Banyaknya Kecurangan Dalam Pemilu 2019 "Mayoritas EMAK-EMAK dan Warga" Geruduk Kantor Bawaslu Jabar

/ Selasa, 30 April 2019 / 20.49


Reporter : MRI
mayoritas emak-emak Gerakan Masyarakat Peduli Kontsitusi (GMPK) Jabar menggelar aksi damai di depan Kantor Bawaslu Jabar. Senin (29/4/2019).

Bandung (POLICEWATCH.NEWS)- Sejumlah massa mayoritas emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kontsitusi (GMPK) Jabar menggelar aksi damai di depan Kantor Bawaslu Jabar. Mereka menuntut penyelenggara Pemilu 2019 untuk menindak segala bentuk kecurangan.

Massa peserta aksi telah tiba di depan Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota sejak pukul 09.00 WIB, Senin (29/4/2019). Sebagian besar peserta aksi adalah 'emak-emak'.

Dalam aksinya, mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk, poster berisi berbagai tuntutan. Secara bergantian perwakilan massa, menyampaikan orasinya dengan penuh semangat yang intinya menuntut agar pelaksanan Pemilu bisa bersikap adil dan menindak segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. 

Ketua GMPK Jabar Julhayadi Arya Puntara menyatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan akan penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak kecurangan. Pihaknya juga meminta Bawaslu Jabar bekerja penuh profesional.

"Kami mendesak Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri," katanya, di sela aksinya. 

"Bawaslu Jabar untuk usut tuntas pelanggaran berupa money politik terutama dalam Pileg yang sangat marak di pedesaaan yang menodai demokrasi," ucapnya
 
Ketua GMPK Jabar Julhayadi Arya Puntara menyatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan akan penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak kecurangan
Untuk itu, dia meminta Bawaslu Jabar untuk membuat tim pencari fakta yang sifatnya independen. Sehingga pengusutan pelanggaran Pemilu terutama di Jabar bisa berjalan baik.

"Kami minta Bawaslu Jabar untuk membuat tim pencari fakta," Pihaknya berharap agar masalah ini diusut secara tuntas.  ujarnya.

Untuk membuktikan kecurangan tersebut, dalam tiga hari ke depan pihaknya sepakat akan mendatangi Bawaslu Jabar kembali untut memberikan sejumlah bukti pelanggaran. Dalam aksinya, GMPK pun menyampaikan pernyataan sikap, yaitu:

1. Meminta kepada Bawaslu Jabar untuk bekerja secara profesional dan Independen serta penuh dengan keadilan.
2. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara.
3. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu.
4. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran berupa //money politic// yang terjadi di wilayah Jabar terutama pileg yang sangat marak khususnya di pedesaan karena menodai demokrasi dan menghancurkan moral anak bangsa.
5. Mendesak Bawaslu Jabar bersama masyarakat untuk membentuk satgas dan Tim Pencari Fakta yang sifatnya Independen untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran.

Sementara itu, Farida Nuraini, salah satu peserta aksi mengatakan, dia dan rekan 'emak-emak' sudah merasa jengah dengan kecurangan yang terjadi selama Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah tidak mengindahkan semua laporan kecurangan yang sebenarnya bisa dilihat dengan mata telanjang dari berbagai sumber informasi.
Farida Nuraini,

"Sebetulnya itu sudah sangat kasat mata 'vulgar' kecurangan terjadi di mana-mana.Terutama di sosial media banyak di//posting//kan," kata Farida.

Dia berharap Bawaslu bisa duduk sebagai pihak yang netral dalam pemilu dan melihat secara jernih persoalan dugaan kecurangan ini. Hal itu dilakukan wajib dilakukan untuk menjaga kemurnian dari Pemilu serentak 2019.

"Intinya kami tidak meminta kepada bawaslu untuk berpihak kepada kami, tapi kami minta, tolong berada di Posisi yang netral," ujarnya.

Di sisi lain, Farida juga mengkritisi terkait banyaknya petugas KPU yang wafat. Menurutnya hal itu menjadi dasar salah satu tuntutan mereka agar dibentuknya Tim Pencari Fakta oleh Bawaslu.

"Perlu tim pencari fakta, kami menekankan tentang hal itu. Korban meninggal lebih dari 300 orang. Sakit lebih dari 1500-an wajar kalau dibentuk tim pencari fakta," katanya

Komentar Anda

Berita Terkini