NTB:  Kombes  Pol.  dr.  Tresna  Sp.OG.  menggantikan  Kombes  Pol.  Sumarsono  M.  M.

Sementara  itu,  enam  Kapolres/ta  yang  berganti  jabatan  adalah:

- Kapolresta  Mataram:  AKBP  Hendro  Purwoko  SIK.  menggantikan  Kombes  Pol.  Ariefaldi  Warganegara  SIK.

- Kapolres  Lombok  Barat:  AKBP  Yasmara  Harahap  SIK.  menggantikan  AKBP  I  Komang  Sarjana  SIK.

- Kapolres  Lombok  Tengah:  AKBP  Eko  Yusniarto  SIK.  menggantikan  AKBP  Iwan  Hidayat.

- Kapolres  Lombok  Timur:  AKBP  I  Komang  Sarjana  SIK.  menggantikan  AKBP  Hariyanto  SIK.

- Kapolres  Sumbawa  Barat:  AKBP  Zulkarnain  SIK  menggantikan  AKBP  Yasmara  Harahap  SIK.

- Kapolres  Dompu:  AKBP  Sodikin  Fohrojin  Nur  SIK.  menggantikan  AKBP  Zulkarnain  SIK.

Kapolda  NTB  menyatakan  bahwa  pergantian  pejabat  ini  merupakan  hal  yang  lumrah  dalam  sebuah  lembaga  dan  bertujuan  untuk  penyegaran  dan  pembawa  semangat  baru  dalam  lingkungan  kerja.  Ia  mengajak  para  pejabat  baru  untuk  segera  menyesuaikan  diri  dan  menjalankan  tugas  dengan  baik,  terutama  dalam  menjalankan  Operasi  Ketupat  Rinjani  2025  dalam  rangka  Pengamanan  Hari  raya  Idul  fitri  1446  H  tahun  2025.

“Keamanan  dan  keselamatan  masyarakat  ada  di  pundak  kita,  oleh  karenanya  segera  kuasai  wilayah  tempat  ada  bertugas  agar  tujuan  Ops  Ketupat  Rinjani  2025  dapat  terwujud  sesuai  harapan,”  tutupnya.

 

Mamen

Misteri Hilangnya CPO di PKS Mayang: Ratusan Ton TBS "Dipinjam", Karyawan Kehilangan Premi!

 


Policewatch-Simalungun

Dugaan pencurian CPO di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mayang, milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Mayang, Simalungun, menggemparkan karyawan. Informasi yang beredar menyebutkan sekitar 60 ton CPO raib pada akhir tahun 2024.  Untuk menutupi kehilangan tersebut, manajemen diduga meminjam buah TBS dari berbagai afdeling kebun, mengakibatkan para karyawan pemanen kehilangan premi mereka.

Seorang sumber terpercaya yang merupakan karyawan PTPN IV Regional II mengungkapkan bahwa sekitar 300 ton buah TBS "dipinjam" dari Afdeling 1 hingga 5 di Kebun Mayang.  Tujuannya? Untuk menutupi hilangnya CPO dari PKS Mayang.

"Karyawan pemanen di PTPN IV Regional II Unit Kebun Mayang dirugikan. Mereka kehilangan premi karena buah yang mereka panen 'dipinjam' untuk menutupi kehilangan CPO di PKS Mayang pada akhir tahun 2024," ujar sumber tersebut.  "Informasi yang beredar menyebutkan puluhan ton CPO hilang. Untuk menutupi kehilangan secara administratif, setiap Afdeling, dari Afdeling 1 hingga 5, harus meminjamkan buahnya."

Sumber tersebut memperkirakan kehilangan CPO mencapai 69 ton berdasarkan perhitungan dari jumlah TBS yang "dipinjam".  Rinciannya, diduga Afdeling I meminjamkan 60 ton, Afdeling II 67 ton, Afdeling III 49 ton, dan Afdeling V 37 ton.

"Produksi TBS Kebun Mayang saat itu memang surplus, bahkan beberapa Afdeling mencapai surplus 40 persen.  Karena itu, peminjaman dari Afdeling tidak akan mencurigakan," lanjut sumber tersebut. "Namun, informasi ini disembunyikan.  Tanyakan saja kepada P2B (Petugas Pengumpul Buah) dan para kerani di Afdeling, mereka pasti tahu.  Namun, sekarang semua sepertinya telah dibungkam."

Kehilangan TBS ini menyebabkan karyawan pemanen kehilangan premi.  Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa informasi ini sengaja disembunyikan oleh manajemen PTPN IV Unit Kebun Mayang.

