 |
| Ilustrasi |
Bendahara Dan Sekwan Bertanggung Jawab Dana 5,6 M Dari Jumlah 52 M
JAKARTA - POLICEWATCH.NEWS - Ketua Umum Komite Anti Korupsi Kabupaten Lahat Drs Rangga Guritno Dan Bambang.MD wartawan Mabes Polri Dan KPK media POLICEWATCH.NEWS meminta secepatnya laporan di Kejati Sumatera Selatan nomor : A.1 - 007/KAK/10/7/2016, sempat mandek tidak ada kejelasan dari kejaksaan Tinggi Sumsel agar kasus dugaan korupsi di sekretariat dewan di jaman Bendahara Sebelumnya inisial (RS) hingga terjadi kebocoran uang negara Rp 5.667.370.998.00 hingga merugikan uang negara milyaran rupiah kata " Aktivis Anti Korupsi Rangga minta diusut tuntas,
Rangga sudah melayangkan surat laporan 1.Jaksa Agung.RI dan 2.Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung.RI dan ini PR bagi Kejati Sumsel yang baru pak Wisnu Broto ujar " Rangga kepada media POLICEWATCH.NEWS sabtu (21/3/2020)
Berdasarkan hasil temuan dilapangan terungkap bahwa " patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pencairan sisa anggaran APBD Tahun Anggaran 2014, pada sekretariat DPRD Kabupaten Lahat sebesar Rp 5.667.370.998.00 ; karena tidak diyakini kewajarannya ungkap " Rangga.
Masih menurut Rangga berdasarkan peraturan pemerintah nomor : 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat 1, dan peraturan Mendagri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri nomor : 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Senada juga dikatakan Bambang.MD selaku ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Lahat mendesak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru untuk dapat mengungkap dugaan korupsi di sekretariat DPRD Lahat senilai 5,6 milyar yang hingga kini belum ada yang dijadikan tersangka dan saya juga mengapresiasi Kejati sumsel yang baru saja melakukan kunjungan kerja ke " Bumi Seganti Setungguan " semoga ini menjadi pr yang sempat mandek dalam penyelidikan di kejati sumsel, dan sejumlah aktivis sempat melakukan aksi demo di kejagung dan di kejati sumsel meminta kasus dugaan korupsi 5,6 milyar di sekretariat dewan lahat minta diungkap.
Tim Investigasi POLICEWATCH.NEWS
