Sandiaga : Pemilu 2019 "Puncak Gunung es Politik Uang" yang Mencederai Demokrasi

Reporter  : MRI

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa.14/5

Gelombang Tsunami Amplop Politik Uang yang dikawal oleh Aparat Pemerintah bahkan Aparat Keamanan, di PEMILU 2019 ini

Jakarta (policewatch.news) - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyatakan penilaiannya soal pelaksanaan Pemilu 2019, yang berjalan serentak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Ia mengatakan, Pemilu 2019 yang sedang dijalani ini menorehkan sejumlah catatan cukup memprihatinkan.

"Pertama dan utama, tentu saja banyaknya keluarga yang harus kehilangan orangtua dan sanak saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat, lebih dari 3.000 orang lain dirawat," kata dia, pada acara yang diselenggarakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Masyarat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegrasi (MPPBB), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia mengajak para pendukung Prabowo-Sandiaga yang hadir pada acara "Melalui Pemilu Jujur dan Bersih, Untuk Indonesia Adil Makmur" untuk mendoakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang wafat supaya husnul khotimah, memperoleh status mati syahid karena gugur saat menjalankan tugas kenegaraan.

Serta mendoakan semoga yang sakit segera disembuhkan dan korban jiwa tidak terus bertambah.

"Hadir juga di sini, salah seorang pewakilan korban, (yakni) Ibu Evi. Ayahanda beliau, Umar Hadi, wakil ketua KPPS Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, harus wafat. Kami tadi bersama Pak Prabowo ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam," kata Sandiaga.

Selain itu, pemilu kali ini banyak memakan korban jiwa, sepanjang sejarah Indonesia. Suatu pelajaran yang amat mahal yang harus dijadikan bekal bagi perbaikan penyelenggaran pemilu di waktu yang akan datang.

"Kami juga mencium politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting tim kampanye nasional pasangan calon 01 tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang," kata dia. Kemudian, amplop-amplop itu diduga akan digunakan untuk kepentingan berlatar politik.

Menurut dia, ini adalah puncak gunung es politik uang yang kelak mencederai demokrasi.

"Dari berbagai penjuru Tanah Air, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi, dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan dibuat terlena. Bukannya memilih sesuai hati nurani tetapi dipaksa atau setengah dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang.

"Kami harus akui mencari bukti praktik politik uang ini bukanlah hal yang mudah, tapi marilah kita jujur mengakui bahwa praktik-praktik kotor ini memang terjadi," kata Sandiaga.

Prabowo Berharap KPU Masih bisa Tegakkan Kebenaran

Reporter :  MRI

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto

Jakarta (Policewatch.news) - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami masih menaruh harapan kepada KPU, tapi sikap saya jelas saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini," kata Capres 02 Prabowo Subianto dalam orasinya pada acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu 2019", di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa,14/5

Prabowo mengaku pihaknya masih menaruh secercah harapan kepada KPU dan mengingatkan kepada insan-insan anggota KPU bahwa masa depan bangsa Indonesia ada di pundak komisioner KPU.

"Kau (KPU) yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan. Kalau ketidakadilan, maka kau mengizinkan penjajahan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Dalam pemaparan fakta-fakta kecurangan, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Selain menolak proses penghitungan suara KPU, BPN Prabowo-Sandi mendesak Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dihentikan. Permintaan penghentian Situng dan penghitungan suara Pemilu telah disampaikan lewat surat ke KPU.

BPN menilai kecurangan Pemilu 2019 bersifat terstruktur, sistematif, dan masif atau biasa disingkat TSM.

BPN Prabowo-Sandi "Duga Banyaknya kecurangan" Tolak Hasil Rekapitulasi KPU,

Reporterr : MRI

Ketua BPN Prabowo-Sandi Djoko Santoso berorasi di hadapan para pendukung Prabowo-Sandi di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 14/05/2019. 

Jakarta (policewatch,news) - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko dalam acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019", di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 14/05/2019

Dia mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil dalam pesta demokrasi ini

Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif, dan Brutal.

"Mengacu pada rekomendasi parpol koalisi BPN tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi. Pidato Pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," ujarnya.

Selain itu, Djoko mengatakan BPN Prabowo-Sandi telah mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU.

Dalam surat itu menurut dia, BPN Prabowo-Sandi meminta dan mendesak KPU menghentikan sistem perhitungan suara.

"Yang substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," paparnya

Hadir dalam acara tersebut antara lain capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan segenap relawan paslon no urut 02.

Ini Kata Rasuan Ansori Anggaran KPU Lahat Senilai 35 Milyar

Reporter. : Bambang.MD 

logo KPU

LAHAT, (policewatch.news) - Seperti yang diberitakan disejumlah media Online KPU Lahat Anggaran Dana Pileg dan Pilpres Tahun 2019 sebesar 43 M. Dibantah oleh sekretaris KPU Lahat Rasuan Ansori melalui pesan WA kepada wartawan policewatch.news berbunyi "
Anggaran kpu kab lahat tahun 2019 cuma 35 milyar. Anggaran tsb termasuk gaji pns, honorarium, uang kehormatan komisioner, honor dan operasional pps, ppk....dlll."

Saya berangkat menghadiri acara rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan  melalui pesan WASHP UP nya Rabu (8/5)

Sebelumnya

Nana Priatna Belum Tahu Adanya Dugaan Korupsi Di KPU Lahat Dana Pilpres Dan Pileg Sebesar 43 M

LAHAT,(policewatch.news) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nana Priatna dihubungi wartawan policewatch.news Selasa (8/5) dia masih di Palembang Rapat Rekapitulasi hasil pilpres dan pileg kata" Nana dalam wawancara melalui ponselnya.

Disinggung masalah pemberitaan di media Online dirinya mengaku belum tahu masalah adanya indikasi dugaan korupsi dana KPU senilai 43 Milyar, saya masih berada di Palembang, jadi belum bisa memberikan rinciannya.ditanya Sekretaris KPU Rasuan Ansori dijawab beliau sedang sakit terang " Nana dalam wawancara melalui ponselnya nomor 08117340 XXX kepada policewatch.news

Seperti dikutip dari media Online Pemilihan umum (Pemilu) telah usai. Namun, sejumlah dugaan penyimpangan dan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab demi mencari keuntungan pribadi masih dipertanyakan.

Pelaksanan Pilpres dan Pileg khususnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat menyedot dana Rp 43 Milyar yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, disinyalir dijadikan ajang korupsi berjamaah.

