Bhayangkari Lombok Utara Dukung Gerakan Nasional Eco Enzym: Pecahkan Rekor MURI dan Dorong Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Policewatch-Lombok Utara 

 Bhayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, Pengurus Cabang Lombok Utara, turut serta dalam gerakan nasional pengolahan limbah organik melalui pembuatan Eco Enzym yang berhasil mencatatkan sejarah baru. Sebanyak 59.800 anggota Bhayangkari dari seluruh Indonesia mengikuti Workshop Eco Enzym secara daring, Jumat (28/11/2025), yang dipusatkan di Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi oleh Seksi Kebudayaan Pengurus Pusat Bhayangkari ini berhasil memecahkan Rekor MURI untuk pembuatan Eco Enzym serentak terbanyak.

Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, menekankan bahwa gerakan ini bukan sekadar pemecahan rekor, tetapi juga momentum perubahan dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Ia menyatakan bahwa Eco Enzym adalah solusi sederhana namun bermanfaat untuk mengubah kebiasaan rumah tangga dalam mengolah limbah dapur menjadi sesuatu yang bernilai.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mengesahkan pencapaian Bhayangkari sebagai rekor nasional. Direktur Marketing MURI, Awana Hargo, menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan inspirasi bahwa gerakan nasional dapat dimulai dari rumah dan merupakan kontribusi nyata bagi masa depan lingkungan.

Dari Lombok Utara, Ketua Bhayangkari Cabang, Ny. Heny Agus Purwanta, mengikuti kegiatan ini secara daring bersama jajaran pengurus cabang. Ia menilai workshop ini sangat relevan dengan kondisi lingkungan di Lombok Utara yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

“Eco Enzym memberi kami solusi praktis untuk mengurangi limbah organik di rumah. Lombok Utara memiliki potensi limbah dapur yang besar dari sektor pariwisata tiga gili dan Senaru, yang dapat menjadi bahan baku Eco Enzyme. Edukasi ini sangat penting untuk diterapkan,” kata Ny. Heny.

Ia menambahkan bahwa Bhayangkari Lombok Utara berkomitmen untuk mempraktikkan pembuatan Eco Enzym dalam keluarga masing-masing, mengedukasi masyarakat sekitar, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lingkungan, hingga sekolah-sekolah untuk memperluas dampak gerakan ini.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pengurus Pusat Bhayangkari, Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari, Ketua Pengurus Gabungan dan PCBS, serta seluruh pengurus daerah, cabang, dan ranting. Turut hadir Ketua Komunitas Eco Enzym Nusantara Jabodetabek, Ketut Budiarto, Ketua Umum Yayasan Upakara Bio Enzym Nusantara, Sugeng Waluyo, dan Customer Relation MURI, Lutfi S. Pradana.

Dengan pemecahan Rekor MURI ini, gerakan Eco Enzym Bhayangkari menandai lahirnya budaya baru dalam pengelolaan limbah organik di Indonesia, yang dimulai dari rumah dan membawa dampak besar bagi bumi. 

Mamen

 

Polri Luncurkan Ambulans Udara: Inovasi Layanan Medis Cepat untuk Pemudik Lebaran 2025

 

POLICEWATCH-JAKARTA

 Demi memastikan keselamatan pemudik Lebaran 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan layanan ambulans udara.  Dua helikopter, NBO 105/P-1104 dan NBO 105/P-1105, telah dimodifikasi menjadi ambulans terbang lengkap dengan peralatan medis canggih.  Layanan ini merupakan inovasi Polri untuk mengatasi kendala aksesibilitas medis di tengah kepadatan arus mudik.

Kasubsatgas Udara Operasi Ketupat 2025, Kombes Pol. Agus Herli Sudiawan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa setiap helikopter diawaki sembilan personel gabungan dari Direktorat Polisi Udara Baharkam dan Divisi Kedokteran dan Kesehatan (Dokes) Polri.  Tim ini terdiri dari dua tenaga medis, dua anggota tim SAR, dan lima kru helikopter.

Ambulans udara dilengkapi dengan ventilator, tiga tabung oksigen, monitor dan defibrilator, syringe pump, infuse pump, suction pump, serta stretcher portable.  Peralatan ini memastikan perawatan medis maksimal selama evakuasi udara.

Helikopter ambulans akan beroperasi hingga 8 April 2025, melayani 26 rumah sakit dengan helipad di Jawa Tengah, Jabodetabek, dan sepanjang Pantura.  Layanan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan medis darurat bagi pemudik yang mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan di tengah perjalanan.  Kehadiran ambulans udara ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

 MAMEN

Bamus Betawi Gelar Bukber Dihadiri Kapolda Irjen Pol Karyoto dan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roeslani

 

Jakarta,policewatch.news:Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) M. Rifqi alias MR Eki Pitung, mengajak seluruh masyarakat Betawi untuk melek politik. 

Perhelatan pilpres sudah selesai, dan sudah saatnya bersatu kembali dan tidak dibawa ke permusuhan. Hal tersebut disampaikan Eki Pitung dalam acara buka puasa bersama Bamus Betawi, sekaligus Pelantikan Laskar Adat Betawi (LAB), serta santunan 500 anak yatim, di Kantor Bamus Betawi, di Jatinegara, Minggu (31/3/2024). 

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Ketua TKN Prabowo-Gibran 02 yang juga Mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, Wakil Menteri Tenaga Kerja Alfian syah Noor, Ibu Ica Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Ulama dan Habaib, Kapolres Jakarta Timur, Kesbangpol dan suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Jawara Betawi se Jabodetabek, Habib Fahri Idrus Jamalulail sebagai pengantar kultum jelang berbuka dan santunan 500 anak yatim. 

Dalam kegiatan ini, Rosan Roeslani diangkat sebagai Anggota Majelis Adat Betawi, dan diberikan Golok Betawi, karena Rosan memiliki darah Betawi dari sang ayah yakni Roeslani Sapeni. Bahkan, sang ayah pernah menjadi pengurus Bamus Betawi era Fauzi Bowo (mantan gubernur DKI). Ayah Rosan juga tergabung dalam Ikatan Dokter Betawi

 Ketua umum Bamus Betawi juga telah melantik panglima selatan Laskar adat Betawi yaitu Bang pudji werdadi

"Bang Rosan dan Pak Kapolda Irjend Pol Karyoto diberi cindramata Golok Bamus Betawi oleh Eki Pitung dan di sematkan Peci merah marun, simbol Golok sebagai arti ksatria dan tajam dalam membela kepentingan rakyat bangsa dan negara," ujar Eki Pitung. 

Dalam kesempatan ini, Rosan Roeslani dianugerahi tokoh muda inspiratif, duta besar AS, Wakil menteri BUMN, dan di era Prabowo akan menjadi salah satu Menteri Koordinator. 

Eki Pitung berharap hubungan Bamus Betawi dengan Rosan Roeslani bisa terus berlanjut, untuk bersama-sama membangun dan membesarkan marwah Betawi ke depan. 

"Kami yakin Bang Rosan akan menjadi tokoh Betawi yang bisa membawa kemajuan Indonesia di pemerintahan ke depan," tutur Eki. 

Panglima LASKAR ADAT BETAWI Ahmad Syukri (Bang Uki Cingkrik) dilantik Bang Eki Pitung disaksikan tamu undangan dan Forkompimda. 