"Karyawan di lapangan tidak tahu jika buah yang mereka panen dipinjam.  Yang paling tahu adalah P2B, kerani, dan asisten.  Namun, ada juga yang tahu, makanya Pak Askep memarahi Asisten Afdeling 4 karena meneruskan pertanyaan karyawan panen tentang kapan buah mereka dikembalikan agar mereka mendapatkan premi," ungkap sumber tersebut.  "Kasian para karyawan."

 AS

Bupati Lahat Tegaskan Apabila Tidak Sanggup PAD Lahat Capai 600 M.Kadis Bapenda Terancam di Copot

 



POLICEWATCH.NEWS - LAHAT Bupati Lahat Bursah Zarnubi saat membuka RKPD yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Pada hari Senin 24 Maret 2025, yang dihadiri seluruh OPD, Camat, Kabag, Kabid, dan Lurah serta stakeholder 

Bursah Zarnubi mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lahat hanya mencapai 230 milyar, saya sudah beberapa kali membicarakan dengan saudara Kadis Bapenda Subrannudin kalau bisa mencapai 600 milyar PAD Kabupaten Lahat sampai 2030 jabatan Kadis Bapenda Subrannudin tidak diganti ujar " Bursah, apabila tidak sanggup bakal diganti alias dicopot dari jabatan kepala dinas Bapenda Kabupaten Lahat tegas " Bupati Lahat Bursah Zarnubi, 

Lebih lanjut Bupati Lahat mengharapkan agar Bapenda betul betul ekfetik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun kedepan hingga bisa mencapai Rp 600 milyar, menurut Bursah karena keterbatasan keuangan kita disudut penghasilan PAD ini, maka saya mengharapkan kedepan ini, lebih hati-hati lebih efektif.agar kita tidak tergantung dari transfer dari Pusat.


Karena struktur APBD kabupaten Lahat besar sekali tergantung dari pusat, apabila kita masih tergantung dari pusat kita akan ditegur oleh inspektorat pusat penggunaan sewenang wenang.

Setiap OPD bertanggung jawab penggunaan uang satu rupiah pun, dan untuk proyek proyek untuk sementara dihentikan dulu untuk efesien angggaran kedepannya.dengan efesiensi angggaran kita bisa gunakan untuk kedepannya  untuk pengentasan kemiskinan dan program pengurangan pengangguran karena itu perintah dari bapak Presiden RI Prabowo Subianto.

Musrenbang ini adalah langkah kita untuk perubahan bahwa persawahan kita ini ada sekitar 22.000 hektar makanya yang kita anggarkan untuk realisasi irigasi persawahan yang harus kita benahi dan Bupati Lahat minta untuk kita arahkan prioritas ke Perkebunan dan pertanian pembangunan berkelanjutan sesuai visi dan misi menata kota membangun desa tutup " Bursah 

Jurnalis: Bambang MD

AKBP Iwan Hidayat Pamit Tinggalkan Lombok Tengah, Warga Bernapas Lega: "Semoga di Tempat Baru Lebih Sukses!"

 



Policewatch-Lombok Tengah

Usai  menjabat  sebagai  Kapolres  Lombok  Tengah  selama  satu  tahun  delapan  bulan,  AKBP  Iwan  Hidayat,  S.I.K.  akhirnya  berpamitan  dan  meninggalkan  wilayah  tersebut.  Perpisahan  ini  disambut  dengan  berbagai  rasa  dari  masyarakat  Lombok  Tengah.

Meskipun  AKBP  Iwan  Hidayat  mengungkapkan  rasa  terima  kasih  atas  dukungan  dan  kerja  sama  yang  terjalin  selama  ini,  masyarakat  Lombok  Tengah  terlihat  lebih  mengucapkan  "selamat  tinggal"  dengan  senyum  lega.  Beberapa  warga  yang  ditemui  mengungkapkan  perasaan  gembira  atas  pergantian  Kapolres  tersebut.

"Alhamdulillah,  akhirnya  Pak  Kapolres  berpindah  tugas.  Semoga  di  tempat  baru  beliau  lebih  sukses,"  ujar  salah  seorang  warga  yang  enggan  disebutkan  namanya.

Selama  menjabat,  AKBP  Iwan  Hidayat  memang  mengalami  beberapa  tantangan  dan  kritikan  dari  masyarakat.  Beberapa  kebijakan  dan  penanganan  kasus  yang  dilakukannya  terkadang  terkesan  kurang  transparan  dan  tidak  memihak  masyarakat.

