Pleno KPU Empat Lawang Ricuh Terdengar Suara Tembakan Dari Luar

Reporter  : Bambang.MD

EMPAT LAWANG – (policewatch.news ) Seperti dilansir dibeberapa media Online masalah Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Selasa (07/05/2019) ricuh.

Pantaun wartawan didalam ruang rapat pleno, sejak awal dimulai rapat pleno untuk DPRD Kabupaten sudah di warnai oleh intrupsi dan sanggahan dari saksi parpol Golkar dan Nasdem. Mereka meminta buka C1 plano, namun yang lucunya pihak Bawaslu dan KPU malah berdebat tentang aturan.

Bahkan Ketua Bawaslu Rudianto menyebut KPU Empat Lawang “Bango (Bodoh,red)”. KPU pun hanya membatasi saat itu untuk membuka DA 1 tapi berkeras tidak mau membuka C1 plano dengan alasan ada tahapan selanjutnya.

Puncak keributan pun terjadi saat dibuka DA 1 plano kecamatan Lintang Kanan. Ditemui DA 1 plano untuk partai PAN dan Hanura penuh dengan tipex. Sepontan saksi Golkar dan Hanura tidak terima melihat DA 1 plano tersebut.

Lagi-lagi suasana panas dengan KPU melarang saksi untuk melihat secara langsung DA 1 plano tersebut. Lalu memerintahkan dua saksi yakni dari partai Golkar dan Nasdem untuk duduk.

Tiba-tiba kericuhan terdengar dari luar ruang rapat pleno. Suara tembakan pun terdengar, massa pun langsung meminta KPU berlaku jujur. Namun lima komisioner KPU Empat Lawang lari lalu meninggalkan ruang rapat pleno.

Pihak keamanan pun langsung menjaga kondisi diruang rapat pleno. Semua pihak diminta tenang dan bersabar.

“Saya pinta jangan ribut, semuanya sabar,” kata Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Yudi Karyanto didalam ruang rapat pleno.

Menurut Raka Warsi saksi dari Golkar, dugaan kecurangan ini sudah jelas. Dari adanya dugaan pengelembungan suara sampai tadi DA 1 penuh dengan tipex.

“Dugaan kecurangan ini semakin jelas. Lihat saja tadi DA 1 plano penuh dengan tipex sampai juga KPU tidak mau membuka C1 plano,” ungkapnya.

Sementara Supriyanto saksi dari partai Nasdem mengaku, keanehan yang jelas yakni DA 1 plano ada 2 dan sangat beda. Dirinya pun sangat keberatan jika sidang pleno dilanjutkan.

“Saya sudah dua kali calon baru kali ini merasakan kecurangan yang sangat jelas. Dimana hati nurani penyelenggara pemilu,” cetusnya.

Pengamat Nilai Evaluasi Sistem Pemilu Terlalu Dangkal

 Reporter : MR1

Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow (kiri), memaparkan pandangan tentang Pemilu serentak 2019, di Jakarta, Kamis (25/4/2019). 

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai evaluasi sistem Pemilu yang ramai dibicarakan belakangan ini terlalu dangkal karena faktor pemicu yang diangkat tidak komprehensif.

Menurut dia, evaluasi semestinya dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu tujuan sistem dibuat dan bagaimana teknis pelaksanaan atau implementasi sistem itu.

“Ada tiga maksud ketika membuat sistem pemilu serentak, yang pertama penguatan sistem presidensial, kedua efektivitas anggaran dan penghematan, lalu yang ketiga mobilisasi pemilih,” ucap dia, dalam diskusi di Jakarta, Kamis,25/4

Ia berpendapat, jika dievaluasi dengan tiga variabel itu, sistem Pemilu 2019 sudah relatif berhasil.

Ia menyebutkan, keberhasilan tersebut ditandai dengan calon presiden dan koalisi partai pendukungnya sama-sama mendapatkan mayoritas suara berdasarkan hasil hitung cepat, serta ada peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam hal anggaran, data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pemilu adalah Rp25,59 triliun.

Ia mengakui angka itu memang membengkak, namun akan jauh lebih besar jika yang dilaksanakan adalah pemilu terpisah.

Adapun wacana yang mengemuka saat ini untuk mengevaluasi sistem pemilu adalah petugas meninggal yang banyak jumlahnya.

