Oknum Kepsek SMU Negeri Surulangun Disinyalir Belum Miliki Sertifikasi Kangkangi Permendikbud No 6 Tahun 2018

 


Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - MURATARA - dilansir dari mitrasatu.com bahwa oknum kepala sekolah SMA Negeri Surulangun kepala sekolah SMA Negeri Surulangun Tersebut Belum Miliki Sertifikasi Hingga Kelayakan menjadi sekolah ini patut dipertanyakan kepala sekolah tersebut, sehingga menjadi viral di beberapa media online,

Berdasarkan keterangan Narasumber yang terpercaya bahwa kepsek SMA Negeri  Surulangun tersebut Belum Miliki Sertifikasi syarat untuk menjadi kepala sekolah.

Untuk kita ketahui , Syarat mutlak untuk menjadi Kepala Sekolah adalah harus memiliki Sertifikasi Guru dan Sertifikasi Kepala Sekolah melalui Tes dan Pendidikan

Dimana yang tertuang di Permendikbud nomor : 6 Tahun 2018, BAB.II. Pasal


Terpisah wartawan policewtch.news mencoba mengklarifikasi melalui pesan Washhap kepada kepala sekolah bernama Gunawan " Ass pak Gunawan kepsek SMA N Surulangun mohon klarifikasi dan konfirmasi atas pemberitaan di sejumlah media online disinyalir oknum kepsek SMA negeri Surulangun belum memiliki sertifikasi sesuai aturan dari Permendikbud kepsek sudah sertifikasi mohon hak jawab dari pak Gunawan mks wass Bambang.md wartawan policewatch.news diterima dan dibaca ada centang biru pada pukul 08 : 41 wib, setelah dikirim ke WA nya dan langsung diblokir oleh pak Gunawan hingga berita ini ditayangkan belum memberikan hak jawab.


Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Reza Palevi melalui Kabid Emzen saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya Jumat (12/11) ia menjelaskan bahwa kepsek SMA Negeri Surulangun Gunawan sebelumnya menjabat Plt Kepsek tersebut makanya pada tahun 2022 kita akan melakukan pembenahan terhadap kepsek harus sudah memiliki sertifikasi, dan yang jelas pembenahan ini sudah berjalan baik untuk seluruh SMA, di Provinsi Sumsel, kata " Emzen dalam wawancara melalui ponselnya, lebih lanjut kepsek SMA Negeri Surulangun Gunawan masih menjabat kepala sekolah "  pungkasnya

Yudisial Review UU Pers oleh Wartawan, “Ngacau”

 



POLICEWATCH.NEWS, Surabaya,_ Yang lalu Dewan Pers digugat di Pengadilan Umum, dimenangkan Dewan Pers sampai tingkat banding dan telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde).

Sekarang masih hangat sedang berlangsung, permohonan pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohonnya lagi-lagi ya “itu-itu” saja, Yang membuat saya tidak habis pikir, pelakunya ngakunya “Wartawan”.

Rekan-rekan jurnalis saya ingatkan, payung hukum jurnalis/wartawan adalah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers “titik”    Jadi kalau merasa Wartawan/Jurnalis, semestinya menjaga dan menjunjung tinggi UU Pers. Bukannya malah “mengobok-obok”, seandainyapun ada kekurangan sekalipun. 

Saya tidak habis pikir ada orang mengaku wartawan, mengobok-obok secara terbuka UU Pers sebagai Payung Hukumnya dan Dewan Pers yang melindungi Kemerdekaan Pers yang seharusnya kita jaga marwahnya. Kalau yang melakukan bukan Wartawan, saya makfum.

Hanya Ada Dewan Pers. Tidak Mungkin Ada Dewan Pers “Diembel-embeli Cap ……..”


Dewan Pers yang dimaksudkan dalam UU Pers pasal 15 adalah Dewan Pers yang sekarang ini kita kenal, yang Sekretariatnya di Gedung Dewan Pers Lantai 7 & 8  Jalan Kebon Sirih 32-34 Jakarta, yang jumlahnya 9 orang dan disahkan/ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI, yang saat ini diketuai M. Nuh “titik”   


Jangan “ngacau” ada Dewan Pers “diembel-embeli Cap ……”. Jurnalis hanya mengakui Dewan Pers. Kalaulah ada yang menggunakan nama menyerupai Dewan Pers, pasti bukan yang dimaksudkan dalam UU Pers pasal 15 alias “DP-DPan” / ”Dewan Pers-Dewan Persan”. Baik yang menggunakan tambahan “embel-embel” Indonesia/Independen/Reformasi dan lainnya. Menurut saya hal demikian menyesatkan,  bahkan merusak marwah Pers Indonesia.