"Selama  ini  banyak  kasus  yang  dianggap  tidak  adil  dan  tidak  diselesaikan  dengan  baik.  Semoga  Kapolres  yang  baru  nantinya  bisa  lebih  baik  dan  mendengarkan  suara  rakyat,"  ujar  warga  lainnya.

Meskipun  demikian,  AKBP  Iwan  Hidayat  menegaskan  bahwa  selama  menjabat  ia  selalu  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  dan  berusaha  mewujudkan  situasi  yang  aman  dan  kondusif  di  wilayah  hukum  Polres  Lombok  Tengah.

"Saya  berharap  hubungan  baik  ini  tetap  terjaga  dan  semakin  erat  di  masa  yang  akan  datang.  Terima  kasih  atas  dukungan  dan  kebersamaan  selama  ini,  semoga  kita  semua  senantiasa  diberikan  kesehatan  dan  keselamatan  dalam  menjalankan  tugas  serta  kehidupan  sehari-hari,”  tutupnya.

 Mamen

KPK Obok Obok Kantor DPRD OKU Terkait Fee Proyek Fokir dan Sita Sejumlah Dokumen APBD 2025

 


POLICEWATCH.NEWS - SUMSEL Bagian Persidangan DPRD OKU, Iqbal, membenarkan bahwa tim KPK meminta akses ke beberapa ruangan dan telah mengajukan permintaan dokumen tertentu.

"Ya benar ada penggeledahan, kami juga hanya memfasilitasi pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPK. Mereka meminta beberapa dokumen terkait APBD 2025, dan kami telah menyerahkannya sesuai permintaan," katanya kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan. Penggeledahan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat di OKU.

"Betul, hari ini ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terkait perkara tangkap tangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dilansir detikNews, Rabu (19/3/2025).

"Namun untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai semua," ucapnya.

Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di kantor DPRD OKU.

Penggeledahan itu dilakukan pada Kamis, (20/3/2025) pukul 11.00 WIB,

 sebelum menggeledah kantor DPRD sebelumnya KPK sudah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta rumah dinas Bupati.

Saat penggeledahan berlangsung, tim KPK dikawal ketat oleh petugas keamanan internal DPRD (Pamdal), yang berjaga di pintu masuk ruangan-ruangan penting. Diketahui ruangan yang digeledah antara lain 

1.Ruang Badan Anggaran (Banggar),

2.Ruang Badan Musyawarah (Banmus), 

3.Ruang Persidangan, 

4.Ruang Sekretariat DPRD, 

5 Ruang Fraksi. Hasil dari penggeledahan beberapa dokumen yang dianggap penting disita KPK. 

Jurnalis: Bambang MD

Dugaan Intimidasi Berujung Kematian, Polda NTB Turunkan Tim Khusus Usut Tuntas Polsek Kayangan!

 


Poliewatch-Mataram

Polisi  kembali  tercoreng  dengan  dugaan  pelanggaran  etika  dan  profesi.  Polda  NTB  menurunkan  tim  khusus  dari  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  (Propam)  untuk  menyelidiki  secara  mendalam  peristiwa  di  Mapolsek  Kayangan,  Kabupaten  Lombok  Utara,  pada  17  Maret  2025.  Langkah  tegas  ini  diambil  menindaklanjuti  kematian  seorang  warga  Dusun  Sangiang,  Desa  Sesait,  Kecamatan  Kayangan,  berinisial  RW,  yang  diduga  melakukan  bunuh  diri  setelah  mengalami  tekanan  dari  oknum  anggota  Polsek  Kayangan.

Kapolda  NTB,  Irjen  Pol.  Drs.  Hadi  Gunawan,  S.H.,  S.I.K.,  menekankan  bahwa  pihaknya  tidak  akan  menolerir  pelanggaran  hukum  di  tubuh  Polri  dan  berkomitmen  untuk  menangani  kasus  ini  secara  profesional,  terbuka,  dan  berkeadilan.

“Kami  langsung  menurunkan  tim  dari  Bidang  Propam  untuk  memeriksa  seluruh  anggota  yang  diduga  terlibat.  Tidak  boleh  ada  ruang  bagi  pelanggaran  hukum  di  tubuh  Polri,” tegasnya di Mataram, Senin 24 Maret 2025.