Berdasarkan RKA yang dipegang KPU Kabupaten Lahat dana tersebut diturunkan ke-PPK lalu diturunkan ke-KPPS dan banyak terjadi pemotongan dengan cara bervariasi. Seperti di Kecamatan Lahat Selatan per-KPPS hanya menerima sebesar Rp 2 juta. Mirisnya lagi, dana Publikasi mulai dari pengumuman sampai Iklan cara penjoblosan tidak ada penjelasan secara rinci.

Tidak itu saja, rapat Pleno penghitungan suara hasil Pileg dan Pilpres selama lima hari KPU Kabupaten Lahat melaksanakannya di bawah tenda atau tarub dengan ukuran lima lokal. Padahal perhitungan suara itu, sudah dianggarkan dalam RKA sebesar Rp 90 juta.

Sebagai pembanding untuk Kabupaten Muara Enim KPU melakukan perhitungan suara didalam Gedung, Kota Pagaralam melaksanakan di dalam Gedung, Palembang dan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel.

“Kita melakukan perhitungan suara Pileg dan Pilpres hanya menggunakan Tarub lima lokal itu, untuk demi keamanan,” dalih Ketua KPU Kabupaten Lahar Nana Priatna, Selasa (7/5/2019) dikonfirmasi di bilangan Kantor KPU Lahat.

Lebih lanjut, ketika ditanya tentang RKA dirinya membantah dan banyak tidak mengetahui dana sebesar Rp. 43 Milyar ini, penggunaannya kemana-mana. Termasuk, adanya dugaan pemotongan di sejumlah PPK dan KPPS.

“Intinya, kami minta waktu untuk memanggil para keuangan dan sekretaris, guna memberikan penjelasan secara rinci soal RKA yang ada serta penggunaan dana yang ada,” ungkapnya.

Nana berjanji dalam waktu dekat ini, akan melakukan klarifikasi terkait laporan penemuan awak media di lapangan. “Insya Allah, kalau tidak ada aral melintang pada Kamis ini, kita bahas bersama di Kantor KPU Kabupaten Lahat,” pungkas Nana

Duka Lara dan Air Mata di Balik Petaka Pemilu 2019

Ratusan Wanita menjadi  Janda dan Kemungkinan Ribuan Anakpun  Menjadi Yatim

Oleh : M Rodhi irfanto

Red (policewatch.news) - Bibir Tri Widatani mendadak kaku, mulutnya sulit berkata-kata. Matanya berkaca-kaca. Berulang kali Tri mengarahkan pandangan ke atas sambil menghela nafas. Dia tak ingin air matanya tumpah, Suasana duka masih menyelimuti wajah Tri dengan jelas. Senyum di wajahnya hanya terlihat sesekali, itu pun ketika ia menengok ke arah putri semata wayangnya yang duduk di sebelah, Dua pekan lebih Tri ditinggal suaminya, Hanafi, yang pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa pada 18 April lalu. Baginya, kejadian itu sangat mengagetkan karena Hanafi tidak memiliki rekam jejak penyakit yang serius, Hanafi meninggal dunia sehari setelah menjalani tugas bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lingkungan tempat tinggalnya, Hal yang sama pun banyak terjadi di berbagai sudut nusantara ini, Ratusan wanita menjadi janda dan Ratusan anak-anak bahkan mungkin Ribuan anak yang menjadi Yatim , mereka kehilangan sosok Ayah dan suami yang gugur dalam tugas pelaksanaan Pemilu tahun ini," Derai air mata keluarga mengiringi pemakaman mereka para petugas KPPS,PANWASLU juga Petugas lainnya, dalam Pemilu 2019 yang digelar secara serentak yang memakan banyak korban jiwa, Banyaknya petugas yang meninggal dunia adalah masalah yang serius, Penyelenggaraan Pemilu seharusnya berintegritas dan tak memakan korban apalagi sampai Ratusan Jiwa.

"Sekecil apa pun enggak boleh ada korban dan enggak boleh ada kecurangan. Sekecil apa pun, nol koma nol koma pun enggak boleh,"Kan, ada pepatah yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. 

Nah coba sekarang ini dengan banyak yang meninggal kemudian ada hitungan yang salah input, itu menunjukkan tidak well organized penyelenggaraan pemilu kita," saya berharap kejadian pahit dalam penyelenggaraan pemilu sekarang menjadi pelajaran bagi pemerintah ke depan.

Aturan-aturan yang dianggap berdampak buruk harus segera direvisi."Ke depan baiknya betul-betul harus ada pemikiran untuk menata kembali sistem recruitment, menata kembali sistem electoral management-nya, menata kembali sistem election-nya," Apalagi, pada 2024 pemerintah berencana menggelar Pilpres, Pileg dan Pilkada secara serentak.

Jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia terus bertambah. Data sementara secara keseluruhan petugas yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri

Berdasarkan data KPU per Sabtu (4/5) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.

Jumlah itu bertambah dari hari sebelumnya yaitu 424 orang. Begitu pula dengan petugas yang sakit juga bertambah dari hari sebelumnya yang mencapai 3.668 orang,  Jumlah korban meninggal tersebut bukanlah angka yang kecil. Apalagi bila ditambah korban serupa dari organisasi lain yang juga terlibat dalam rantai pelaksanaan pemilu 2019.

Kelelahan yang berlebihan diduga menjadi penyebab kematian para ujung tumbak pelaksanaan pemilu 2019 ini. Kelelahan mereka memang tak hanya fisik tapi juga psikis, Bisa dibayangkan. Petugas KPPS sesungguhnya sudah mulai bekerja sejak satu bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Mereka mengikuti bimbingan teknis dalam beberapa pertemuan.

Selanjutnya mereka harus memastikan seluruh logistik pemilu tersedia. Berikutnya sudah menunggu tugas mempersiapkan lokasi pemungutan suara. Berikutnya, memastikan pencoblosan berlangsung secara tepat waktu.

Di hari yang sama KPPS harus menyelesaikan tugas penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Bila dihitung, petugas KPPS bisa jadi bekerja lebih dari 24 jam. Tidak mustahil bila mereka semua mengalami kelelahan fisik yang berlebihan.

Tekanan psikis juga pasti terjadi. Sebanyak tujuh orang KPPS dalam satu TPS mempunyai preferensi politik yang tidak sama. Di antara mereka, bisa dipastikan saling mengawasi.

Begitu pun keberadaan saksi, dari para kontestan pemilu, yang tak jarang melakukan hal-hal yang intimidatif. Mereka menginginkan KPPS nihil dari kesalahan, dalam melaksanakan tugasnya.