Menurut dia, isu itu hal teknis yang bahkan tidak terkait langsung dengan sistem, sehingga merupakan variabel evaluasi yang tidak tepat.

Menjadikan isu banyak petugas pelaksana pemilu yang meninggal untuk mengevaluasi sistem, kata dia, bisa salah kaprah. Isu itu adalah isu kemanusiaan sehingga tidak akan pas dan sulit mencapai titik temu jika dikaitkan dengan sistem.

Jika isu itu diteruskan sebagai variabel evaluasi sistem pemilu, dia memprediksi hal serupa akan terulang pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Jeirry membandingkan isu yang sama pada pelaksanaan Pemilu 2019 dengan Pemilu 2014. Penambahan orang yang bertugas dalam pemilu turut memengaruhi banyaknya kasus yang terjadi, bukan semata-mata karena sistem.

Berdasarkan data KPU, pada Pemilu 2014 total 157 petugas meninggal ketika menjalankan tugas. Sedangkan pada Pemilu 2019, sampai Kamis sore, jumlah yang meninggal 144 petugas.

Dibanding menyalahkan sistem, dia justru menilai teknis pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya perlu dibenahi. Kasus-kasus yang terjadi adalah cerminan ketidaksiapan KPU dalam mengimplementasikan sistem itu.

8 Petugas KPPS Di Sumsel Meninggal Dunia, 2 Diantaranya Petugas KPPS OKU Timur

Reporter : Yandi R

Ketua KPU Sumsel, Dra. Kelly Mariana, saat dikonfirmasi awak media di Palembang, Selasa (23/04/2019)

OKU Timur Sumsel, (policewatch.news)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan berduka, setelah menerima laporan adanya tambahan petugas KPPS yang meninggal dunia, setidaknya sampai Selasa (23/04/2019) pukul 14.00 Wib, sehingga jumlah total yang meninggal dunia menjadi 8 orang.

Ketua KPU Sumsel, Dra. Kelly Mariana, saat dikonfirmasi awak media di Palembang, Selasa (23/04/2019) mengatakan tambahan tersebut yakni 1 orang ketua KPPS di Kota Palembang yang dilaporkan meninggal dunia.

"Kami baru menerima laporan, jika ketua KPPS TPS 31 Kelurahan 20 Ilir D-1 atas nama Slamey Riadi telah meninggal dunia pada Selasa dini hari (23/04/2019) pukul 05.00 Wib, semoga almarhum diterima di sisi-nya, "ungkap Kelly Mariana.

Fachrul, Syarifudin, Tuti Hidayati, Untung Imansyah, dan Arman dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan usai bertugas, sedangkan Yanto meninggal setelah ditabrak babi sepulang mengantar kotak suara.

Sementara Ganjar, ketua KPPS desa Majuria Kec. Karang Agung Kab. Banyuasin meninggal sebelum hari pencoblosan.

"Ganjar menjadi korban kecelakaan speed boat, saat perjalanan menuju PPK, "terangnya.

Kemudian menurut Kelly Mariana, 8 petugas KPPS yang meninggal dunia tersebut dianggap para pahlawan demokrasi, sehingga KPU berupaya memberikan santunan, tetapi besaran santunan masih menunggu keputusan KPU RI

"Jika ada pihak-pihak yang ingin memberi santunan seikhlasnya silahkan, "ujar Kelly.

Berikut daftar petugas KPPS yang meninggal dunia di Sumsel :

1. Fachrul (50), TPS 02 desa Blambangan Kabupaten OKI
2. Syarifudin (39), TPS 06 desa Anyar Kabupaten OKU Timur.
3. Aman (42), ketua KPPS 07 desa Gunung Batu Kabupaten OKU Timur.
4. Tuti Hidayati (42), desa Suka Mulya Kabupaten OKI.
5. Untung Imansyah, TPS 14 desa Sumber Jaya Kabupaten Banyuasin.
6. Yanto (30), desa Tanjung Dalam Keluang Kabupaten Muba.
7. Ganjar, ketua PPS desa Majuria Kec. Karang Agung Kab. Banyuasin.
8. Slamet Riadi, KPPS TPS 31 Kelurahan 20 Ilir D-1 Kota Palembang.

Dalam Aksi Damai " Emak-Emak Geruduk KPU " Kota Palembang

Reporter :Yandi Robet

 

KPU Palembang, digeruduk barisan emak-emak yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang (Komando Perang) Sumatera Selatan saat melakukan aksi damai, Rabu (24/04/2019).