Dalam  upaya  mempermudah  proses  pemeriksaan,  Kapolda  NTB  juga  telah  menonaktifkan  Kapolsek  Kayangan,  Iptu  Dwi  Maulana  Kurnia  Amin,  S.H.,  dan  sejumlah  anggota  lainnya  melalui  Surat  Telegram  Kapolda  NTB  tertanggal  21  Maret  2025.

Tim  Propam  Polda  NTB  kini  sedang  bekerja  intensif  melakukan  pendalaman  terhadap  berbagai  aspek  dugaan  pelanggaran  disiplin  dan  kode  etik  profesi.  Pemeriksaan  tidak  hanya  dilakukan  terhadap  personel  yang  bertugas  saat  kejadian,  tetapi  juga  terhadap  sistem  kerja  dan  pola  pengawasan  internal  di  lingkungan  Polsek  Kayangan.

“Langkah  ini  bukan  hanya  penegakan  disiplin,  tapi  juga  sebagai  bentuk  koreksi  internal  demi  menjaga  marwah  institusi.  Jika  terbukti  melanggar,  akan  ada  sanksi  tegas  sesuai  aturan,”  kata  Kapolda.

Kapolda  juga  mengajak  masyarakat  untuk  tetap  tenang  dan  tidak  terpengaruh  isu-isu  liar  di  media  sosial.  “Percayakan  prosesnya  kepada  kami.  Polda  NTB  berkomitmen  menangani  kasus  ini  dengan  profesional,  terbuka,  dan  berkeadilan,”  pungkasnya.

 Mamen

Melawan lupa misteri meninggalnya Fajri Desa Hampatung KM,1 Trans Kalimantan Tengah

 



Media Police Kalteng,Tampa terasa sudah hampir 5(lima) bulan sejak Tanggal (21/10/2024) meninggal korban  saudara Fajri di Desa Hampatung Kabupaten Kapuas di Km 1 Transkalimantan Kalimantan Tengah hingga kini tetap menjadi misteri tenggelam bak di telan waktu

Pihak korban sudah lelah,cukup membingungkan dan curiga

" apakah ada kemasukan angin Pihak Kepolisian Polres kapuas dan Polsek Barimba sampai sekarang tidak ada kabarnya" ungkap Pihak Keluarga korban kepada awak MPW

Pasalnya teman yang mengajak korban keluar pada kejadian setempat  yang berinisial (tns) wirah wirih Alias jalan -jalan saja Aman sentosa

"Mungkin kasus ini jadi tidak jalan oleh saudara (tns ) memiliki keluarga Polisi# Tegas pihak keluarga korban kepada awak MPW

Karena tidak ada kabar dari Kepolisian Polres Kapuas pada akhirnya muncul berbagai macam asumsi liar di kalangan masyarakat dan sudah seyoganya Polri mengambil sikap khususnya Polres Kapuas yang dapat memuncul ketidak kepercayaan masyarakat kepada Institusi Polri *tim investigasi*

Polda NTB Turunkan Tim Propam Usut Tuntas Dugaan Intimidasi di Polsek Kayangan, Kapolsek Dicopot!

 


 

Policewatch-Mataram

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB)  menurunkan tim khusus dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk  menyelidiki  secara  mendalam  peristiwa  di  Mapolsek  Kayangan,  Kabupaten  Lombok  Utara,  pada  17  Maret  2025.  Langkah  ini  diambil  menindaklanjuti  kematian  seorang  warga  Dusun  Sangiang,  Desa  Sesait,  Kecamatan  Kayangan,  berinisial  RW,  yang  diduga  melakukan  bunuh  diri  setelah  mengalami  tekanan  dari  oknum  anggota  Polsek  Kayangan.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K.,  menyatakan  bahwa  pihaknya  sangat  serius  menangani  kasus  ini  dan  menekankan  pentingnya  pengusutan  secara  menyeluruh  dan  transparan.

“Kami  langsung  menurunkan  tim  dari  Bidang  Propam  untuk  memeriksa  seluruh  anggota  yang  diduga  terlibat.  Tidak  boleh  ada  ruang  bagi  pelanggaran  hukum  di  tubuh  Polri,” tegasnya di Mataram, Senin 24 Maret 2025.

Kapolda  juga  menjelaskan  bahwa  mutasi  terhadap  Kapolsek  Kayangan,  Iptu  Dwi  Maulana  Kurnia  Amin,  S.H.,  serta  sejumlah  anggota  lainnya,  dilakukan  untuk  mempermudah  jalannya  pemeriksaan  tanpa  hambatan  struktural.  Mutasi  tersebut  dituangkan  dalam  Surat  Telegram  Kapolda  NTB  tertanggal  21  Maret  2025.

