Bhayangkara Berarti Pelindung Penguasa " Akan Tetapi " Polri Bukan Bhayangkara Penguasa

 

 Oleh : M Rodhi Irfanto SH

Red, Policewatch,-  Definisi Bhayangkara secara historis justru tidak sesuai dengan slogan kepolisian saat ini, 'Mengayomi dan Mengabdi kepada Masyarakat'. Lalu apa sebenarnya arti istilah Bhayangkara?

"Bhayangkara itu secara historis berarti prajurit untuk melindungi raja di jaman Majapahit. Jadi yang dilindungi elit, bukan rakyat kecil

Sejarah

Perdana Menteri Sutan Sjahrir 1 Juli 1946 meresmikan sekolah kepolisian pertama di Indonesia. Tanggal itu bersamaan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1946 yang menetapkan Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sebelumnya, 14 November 1945 Sutan Sjahrir mendirikan Brigade Mobil (Brimob) satuan polisi khusus bersenjata.

Sutan Sjahrir Resmikan Sekolah Polisi1 Juli 1946

Peristiwa yang normal bagian dari penataan institusi negara, namun kalau ditelusuri lebih jauh tentu Bung Karno dan Bung Sjahrir memiliki tujuan strategis menjawab dinamika keamanan nasional di tengah situasi masa awal kemerdekaan.

Sejarah mencatat Perang Dunia II dimenangkan pihak sekutu. Sementara Hindia Belanda diduduki Jepang pihak yang kalah perang. Situasi Vacum of Power ini dimanfaatkan kaum republiken mendorong kemerdekaan atas inisiatif bangsa Indonesia bukan hadiah dari Kaisar Jepang Hirohito atau Ratu Belanda Wilhelmina. Di sini kaum republiken terbelah menjadi kelompok kooperatif dan non-kooperatif. Peristiwa Rengasdengklok menandai perbedaan strategi meraih kemerdekaan tersebut.

Dugaan kelompok non-kooperatif terbukti, Pihak Sekutu menilai Bung Karno dan Bung Hatta kolaborator pemerintahan fasis Jepang yang layak diseret ke Mahkamah Internasional. Tidak aneh saat itu Tan Malaka mendorong Bung Karno mengeluarkan testamen (surat wasiat) untuk mengantisipasi kekosongan kepemimpinan nasional.

Di titik ini, peran besar Bung Kecil sebutan Sutan Sjahrir meyakinkan dunia internasional bahwa kemerdakaan republik hasil perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus menyelamatkan muka Bung Karno dan Bung Hatta di hadapan rakyat. Kita bisa membayangkan negara baru merdeka pemimpinnya diadili di Mahkamah internasional, seperti Kaisar Cina Pu Yi ditangkap tentara Uni Sovyet ketika mau melarikan diri ke Jepang.

Lewat Maklumat X November Tahun 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohamad Hatta menetapkan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan KNIP sebagai lembaga legislatif. Sutan Sjahrir lalu menetralisir pandangan negatif pihak Sekutu dengan mengubah sistem pemerintahan ke arah yang lebih demokratis. Pendirian partai politik pun marak setelah keluar Maklumat.

Di sisi lain kemerdekaan Republik Indonesia juga melahirkan euforia berlebihan. Episode sejarah kelam yang sering disebut Masa Bersiap. Masa Bersiap ditandai tindakan kriminal terhadap orang-orang Belanda dan Indo-Belanda yang terjadi hampir di seluruh pulau Jawa dan Sumatera. Amir Hamzah dan Otto Iskandar Dinata contoh kaum republiken korban situasi kekacauan pasca kemerdekaan, keduanya terbunuh oleh saudara sebangsa. Bahkan menurut Michel G.M. Maas, jurnalis Belanda menyebut korban mencapai 20 ribu jiwa pada periode Masa Bersiap tahun 1945-1946.

Sutan Sjahrir tanggal 14 November 1945 dilantik sebagai Perdana Menteri menghadapi ancaman kriminalitas langsung menginisiasi pasukan paramiliter Brimob. Bagi Bung Sjahrir kehadiran Brimob penting menunjukan kepada dunia internasional kita mampu mengatasi gangguan keamanan nasional, tanpa perlu meminta bantuan negara lain.

Jadi, sejak awal Polri sudah berkontribusi besar mengawal republik. Kendati di antara mereka banyak anggota Kempetai (Polisi rahasia) dan Takubetsu Kaisatsutai (Polisi Istimewa) didikan Jepang tetapi memilih setia kepada pangkuan ibu pertiwi.

Memang dalam rentang sejarah kemudian terutama era demokrasi terpimpin dan orde baru Polri tergelincir politik praktis. Karena itu, jika sekarang benar ada tendensi Polri kembali sekadar bhayangkara penguasa, bukan saja kontrapoduktif dengan agenda reformasi 1998 juga mengkhianati para pendiri republik.***