LAB dengan periode 2023 2028 dikatakan M. Rifki sebagai Mitra TNI Polri dan sebagai pengawal perda 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi dan Pergub 229 tahun 2016 tentang ikon budaya Betawi. Komitmen ini dibacakan sebagai fakta integritas LAB. (Amun JG)

GIAT SILATURAHMI ADIRA FINANCE DAN LFIBH

 

Kabupaten Bekasi,Policewatch.news,-Law Firm Imbran Bachtiar H. (LFIBH) yang beralamat di Jayamulya, Kec. Serang Baru Kab. Bekasi kedatangan Divisi Collection Adira Finance Area Jabodetabek. Jumat, 19 Januari 2024, 

Kunjungan tersebut dalam rangka kolaborasi mempererat hubungan Kerjasama antara Adira dengan LFIBH, dan memaparkan program-program jangka pendek dan jangan Panjang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan.

Giat kunjungan atau visit tersebut digelar di Cafe Pasopati, café pasopati adalah salah satu tempat tongkrongan kopi dan meting di daerah desa Jayamulya.

Giat kunjungan tersebut dihadiri oleh Pimpinan LFIBH Bapak Imbran Bachtiar H., S.Pd., S.H. beberapa Pengurus LFIBH, dan Area Collection Jabodetabek yang kerap dipanggil Pak Ito, beberapa CCH, dan Team Adira Finance lainnya.

“ini adalah kolaborasi yang kesekian kalinya , dan ini adalah giat lapangan awal tahun 2024. Tujuannya adalah berkolaborasi untuk menjadi lebih laik lagi dari rapat sebelumnya. Dan membahas teknis dan tehnik dalam perkara penyelesaian sengketa konsumen agar mengerucut dalam setiap perkara” pungkas Pimpinan LFIBH.

“semoga tahun ini Kerjasama yang telah dibuat dari sebelum sebelumnya lebih baik lagi dan menjadi lebih baik” tabahnya.(Amun JG)

Silaturahmi lady ojol sejabodetabek Digedung Eat Pedia

 

Bekasi. Policewatch,News,-Mpo bhabay sebagai kordinator lady ojol sejabodetabek yang menyelenggarakan agenda silaturahmi, Bekasi, kamis, 10/08/2023

Saya kumpulin para lady lady yang ada disetiap berbagai komunitas menjadi satu, dalam situasi orderan yang lagi sepi kita gunakan waktunya buat silaturahmi agar bisa saling mengenal dengan yang lainnya,ungkap mpo bhabay koordinator lady ojol sejabodetabek kepada awak media policewatch

Selain itu kami juga giat sosial saling berbagi yang sudah kami lakukan bersama lady sejabodetabek pungkas babay. 

 Saya inui saya berterima kasih atas ajakan pok babay yang mengajak bersilaturahmi antara lady sejabodetabek karna dengan adanya acara ini kami dengan lady lady se-jabodetabek bisa saling berbagi info dan saling erat kedepannya menjaga tali silaturahmi...

Apapun yang akan kami hadapi kedepan bisa saling membantu  tolong menolong serta kami dapat berkumpul bersama jika ada acara baik untuk para lady se-jabodetabek bisa saling menginformasikan supaya kami semua bisa kompak bersatu ikut serta dalam agenda silaturahmi tersebut..maju trus para lady pejuang keluarga dan tetap solidaritas dalam satu kejujuran menuju langkah yang baik... aamiin oungkas inuy salah satu perwakilan lady sejabodetabek, (AMUN JG)

Kajian KPK: Potensi Korupsi Tinggi, 65% Pengguna Layanan Pertanahan Gunakan Jasa Kuasa

Breaking News

POLICEWATCH.NEWS -GEDUNG MERAH PUTIH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati fakta bahwa pelayanan pertanahan bagi masyarakat umum masih terkesan sulit sehingga sebagian besar memilih menggunakan kuasa. 

Hal ini didapati setelah KPK melalui Direktorat Monitoring melakukan kajian ‘Pemetaan Layanan Pertanahan Tahun 2022’. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan kajian ini mencatat sebanyak 65% pengguna dari semua jenis layanan menggunakan kuasa baik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau mitra. Data ini keluar setelah tim monitoring melakukan analisis terhadap 1.023 berkas layanan pertanahan tahun 2022 pada 12 kantor pertanahan (Kantah) se-Jabodetabek. 

“Hal ini adalah potret yang dirasakan masyarakat dan menunjukan ada gejala dan fenomena rentan potensi korupsi,” kata Ghufron dalam penyampaian hasil kajian di Ruang Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan tujuh dari 12 Kantah di Jabodetabek, sebesar 90% layanan peralihan hak menggunakan kuasa. Bahkan seluruh Kantah di Jakarta Utara dan Jakarta Barat 100% layanan peralihan menggunakan kuasa. 

Masifnya penggunaan kuasa pada saat proses layanan pertanahan disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jenis layanan pertanahan belum dipahami masyarakat secara jelas, kedua, sebagian besar layanan pertanahan belum online. 

Ketiga, layanan pertanahan yang dapat diakses secara online (cek sertifikat, hak tanggungan, surat keterangan pendaftaran tanah, informasi zona nilai tanah) hanya dapat diakses oleh akun PPAT/mitra. Keempat, layanan pertanahan melalui PPAT/mitra lebih cepat selesai, kelima, layanan peralihan hak mayoritas di-bundling oleh PPAT.

“Akibatnya layanan melalui kuasa membuat biaya layanan menjadi lebih mahal dari tarif resmi. Juga membuka peluang terjadinya gratifikasi dari tarif resmi,” kata Pahala.

Permasalahan selanjutnya ialah waktu layanan melebihi Service Level Agreement (SLA) dan terjadi diskriminasi pelayanan. Ditemukan sebesar 74% berkas melebihi SLA/SOP—dimana Kantah dengan ketidakpastian paling tinggi ialah Kota Depok 91,14%; Kabupaten Bekasi 87,5%; dan Kabupaten Bogor 86,9%.

Ketidaktepatan SLA terjadi pada tiga jenis layanan yaitu peralihan hak jual beli 90,3%; perubahan hak atas tanah 73,4%; dan roya sebesar 73,3%. Setelah dilakukan monitoring, penyebabnya ialah tidak ada reward dan punishment untuk pelanggaran SOP, dugaan adanya dukungan dana dari PPAT/mitra, dan ketepatan waktu tidak menjadi target kerja Kantah.

Di sisi lain akibat penggunaan kuasa, maka terjadi masalah pengenaan biaya tambahan di luar PNBP yang cukup tinggi. Penyebabnya ialah sulitnya pengaturan terkait besaran biaya jasa pengurusan layanan pertanahan oleh kuasa dimana biaya ditentukan berdasarkan negosiasi karena pertimbangan ketidakpastian layanan. 

“Terjadi tindak pidana korupsi berupa pungli, suap, dan gratifikasi sebagai alasan mempercepat/akselerasi layanan,” ujarnya. 

KPK turut menemukan permasalahan adanya berkas yang telah selesai namun belum diserahkan. Setidaknya terdapat 12.142 berkas tahun 2021 di 13 Kantah Jabodetabek pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) berstatus selesai namun belum diserahkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan kepada pemohon bagi yang belum menginstall 'Aplikasi Sentuh Tanahku.'

Di sisi lain, lemahnya pengawasan kesesuaian status berkas fisik dengan berkas digital di aplikasi dan penerima kuasa tidak mengambil berkas yang sudah selesai. Jika dibiarkan hal ini akan menimbulkan kerawanan berupa berkas hilang.