Tim  Propam  Polda  NTB  kini  tengah  bekerja  intensif  melakukan  pendalaman  terhadap  berbagai  aspek  dugaan  pelanggaran  disiplin  dan  kode  etik  profesi.  Pemeriksaan  dilakukan  tidak  hanya  terhadap  personel  yang  bertugas  saat  kejadian,  tetapi  juga  terhadap  sistem  kerja  dan  pola  pengawasan  internal  di  lingkungan  Polsek  Kayangan.

“Langkah  ini  bukan  hanya  penegakan  disiplin,  tapi  juga  sebagai  bentuk  koreksi  internal  demi  menjaga  marwah  institusi.  Jika  terbukti  melanggar,  akan  ada  sanksi  tegas  sesuai  aturan,”  kata  Kapolda.

Ia  juga  mengajak  masyarakat  untuk  tetap  tenang  dan  tidak  terpengaruh  isu-isu  liar  di  media  sosial.  “Percayakan  prosesnya  kepada  kami.  Polda  NTB  berkomitmen  menangani  kasus  ini  dengan  profesional,  terbuka,  dan  berkeadilan,”  pungkasnya.

 Jurnalis

Mamen

LAKRI Distribusikan 1.000 Paket Sembako Untuk Anak Yatim dan Duafa

 


Red, policewatch.news, Ciamis, – LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia), sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ternyata bukan hanya konsentrasi dengan program advokasi untuk rakyat dalam beberapa sindikasi kasus saja, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi.

Diketahui, sebagaimana yang dilansir literasikata.id, LAKRI menggelar acara buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa.


Asep Sopian selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut mengatakan, bahwa sebanyak 1.000 paket sembako telah didistribusikan/ dibagikan kepada kaum duafa dan anak yatim, dalam acara yang berlangsung di 

Kampung Bojong Cibodas,Desa Budiharja, Kecamatan Cililin,, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025)  kemarin.

“Bulan Suci Ramadhan adalah momentum yang tepat untuk berbagi dan mempererat silaturahmi. Maka, kegiatan baik ini diberi tema: Ramadhan Menyatukan Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama,” ungkap Asep Sopian.


Acara itu dihadiri oleh H.M. Steven L.L, SH, STH selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAKRI, yang akrab disapa Bung Sammy dan Ossie Gumanti selaku Dewan Pembina  LAKRI dan Team Garuda 08

Bung Sammy dan Ossie Gumanti secara langsung menyerahkan bingkisan serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa dan juga melalui perwakilan yayasan dan panti asuhan yang hadir.

“Saya menegaskan, semangat Gerakan Rakyat Bantu Rakyat, harus terus digalakkan untuk memperkuat solidaritas sosial ditengah masyarakat,” ungkap Bung Sammy.

Kepada media, Ossie Gumanti juga mengharapkan, bahwa kegiatan itu dapat dilaksanakan dalam setiap kesempatan dan keadaan yang memungkinkan. Sehingga, LAKRI dapat menjadi contoh bagi LSM lainnya, untuk berbuat aktif ditengah masyarakat.


“Teruslah berbuat untuk masyarakat. Agar kelak kehadiran LAKRI, bukan hanya bergerak untuk mencarikan keadilan bagi yang membutuhkan dan mengungkap kebenaran, tetapi juga mampu berbuat kebaikan dengan kegiatan-kegiatan sosialnya,” ujar Ossie Gumanti, Minggu (23/3/2025), saat diminta tanggapannya.

Lebih lanjut Ossie mengatakan, bahwa mengutip Pesan Presiden Prabowo Subianto: _"Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, janganlah buat orang lain susah atau menderita"._


Sementara itu KY. Abdul Jaelani dari Pondok Pesantren Barokatul Mustofa, Banjaran, didapuk sebagai penceramah dalam kegiatan itu. Dalam Tausiyahnya, ia mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat nilai-nilai keimanan di Bulan Suci Ramadhan.

Yang tidak kalah pentingnya, acara itu mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, di antaranya: Team Garuda 08, Yayasan ITMI, Karang Taruna Bojong Cibodas, Pemerintah Desa Budiharja, serta para tokoh agama dan masyarakat setempat.

Masih dilansir dari media yang sama, Ahmad Sarif selaku Kepala Desa Budiharja menyatakan apresiasi khusus kepada Haji Yusuf atau Bung Sammy, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat dibanggakan oleh warga setempat.