Harus dipahami, Dewan Pers sekarang ini benar-benar ‘Dewan Pers kita’. Dewan Persnya Wartawan/Jurnalis yang menjadi pelindung kemerdekaan Pers. Bukan Dewan Pers Era Orde Baru yang menjadi Penasehat Pemerintah.


23 September 1999 UU Pers disahkan oleh Presiden BJ Habibie. Atas dasar itu, dibentuk Dewan Pers periode pertama 2000-2003.  Harus diingat!!  Setelah UU Pers disahkan, kita para insan Pers yang meminta Pemerintah tidak mencampuri lagi atau mengatur Pers dalam bentuk apapun termasuk menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah). Sebagai ganti Peraturan Pemerintah, Dewan Pers lah yang mengatur regulasi selanjutnya.  Itulah sebabnya UU Pers tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) nya.


Lahirnya KEJ


Era reformasi tahun 1998 dimungkinkan membentuk wadah Pers/Wartawan selain Organisasi Wartawan satu-satunya saat itu, PWI. Beberapa wartawan dikomandani bung Darwin Hulalata Almarhum menggodok pendirian PJI / Persatuan Jurnalis Indonesia. Dan 20 Agustus 1998 bung Darwin dan kawan-kawan mendatangi Notaris membuatkan Badan Hukum PJI sebagai Organisasi Jurnalis.


Demi menjamin tegaknya kebebasan Pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat, dibutuhkan suatu landasan moral etika profesi sebagai pedoman operasional untuk menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Maka pada 6 Agustus 1999 di Bandung 26 organisasi wartawan termasuk PJI menandatangani KEWI/Kode Etik Wartawan Indonesia (perhelatan 5-7 Agustus).


Di kemudian hari untuk mensinkronkan dengan UU Pers pasal 15 ayat 2 huruf b  yang pada intinya menyebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan “Kode Etik Jurnalistik”, maka pada 14 Maret 2006 ditandatangani “Kode Etik Jurnalistik” / KEJ oleh 29 Organisasi sebagai pengganti KEWI.


Kita Yang Minta Dewan Pers Mengatur Pers. Alhasil UU Pers Tanpa PP


23 September 1999 UU Pers disahkan oleh Presiden BJ Habibie. Atas dasar itu, dibentuk Dewan Pers periode pertama 2000-2003. Harus diingat!!  Setelah UU Pers disahkan, kita para insan Pers yang meminta Pemerintah tidak mencampuri lagi atau mengatur Pers dalam bentuk apapun termasuk menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah). Sebagai ganti Peraturan Pemerintah, Dewan Pers lah yang mengatur regulasi selanjutnya. Itulah sebabnya UU Pers tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) nya.       


Dewan Pers Tetap Memperhatikan Organisasi Wartawan Belum Konstituen.


PJI sampai saat ini belum konstituen Dewan Pers karena ada sedikit kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi, belum cukup perwakilan Provinsi yang dipersyaratkan Dewan Pers. Namun nyatanya PJI tetap mendapat perhatian cukup dari Dewan Pers.  Dewan Pers hadir dalam berbagai giat PJI.


Atas petunjuk Dewan Pers pula PJI telah melaksanakan 6 kali Uji Kompetensi Wartawan bekerjasama dengan Lembaga Uji yang telah terverifikasi Dewan Pers. Dan bulan depan, 10-12 Desember 2021 PJI akan melaksanakan UKW ke 7 bersama Lembaga UKW UMJ.


Setahu saya Dewan Pers membela Pers/Jurnalis yang menjalankan tugas secara proporsional professional sesuai amanat UU Pers dan patuh KEJ. Tak terbayangkan carut-marutnya dunia Pers Indonesia bila Pers memperlakukan dirinya bebas merdeka tanpa ada Peraturan Dewan Pers. Dan perlu dipahami, Dewan Pers bagian dari Pers. Bukan diluar Pers. Bukan kaki-tangan Pemerintah.


Penulis :

Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)


Dipersembahkan untuk Insan Pers Indonesia.

Beranda Daerah Sinergi TNI-Polri Gelar Serbuan Vaksinasi Perdusun Cegah Kerumunan

 

POLICEWATCH,NEWS.LAMPUNG TIMUR

 -Serbuan vaksinasi TNI-Polri terus digelar dalam rangka pencapaian target kekebalan kelompok (herd Immunity) oleh Koramil jajaran Kodim 0429/Lamtim.

Terlihat antusias masyarakat luar biasa mengikuti kegiatan vaksin yang di gelar oleh TNI-Polri dari Koramil 429-06/Purbolinggo dan Polsek Purbolinggo di Balai Desa Tanjung Kesuma, Jum’at (12/11/2021).  

Babinsa Koramil 429-06/Purbolinggo Serma Yudyanto menyampaikan, guna menghindari kerumunan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala desa agar disampaikan kewarganya pada saat vaksinasi dilaksanakan perdusun.