Dari semua penjelasan di atas, dapat diambil benang merahnya bahwa pengawasan terhadap layanan pertanahan di Indonesia masih sangat lemah. Dimana Kementerian ATR/BPN masih kurang melakukan pembinaan dan pengenaan sanksi kepada PPAT yang melanggar aturan juga SOP. 

Sehingga hal ini akan berdampak kepada pelayanan yang masyarakat dapatkan. Mulai dari tingginya biaya, terjadi gratifikasi dalam proses pengukuran tanah, dan ketidakpastian layanan dan potensi terjadi penyimpangan. 

*Rekomendasi KPK*

Menilik sederet persoalan tersebut, KPK memberikan beberapa rekomendasi perbaikan layanan pertanahan melalui beberapa upaya.

Pertama, menyempurnakan sistem layanan pertanahan pada komputerisasi kantor pertanahan yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian setiap tahapan layanan pada berkas fisik dengan data digital. 

Kedua, menjadikan tingkat persentase pengguna layanan langsung dan ketepatan SLA sebagai indikator kinerja Kantah.

Ketiga, revisi Perka BPN No. 1 Tahun 2010 terkait SOP khususnya dokumen persyaratan agar pelayanan pertanahan menjadi akuntabel.

Keempat, revisi PP PNBP kementerian ATR/BPN No. 128 Tahun 2015 terkait biaya layanan dan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang akuntabel. 

Kelima, memperkuat pembinaan dan pengawasan PPAT/mitra sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018.

Keenam, merumuskan regulasi yang mengatur besaran tarif jasa layanan pertanahan yang menggunakan kuasa. 

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih kepada KPK karena telah melakukan kajian layanan pertanahan. Menurutnya, hasil kajian ini akan dijadikan landasan untuk melakukan upaya perbaikan ke depan. 

“Saya akan kumpulkan seluruh stakeholder karena (kajian) ini menjadi tanda tanya kita semua. Saya akan berikan warning (kepada pihak terlibat) supaya pelayanan ke masyarakat membaik,” kata Hadi. 

Itupun, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Hadi berujar bahwa ke depan sosialisasinya akan dimasifkan. Dengan cara memanfaatkan media sosial tentang bagaimana proses dan alur pengurusan layanan  pertanahan bagi masyarakat. Diharapkan cara ini akan membuat masyarakat tidak lagi menggunakan jasa kuasa. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah III Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Monitoring KPK Agung Yudha. Kemudian Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni beserta pejabat struktural dilingkungan Kementerian ATR/BPN.

Jurnalis : Bambang.MD

Anniversary Komunitas Uwoo Jabodetabek Disertai Santunan Yatim Piatu

 

Tangerang.Policewatch.News:Diacara anniversary komunitas ojek online dengan anggota yang kompak solid mempersiapkan acara  di techno park BSD SERPONG,

 Anniversary Uwoo Jabodetabek adalah Paguyuban Urang Awak Ojek Online. Khusus yg. berdarah Minangkabau.

Dalam rangka Anniversary ke 2th ini, Uwoo Jabodetabek berusaha berdiri diatas kaki sendiri dalam prihal pendanaan murni dari Anggota Uwoo Jabodetabek sampai terlaksana nya acara tersebut. Di anniversary ini juga disertai Santunan yatim piatu,

Semoga Uwoo Jabodetabek dapat menjadi contoh yg baik komunitas2 lain, ujar Ayah Arta pembina Komunitas Uwoo Jabodetabek saat diwawancarai awak media policewatch,

Aniversary dihadiri oleh semua perwakilan komunitas komunitas ojek online sejabotabek dan hadir juga Maung (BM 001) Pembina Gograber

 Menjadi pembina,ketua Komunitas jangan mengutamakan ego, driver indonesia harus kompak dan slalu menjaga keluarga,ujar Maung  BM 001 Pembina  Gograber Indonesia dalam sambutannya..(JG)

GERAMM Minta Komisi IV DPRD Dan Gubernur Sumsel Herman Deru Tuntaskan Jalinteng Hamcur Akibat ODOL dan Angkutan Batubara

 

MUSI BANYUASIN -  Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyuasin (GERAMM)  Mendesak Komisi IV DPRD Sumsel dan Gubernur Turun ke Muba.Tuntaskan Jalinteng Muba Amburadul.akibat angkutan Batu Bara  dan Mobil Besar Over Kapasitas (ODOL) Merajarela Manghacurkan Jalan Rakyat.   

Menindaklanjuti hasil audensi Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Musi Banyuasin (GERAMM) dengan Komisi IV DPRD Di ruang Badan Musyawarah (BANMUS) pada Rabu,(31/08/2022),

" yang dipimpin ketua Ir.Holda,MSi & Anggota 8 DPRD Al H.Hasbi, S.Sos,MM, Hj.Mely, Mustika,SE,MM,H. Mulyono,SH, Ir.H.Syaipul Bahri,MM,H. Adkewni,SPd.I ,MM,dan sudah mewancarai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Dewi,SE (F- Gerindra) serta Ahmad Toha,SPd.I,MSi (Fraksi - PKS) daerah pemilihan (Dapil) Muba. 

Kami mewakili masyarakat kabupaten Musi Banyuasin dibawa koordinator M.Lekat Gonzales dan dari aktivis lainnya Fortune Ambesy Ketum IMMUBA,Rusman,SH Aliansi Pemuda dan Pemuda Sumsel,Alamsyah,SPd.I,MSi Tokoh Masyarakat dan tokoh  Agama serta H.Firdaus Cik'ani Ketua Majelis Pengurus Cabang (MPC) Kabupaten Musi Banyuasin.

Sehubungan kesibukan komisi 4 DPRD sumsel,sangat luar membahas paripurna, menerima aksi Demontransi dari kalangan mahsiswa,dan lain lain harga BBM,dinas luar dan dalam,

" Kami masyarakat Muba sangat menghargai atas padatnya kerja wakil rakyat,maka dengan ini sehubungan waktunya berlalu lebih kurang tujuh belas hari belum ada keputusan namun ketegasan dari komisi IV, Kami meminta dan mendesak ibu Ir.Hj.Holda,MSi beserta anggota komisi IV, dan para pimpinan DPRD Sumsel. Untuk membahas bersama dengan semua lapisan masyarakat Muba dan Sumsel di DPRD,untuk agendakan Rapat Dengar Pendapat ,(RDP) Senin,(19/08/2022). 

Mohon dihadirkan Pak H.Herman Deru (HD) Gubernur Sumatera Selatan,Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan nasional Sumsel (BBPJN),Kontraktor yang mengerjakan Proyek Jalinteng Muba dan Jakintim Dumsel Palembang - Psngkakan Balai - Betung - Sungai - Bayung Lencir Batas Prov. Jambi, Kadisbun,Kadistaben,kepala dinas PUBM dan TR Prov. Sumsel. 

Senentara itu M.Lekat Gonzales,dkk dari kabupaten Musi Banyuasin sudah memperjuangkan secara total dari tahun 2019 - 2022 demi kepentingan jutaan rakyat Muba,Muratara,Musi rawas,Lubuk Linggau,Empat Lawang, Pagaralam, Pali,dll " termasuk warga pengguna jalan Sopir truk,Fuso,dll dari pulau Jawa ke sumatera yang melintas jalan nasional melalui musi banyuasin. Tuntutan kami meminta Pak Herman Deru (HD) Gubernur Sumsel sebagai perpanjangan pemetintah pusat di provinsi sumatera selatan,untuk memperjuangkannya ke Pak presiden,Kementerian PUPR, kementerian perhubungan RI,tegas M.Lekat,dkk. Kehancuran dan amburadulnya Jalan Lintas Tengah Negara (Jakinteng) Muba ruas Betung Sekayu - Mangun Jaya - Sanga Desa Batas kabupaten Musi Rawas lebih kurang 150 km,dalam status darurat 70 persen, infrastruktur tidak layak lagi dilalui kendraan angkutan batu bara dan mobil besar over kafasiksitad jutaan ton 24 jam. Oleh karna dari sekian puluh tahun yang lalu dan sekarang  jalan nasional dikerjakan tampal sulam melulu,sedangkan masyarakat Muba dan Sumsel mengharapkan Jalinteng - Jalintim dicor betong,diperlebarkn dan ditingkatkan kualitasnya.