“Beliau adalah sosok yang selalu peduli terhadap masyarakat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang,” kata Ahmad Sarif.

“Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan serta memperkuat tali silaturahmi antarwarga,” harapnya. *(Red)*

Kini Giliran Bupati OKU 5 Jam Diperiksa KPK Sebagai Saksi

 


POLICEWATCH.NEWS - SUMSEL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami paska ditangkapnya melalui OTT ada 3 anggota DPRD Kabupaten OKU dan kadis PUPR serta Pihak Swasta ke enam tersangka ditahan KPK.

Kini Giliran Bupati OKU Teddy Meilwansyah menjalani pemeriksaan oleh KPK RI, di Mapolres OKU, Sabtu (22/3/2025). Statusnya masih sebagai saksi kasus OTT beberapa waktu lalu.

“Benar. Diperiksa di Polres OKU. Mulai jam 10 pagi – 15.30 sore. Sebagai saksi,” ujar Tessa Mahardhika Sugiarto menjawab WA wartawan.

Artinya, KPK memeriksa Bupati Teddy Meilwansyah selama 5 jam lebih. Tak terendus sedikitpun oleh awak media yang sedang melakukan peliputan di Polres OKU, kata salah satu wartawan.

Wartawan yang mendapat informasi bakda magrib kecolongan. Begitu mendatangi Polres OKU suasana sudah sepi.

Wajar karena pemeriksaan berlangsung masih pagi. Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni SIK MH yang dì-WA wartawan mengaku tidak mengetahui karena dia berada di Palembang.

“Saya sedang di Palembang. Sedang persiapan sertijab. Kalau peminjaman tempat oleh KPK memang benar sejak 17 Maret lalu,” ujar Imam Zamroni.

Kasi Humas Polres OKU, AKP Ibnu Holdon pun mengaku tidak tahu. Tetapi, Holdon membenarkan bahwa KPK minjam tempat.

“Kalau masalah Teddy saya tidak monitor. Kalau masalah KPK minjam tempat monitor,” kata Holdon.

Pantauan wartawan di Mapolres OKU pukul 20.00 WIB Sabtu malam suasana sepi.

Beberapa wartawan berdatangan kondisi Polres OKU sudah sepi. Anggota Polres OKU yang piket mengaku tidak mengetahui soal pemeriksaan Teddy Meilwansyah sebagai saksi.

Rombongan wartawan kecele. Mereka berkumpul di samping ruang SPK. “Sudah sepi. Infonya sudah bubar,” kata seorang wartawan.

Di lapangan parkir Polres OKU tampak 1 unit mobil fortuner BG 1851 ID. Diduga mobil yang dipasang garis polisi (Police line) itu adalah barang bukti yang disita dari tersangka Nov, Kadin PUPR.

Informasinya, sekira pukul 22.00 WIB ada mobil Innova yang diduga dikendarai KPK. Mereka mendatangi rumah pribadi Teddy Meilwansyah di Lorong Sehati, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur.

Didepan rumah Teddy ada innova terparkir. Kemudian tak lama sekira pukul 22.30 WIB ada mobil innova hitam plat B keluar dari itu. Belum diketahui apakah KPK atau pemilik rumah yang keluar. 

Hingga berita ini di publish belum ada keterangan resmi dari humas KPK 

Jurnalis: Bambang MD

LIDIK KRIMSUS RI Angkat Bicara Minta BPKP Audit Dana Hibah KONI Tahun 2024 Senilai 5 M lebih

 

Ketua Harian DPN LIDIK KRIMSUS RI
M Rodhi Irfanto SH 

POLICE WATCH.NEWS -LAHAT Dana Hibah KONI realisasi pada Desember tahun 2024 sebesar Rp 5 Milyar lebih patut dipertanyakan dan untuk dipertanggung jawabkan oleh ketua KONI yang lama hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian LIDIK KRIMSUS RI M Rodhi Irfanto SH kepada wartawan Minggu (23/3/2025)

Ketua Harian LIDIK KRIMSUS RI M Rodhi Irfanto SH saat dimintai tanggapannya ia mendukung langkah Bupati Lahat Bursah Zarnubi untuk dilakukan proses hukum ini temuan dana hibah KONI Lahat tahun 2024 pencairan pada Desember 2024, sebesar Rp 5 Milyar lebih, ini agar segera " diusut tuntas "  kemana Anggaran tersebut di alokasikan dan saya apresiasi kepada Bupati Lahat Bursah Zarnubi dengan tegas untuk mengusut Dana Hibah KONI Lahat, setelah melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) " pungkasnya 