Palembang, (policewatch.news)- Kantor KPU Kota Palembang Jln. Mayor Santoso Kecamatan IT 1 Palembang, digeruduk barisan emak-emak yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang (Komando Perang) Sumatera Selatan saat melakukan aksi damai, Rabu (24/04/2019).

Koordinator lapangan (Komando Perang) Sumsel, Dina Ariyani, dalam orasinya menyampaikan data-data kecurangan itu sudah dirangkum menjadi bahan dalam menyuarakan pernyataan sikap kepada KPU Palembang dan semua unsur penyelenggara Pemilu, hal ini dilakukan untuk menolak Pemilu curang.

Ada beberapa poin yang disampaikan emak-emak ini, yakni meminta KPU untuk mendiskualifikasi Capres nomor urut 01 (Jokowi-Makruf Amin), menolak Pemilu ulang, dan menuntut aparat bersikap adil dalam proses Pemilu 2019.

"Aksi damai ini kami lakukan, karena menilai sudah banyak menemukan data sebagai bukti adanya kecurangan yang terjadi selama masa Pemilu 2019 dilakukan secara serentak ini, "ungkap Dina.

Lebih lanjut, Dina Ariyani mengatakan dengan dilakukannya aksi damai ini, diharapkan hati dan pikiran seluruh pelaksana Pemilu termasuk KPU tergerak untuk bersikap netral.

"Kami ingin pelaksana Pemilu dapat bersikap netral, bisa menunjukkan kerja yang baik, jujur dan adil, "ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani, saat menerima massa aksi, menyambut positif aksi damai yang digelar emak-emak Komando Perang Sumsel. Menurutnya kepedulian emak-emak ini akan menjadi bukti jika masyarakat peduli terhadap kinerja KPU.

"Adanya aksi ini, sekaligus bisa membuat kami sebagai petugas KPU semakin yakin bisa bekerja secara jujur, adil, karena adanya kontrol dari masyarakat yang selalu mengawasi setiap laju Pemilu, "terang Eftiyani.

KPU OKU akui salah input data C1 Pilpres

Reporter : Basri 

Hasil penghitungan suara sementara Pilpres 20 9, yang diunggah KPU melalui Situng, Senin malam

Baturaja (POLICEWATCH.NEWS) - Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Naning Wijaya mengakui adanya kesalahan dalam menginput data C1 Pilpres 2019 di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang berdampak pada perolehan suara paslon nomor urut 01 dan 02 menjadi berkurang.

"Ya memang terjadi kesalahan saat menginput data C1 Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019," kata Ketua KPU Ogan Komering Ulu (OKU), Naning Wijaya di Baturaja, Selasa.

Menurut dia, kesalahan itu sendiri terjadi bukan di dua TPS saja melainkan di enam TPS baik untuk proses penghitungan suara Pilpres maupun Pileg.

Naning mengakui, kesalahan input data yang disebabkan karena faktor kesalahan yang disebabkan oleh manusia (human error) tersebut telah diperbaiki dan saat ini sudah normal kembali seperti semula.

Namun saat ditanya ketika dicek di situs www.kpu.go.id kesalahannya itu sampai sekarang belum diperbaiki, Naning mengaku, terkait hal tersebut pihaknya akan menggelar pleno di PPK untuk direvisi.

"Saat pleno di PPK nanti datanya akan kami revisi dan disesuaikan dengan model C1," ujar dia.

Sementara berdasarkan data yang diambil dari situs www.kpu.go.id pada Selasa (23/4), kesalahan input data C1 Pilpres itu terjadi di TPS 19, Kelurahan Baturaja Lama dan TPS 17 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.

Di TPS 19 Kelurahan Baturaja Lama berdasarkan data scan C1 yang ditampilkan situs www.kpu.go.id tertera jumlah perolehan suara yang diraih paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiago Uno yaitu sebanyak 97 suara.

Namun yang terinput di situs resmi milik KPU RI itu suara Prabowo-Sandi justru berkurang menjadi 47 suara atau hilang 50 suara.

Sementara di TPS 17 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon berdasarkan data scan c1 yang ditampilkan situs www.kpu.go.id tertera suara yang diraih paslon 01, Jokowi-Amin 152 suara dan paslon 02, Prabowo-Sandi 41 suara.