" Berhubungan warga Muba sudah berulang kali menemui Pak Herman Deru (HD) di Palembang,meminta cros cek in ricek keberadaan jalan negara muba  gubernur sumsel yang hadir langsung kayaknya susah bergerak untuk memperjuangknnya dan mengunjungi warga selama 3,5 tahun kepemimpinan (HD - MY) yang tidak lama lagi akan berakhir, " keluh M.lekat,dkk. 

Mengingat tidak reaksi dari gubernur dan wakil gubernur Sumsel mau ke Muba,warga Muba n sumsel merasa  tidak puas akhirnya kami kontak langsung dengan via wa Pak Ir.H.Eddy Santana Putra,MT (ESP) DPR RI (Fraksi - Gerindra)  beliau ke Palembang melakukan gelar konfrensi pers dirumahnya jalan kapten. Rivai Plg.

Pada intinya pak Eddy mantan wali kota Palembang 2 Priode akan all out bersama psk Ir.H.Ishak Mekky,MM Mantan Wagub Sumsel akan mendorong kementerian PUPR kementrian perhubungan RI utk memperiotaskannya. Kami minta pak Eddy Santana & Pak Ishak Mekky untuk mendesak komisi V DPR - RI  bersama menteri investigasi kelapangan.terang " Lekat

Mengingat jalan negara ini,bukan hanya dipergunakan warga sumatera selatan, melainkan jutaan rakyat dan ratusan ribu kendaraan besar dan kecil dari pulau jawa Surabaya,Semarang,Bandung dan jabodetabek dan pulau Sumatera Medan, Aceh,Pekan Baru,Padang,Bengkulu,dll 80 persen melintas di Jalinteng Muba. 

Tidak ada lagi melintas di Jalan Lintas Timur Plg - Betung ke Sungai Lilin - Bayung Lencir batas Prov. Jambi. Demikian juga jalan lintas barat (Jalimbar) Lubuk Lingau Muara Beliti - Empat Lawang - Lahat - Muara Enim - Prabumulih ke Tol Kayu Agung - Lampung sudah sepi tidak dilintasi kendaraan besar. Kami meminta tolong ditertipkan kendraan besar di atas 25 - 50 - 150 Ton dialihkan sementra,oleh krna kontraktor PT.Wahana Jaya Prima (WPJ) sudah bekerja 3 bulan tanpal sulam,pesang batu agregat  dan pengaspalan darurat menghidari warga makan debu. Hasil kerja /Progresnya tidak ada artinya,jadi kami minta gubernur Sumsel harus bertindak tegas terhadap angkutan batu bara dan ODOL,ungkap " M.Lekat. 

(Bambang.MD/ AWDI)

Anniversary KBGGB MKLJ Di hutan Bambu Matador Jatirangga Bekasi

 

Bekasi. Policewatch.News:

di daerah Jatiranggon Bekasi banyak tempat wisata yang merakyat dan dikelola oleh warga sekitar Jatirangga kecamatan jati sampurna salah satunya hutan bambu matador, yang sekarang digunakan anniversary  ke 5 oleh keluarga besar grab gojek bersatu (KBGGB) Macan kumbang lintas jabodetabek (MKLJ)14/08/2022

acara anniversary  sangat sederhana namun terkesan kental silaturahminya,  anniversary kali ini tidak di meriahkan seperti biasanya ngundang semua wadah wadah dan komunitas ojol sejabodetabek, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman teman semua, semoga dengan adanya anniversary yang ke 5 ini semakin kompak dan solid, tetap menjaga silaturahmi, ujar bunda Dayan Ketua Umum macan kumbang lintas Jabotabek

Saya Nisa bendahara komunitas Solidaritas ojol Sejabodetabek (SOS) mengucapkan selamat happy anniversary KBGGB MKLJ yang ke 5 semoga semakin jaya dan sukses selalu, walaupun acara anniversary ni sangat sederhana yang penting kesolidan dan kekompakan serta mempererat silaturahminya, ujarnya kepada awak media policewatch. 

Selamat anniversary yang ke 5 buat keluarga besar grab gojek bersatu macan kumbang lintas jabodetabek, semoga semakin jaya kompak, solid dan tetap menjaga silaturahmi dengan siapapun, tetap berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak instansi manapun, ujar Jefry Gobang ketua umum Rajawali Online Cikarang Bekasi (ROCB) 

Pewarta:Amun JG

Buka Wedding Expo Ke 7, Plt. Wali Kota Berharap Jadi Event Setiap Tahun

Sabtu, 18 Juni 2022.

BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:

Pemerintah Kota Bekasi yang bekerjasama dengan Aristy Wedding mengadakan event berupa Wedding Expo ke 7 yang terselenggara di Grand Metropolitan Mall Bekasi, secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Sabtu 18 Juni 2022..

Bekasi Wedding Expo ke 7 ini, digelar setelah terakhir dilaksanakan pada tahun 2020 sebelum pandemi Covid-19 melanda, 

Dengan membawa semangat yang baru, asa yang baru, untuk membuktikan bahwa Kota Bekasi mampu bangkit dari Pandemi, tidak hanya pada industri pernikahan, tapi juga bangkit kembali menjadikan Kota Bekasi sebagai kota dengan destinasi wisata, khususnya wisata budaya, kuliner dan religi.

Hal tersebut akan terangkum dalam rangkaian acara Bekasi Wedding Expo ke 7, yang tentunya didukung oleh vendor-vendor pernikahan terpilih yang ada di Jabodetabek.

Kami harap dengan adanya Bekasi Wedding Expo ke 7 ini, juga dapat memudahkan dan menginspirasi masyarakat Kota Bekasi dalam memilih serta menentukan vendor-vendor pernikahan terbaik dan terpercaya untuk mewujudkan pesta pernikahan impian mereka.

Plt. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya mengatakan terima kasih atas kerjasama baik yang tercipta dalam mengembangkan sektor pariwisata dalam melestarikan identitas budaya dan kekayaan suku bangsa dan dengan pasti memberikan informasi dan inspirasi bagi para calon pengantin.

"Pastinya para calon pengantin banyak yang hadir dalam event pada hari ini, banyak pilihan terbaik dalam wedding expo ini sehingga bisa menjadi salah satu target untuk menggunakan sanggar yang akan dipilih, terima kasih telah menyelenggarakan event ini" kata Plt. Wali Kota.

Selanjutnya, Tri Adhianto berharap pada event ini harus berlanjut di setiap tahunnya dan menjadikan satu nilai kreatif untuk Kota Bekasi, karena Kota Bekasi masih banyak yang harus digali untuk sebuah dongkrak pariwisata dan pengembangan Industri MICE, UMKM dan EKRAF yang membantu para pelaku usahanya untuk terus berinovasi.