Kesalahan di sengaja atau tak disengaja, karena kelelahan fisik, misalnya keliru memasukkan hitungan dalam tabel perhitungan suara, bisa dituding macam-macam. Dianggap tidak independen, berpihak pada pihak tertentu, atau bahkan dituduh sebagai orang bayaran untuk memenangkan salah satu pihak.

Banyaknya korban meninggal dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini, mengilhami beberapa pihak untuk mendesak KPU melakukan evaluasi. Bahkan wacana evaluasi tersebut mengerucut ke arah kembali memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini memang penting. Tapi melakukan evaluasi pada saat ini, ketika semua tahapan pemilu belum selesai, tentu tidaklah tepat waktu.

Berikan waktu kepada KPU untuk menyelesaikan tugas pelaksanaan pemilu sesuai tahapannya. Menyelesaikan penghitungan suara, penetapan suara dan kursi untuk legislatif, penetapan presiden terpilih, pelantikan legislatif, hingga pelantikan presiden.

Saat ini yang paling dibutuhkan adalah memastikan korban yang meninggal terkait pelaksnaan pemilu 2019 mendapatkan jaminan. Mereka layak disebut pahlawan demokrasi, karena mendedikasikan dirinya untuk tegaknya demokrasi di Indonesia.

KPU harus segera membuat keputusan untuk memberikan santunan yang layak bagi keluarga para pahlawan demokrasi tersebut. Juga terhadap korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, KPU harus memastikan mereka mendapat jaminan perawatan secara cuma-cuma.

Tidak perlu ada dalih belum bisa memastikan atau menunda jaminan perawatan gratis karena para korban tidak memiliki kartu BPJS.

Ketua KPPS memang mendapat honor Rp550 ribu dan anggota KPPS Rp500 ribu, namun tanpa asuransi. Honor tersebut tentu saja sangat tidak sebanding dengan kelelahan dan risiko yang mereka terima.

Sudah selayaknya kita menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya para pahlawan demokrasi tersebut. Dan berharap korban tidak terus bertambah.

Kita juga sangat menyesalkan beberapa pihak yang tidak berempati, bahkan terus menyalahkan para ujung tumbak pelaksanaan pemilu 2019 itu dengan tudingan berlaku curang.

Terkait wacana evaluasi pemilu serentak, sebaiknya jangan dulu berfokus pada mengembalikan pemilu ke sistem lama, yaitu memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Harus dilihat lebih menyeluruh. Dari proses, pelaksanaan, biaya, sampai hasil yang didapat.

Jatuhnya banyak korban memang harus menjadi perhatian khusus dalam evaluasi. Namun tidak selayaknya dijadikan alasan tunggal untuk mengembalikan pemilu dengan sistem lama. Bila pemilu serentak, pilpres dan pileg disatukan ternyata hasilnya lebih baik, sudah sepatutnya dipertahankan, tentu saja dengan perbaikan di sana sini.

Mengganti sistem pemilu yang baru pertama dilaksanakan, justru akan mengkonfirmasi bahwa pemerintah dan DPR tidak memikirkan secara mendalam ketika memutuskan sebuah sistem pemilu akan dipakai. Padahal sistem tersebut dibuat dengan kajian, keputusan politik melalui undang-undang, sekian banyak peraturan dan biaya yang sangat besar.

Penggantian sistem pemilu juga membingungkan dan menimbulkan pertanyaan masyarakat. Mengapa setiap pemilu harus diubah sistemnya? Apakah masyarakat akan terus dijadikan kelinci percobaan dalam praktik demokrasi?

Mengurangi jumlah korban dari KPPS, bisa dilakukan dengan menambah jumlah KPPS dan membagi waktu kerjanya secara sif, agar KPPS bertugas seperti lazimnya orang bekerja yaitu 8 jam sehari. Rekrutmen terhadap KPPS juga harus dilakukan lebih memadai, bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga tes terhadap kesehatannya.

Pemilu serentak sebagai sebuah sistem yang baru pertama kali dipraktikan, memang memunculkan beberapa hal yang belum terantisipasi dengan baik sebelumnya.

Kerumitan yang dialami pemilih di bilik suara, melipat kertas suara, sampai memasukkan ke kotak suara, misalnya. Penghitungan suara di TPS, sampai tudingan kecurangan, hal-hal tersebut tentu bisa dicarikan solusinya.

Pemungutan suara secara elektronik (e-voting) bisa menjadi solusi atas berbagai kerumitan yang terjadi, sekaligus mempercepat mekanisme penghitungan suara.

E-voting sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menciptakan alat untuk keperluan ini. Ada beberapa nilai tambah bila menggunakan e-voting. Semisal, hasil perhitungan suara terpantau seketika (Real time).

Kemungkinan pemilih ganda juga dapat dicegah, karena menggunakan otentifikasi dengan NIK KTP elektronik. Proses pemilihan juga menjadi mudah karena menggunakan layar sentuh. Efisiensi biaya sangat mungkin terjadi karena sangat minim penggunaan kertas untuk surat suara, kotak suara, juga formulir pelaporan.

Dana cukup besar dibutuhkan untuk pengadaan alat e-voting dan mempersiapkan infrastruktur jaringan internet sampai ke TPS. Namun alat tersebut bisa dipakai berulang dalam berbagai pemilu.

E-voting juga sudah dipakai dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa daerah. Sekadar contoh, tahun lalu sebanyak 172 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah melaksanakan Pilkades serentak, menggunakan e-voting dengan hasil yang memuaskan.

Mengapa tidak, pemilu serentak 5 tahun mendatang dilaksanakan dengan e-voting.

Pleno KPU Empat Lawang Ricuh Terdengar Suara Tembakan Dari Luar

Reporter  : Bambang.MD

EMPAT LAWANG – (policewatch.news ) Seperti dilansir dibeberapa media Online masalah Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Selasa (07/05/2019) ricuh.

Pantaun wartawan didalam ruang rapat pleno, sejak awal dimulai rapat pleno untuk DPRD Kabupaten sudah di warnai oleh intrupsi dan sanggahan dari saksi parpol Golkar dan Nasdem. Mereka meminta buka C1 plano, namun yang lucunya pihak Bawaslu dan KPU malah berdebat tentang aturan.

Bahkan Ketua Bawaslu Rudianto menyebut KPU Empat Lawang “Bango (Bodoh,red)”. KPU pun hanya membatasi saat itu untuk membuka DA 1 tapi berkeras tidak mau membuka C1 plano dengan alasan ada tahapan selanjutnya.