“Koordinasi ini dilakukan guna meminimalisir kerumunan, karena saat ini warga sangat antusias jika ada kegiatan vaksinasi”, terangnya.

Ia menambahkan bahwa total dosis vaksin tahap II jenis Sinovac bagi masyarakat desa Tanjung Kesuma ada 100 dosis.


“Alhamdulillah dari 100 dosis tahap II yang kami siapkan semua habis tersuntikan. Berkaca dari antusias masyarakat dalam setiap kegiatan vaksin target 70% bukan hal yang tidak mungkin”, pungkas Babinsa.


Hal senada disampaikan oleh Kades Tanjung Kesuma Sugianto HS bahwa terkait pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan di Desanya pihaknya siap mendukung dan mensukseskan.


“Kami mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri serta pihak Puskesmas yang telah melaksanakan vaksin di Tanjung Kesuma karena kegiatan seperti ini sangat efektif masyarakat tidak perlu mobiltas jauh”, ucap Kades.


Sementara Wakapolsek Ipda Sukman, S.Pd mengatakan bahwa pihak Polri dalam hal ini Polsek Purbolinggo telah menyiapkan sebanyak 600 dosis vaksin tahap I jenis Astrazeneca.


“Semoga dengan tambahan 700 dosis dari TNI-Polri hari ini akan terus menambah jumlah pencapaian masyarakat yang tervaksin khusnya Kecamatan Purbolinggo”, terangnya.


Untuk diketahui bahwa Kecamatan Purbolinggo sampai dengan hari Kamis (11/11/2021) pencapaian vaksinasi berjumlah 12.125 (dosis I) dan 2976 (dosis II). Total tersebut berasal dari Vaksin TNI, Polri, Puskesmas, PMI, Partai, MWC, Muhammadiyah dan Kadin.


pewarta:samadi

BSP Gelar Vaksinasi Covid Untuk Warga Sekitar Perusahaan

 


Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - TANJUNG ENIM -  PT Bumi Sawindo Permai (BSP) menggelar vaksinasi covid untuk warga sekitar perusahaan dalam Kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul, di Gedung Serba Guna BSP Kecamatan Tanjung Agung,  Kamis (11/11/2021). 

Sebanyak 1200 dosis I vaksin covid jenis Pfizer dan Astra Zeneca digelar BSP secara massal dimulai  Kamis-Jumat, 11-12 November 2021 pukul 08.00 sampai dengan selesai.

Saat membuka kegiatan, Filiandri selaku wakil Manajemen PT BSP mengatakan bahwa kegiatan sosial ini yaitu vaksinasi covid secara massal ditunjukkan kepada masyarakat lingkungan sekitar PT. BSP. 

Ia menghimbau agar seluruh masyarakat lingkungan l perusahaan PT. BSP yang berada di dua kecamatan tersebut untuk dapat melakukan vaksinasi. "Agar semua masyarakat menjadi sehat," ujarnya. 


Sementara itu, Camat Tanjung Agung Sahlan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih dengan digelarnya vaksin yang diinisiasi PT BSP. 

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung begitu antusias dan sangat mendukung terhadap apa yang dilakukan BSP, sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan vaksin ini. 

Jadi, kata Sahlan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri juga telah x peserta yang sudah di vaksin. Dengan vaksinasi covid hari ini, berarti ikut serta untuk meningkatkan target peserta yang di vaksin. 


Pada kesempatan yang sama, Merlina warga Talang Jawa, Lawang Kidul, menurutnya adanya vaksin ini sangat bagus, apalagi untuk kesehatan dan juga untuk memperkecil kemungkinan adanya gejala yang berat dan komplikasi akibat penyebaran Covid-19. 


"Adanya vaksin yang diprogramkan oleh Pemerintah Indonesia ini, selain sangat penting untuk melindungi kita, tenaga kesehatan, petugas publik,  juga kita semua masyarakat luas," ungkap Merlina  yang perdana melakukan vaksin covid. 


Ibu Rumah Tangga berusia  47 tahun ini merasa sangat senang, karena sangat terbantu adanya kegiatan vaksinasi covid yang digelar oleh BSP. 


Ia mengatakan semua para peserta yang turut vaksin diarahkan dari awal kita masuk keruangan lalu di cek kesehatan seperti tensi darah, suhu tubuh dan yang lain-lain. 


"Hingga setelah kita suntik vaksin, kita juga diarahkan ke tempat observasi dimana disana kita menunggu hasil dan juga obat, untuk kalau nanti ada efek samping dari vaksin tersebut," Tutupnya

Diduga Oknum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Muara Eniim, Diduga Terima Uang titipan, Serta janji Janji Belaka.