"Selain memberikan inovasi bagi para pengunjung yang ingin tampil keren di acara pernikahan, dalam event ini akan menunjukan inovasi dalam bidang pariwisatanya, semoga acara ini berkelanjutan tiap tahunnya" Ujar Tri.

Tri Adhianto menegaskan bahwa Kota Bekasi adalah milik kita semua, maka kita harus sama sama membangun dan menciptakan rasa cinta untuk Kota ini terutama dalam pencapaian Visi Kota Bekasi dan selalu menjadikan Kota Bekasi yang keren.

"Ayo para warga Kota Bekasi yang akan menjadi calon pengantin , segera hadiri event untuk menjadikan inspirasi keren pada pernikahannya, event ini terselenggara pada Tanggal 18 - 19 Juni ini." Ajak Plt. Wali Kota Bekasi.

(Amun JG) 

Kapolri Siapkan Strategi Wujudkan Mudik yang Aman dan Sehat Bagi Masyarakat

Pewarta:Amun JG

Jakarta.Policewatch.News: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Instruksi tersebut disampaikan Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral persiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/4).

"Ini tentu harus disiapkan bagaimana mudik bisa berjalan secara lancar, aman, namun disisi lain bagaimana Pandemi Covid-19 yang saat ini belum selesai bisa dikendalikan," kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut. 

Kepastian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik ini, kata Sigit juga menindaklanjuti dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada tahun ini. 

Sigit menekankan, berdasarkan survei dari Kemenhub, warga yang akan mudik pada tahun ini mencapai 85 juta orang. Sebab itu, segala sesuatu harus dipersiapkan dan diantisipasi dengan baik dan matang. 

Demi semakin meyakinkan masyarakat memiliki kekebalan atau imunitas terhadap Covid-19 saat mudik Lebaran, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah mengoptimalkan pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi booster. 

"Pak Presiden memerintahkan untuk memberikan bekal imunitas terhadap masyarakat yang mudik dengan berbagai macam strategi vaksinasi khususnya di wilayah Jabodetabek. Harapan kita untuk vaksinasi booster ini sampai tanggal 25 April bisa sampai 50 persen. Kita masih punya waktu 12 hari. Sehingga saya harapkan bagaimana kemudian rekan-rekan melakukan strategi-strategi yang saat ini menjadi favorit masyarakat," ujar Sigit.

Sigit juga mengingatkan soal percepatan melakukan vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Mengingat, masyarakat yang mudik ke lokasi tujuan akan mengunjungi keluarga dan orangtuanya di kampung halamannya. Sebab itu, Sigit menaruh perhatian lebih kepada akselerasi vaksinasi terhadap lansia.

"Alhamdulilah vaksinasi lansia dengan target 60 persen, tiga wilayah sudah melampaui yaitu Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur dan Lampung kita harapkan bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu 12 hari," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, dalam memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat saat mudik, kepolisian akan mendirikan tiga pos, yakni pengamanan, pelayanan dan terpadu. Selain memastikan keamanan, pos tersebut juga bertugas melakukan skrining kepada para pemudik yang belum mendapatkan kelengkapan vaksin. 

"Sehingga masyarakat yang mudik belum ikuti vaksinasi kemudian bisa vaksin di pos ini. Dimana kita harapkan kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Disamping bisa mengurai kemacetan tapi juga melaksanakan percepatan vaksinasi," tutur mantan Kapolda Banten tersebut. 

Sigit menyatakan, penguatan pemanfaatan tiga pos tersebut diharapkan terlaksana di objek wisata, jalan tol, Rest Area, jalur arteri, pelabuhan, stasiun, terminal dan bandar udara. Dimana, lokasi-lokasi tersebut yang akan dipadati oleh masyarakat ketika arus mudik dan arus balik Lebaran. 

Tak hanya itu, Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk mengantisipasi 23 titik pintu tol yang berpotensi terjadinya kemacetan ketika arus mudik dan arus balik Lebaran. 

"Ada 23 Gate Tol rawan kepadatan. Banten ada dua, Polda Metro Jaya ada dua, Jawa Barat ada tujuh, Jawa Tengah ada enam dan Jawa Timur ada enam. Kemudian ada enam titik Bottleneck akan kita hadapi. Pada saat kendaraan meningkat jadi masalah dari empat lajur menjadi dua lajur," jelas Sigit.

Sementara itu, Sigit memaparkan bahwa, jajaran Kepolisian telah menyiapkan beberapa strategi kebijakan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurai terjadinya kemacetan lalu lintas. Diantaranya, contraflow, one way dan diskresi lainnya sesuai dengan perkembangan situasi serta kondisi dilapangan. 

"Beberapa prediksi puncak kemacetan kita lihat dimulai dari cuti, kecenderungan kepadatan mulai dari H-4 dan puncaknya H-3 dan H-2. Pada H-1 tetap ada tapi tidak sepadat tanggal 29 dan 30 April. Pada saat arus balik mulai H+3 dan puncaknya H+4 dan H+5. Tanggal ini kita semua harus bekerja keras," ungkap Sigit.

Aparat kepolisian juga telah menetapkan jadwal penerapan one way saat arus mudik dan arus balik di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung. Untuk arus mudik dilaksanakan sejak Kamis 28 April hingga Minggu 1 Mei. Sedangkan, arus balik, tanggal 6 hingga 8 Mei. 

"Ini tolong disosialisasikan untuk mengurai potensi kemacetan yang terjadi," kata Sigit.

Tak hanya jalur darat, Sigit juga meminta jajarannya melakukan antisipasi dan strategi di titik-titik penyeberangan seperti Pelabuhan, Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. 

Disamping itu, Sigit menjelaskan, segala upaya dan antisipasi harus dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lintas stakeholder terkait lainnya. Sehingga, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman saat menjalani mudik. 

"Bagaimana sinergitas mengisi ruang-ruang sesuai tugas pokok masing-masing. Sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan mudik. Namun mereka tetap sehat dan masalah bisa teratasi," ujar Sigit.

Sebagai penutup, tak lupa, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap melakukan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketika melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.

Wamentan RI Bersama Plt. Wali Kota Bekasi Melakukan Operasi Pasar Terkait Kenaikan Harga Pangan Menjelang Bulan Ramadhan

Senin, 07 Maret 2022 

Laporan:Amun JG

     BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:

Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hasnul Qalbih bersama Plt. Wali Kota, Tri Adhianto mengunjungi Pasar Baru Bekasi untuk memantau harga komoditas pangan, Pemerintah Daerah berupaya untuk tetap stabil dan memastikan ketersediaan pangan terpenuhi untuk masyarakat.

Harga komoditas pertanian, peternakan, dan perkebunan sedang mengalami kelonjakan, maka pemerintah di JABODETABEK terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga pangan. Setelah melakukan penjajakan di pasar baru Bekasi, terpantau harga pangan masih relatif stabil.

Harvick Hasnul mengatakan bahwa kondisi harga pangan yang bersifat dinamis ini tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan, sebab tingkat penjualan bahan pangan yang paling berpengaruh adalah kemauan dan kemampuan dari masyarakatnya. 

“Seperti yang masyarakat tahu ada gejolak harga untuk beberapa sektor komoditas terutama yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, atas dasar itu presiden, pemerintah menugaskan kita semua baik di tingkat pusat maupun daerah, tingkat kabupaten, kota, provinsi, untuk menjaga kestabilan harga tentunya sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi." Ujar Wamentan RI

Dalam kaitan itu, kunjungan dari Wakil Menteri Pertanian tersebut di beberapa ibu kota penyanggah yaitu ibu kota DKI Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Bertujuan memantau harga dibeberapa pasar yang sudah dikunjungi ini sebenarnya relatif stabil.