Puncak keributan pun terjadi saat dibuka DA 1 plano kecamatan Lintang Kanan. Ditemui DA 1 plano untuk partai PAN dan Hanura penuh dengan tipex. Sepontan saksi Golkar dan Hanura tidak terima melihat DA 1 plano tersebut.

Lagi-lagi suasana panas dengan KPU melarang saksi untuk melihat secara langsung DA 1 plano tersebut. Lalu memerintahkan dua saksi yakni dari partai Golkar dan Nasdem untuk duduk.

Tiba-tiba kericuhan terdengar dari luar ruang rapat pleno. Suara tembakan pun terdengar, massa pun langsung meminta KPU berlaku jujur. Namun lima komisioner KPU Empat Lawang lari lalu meninggalkan ruang rapat pleno.

Pihak keamanan pun langsung menjaga kondisi diruang rapat pleno. Semua pihak diminta tenang dan bersabar.

“Saya pinta jangan ribut, semuanya sabar,” kata Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Yudi Karyanto didalam ruang rapat pleno.

Menurut Raka Warsi saksi dari Golkar, dugaan kecurangan ini sudah jelas. Dari adanya dugaan pengelembungan suara sampai tadi DA 1 penuh dengan tipex.

“Dugaan kecurangan ini semakin jelas. Lihat saja tadi DA 1 plano penuh dengan tipex sampai juga KPU tidak mau membuka C1 plano,” ungkapnya.

Sementara Supriyanto saksi dari partai Nasdem mengaku, keanehan yang jelas yakni DA 1 plano ada 2 dan sangat beda. Dirinya pun sangat keberatan jika sidang pleno dilanjutkan.

“Saya sudah dua kali calon baru kali ini merasakan kecurangan yang sangat jelas. Dimana hati nurani penyelenggara pemilu,” cetusnya.

Aksi Demo Dikantor Bawaslu Berakhir Ricuh Terjadi Hujan Batu

Reporter.   : Bambang.MD

Demo-di-depan-kantor-bawaslu-kabupaten-pali-ricuh

PALI - (policewatch.news) -Ratusan Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Tanah abang Abab Bersatu (ALIANSI MANTAB) di Kantor Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, terjadi kericuhan, Jum,at (03/05/2019).

Ratusan massa tersebut mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten PALI, meminra Bawaslu Kapupaten PALI dapat merekomendasikan KPUD Kabupaten PALI agar dapat menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU) di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab (Dapil 3) Kabupaten Penukal.Abab Lematang Ilir (PALI), lantaran mereka menganggap banyak kecurangan yang terjadi di lapangan pada Pemilu 17 April 2019 lalu, juga diantaranya tidak adanya saksi pada saat sidang pleno dilakukan di tingkat PPK.

Pada unjuk rasa ini,perwakilan pengunjuk rasa ini sudah diizinkan untuk melakukan negosiasi dengan pihak Bawaslu, namun karena dinilai pengunjuk rasa terlalu lama dalam mengambil keputusan negosiasi, massa pun terpancing emosi memaksakan diri menerobos pengamanan aparat dan akhirnya berujung ricuh

Juga lantaran diduga kedua belah pihak, antara pengunjuk rasa dengan aparat penjaga keamanan tidak mampu menahan diri akibatnya terjadi anarkis saling lempar batu.

Dari insiden tersebut, setidaknya ada puluhan anggota kepolisian baik dari Polres Muara Enim maupun dari Polsek Talang Ubi mengalami luka pada bagian kepala sehingga harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.

Sedangkan dari para pengunjuk rasa, ada sekitar 25 warga laki laki dan prempuan sudah diamankan pihak kepolisian dan sudah dibawa ke Polres Muara Enim.

Firdaus Hasbulah SH, Aktivis Kabupaten PALI sangat menyayangi atas kejadian tersebut. Dirinya prihatin terjadinya kerusuhan tersebut.

” Kita harus akui kalau pengunjuk rasa adalah para pejuang demokrasi yang dilindungi undang undang, kita jadi prihatin atas adanya penangkapan para pengunjuk rasa, katena disatu sisi diduga aparat juga tidak bisa menahan diri dalam hal mengamankan para pendemo. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api ” Ujar Firdaus, Jum’at (03/05/2019)

Juga terkait adanya statement Plt Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten PALI Rizal Pahlevi yang mengatakan, unjuk rasa itu dari keluarga yang kalah didapil 3, “Aliansi ini tidak terdaftar di Kesbangpol PALI. Firdaus sangat menyesalinya. 

” Plt Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten PALI jangan asal ngomong kalau tidak paham, kita tidak bisa menuduh dari pihak mana yang berunjuk rasa, juga masa orang demo harus terdaftar di Kesbangpol ” Ucap Firdaus.

Demo itu dijamin undang undang sebagaimana pasal 28 UUD 1945, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Siapa saja berhak ” Jelas Firdaus.

Kalau organisasi ya, harus terdaftar di Kesbangpol tapi yang namanya unjuk.rasa itu kelompok, aliansi atau lembaga secara dadakan bisa membentuk untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi harus dipahami itu.Tukasnya

Pleno KPU OKU Timur, Capres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno Unggul Di 14 Kecamatan

Reporter : Yandi R

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Timur menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Rabu (01/05/2019

OKU Timur, (policewatch.news)- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Timur menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, untuk Pemilu serentak tahun 2019, bertempat di Gedung Graha Tani Martapura OKU Timur Sumsel, Rabu (01/05/2019) sekitar pukul 09.00 Wib dan selesai sekitar pukul 23.00 Wib.

Acara Rapat Pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Bupati OKU Timur H.M. Kholid Mawardi, SSos, MSi, Kapolres OKU Timur Erlin Tangjaya, SH, SIk, Dandim 0403 OKU Letkol Agung Widodo, Ketua KPU OKU Timur Herman Jaya, S.Sos, Ketua Bawaslu Ahmad Gufron, beserta staf dan jajarannya.

Bupati OKU Timur, H.M Kholid Mawardi, SSos, MSi, mengatakan mengapresiasi kinerja penyelenggara KPU dan Bawaslu OKU Timur beserta jajarannya hingga tingkat KPPS.

"Kita ucapkan terima kasih, kepada jajaran penyelenggara KPU dan Bawaslu yang telah bekerja melaksanakan tahapan Pemilu ini dengan baik, serta apresiasi kinerja hingga pleno tingkat kabupaten, Pemilu 2019 di OKU Timur berjalan lancar, aman dan kondusif, "kata Bupati.

Ketua KPU OKU Timur, Herman Jaya, S.Sos, menyampaikan pleno tingkat kabupaten merupakan tahapan terakhir Pemilu 2019 di tingkat kabupaten, diharapkan dalam pleno ini berlangsung tertib, lancar dan kondusif.