Berita sebelumnya Bupati Lahat Bursah Zarnubi tidak main main terkait dana hibah KONI tahun 2023 dan 2024, saya akan menyurati kepada BPKP agar di audit secara terpisah hal ini ditegaskan oleh Bursah Zarnubi dalam acara silaturahmi dengan pengurus KONI Lahat Priode 2025 - 2030.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua KONI Lahat Susiawan Rama kepada Bupati Lahat Bursah Zarnubi, didampingi Sekretaris Daerah Chandra, Kadispora anggaran KONI tahun 2025 saat ini kosong tidak ada anggaran nya sama sekali sehingga kami butuh arahan dari bapak Bupati Lahat untuk bisa ikut Porprov di Kabupaten Muba,

Wawan yang baru saja dilantik sebagai Ketua KONI Lahat, kami minta dana hibah KONI Lahat tahun 2023, dan 2024 untuk dipertanggung jawabkan, karena kita mau menghadapi Porprov yang akan diselenggarakan pada Oktober 2025 mendatang 

Susiawan Rama selaku ketua KONI Lahat menyampaikan kepada Bupati Lahat saat ini keuangan KONI kosong, namun kami tetap berjalan untuk berbenah khususnya mencari bibit bibit terbaik di cabang olahraga baik sepakbola, bola voly, bulutangkis yang ada di Desa akan kita lakukan seleksi di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Lahat, sehingga akan melahirkan atlet yang berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi Porprov di Kabupaten Muba, kita kekurangan atlet putra daerah, makanya KONI perlu dana untuk membina atlet di seluruh Cabor, 

Saat ini KONI Lahat tidak ada dana, untuk persiapan perhelatan Porprov yang di ikuti 17 kabupaten dan kota, makanya kita lahat harus ikut Porprov di Muba harapan kami tetap ikut " Pak Bupati ucap" Wawan sambil membeberkan masalah terjadi dugaan angggaran KONI Lahat tahun 2023 dan 2024 belum ada pertanggungjawaban laporan kepengurusan yang baru, itu yang kami harapkan segera untuk memberikan laporan kepada kami, seperti aset, ungkapnya.

Senada juga diungkapkan oleh bendahara umum hingga saat ini KONI Lahat kas kosong, tidak ada dana padahal kita mau menghadapi Porprov bulan Oktober 2025, persiapan tinggal beberapa bulan lagi semoga bupati lahat dapat memberikan solusi yang terbaik ujar " bendahara 

Adanya temuan dana KONI cair pada bulan Desember 2024 senilai Rp 5 Milyar lebih saat Dipimpin ketua yang lama, hingga sekarang belum ada laporan ke pengurus KONI Lahat Priode 2025 - 2029.

Sementara Bupati Lahat Bursah Zarnubi dia dengan tegas akan menyurati BPKP untuk dilakukan audit secara terpisah untuk membuat " Efek Jera" sebelumnya kita panggil dulu, untuk mempertanggung jawabkan uang tersebut untuk dikembalikan.

Sekda Lahat, Chandra, juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati. Ia menambahkan bahwa Pemkab Lahat akan tetap berkomitmen

Tahun 2025 KONI Lahat dianggarkan dana hibah Rp 8,6 Milyar sumber dana APBD Tahun 2025,

Jurnalis: Bambang MD

Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Parah Rumah Warga di Desa Bonder, Nurmah: "Ini Satu-satunya Rumahku!"

 


Policewatch-Lombok Tengah

Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Dusun Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu (22/3/2025) mengakibatkan kerusakan parah pada rumah warga.  Salah satu korban, Nurmah,  mengungkapkan kesedihan mendalam  karena rumahnya  yang menjadi satu-satunya tempat tinggal  mengalami kerusakan parah.

"Saya sangat sedih, rumah ini satu-satunya tempat tinggal saya. Sekarang sudah rusak parah, tidak tahu harus tinggal di mana," ujar Nurmah dengan suara bergetar menahan tangis.

Nurmah menceritakan bahwa hujan deras dan angin kencang datang secara tiba-tiba.  Atap rumahnya  terbang  dan  dinding  rumah  juga  mengalami  kerusakan  serius.


"Saat hujan deras dan angin kencang, saya sedang berada di dalam rumah.  Tiba-tiba  atap  rumah  terbang  dan  dinding  rumah  roboh.  Saya  sempat  berteriak  ketakutan  dan  beruntung  bisa  selamat," ceritanya.