Permasalahan harga daging di pasar berdasarkan tinjauan dilapangan harga daging masih berada pada kurva harga Rp. 100.000 hingga Rp. 135.000 sudah sampai pada tangan konsumen sedangkan pedagang masih berharap agar mereka bisa mengambil berbagai tipe daging dengan harga dibawah Rp. 100.000. Namun, jika para pedagang melakukan pelanggaran dengan menaikkan harga yang tidak sesuai maka pemerintah akan menindaklanjuti hal tersebut dengan memberi sanksi kepada pedagang. 

Khusus pada wilayah Bekasi, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memastikan stock kebutuhan pangan saat ini sampai pada bulan Suci Ramadhan akan terus tersedia walaupun ada kendala terkait harga pada bahan pangan.

“ Saat ini terkait kebutuhan pangan masih cukup aman, meskipun memiliki kendalanya memang harganya sedikit naik tapi daya beli masih tetap bertahan, artinya ada suatu kepastian bahwa stock tetap tersedia, akan terus memastikan dengan operasi pasar, “ ujar  yaitu daya beli yang masih terkendali.

Tri mengatakan pada pekan lalu Kapolres Metro Bekasi Kota bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi beserta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah memantau beberapa gudang minyak goreng dan gudang daging untuk memastikan ketersediaan pangan tersebut.

Pemerintah berharap untuk masyarakat agar percaya dan berprasangka baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat secara tuntas dan dipastikan saling menguntungkan pada pihak-pihak yang terlibat.

Usai kunjungan ke Pasar Baru untuk memastikan ketersediaan dari pangan, Wakil Menteri Pertanian RI bersama Plt. Wali Kota Bekasi menyempatkan untuk berkunjung ke Bekasi Creative Center yang baru diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat.

Debt Collector eksternal Akhirnya Berdamai, Motor Ojol dikembalikan" didampingi LBH-PETA Bekasi Raya di Kantor Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat."

 

Laporan: Amun JG

     Jakarta.Policewatch.News:

Pada hari Selasa, 23/11/2021 pukul 13.30  WIB korban Penarikan Paksa dijalan didampingi kuasa Hukum dari LBH PETA Bekasi Raya Yudi Yulianto,SH mendatangi kantor Debt Collector Leasing Mata Elang PT Viktoria Target Indonesia untuk mediasi yang beralamat di mangga besar bersama rekan-rekan Ojol lainnya yang sudah menunggu dilokasi dari siang hari , namun sampai sore hari  mediasi yang dilakukan  tidak menemukan jalan keluar dan menimbulkan gejolak amarah masa dari berbagai komunitas driver Ojol se-jabodetabek yang hadir dilokasi acara tersebut. Pada sore harinya menjelang Magrib Kompol Maulana selaku Kapolsek Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya langsung turun tangan untuk menengahi dan meredam masa yang datang pada acara tersebut, dan meminta driver Ojol tidak bertindak anarkis dan diselesaikan secara baik-baik dan langsung ke jalur ranah hukum saja..." Dan Kapolsek memerintahkan wakapolsek dan jajarannya agar mengawal teman teman Ojol untuk langsung membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat.''

Pada pukul 18.15 wib bang Andrean didampingi kuasa hukum dan kawan-kawan driver lainnya sampai di kantor Polres Metro Jakarta Pusat dikawal wakapolsek sawah besar beserta jajarannya langsung diajak naik lift dan masuk keruang gelar perkara Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat , dibantu pak Tri beserta jajarannya di ruang Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Maka pihak PT Viktoria Target Indonesia atau Debt Collector eksternal leasing multifinance / mata elang sebagai pelaku penarikan paksa motor driver Ojol tersebut mau mengaku bersalah, berdamai dan menyerahkan unit kendaraan Motor Honda Vario 125 cc dengan Nopol B 4718 KKZ milik korban dikantor polres Metro Jakarta Pusat, yang mana kejadian penarikan nya terjadi 3 hari yang lalu pada hari Sabtu malam di jl Kartini 10 B Mangga Besar Jakarta Pusat,(20/11/2021). 

Dengan begitu permasalahan antara driver Ojol dan pihak leasing eksternal PT Viktoria Target Indonesia dinyatakan selesai dan damai,'' dikutip oleh media policewatch

Yudi Yulianto, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air ( LBH-PETA ) Bekasi Raya selaku kuasa hukum pendamping korban sangat berterima kasih kepada Pak Tri Staff Reskrim dan jajarannya dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga kepada Bapak Kompol Maulana selaku Kapolsek Sawah Besar Jakarta Pusat dan jajarannya, yang ikut membantu menengahi permasalahan tersebut, dan juga rekan-rekan dari Ojol yang sudah bisa 🙏menjaga Kondusifitas area wilayah sekitar TKP. Dan semoga kasus seperti ini tidak terulang kembali dikemudian hari.

Bang Adnan Selaku Pembina DPD LBH-PETA Provinsi DKI Jakarta ikut senang dan Gembira akan kejadian hari ini yang berjalan damai dan kondusif serta Mengapresiasi Kinerja aparatur penegak hukum khususnya terutama bapak Kapolsek Kompol Maulana Polsek Sawah Besar beserta jajarannya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada umumnya dengan cepat , sigap dan tepat dalam Menangani permasalahan ini , dan saya berharap Prestasi ini bisa dipertahankan oleh Penegak hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta."

Motor DiTarik Paksa, Driver Ojol didampingi Kuasa Hukum LBH-PETA Bekasi Raya

 

Laporan:Amun JG

     KAB.BEKASI. POLICEWATCH.NEWS:

Pada hari Sabtu , 20 Nov 2021 Pukul 21.00 WIB bertempat di jl.kartini 12 ( belakang Hotel Swiss Bell ) Mangga Besar Jakarta Pusat , telah terjadi Penarikan paksa dijalan yang dilakukan oleh 4 orang Oknum Ormas yang Mengatasnamakan Perusahaan Leasing PT.Summit Oto Finance pada unit Kendaraan Motor Honda Vario 125 cc B 4718 KKZ secara ilegal tanpa menunjukkan Surat penarikan asli dari leasing maupun sertifikat Fidusia saat unit kendaraan tersebut dibawa oleh istri dan anak korban. Bang Andrean yang saat itu sedang berada dirumah  mendapatkan kabar  tersebut dari istrinya sontak marah akan kejadian tersebut, dan akan melakukan upaya pembelaan & perlawanan  sesuai UUD yang berlaku dikarenakan motor tersebut yang biasa ia pakai untuk menafkahi keluarga nya sehari-hari," 

Jika motor tidak segera dikembalikan tutur bang Andrean (korban) maka saya akan berkomunikasi dengan Vorkom DOC ( Vorum Komunikasi Driver Online Community ) se-jabodetabek untuk menggeruduk kantor Ormas tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana perampasan Unit kendaraan bermotor secara ilegal yg tidak sesuai prosedur hukum dan UU' yang berlaku. tutur beliau saat di temui di jl inspeksi Kalimalang Bekasi,22/11/2021 pukul 11.30 wib. 

Didampingi Kuasa Hukum dari Lembaga bantuan hukum Pembela Tanah Air (LBH-PETA Bekasi Raya) Bapak Yudi Yulianto , SH saat ditemui oleh team media Policewatch News.Senin, 22 November 2021 siang hari di kantornya beliau menjelaskan 

1.bahwa penarikan unit Kendaraan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK,05/2018 tentang tatacara Penarikan unit kendaraan bermotor Karena Oknum Ormas Tersebut tidak Melengkapi berkas - berkas penarikan seperti; 

A.SPPI ( Sertifikat Profesi Penagih Indonesia ) yang dikeluarkan Oleh APPI.