"Jika nanti ada perbedaan data atau selisih, agar kita selesaikan dengan baik, tertib, yakinlah KPU OKU Timur transparan, "ungkap Herman Jaya.

Untuk diketahui, hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten OKU Timur, Rabu (01/05/2019), Paslon nomor urut 02 Capres/Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 220.590 suara (55%), sedangkan Paslon nomor urut 01 Capres/Cawapres Jokowi-Makruf Amin memperoleh 183.816 suara (45%).
Pasangan Capres/Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi meraih suara tertinggi unggul di 14 (empat belas) Kecamatan, sedangkan sisanya Capres/Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Makruf Amin hanya unggul di 6 (enam) Kecamatan.

Lebih lanjut, Ketua KPU OKU Timur, Herman Jaya, S.Sos, didampingi komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, Sunarto, SP, usai menggelar rapat pleno, ketika dibincangi wartawan, Rabu (01/05/2019), mengatakan hasil rapat pleno ini akan segera diserahkan ke KPU Provinsi untuk Pleno di tingkat KPU Provinsi, "jelasnya.

BPN: Semua Pihak Bisa Akses C1

Reporter : MRI

Juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria

Jakarta (policewatch.news) - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan form C1 merupakan milik publik sehingga semua pihak bisa mengaksesnya.

"Form C1 pertama milik publik, bukan rahasia. Jadi semua peserta Pemilu selain menyiapkan saksi, bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan," kata Riza Patria di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis malam.25/4

Riza membenarkan BPN Prabowo-Sandi menyampaikan surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pihaknya diberikan kesempatan mengakses C1.

Menurut dia, C1 bukan rahasia sehingga semua partai boleh mengaksesnya dan relawannya kalau merasa perlu, bisa memfoto di tingkat kecamatan atau kabupaten sebagai perbandingan.

"Setiap partai punya C1 namun kita juga perlu perbandingan dari KPU dan Panwaslu. Karena mohon maaf, C1 yang sekarang beredar ini banyak macamnya, dari sana kami akan melihat siapa yang nakal," ujarnya.

Karena itu dia membantah kabar yang menyebutkan BPN Prabowo-Sandi melobi Bawaslu untuk memperoleh C1 namun mengirimkan surat yang meminta dapat mengakses karena C1 bukan rahasia negara.

Riza mengatakan C1 harus diketahui masyarakat karena bukan dokumen rahasia dan harus dimiliki peserta Pemilu agar semua bisa meneliti agar tidak terjadi kecurangan.
Dia menjelaskan berdasarkan fakta membuktikan, Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan dan masih ada manipulasi C1, seperti dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, memasukkan data atau dilakukan oknum caleg partai politik atau timnya.

"Untuk itu saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendapat informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno sedang melobi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan dokumen C1.

Pengamat Nilai Evaluasi Sistem Pemilu Terlalu Dangkal

 Reporter : MR1

Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow (kiri), memaparkan pandangan tentang Pemilu serentak 2019, di Jakarta, Kamis (25/4/2019). 

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai evaluasi sistem Pemilu yang ramai dibicarakan belakangan ini terlalu dangkal karena faktor pemicu yang diangkat tidak komprehensif.

Menurut dia, evaluasi semestinya dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu tujuan sistem dibuat dan bagaimana teknis pelaksanaan atau implementasi sistem itu.

“Ada tiga maksud ketika membuat sistem pemilu serentak, yang pertama penguatan sistem presidensial, kedua efektivitas anggaran dan penghematan, lalu yang ketiga mobilisasi pemilih,” ucap dia, dalam diskusi di Jakarta, Kamis,25/4

Ia berpendapat, jika dievaluasi dengan tiga variabel itu, sistem Pemilu 2019 sudah relatif berhasil.

Ia menyebutkan, keberhasilan tersebut ditandai dengan calon presiden dan koalisi partai pendukungnya sama-sama mendapatkan mayoritas suara berdasarkan hasil hitung cepat, serta ada peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam hal anggaran, data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pemilu adalah Rp25,59 triliun.

Ia mengakui angka itu memang membengkak, namun akan jauh lebih besar jika yang dilaksanakan adalah pemilu terpisah.

Adapun wacana yang mengemuka saat ini untuk mengevaluasi sistem pemilu adalah petugas meninggal yang banyak jumlahnya.

Menurut dia, isu itu hal teknis yang bahkan tidak terkait langsung dengan sistem, sehingga merupakan variabel evaluasi yang tidak tepat.

Menjadikan isu banyak petugas pelaksana pemilu yang meninggal untuk mengevaluasi sistem, kata dia, bisa salah kaprah. Isu itu adalah isu kemanusiaan sehingga tidak akan pas dan sulit mencapai titik temu jika dikaitkan dengan sistem.

Jika isu itu diteruskan sebagai variabel evaluasi sistem pemilu, dia memprediksi hal serupa akan terulang pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Jeirry membandingkan isu yang sama pada pelaksanaan Pemilu 2019 dengan Pemilu 2014. Penambahan orang yang bertugas dalam pemilu turut memengaruhi banyaknya kasus yang terjadi, bukan semata-mata karena sistem.

Berdasarkan data KPU, pada Pemilu 2014 total 157 petugas meninggal ketika menjalankan tugas. Sedangkan pada Pemilu 2019, sampai Kamis sore, jumlah yang meninggal 144 petugas.

Dibanding menyalahkan sistem, dia justru menilai teknis pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya perlu dibenahi. Kasus-kasus yang terjadi adalah cerminan ketidaksiapan KPU dalam mengimplementasikan sistem itu.

Dalam Aksi Damai " Emak-Emak Geruduk KPU " Kota Palembang

Reporter :Yandi Robet

 

KPU Palembang, digeruduk barisan emak-emak yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang (Komando Perang) Sumatera Selatan saat melakukan aksi damai, Rabu (24/04/2019).

Palembang, (policewatch.news)- Kantor KPU Kota Palembang Jln. Mayor Santoso Kecamatan IT 1 Palembang, digeruduk barisan emak-emak yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang (Komando Perang) Sumatera Selatan saat melakukan aksi damai, Rabu (24/04/2019).

Koordinator lapangan (Komando Perang) Sumsel, Dina Ariyani, dalam orasinya menyampaikan data-data kecurangan itu sudah dirangkum menjadi bahan dalam menyuarakan pernyataan sikap kepada KPU Palembang dan semua unsur penyelenggara Pemilu, hal ini dilakukan untuk menolak Pemilu curang.