Nurmah  mengungkapkan  bahwa  ia  hanya  bisa  mengharapkan  bantuan  dari  pemerintah  untuk  memperbaiki  rumahnya  yang  rusak.  Ia  berharap  pemerintah  dapat  memberikan  perhatian  dan  bantuan  secepatnya  agar  ia  dapat  memiliki  tempat  tinggal  yang  layak  kembali.

 "Mamen".

Pemuda Pancasila Lombok Tengah Dukung Penindakan Tegas Ormas Pelaku Pemerasan

 


Policewatch-Lombok Tengah

Ormas Pemuda Pancasila Lombok Tengah memberikan dukungan penuh kepada langkah Kapolres Lombok Tengah dalam menindak tegas oknum ormas yang melakukan pemerasan atau premanisme. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Syam, pada Sabtu (22/3/2025).

Syam  menyatakan  kekecewaan  dan  kemarahannya  terhadap  adanya  isu  tentang  oknum  ormas  yang  melakukan  pemerasan  di  beberapa  instansi  pemerintahan  dan  swasta,  termasuk  di  tempat  umum.  Ia  menegaskan  bahwa  tindakan  tersebut  sangat  tidak  pantas  dan  merusak  citra  ormas  manapun.

“Kami dari ormas Pemuda Pancasila sangat mendukung langkah-langkah Kapolres dalam menindak tegas oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas tersebut. Karena kami juga dari unsur ormas sangat geram dengan adanya isu tersebut,” tegas Syam.

Ia  juga  menekankan  bahwa  Pemuda  Pancasila  siap  berkolaborasi  dengan  Polres  Lombok  Tengah  dalam  upaya  menangani  kasus  pemerasan  yang  dilakukan  oleh  oknum  ormas  tersebut.

“Kami siap dari ormas untuk ikut swifing bersama Polres Lombok Tengah jika memang kami diperlukan,” tegasnya.

Syam  menghimbau  kepada  seluruh  ormas  untuk  memberikan  edukasi  kepada  anggota  agar  tidak  memanfaatkan  lembaga  sebagai  tameng  untuk  kepentingan  pribadi.

“Kami  berharap  juga  kepada  seluruh  ormas  untuk  memberikan  edukasi  kepada  anggota  supaya  tidak  memanfaatkan  lembaga  menjadi  tamengnya,  sehingga  itu  akan  menjadikan  lembaga  buruk  dimata  masyarakat,” pungkasnya.

 Jurnalis

Mamen

Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim di Bulan Ramadan

 


Policewatch-Banten

Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya  menunjukkan kepedulian sosialnya dengan  menyelenggarakan acara buka puasa bersama  dan  santunan  anak  yatim  di  Kecamatan  Serpong  Utara,  Kota  Tangerang,  pada  Jumat  (21/3/2025). Acara  yang  dihadiri  oleh  Tokoh  Masyarakat,  Jajaran  TNI  dan  Polri  serta  puluhan  anak  yatim  dari  masyarakat  sekitar  Alam  Sutra  ini  diselenggarakan  bersama  PT. Satria Dharma Nusantara.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial serta ajang mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat.

“Bulan Ramadan adalah momentum untuk berbagi dan memperkuat rasa kebersamaan. Dengan berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim, kita berharap dapat memberikan semangat dan kebahagiaan bagi mereka,” ujar Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya.

Acara  diisi  dengan  tausiah  agama  serta  doa  bersama.  Kombes  Pol  Dr.  Dewa  Wijaya  memberikan  santunan  berupa  uang  tunai  dan  bingkisan  kepada  anak-anak  yatim  yang  hadir.

"Saya senang sekali bisa ikut acara ini, bertemu banyak teman, makan bersama, dan mendapat santunan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dewa Wijaya dan semua yang sudah berbagi dengan kami,” ungkap salah satu anak yatim dengan wajah penuh kebahagiaan.

Acara  berlangsung  dengan  penuh  kehangatan  dan  diakhiri  dengan  buka  puasa  bersama  serta  doa  untuk  keberkahan  dan  keselamatan  seluruh  masyarakat.  Dengan  adanya  kegiatan  seperti  ini,  diharapkan  dapat  mempererat  hubungan  dan  silaturahmi  TNI,  Polri,  ASN,  Pengusaha  dan  Masyarakat  di  wilayah  masing-masing  serta  menumbuhkan  semangat  kepedulian  sosial  di  tengah  kehidupan  bermasyarakat.

 Mamen