B.Debt Collector tidak Mengeluarkan Dokumen Fidusia Seperti Sertifikat Fidusia dan Akte Fidusia dari Notaris.

C.Ormas Tersebut tidak Memperlihatkan Surat Kuasa Penarikan dari perusahaan Leasing tersebut.

D.Ormas Tersebut tidak Memperlihatkan  identitas resmi sprti surat tugas dan KTP namun Hanya Memberikan Berita  serah terima kendaraan  yang tidak resmi dan tidak jelas keasliannya.  

Yudi Yulianto selaku pengacara korban dari LBH-PETA Bekasi Raya bersama korban dan awak media Mendatangi kantor Leasing PT.Summit Oto Finance di Bekasi kota, dari hasil interogasi ke pihak leasing bahwa didapat informasi bahwa semenjak 2 tahun belakangan akibat Gejala covid-19 bahwa Leasing Oto finance cabang Bekasi Kota sudah tidak bekerjasama lagi dengan ormas Mattel dan eksternal untuk motor yang sudah wo dan tunggakan 6 bulan keatas, Tutur bpk Fikri selaku Head Collection. Pada Senin , 22 November 2021, pukul 14.00 wib dikantornya,". Adapun ada oknum ormas yang mengatasnamakan perusahaan kami itu sudah diluar tanggung jawab cabang perusahaan kami dan kami pun tidak tau kalau di kantor pusat ada kerjasama atau tidak, yang pasti tagihan motor tersebut datanya ada di kantor cabang kami , dan kami sudah putus kerjasama dengan pihak eksternal.." 

Bang Adnan selaku Ketua DPC LBH-PETA Kabupaten Bekasi Menyesalkan kejadian tersebut dan Meminta Pihak-pihak terkait terutama para Penegak Hukum untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut sebelum terjadi keributan dilapangan antara ormas eksternal dan Ojol karena tindakan kesewenangan oleh oknum 2 eksternal leasing yang tidak bertanggung jawab. Dan saya berharap 1x24 jam permasalahan tersebut harus selesai.,"

Yudi Yulianto selaku kuasa hukum LBH-PETA Bekasi Raya menyimpulkan bahwa  atas kejadian tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana Perampasan unit kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun Penjara.."

AMPHIBI KOORDINASIKAN PERSIAPAN RAKORNAS RAKERNAS AMPHIBI 2021-2024

 Pewarta:Amun JG

     Jakarta,Policewatch.News: Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI) di bulan desember 2021 akan lakukan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas-Rakornas 2021-2024)

Dalam mempersiapkan hal tersebut pengurus DPP AMPHIBI yang dipimpin ketua umum Agus Salim Tanjung So,Si didampingi ketua Amphibi Bekasi Raya M.Hendri A, ST beserta Koordinator Amphibi Jabodetabek  Niki Gumay lakukan koordinasi persiapan dengan Dewan Pembina Amphibi Ir.R.Sudirman M,M yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat di Gedung Heritage lantai 4 Kementerian PUPR Jl.Patimura Jakarta Selatan.

Koordinasi juga dilakukan dengan Pembina Amphibi Mayor Jenderal TNI Marinir Tommy Basari Natanegara, SE., di Graha Mentari lantai 4 Jl. Ciputat Raya Jakarta Selatan pada,Rabu (03/11/2021).

Sebelum nya DPP Amphibi juga sudah melakukan koordinasi dengan Dewan Pendiri Amphibi Akbp.Nawa Kurniawan SIP dan Prof.Dr, Ir.Zainuddin MM.

Dalam pembahasan dengan Ir.R.Sudirman MM Staf Ahli Menteri PU (Sampu) ada beberapa masukan yang diberikan terkait program kerja Amphibi untuk diwilayah sungai di Sumatera Utara.

Saat ini Amphibi kan sudah terbentuk komunitasnya dibeberapa aliran sungai di Sumatera Utara.

Staf Ahli Menteri PU (Sampu) mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Kepala BWS Sumatera II agar membuat rekomendasi teknik (rekomtek) dan kawan kawan Amphibi melanjutkan pengajuan kepada Direktur Jenderal SDA di jakarta, "ucap Sampu.

Sementara saat di Graha Mentari, Mayor Jenderal TNI Marinir Tommy Basari Natanegara, SE., memberikan masukan  untuk Rakernas-Rakoornas AMPHIBI apabila tidak memungkinkan untuk dapat dihadiri dari seluruh perwakilan di Indonesia, bisa juga dibuat melalui virtual zoom meeting, 'papar Tommy.

"Lanjut Tommy Basari, terkait rencana Aksi Amphibi Tanam Mangrove di Hari Pahlawan 10 Nopember 2021, kalau bisa ditanam dari bibir pantai mengarah ke tengah laut sekitar 500 s/d 700 meter.

Untuk bibit mangrove nya dibuat surat permohonan bibit gratis kan ada.

Kalau berhasil ini baru mantaaapp  Amphibi,, "ucap Tommy.

"Dulu waktu saya masih aktif di kesatuan saya sering kerahkan anggota kesatuan untuk menanam Mangrove.

"Tapi hanya menanam di pinggiran pantai saja. Belum pernah menanam ketengah, "jelas Tommy.

Menyikapi masukan dari 2 orang dewan pembina Amphibi, ketua umum Agus ST langsung mencatat kedalam agenda kegiatan yang sedang dijalankan di prov.sumatera utara.

AST juga menyampaikan bahwa rencana Aksi Tanam Mangrove pada 10 Nopember 2021 dilakukan di lokasi ekstrem di area hantaman ombak pasang surut dengan ketinggian ombak nya 1 hingga 2 meter.

Sebelumnya kita sudah  lakukan uji coba tanam 50 bibit pohon mangrove pada 1/9/21 dan pada 23/9/21 kita tambah uji coba sebanyak 500 bibit mangrove.

Alhamdulillah uji coba tersebut berhasil 90%.

Pada 7/9/2021 lalu lokasi tersebut dihantam ombak "Pasang Perdani", setelah kita cek ke lokasi ternyata Mangrove yang kita tanam berhasil hidup hingga saat ini.

Keberhasilan uji coba ini mungkin bisa dijadikan acuan restorasi mangrove yang sedang di lakukan pemerintah melalui Pepres 120 tahun 2020 tentang Brgm untuk pola tanam rumpun berjarak, "terang Agus ST.

"Dirinya juga menjelaskan bahwa keberhasilan uji coba tersebut telah didaftarkan M.Hendri A, ST  di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

"Tinggal menunggu hasil jawaban dari Team MURI, "jelas Agus ST.

Lanjut Agus ST, dalam mendukung dan mensukseskan program padat karya restorasi Mangrove 2021-2024 yang telah diatur dalam Pepres No 120 tahun 2020 tentang Brgm, rencana Amphibi akan membuat surat permohonan kepada Presiden RI untuk dapat menanam Mangrove bersama pada bulan desember 2021 dengan kelompok tani binaan Amphibi di lokasi pantai bagan serdang kab.deli serdang prov.sumatera utara, "tutup AST.