Ada beberapa poin yang disampaikan emak-emak ini, yakni meminta KPU untuk mendiskualifikasi Capres nomor urut 01 (Jokowi-Makruf Amin), menolak Pemilu ulang, dan menuntut aparat bersikap adil dalam proses Pemilu 2019.

"Aksi damai ini kami lakukan, karena menilai sudah banyak menemukan data sebagai bukti adanya kecurangan yang terjadi selama masa Pemilu 2019 dilakukan secara serentak ini, "ungkap Dina.

Lebih lanjut, Dina Ariyani mengatakan dengan dilakukannya aksi damai ini, diharapkan hati dan pikiran seluruh pelaksana Pemilu termasuk KPU tergerak untuk bersikap netral.

"Kami ingin pelaksana Pemilu dapat bersikap netral, bisa menunjukkan kerja yang baik, jujur dan adil, "ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani, saat menerima massa aksi, menyambut positif aksi damai yang digelar emak-emak Komando Perang Sumsel. Menurutnya kepedulian emak-emak ini akan menjadi bukti jika masyarakat peduli terhadap kinerja KPU.

"Adanya aksi ini, sekaligus bisa membuat kami sebagai petugas KPU semakin yakin bisa bekerja secara jujur, adil, karena adanya kontrol dari masyarakat yang selalu mengawasi setiap laju Pemilu, "terang Eftiyani.

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Semendawai Suku III OKU Timur Pemilu 2019

Reporter : Yandi Robet

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 di tingkat Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur,Senin (22/04/2019) 

Sriwangi OKU Timur, (policewatch.news)- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 di tingkat Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, dihadiri oleh Camat SS III Junaidi, Danramil Kapten A.R.M. Safri, perwakilan Polres OKU Timur Iptu Ringo-Ringo, Komisioner KPU OKUT Ali, Ketua Panwas SS III, Muslikin, SE, S.Pdi, Aliyas AR, Ketua PPK SS III, TamTama, seluruh staf anggota PPK, Ketua PPS beserta anggota, dan Saksi Partai Politik (Parpol), bertempat di desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III OKU Timur Sumsel, Senin (22/04/2019) sekitar pukul 10.00 Wib.

dok :MPW

Ketua PPK Kecamatan Semendawai Suku III, TamTama, dalam sambutannya mengatakan pada hari ini kita akan mengumumkan hasil kerja panitia dalam rangka Pemilu tahun 2019. Proses dari awal pelaksanaan pemilihan, puncaknya rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan Semendawai Suku III yang akan kita laksanakan hari ini, Senin (22/04/2019).
Untuk pengumuman rekapitulasi hari ini, adalah berdasarkan data yang ada sesuai dengan C1, dan kita tidak ada sifatnya kelicikan ataupun kecurangan, ingin menambah ataupun mengurangi suara, semuanya terbuka sesuai dengan C1.

"Saya tahu, bahwa reka-rekan semua khusunya anggota jajaran di TPS dan PPS, sangat capek, tapi berkat doa kita bersama mudah-mudahan pleno terbuka rekapitulasi hari ini akan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada halangan suatu apapun, "ungkap TamTama.

Sementara, Camat Semendawai Suku III, Junaidi berharap proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

"Kita berharap, rekapitulasi perolehan suara berjalan dengan baik, sukses, keterbukaan informasi publik, dan semuanya silahkan mengawasi mengawal C1, sampai pleno rekapitulasi ini selesai, "jelasnya.

Djoko Santoso : Kalau Tidak Dicurangi Prabowo-Sandi Bisa Menang 80 Persen

Reporter : MRI

Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu, (24/4/20219

Jakarta (policewatch.news)- Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso terus menyerukan kepada pendukungnya Prabowo-Sandiaga telah memenangkan Pilpres 2019.

Satu di antaranya saat acara syukuran dan konsolidasi pengawalan pemenangan Prabowo-Sandiaga, di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

Menurut mantan Panglima TNI itu, Prabowo-Sandiaga sebenarnya bisa menang hingga 80 persen bila tidak dicurangi.

Karena itu, Prabowo-Sandiaga, berdasarkan perhitungan internal hanya mampu mendapatkan 62 persen suara dalam Pemilu.

"Sebelum tanggal 17 April dan setelah tanggal itu mereka curang terus. Mereka secara masif terencana sistematik dan brutal. Namun demikian, masih tersisa suara 62 persen dan itulah Prabowo-Sandi menyatakan kemenangan setelah dicurangi, kalau nggak dicurangi bisa 75–80 persen," kata Djoko Santoso

Menurutnya berdasarkan persebaran suara, pasangan Prabowo-Sandi menang.

Berdasar penghitungan BPN, Prabowo menang di Sumatera, Kalimantan,Sulawesi, dan Jawa Barat.

Karena itu, sangat tidak mungkin bila kemudian Prabowo-Sandi dinyatakan kalah oleh sejumlah lembaga survei.

"Banten, Jabar, Sulsel, kita menang. jadi itu tidak mungkin Prabowo kalah, Jawa menang, Sumatra menang, Kalimantan Selatan, Timur, jadi dilihat saja itu, omongan saja kalau kalah, itu pasti direkayasa," katanya.

Meskipun demikian Djoko Santoso meminta kepada relawan dan pendukungnya untuk terus menjaga rekapitulasi suara.

Jangan sampai menurutnya suara masyarakat yang diberikan kepada Prabowo-Sandiaga tidak terhitung.

Harus setia dukung Prabowo-Sandi

Ketua Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso mengajak relawan Prabowo-Sandiaga untuk terus berjuang mengawal proses penghitungan suara Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Djoko Santoso dalam acara syukuran dan konsolidasi pengawalan pemenangan Prabowo-Sandiaga di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu, (24/4/20219).

Djoko Santoso meminta kepada relawan pendukung Prabowo-Sandiaga untuk tidak kompromi dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Seperti yang dicontohkan Prabowo Subianto yang menurut Djoko Santoso tidak berkompromi dalam Pemilu 2019.

Prabowo Subianto telah menolak utusan Jokowi yang ingin bertemu usai Pemilu 2019.

"Tidak ada kompromi. syukur Alhamdulillah (Prabowo) itu menolak utusan-utusan itu. pak Prabowo setia kepada kita semua dan kita harus setia kepada Prabowo-Sandi," tuturnya.

Djoko Santoso mengatakan dalam memperjuangkan kemenangan itu, masyarakat tidak perlu khawatir.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

"Saudara-saudara tidak perku takut, khawatir, karena berserikst berkumpul menyatakan pendapat baik tulisan atau lisan itu dilindungi uud 1945 atau konstitusi kita," katanya.