Namun data yang terinput di sistem hitung (situng) KPU RI suara Jokowi-Amin hanya 110 atau berkurang 42 suara dan Prabowo-Sandi hanya 15 suara atau berkurang 26 suara.

Kesalahan " Input Situng KPU " Tak Bisa Ditolerir

 Reporter : MRI

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi

"Persoalan input data ini, hal seperti ini tak bisa ditolerir karena telah merugikan bagi kubu Prabowo," 

Jakarta (policewatch.news)- Kesalahan input data perolehan suara calon presiden - calon wakil presiden di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sangatlah merugikan salah satu kubu. Kesalahan semacam itu sesungguhnya sangat fatal karena sudah jamak terjadi, bukan cuma satu atau dua kasus.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, kesalahan input data oleh petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sesungguhnya tak bisa lagi ditolerir.

"Persoalan input data ini, hal seperti ini tak bisa ditolerir karena telah merugikan bagi kubu Prabowo," katanya  Jumat (19/4).

"Mungkin jika pendukung Prabowo tidak jeli dan memeriksa satu persatu input data ini, maka kesalahan yang "katanya" teknis ini tak akan diubah," lanjutnya.

Pun jika ini kesalahan teknis, lanjut Bin, tentunya kesalahan input data ini hanya satu atau dua kasus. Tapi nyatanya, kesalahan ini sangat banyak di ungkap oleh masyarakat.

"Mereka mungkin lupa, bahwa keunggulan dari pendukung Prabowo ini adalah militansinya. Jangan lupa kesalahan input data ini kesalahan inputnya selalu  hitungan 01 naik terus,  hitungan 02 berkurang terus," pungkasnya.

Sebelumnya, viral screen capture perbedaan hasil perhitungan C1 yang diunggah akun bernama Seyo Tuhu @SetyoTu39451344. Unggahan itu lantas di-retweet akun Twitter milik Partai Gerindra @Gerindra.

Dalam Form C-1 Plano tercantum pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin memperoleh 26 suara, dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat 141 suara. 

KPU pun langsung merespon dengan memperbaiki kesalahan input tersebut.

Terlebih kesalahan itu sendiri terjadi pada data 5 C1 dari lima TPS yang ada di 5 provinsi. Diantaranya 1 TPS di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur

KPU: Sebanyak 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan suara Susulan

REPORTER : Fauzyah

Ketua KPU RI Arief Budiman (empat dari kanan) bersama dengan seluruh komisionernya ketika memberikan keterangan pers di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (18/4/2019) dini hari.

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala bencana alam banjir , KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan

"Jumlah itu 0,28 persen dari total 810.193 TPS, " kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangan pers di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis dini hari.

TPS yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara tersebut tersebar di 18 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan data hingga Rabu (17/4) pukul 23.00 WIB.

Arief merinci kabupaten tersebut ialah Kota Jayapura sebanyak 702 TPS, Kabupaten Jayapura (1), Keerom (6), Waropen (11), Intan Jaya (288), Tolikara (24), Pegunungan Bintang (1).

Selain itu, Kabupaten Yahukimo (155), Jayawijaya (3), Nias Selatan (113), Kutai Barat (20), Banggai (391), Jambi (24), Bintan (2), Banyuasin (44), Mahakam Hulu (4,) Kutai Kertanegara (8), dan Berau sebanyak 11 TPS.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan belum bisa memastikan waktu pemungutan suara susulan tersebut karena harus mempersiapkan kebutuhan meski dengan teknis yang sama, Panitia penyelenggara pemungutan suara harus kembali mengirimkan surat undangan kepada pemilih, menyiapkan TPS, petugas, kotak suara, pengawas hingga saksi per TPS yang harus disiapkan kembali.

Meski demikian, pemungutan suara susulan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat yang ditargetkan sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, yakni 17 hari sejak tanggal 18 April 2019, atau sehari setelah pemungutan suara.

Bawaslu Temukan KPPS " di 4.589 TPS Mengarahkan Pemilih" Agar Coblos Calon Tertentu

Reporter  : MRI

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019)

Jakarta (policewatch.news)- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afifudin, menemukan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengintimidasi pemilih untuk mencoblos calon tertentu.

"Pengawas pemilu menemukan ada KPPS di 4589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Dan terdapat intimidasi pemilih di 250 TPS," kata Afif, Rabu (17/4/2019).