Silaturahmi AMPHIBI Yasos BKS ke Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Selatan

 

Laporan: Amun JG

Policewatch.News: Jakarta-Silaturahmi dipimpin oleh Ketua Umum AMPHIBI Agus Salim Tanjung So,Si dan disambut hangat Kepala Rupbasan Klas I Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 6 Jakarta.  Samsun A. Ks. Msi. Pada, Selasa (02/11/21)

Dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang dibahas tentang Program AMPHIBI dan Yayasan Sosial Berdikari Karya Sehati (YASOS BKS) 2021-2024 yang telah mendapat banyak predikat dan dukungan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Kantor Wilayah Menkumham RI. 

Pertemuan tersebut juga dihadiri Staff Rupbasan Klas I Heriawan dan Ketua AMPHIBI Bekasi Raya M. Hendri A. ST beserta Niki Gumay Koordinator AMPHIBI Jabodetabek. 

(RUPBASAN) 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan/Rampasan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  No. M. HH. -01. PR. 01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014,.

Rapat Jamkeswatch Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang:Bandung. Apakah Rakyat Miskin Dilarang Sakit?

 

Laporan :Amun JG

           BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:

Akan diterapkannya  Kelas standart peserta Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) 2022. Hal ini justru menjadi sorotan serius tim  Jamkeswatch selaku pengawas jaminan kesehatan.

Pasalnya kelas standart memang sudah sesuai dengan yang amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa "jika peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit maka diberikan berdasarkan “kelas standar”.

Namun kebijakan itu dinilai kurang efektif karena melihat ketersedian kamar tidur yang sangat terbatas di setiap Rumah Sakit.

Sesuai surat intruksi Nomor :002/JW-DPN-KSPI/X/2021 Dewan Pimpinan Nasiolan(DPN) nasional sengaja mengundang kepeda seluruh ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Jamkeswatch Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Bandung. untuk hadir dalam agenda Rapat Rutin(Ratin). Agenda Ratin yang dilakukan di Omah Buruh(OB)kawasan Ejip tampaknya dihadiri oleh setiap ketua DPD kota/kabupaten. Dalam Ratin tersebut dibahas dengan gamblang bagaimana dampak ketika Kelas standart peserta BPJS Kesehatan akan dilakukan pada tahun 2022, dimana Rumah Sakit pemerintah diberikan jatah kuota sebanyak 60% dan Rumah Sakit Swasta 40%.

Darius selaku Direktur relawan, dan Advokasi sekaligus ketua Jamkeswatch Indonesia berdalih bukan hanya kelas standart BPJS Kesehatan yang sekarang menjadi tugas Jamkeswatch yang harus dikawal. Namun terkait Keputusan Mentri Sosial(Kepmensos) No. 92/HUK/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 yang ditanda tangani tanggal 15 September 2021 harus jadi tugas bersama.

"Belum objektifnya pendataan orang miskin di Indonesia sehingga masih ada orang miskin yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI APBD/APBN. Regulasi sudah jelas ada di Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan," kata Darius kepada Media Perjdoeangan, Rabu(13/10/2021).

Masih kata Darius, terkait reaktifasi peserta PBI APBD/APBN yang di Non aktifkan sesuai surat Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 hal ini justru bisa dilakukan supaya aktif kembali. Dia pun akan mencoba untuk bisa melakukan Audensi dengan Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, serta BPJS pusat untuk dimintai pertanggung jawaban atas kebijakan tersebut.

"Berbedanya setiap kebijakan disetiap daerah yang membedakan alur, dan mekanisme ketika untuk melakukan reaktifasi kartu itu. Sebagian ada yang datang ke Dinas Sosial(Dinsos) untuk minta surat rekomendasi, dan sebagian ada yang harus menggunakan SKTM, bahkan ada yang mesti menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) dari desa setempat. Saya akan minta kepada setiap Dewan Pimpinan Daerah(DPD)Jamkeswatch untuk mendata berapa banyak peserta PBI yang di Non aktifkan didaerahnya masing-masing," kilah pria betawi berkumis tipis itu.

Akan dijadikannya sebuah acuan bagaimana mekanisme Reaktifasi kartu tersebut diseluruh Indonesia. Hal ini justru akan disampaikan langsung oleh tim Jamkeswatch kepada kementrian yang terlibat. Dalam hal ini pun sedikit banyak tim Jamkeswatch setiap daerah sudah memberikan edukasi, serta Sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara mengaktifkan kembali kepesertaan PBI APBD/APBN.

Pembahasan kedua poin dalam agenda Rapat Ritun(Ratin) Jamkeswatch sangat memberikan wawasan penting dimana pentingnya layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.Karena Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dibuat dalam upaya memenuhi agar semua penduduk terlindungi dari kemiskinan akibat kesakitan, setidaknya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak,sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945. Salah satu langkah penting bisa dimulai terciptanya Universala Health Coverage(UHC) agar tidak ada lagi orang sakit yang terlantar hingga yang terkesan orang miskin dilarang sakit.

Saya berharap semua Relawan jamkeswatch tuk lebih banyak bergerak lagi turun kemasyarakat memberikan sosialisasi tentang bpjs kesehatan, banyaknya peserta bpjs pbi yg dinonaktipkan, agar masyarakat paham jangan sampe kaget setelah tau kartu Kepesertaan bpjsnya non aktip. Sosialisasi ini seperti yang dulu sering dilakukan dari pelosok kampung, dan  keseluruh perumahan,Ujar Jefry Relawan jamkeswatch bekasi Diratin Jamkeswatch tersebut.

WAKIL WALI KOTA BEKASI SECARA SIMBOLIS BERIKAN PAKET GMB UNTUK MASJID

Laporan:Amun/Jefry Gobang

KOTA BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:

Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto didampingi Istri Wiwiek Hargono berikan paket GMB (Gerakan Masjid Bersih) secara simbolis ke DKM Nurul Iman Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria, Sabtu (04/09/2021).

Paket kebersihan yang diberikan merupakan program bantuan dari Baznas RI, dengan sebutan program Paket Gerakan Masjid Bersih (GMB). Sebanyak 5000 Karton siap untuk didistribusikan ke Masjid dan Musholah yang ada di Jabodetabek.

Setiap Masjid akan menerima bantuan paket sejumlah sepuluh paket, dan Musholah akan menerima paket sejumlah lima paket.Setiap paketnya terdiri atas Spray Sajadah, Mukena, pembersih Lantai, dancairan untuk pencuci piring

Tri Adhianto selaku Wakil Wali Kota Bekasi memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Baznas untuk kesejahteraan dan kebersihan tempat peribadahan yang ada di Kota Bekasi.

"Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian Baznas terhadap kesejahteraan dan kebersihan tempat-tempat peribadahan yang ada di Kota Bekasi," Ujar Tri Adhianto.

Dalam kesempatan ini, pria yang biasa disapa Mas Tri ini memberikan arahan dan masukan kepada perwakilan pihak DKM yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan salah satu cara agar para generasi gemar akan beribadah, gemar berkumpul dimasjid yaitu dengan cara memberikan para generasi muda kesempatan untuk berkreasi menciptakan program atau kegiatan positif yang tentunya berbasis syariah.

 "Kita harus kasih kesempatan pada generasi muda untuk berkreasi, biarkan mereka produktif, bisa dengan memberikan mereka kebebasan berorganisasi, membuat program-program sosial, dan cara-cara berbisinis yang tentunya berbasis syariah," Pungkas Tri Adhianto

Tri berharap para generasi muda dapat turut serta berperan aktif dalam mensyiarkan kaidah-kaidah islamiyah, turut meramaikan sarana peribadahan, dengan memberikan kesibukan kegiatan positif pada generasi muda, diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan dini potensi salah pergaulan.