Untuk diketahui, Jokowi dalam beberapa kesempatan mengatakan akanmengutus seseorang untuk menemui Prabowo usai pemungutan suara 17 April lalu.

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa salah satu utusan Jokowi yang akan menemui Prabowo adalah Menko Maritim yang juga Ketua Relawan TKN Jokowi-Maruf, Bravo 5, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan awalnya akan digelar pada Ahad kemarin (21/4/2019), tetapi batal. 

Kesalahan " Input Situng KPU " Tak Bisa Ditolerir

 Reporter : MRI

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi

"Persoalan input data ini, hal seperti ini tak bisa ditolerir karena telah merugikan bagi kubu Prabowo," 

Jakarta (policewatch.news)- Kesalahan input data perolehan suara calon presiden - calon wakil presiden di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sangatlah merugikan salah satu kubu. Kesalahan semacam itu sesungguhnya sangat fatal karena sudah jamak terjadi, bukan cuma satu atau dua kasus.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, kesalahan input data oleh petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sesungguhnya tak bisa lagi ditolerir.

"Persoalan input data ini, hal seperti ini tak bisa ditolerir karena telah merugikan bagi kubu Prabowo," katanya  Jumat (19/4).

"Mungkin jika pendukung Prabowo tidak jeli dan memeriksa satu persatu input data ini, maka kesalahan yang "katanya" teknis ini tak akan diubah," lanjutnya.

Pun jika ini kesalahan teknis, lanjut Bin, tentunya kesalahan input data ini hanya satu atau dua kasus. Tapi nyatanya, kesalahan ini sangat banyak di ungkap oleh masyarakat.

"Mereka mungkin lupa, bahwa keunggulan dari pendukung Prabowo ini adalah militansinya. Jangan lupa kesalahan input data ini kesalahan inputnya selalu  hitungan 01 naik terus,  hitungan 02 berkurang terus," pungkasnya.

Sebelumnya, viral screen capture perbedaan hasil perhitungan C1 yang diunggah akun bernama Seyo Tuhu @SetyoTu39451344. Unggahan itu lantas di-retweet akun Twitter milik Partai Gerindra @Gerindra.

Dalam Form C-1 Plano tercantum pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin memperoleh 26 suara, dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat 141 suara. 

KPU pun langsung merespon dengan memperbaiki kesalahan input tersebut.

Terlebih kesalahan itu sendiri terjadi pada data 5 C1 dari lima TPS yang ada di 5 provinsi. Diantaranya 1 TPS di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur

Akibat Kelelahan " 10 Petugas TPS di Jabar " Meninggal Dunia

Reporter : Nana S

Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok 

BANDUNG - (policewatch.news) 10 Petugas TPS di Jabar meninggal dunia saat pemungutan suara di sejumlah wilayah. Di antaranya di Garut, Purwakarta, Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

"Kami sedang upayakan beri santunan kepada keluarga yang ditinggalkan karena mereka tidak terproteksi," ujar Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok di Jalan Garut, Jumat (19/4/2019).

Adapun faktor penyebab petugas meninggal dunia dari karena kelelahan hingga serangan jantung. Juga tak menutup kemungkinan karena stres selama proses Pemilu 2019.

"Karena faktor kelelahan, ada juga meninggal setelah menerima laporan kekurangan surat suara, ini mungkin stres, ada juga faktor kelelahan, ini kami terima laporan ini mungkin juga jadi bahan evaluasi ke depannya," ujar Rifqi.

Teknis pelaksanaan Pemilu 2019 memakan waktu cukup panjang. Pra-pemilu saja, mereka disibukkan dengan logistik, dari mulai kotak suara‎ hingga surat suara.

"Ke depan pemilu diupayakan tidak memakan waktu, durasi yang cukup lama," kata dia.

Pihaknya berduka sedalam-dalamnya atas meninggalnya para pahlawan demokrasi di Pemilu 2019. 

"Atas nama KPU Jabar mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya semoga almarhum khusnul khotimah, mereka bisa mengawal pemilu dan demokrasi berjalan dengan baik dan bagi keluarga yang ditingglakna semoga diberikan ketabahan dan ketawakalan atas musibah ini," kata Rifqi.

Benteng Prabowo: Bela KPU, Hasto Takut Jokowi-Maruf Kalah

REPORTER : Yanto

Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat

Jakarta (policewatch.news) - Sikap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang seolah-olah membela Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritisi. Hasto dinilai takut Joko Widodo-Maruf Amin kalah di ajang Pilpres 2019.

Menurut Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat, kesalahan input data perolehan suara capres-cawapres di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) sangat menguntungkan kubu 01 dan merugikan Prabowo-Sandiaga.

"Yang pasti petahana yang dibela Hasto takut kalah dalam Pemilu dan Pilpres," Sabtu (19/4).

Perlu diketahui, KPU sudah mengakui bahwa sejauh ini ada 9 tempat pemungutan suara (TPS) yang petugasnya salah menginput data C1. TPS itu tersebar di beberapa provinsi, di antaranya 1 TPS di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur dan lain-lain.

Namun bukannya mengritisi kesalahan dari KPU, Hasto malah seakan membela dengan mengatakan kalau kesalahan input itu hanyalah kesalahan dalam teknis perhitungan.

Syafti pun mempertanyakan kewenangan Hasto dalam mengeluarkan pernyataan semacam itu.

"Hasto tak boleh campuri yang bukan urusannya. Urusan KPU biarlah KPU yang mengurus," pungkas Syafti yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini

Sejarah Baru : Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia

Sejarah Baru Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini dinilai terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

 Reporter :MRI

Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah

Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah melihat banyaknya laporan kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara.

"Setidaknya sepanjang 12 kali Pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kali ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk, dan ini Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia,  katanya.

KPU 

Melihat kondisi itu, Dedi khawatir bahwa legitimasi hasil Pemilu 2019 dipertanyakan publik.

"Setiap kemungkinan selalu ada, termasuk resiko delegitimasi hasil Pemilu jika kecurangan sekecil apapun tidak segera direspon oleh pihak berwenang," tuturnya di Jakarta, Rabu (17/4).

Dedi menekankan, Pemilu seharusnya tidak saja menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi sarana pembangunan yang lebih baik.

"Untuk itu Pemilu tidak boleh tercederai dengan kecurangan," tegasnya.

Disinggung soal hasil hitung cepat yang dipublikasikan berbagai lembaga survei, Dedi menilai hal itu tidak bisa dijadikan rujukan utama.

