Reporter. : Bambang.MD
 |
| ilustrasi |
LAHAT (policewatch.news) - Pengadaan pakaian di sekretariat Daerah bagian Perlengkapan menjadi sorotan dan patut diduga sudah pernah dilaporkan di Polda Sumsel namun tidak ada tindak lanjut dan salah satu bagian pemeriksa di bagian Perlengkapan Fendra dalam pesan WA kepada policewatch saya sudah dipanggil pihak penyidik Polda Sumsel minta tolong jangan diungkit lagi,
Untuk diketahui bahwa pada tahun 2018 Bagian Perlengkapan di sekretariat Daerah Pemkab Lahat sudah selesai melakukan pengadaan lelang seragam pegawai seperti PDH khusus PNS. Realisasi anggaran untuk seragam tersebut adalah sebesar Rp 2.747.244.500 ; ( Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Lima Ratus Rupiah)
Proyek seragam Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Lahat ini dikerjakan oleh CV. Karya Indah yang beralamat di JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 440 LANTAI II KEL. TALANG SEMUT KEC. BUKIT KECIL PALEMBANG – Sumatera Selatan.
Sementara pantauan dan Investigasi FRABAM (fron anak bangsa mengguggat) . pengadaan seragam pegawai ASN Lahat ada indikasi dugaan Mark”up masalah harga kata" Firdaus kepada policewatch.news.
“disamping itu patut diduga sejak awal proyek ini sudah ada pengkondisian pemenang tender sudah terkondisi .” Demikian kata Pirdaus , Koordinator FRABAM, mengawali perbincangan dengan awak media Senin (20/05/2019).
Pria yang kesehariannya dipanggil Daus ini juga mengatakan, selain ditemukan adanya pemborosan anggaran, frabam juga menemukan adanya indikasi potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 814.292.000 dalam pengadaan seragam pakaian dinas harian (PDH) " ungkapnya
Karena menurutnya, berdasarkan hasil survei bahan dasar baju di toko bahan pakaian terdapat selisihnya luar biasa besar.
Maka bukan hal aneh jika akhirnya untuk permasalahan tersebut frabam meminta kepada aparat hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan untuk segera membongkar adanya dugaan markup harga penyimpangan lelang seragam pakaian dinas PDH di bagian Perlengkapan sekda Lahat.
Karena seperti ditegaskan oleh Pirdaus , proyek ini berpotensi merugikan keuangaan negara begitu besar lebih dari Rp 800.000.000,-. (delapan Ratus Juta Rupiah) lebih " ujarnya
Namun ketika persoalan ini dikonfirmasikan kepada kepala bagian Perlengkapan sekretariat Pemkab Lahat “Mardinal” via telepon, dia menjawab akan koordinasi dengan pimpinan.
“akan saya koordinasikan dulu dengan pimpinan dulu, tahan dulu berita nya” ungkap Mardinal mengahiri pembicaraan melalui ponselnya