Selain itu, terdapat adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih.

"Pengawas menemukan ada mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di 436 TPS," kata dia.

Temuan lainnya terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peseta pemilu di 2490 TPS

KPUD " RUN" 2019 Sepi Peserta

Reporter : Eddy Yusuf.

Kegiatan yang bertajuk  "KPU RUN " yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muara Enim.Minggu (07/04/2019).

MUARA ENIM, (policewatch.news)  -- Kegiatan yang bertajuk  "KPU RUN " yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muara Enim.

Yang di selenggarakan  di Kolam Retensi Taman Tugu Adipura, Kota Muaraenim Minggu (07/04/2019).

Walaupun kegiatan yang diselenggarakan terkesan mewah dan meriah, sangat disayangkan kegiatan untuk memotivasi pemilih terkesan sepi, yang di hadiri hanya segelintir masyarakat, itupun banyak anak anak yang hadir setingkat SMU.

Di duga Kegiatan KPUD Kabupaten Muara Enim ini telah menghabiskan anggaran uang negara yang sangat besar, sementara tujuan dari kegiatan ini belum begitu jelas.

Kepada media ini, Santo, salah seorang peserta KPU RUN mengatakan pihak KPUD Muara Enim kurang mensosialisasikan terhadap kegiatan ini, karena jika mereka terlebih dahulu sosialisasi dengan masyarakat, pasti acara pemilu run ini bakal ramai diikuti oleh masyarakat.

"Acara yang meriah dan megah seperti ini, hanya sedikit peserta yang hadir, itu namanya hanya menghamburkan biaya saja ,"  ungkapnya.

Dok : MPW

Salah seorang pengunjung yang berinitial BJ mengungkapkan kalau kegiatan KPU RUN ini walaupun pesertanya tidak banyak tapi masih banyak peserta tidak mendapatkan kupon sedangkan panitia sendiri ada yang memasukan kupon ke dalam box untuk pengundian dengan jumlah yang tidak sedikit.

"Kami juga menganggap kalau Kegiatan jalan sehat ini sepertinya kurang sosialisasi dari panitia, padahal panggungnya sudah megah seperti panggung konser tapi minim peserta", ungkap BJ.

Santo, peserta KPU Run mengatakan, mungkin pihak KPU Muara Enim kurang sosialisasi terhadap kegiatan ini, jika mereka terlebih dahulu sosialisasi dengan masyarakat, pasti acara pemilu run ini bakal ramai diikuti oleh masyarakat.

Sementara itu salah seorang pihak KPUD Muara Enim yang sempat ditemui media ini mengatakan kalau pihaknya sudah melaksanakan kegiatan ini sebisa mungkin dan sebaik mungkin.

"Kalaupun kita kurang sosialisasi kepada masyarakat, mungkin itu kesalahan dari pengawai kita sendiri," tukasnya.

Sementara itu Ketua KPU Ahyaudin SE yang berhasil dijumpai di lapangan mengatakan, acara ini diselenggarakan secara serentak Se Indonesia.

Sebenarnya acara ini telah kita serahkan ke Event Organizer (EO), dan beberapa hari terakhir ini kita ambil alih dan sosialisasi sendiri, seperti memasang spanduk dan banner, ungkapnya menanggapi kurang ramainya peserta KPU Run

"Mohon maaf ada kesalahan dari pihak EO, sehingga mengakibatkan minimnya peserta pada kegiatan kali ini", tuturnya

Juga terkait masalah kenapa ada kupon undian untuk doorprize ada yang doubel ini merupakan kesalahan dari panitia karena dilihat pagi tadi sepertinya kurang jadi ditambah oleh panitia.

"Dilihat pagi tadi sepertinya kurang, jadi panitia langsung print lagi, atas kejadian ini saya harap dimaklumi," ucapnya

Sementara itu terpisah, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Muara Enim, Nursamsu Aben yang dimintai tanggapannya terkait kegiatan KPU RUN Kabupaten Muara Enim ini dikatakannya kalau dia sendiri tidak tahu ada kegiatan ini.

"Bagaimana mau memberi tanggapan, kalau kegiatan tersebut kami sendiri sebagai wartawan IWO tidak diundang ataupun diberitahu " Ungkapnya.

"Kami juga jadi bingung, sosialisasi kok tidak ngajak wartawan untuk lebih meluaskan tujuannya, " pungkasnya.