"Hitung cepat dari lembaga bereputasi boleh kita percaya, meskipun tidak bisa dijadikan rujukan utama, ia hanya menggambarkan sesuai sample yang digunakan," terangnya.

"Tetapi yang menjadi persoalan, apabila hasil hitung cepat itu dimanipulasi, atau ada kesengajaan memilih karakter wilayah yang memang sudah menjadi basis pemilih kubu tertentu." imbuh Dedi.

Itulah sebabnya selalu ada sisi gelap hitung cepat. Saran dia, cara terbaik dengan menghitung konvensional dari TPS ke TPS.

Sebelum Kotak dan Surat Suara Dibakar, Listrik Sempat Dipadamkan

Reporter : Syamsuri 

Sebelum penganiayaan salah satu anggota Panwascam, massa telah membakar kotak dan surat suara di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis (18/4/2019)

Jambi (Policewatch.news) - Sebelum penganiayaan salah satu anggota Panwascam, massa telah membakar kotak dan surat suara di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis (18/4/2019) pukul 01.00 WIB.

Anggota PPK Tanah Kampung, Rudi Hartono, saat dikonfirmasi mengakui adanya pembakaran kotak suara di Desa Koto Padang tersebut. “Benar, kami mendapat laporan sekitar pukul 4.30 WIB subuh tadi. Katanya kotak suara sudah dibakar oleh orang tak dikenal (OTK),” katanya.

Sampai saat ini dia mengaku belum mendapat laporan rinci berapa jumlah kotak suara yang dibakar tersebut. “Belum ada kepastian soal jumlah yang dibakar,”jelasnya.

Rudi menambahkan, sekitar pukul 1.00 Wib dini hari, PPK masih berkoordinasi dengan petugas PPS. Saat itu, sedang dilakukan salinan C1. Namun sekitar pukul 4.30 WIB ada laporan terjadi kerusuhan di TPS. “Paginya kami mendapat info dari kepolisian yang datang ke lokasi kejadian, bahwa kotak suara telah dibakar,” tuturnya.

Di Koto Padang sendiri jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada sebanyak lima lokasi. “Jumlah DPT sekitar 1.000 lebih. Kita tidak tahu apa semua kotak dibakar atau hanya sebagian,”bebernya.

Informasi yang didapat, sebelum kerusuhan terjadi listrik di TPS sempat padam diduga sengaja dipadamkan orang tak dikenal (OTK), Setelah itu ada beberapa OTK masuk ke TPS sehingga petugas KPPS ketakutan.

“Memang sempat ribut-ribut, setelah itu paginya diketahui kotak suara sudah dibakar,” terang sumber yang enggan disebut namanya.

Bawaslu Sebut Ribuan KPPS di Pemilu 2019 Tidak Netral

Reporter ; Fauzyiah

Komisioner Bawaslu Afifudin

"Pengawas Pemilu menemukan KPPS di 4.859 TPS yang mengerahkan pemilih untuk memilih calon tertentu," kata Afif di kantornya, Jakarta, Rabu (17/4).

Jakarta, (POLICEWATCH.NEWS)- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat setidaknya ada ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS pada Pemilu 2019 yang tidak netral. Mereka mengerahkan pemilik suara untuk memilih calon tertentu.

Komisioner Bawaslu Afifudin menyatakan KPPS disumpah untuk netral dan independen dalam menjalankan tugasnya.

"Pengawas Pemilu menemukan KPPS di 4.859 TPS yang mengerahkan pemilih untuk memilih calon tertentu," kata Afif di kantornya, Jakarta, Rabu (17/4).


Ia juga mengatakan pengawas Pemilihan Umum mencatat terdapat KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai. Setidaknya hal tersebut terjadi di sekitar 860 TPS. "Ada pula KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat hal ini terjafi di 3.066 TPS," katanya.

Afif mencatat terdapat mobilisasi Pemilu untuk menggunakan hak pilih di 436 TPS. Ada juga saksi yang menggunakan atribut dengan unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.497 TPS.

Lebih lanjut, Bawaslu mencatat total laporan masalah Pemilu yang masuk mencapai 121.993. Afif mengatakan laporan ini merupakan respon cepat dan datanya akan terus bergerak.

Meski banyak laporan soal masalah Pemilu, ia mengapresiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Ia menghargai usaha maksimal dari seluruh penyelenggara Pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP. "Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengapresiasi usaha maksimal yang sudah sama-sama kita lakukan tentu konsekuensi amanat Undang-undang seperti Bawaslu memang harus lakukan pengawasan itu potret singkat pengawasan untuk memastikan Pemilu diawasi, Pemilu berintegritas," pungkasnya.

Prabowo-Sandi unggul 82 persen di Aceh

Reporter: Jasmani

Ketua BPN Prabowo-Sandi Provinsi Aceh, Muzakir Manaf memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (18/4/2019). (Foto: jasmani.)

Banda Aceh (POLICEWATCH.NEWS) - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Muzakir Manaf menyatakan pasangan nomor urut dua tersebut unggul sementara sebesar 82,2 persen di Provinsi Aceh pada Pemilu yang berlangsung serentak 17 April 2019.

"Berdasarkan hasil pemungutan suara Pilpres 2019 di 23 kabupaten/kota se-Aceh yang kami terima yakni form rekapitulasi C1 per TPS sampai pukul 16.00 WIB pasangan Prabowo-Sandi menang di Aceh," katanya kepada awak media di Banda Aceh, Kamis.18/04

Ia menyebutkan jumlah pemilih tetap di provinsi ujung paling barat Indonesia itu berjumlah 3.523.774 pemilih dengan jumlah suara sementara yang masuk 1.5566.753 suara atau sebesar 44,5 persen dari jumlah pemilih tetap.

Dengan perolehan suara sementara untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma"ruf Amin sebesar 226.356 suara atau 14,4 persen dan untuk pasangan Prabowo-Sandi sebesar 1.287.996 suara atau sebesar 82,2 persen.

"Kami menyimpulkan Aceh berhasil meraup suara sebesar 90 persen untuk Prabowo-Sandi dan ini melebih dari target semula yakni 85 persen. Kami perkirakan angka ini akan berada pada pada 93 persen untuk kemenangan Prabowo-Sandi di Aceh sebab saat ini data terus masuk," kata Muzakir yang didampingi Sekretaris BPN Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Marzuki, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Gufran Zainal Abidin, Tu Bulqaini dan Anwar Ahmad.

Ia juga mengajak semua pihak untuk mengawal seluruh suara yang telah diberikan oleh rakyat Aceh kepada Prabowo-Sandi sampai dengan pengumuman oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) RI.*