 

        Muara Enim Policewatch news:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Dari Tahun 2019 Sampai 2021 melalui kebijakan dalam proses pembangunan seperti pembagian kepada pelaksana proyek  sampai saat ini Menjadi  Bahan perbincangan para kontraktor, baik dari luar atau pun lokal.

E T saat ini merasa geram dan kecewa dengan salah satu oknum diknas pendidikan ,  "Zbn" yang telah menjanjikan, akan memberikan proyek kepada  dirinya  di duga Edwar sudah Menitipkan Uang CV. Asondang jaya, sebesar 20 juta pada tahun 2019, tapi sampai saat ini proyek yang di janjikan tinggal janji janji belaka. Jum'at 12/11/2021

Waktu awak media bincangi  Edwar, ia mengatakan, " kalau dirinya sudah menyetorkan uang  CV,  sebesar dua puluh juta rupiah kepada zaibin di tahun 2019, dan memakai CV ASONDANG JAYA. Di Saksikan Oleh Derektur CV, asondang jaya, "Sl ' pada saat itu, akan tetapi proyek yang di janjikan zbn, tak kunjung di dapat kan sampai saat ini," kata E T kesal.

Masih kata edwar, "kalau uang CV.asondang jaya yang di setorkan  ke zbn itu, Untuk keperluan CV Asondang,  itu Uang dapat minjam" jelas Edwar.

Edwar tarunanegara,  mengatakan lagi "kalau sekarang dia sudah tidak mengharap kan proyek lagi, karna sudah bosan menunggu dari tahun 2019 sampai sekarang, yang terpenting uangnya kembali, karna uang tersebut berbunga, Dan sudah 2 tahun menunggu janji Dapat proyek., tapa sampai saat ini tidak ada,  minggu yang lalu sempat bertemu dengan zbn, katanya ada, di suruh menemui, yang nama bunga, akan tetapi waktu di Bertemu bunga,  ia Mengatakan tidak ada.  kata Edwar tarunanegara lagi.

Waktu di komfirmasi kepada Kasi kadiknas, , Abi, lewat whasaap, 0812, 2702,xxxx menyampaikan, kalau pak edwar dan pak solihin Sudah menceritakan prihal tersebut, sekedar saran, suruh kembalikan saja uangnya. Balas abi.

Awak media pun menanyakan prihal tersebut ke pada Kabid zaibin, lewat telpon, 

0812 7864 xxxx, tentang  Uang yang Diduga di titipkan CV. ASONDANG JAYA  Melalui Edwar tarunanegara Rp 20.000.000. Juta yang Untuk keperluan CV, sudah di terima zaibin pada tahun 2019. Zaibin menjawab:

"Saya pada waktu itu,  bukan aku pengambil keputusan tidak mungkin mengambil uang Dua puluh  juta, karna di tahun 2019 yang ngurunya Azhari,  Di tahun, 2020 yang ngurusnya Abi, dan 2021 ini Abi lagi,  ucap Zaibin.

Di katakan lagi oleh Kabid Zbn, "Hubungi  lagi  Abi, karna abi pengambil keputusan, tidak apa apa,  dengan siapa ??  yang ngenjuk duet,  idak mungkin dak dapat borongan, idak mungkin nian duet la di kasih, itu namanya curang, hubungilah azhari dengan mas abi Orang dua itulah, terang zbn.

Awak media pun menghubungi solihin yang menjadi saksi Edwar memberikan uang  CV. Asondang jaya, kepada zbn pada tahun 2019, dan waktu itu solihin adalah Derektur CV ASONDANG JAYA. lewat via telpon, 0852 6929 xxxx   ia mengatakan,

"kalau kejadian itu sudah lama, dan ia membenarkan kalau Edwar memberikan uang sebesar Rp 20,000.000 juta pada zbn, untuk keperluan CV, Asondang jaya Dalam pengerjaan proyek, yang di janjikan, jawab solihin.

mengenai kata Zbn tanyakan sama azhari, solihin mengatakan, mungkin uang tersebut di berikanya pada azhari, karna pengurus proyek pada waktu itu,azhari,* terang solihin.

Di tempat Terpisah Awak Media Simbangi Azhari Lewat Pesan Singkat whatsap No 0823 7725.xxxx, mengatakan, "memang menjabat di bidang pengadaan di tahun 2019, tapi saya tidak perna menerima uang atau menjanjikan pekerjaan pada kontraktor, jelas Azhari.


(Irin) mpw M.E

Pengusaha Telur Kota Metro Adakan Audensi

 

POLICEWATCH,NEWS:Kota Metro Lampung

Pemerintah Kota Metro lakukan Audiensi dengan Pengusaha Telur Kota Metro, yang berlansung di Guest House Rumah Dinas Walikota Metro, Kamis/11/11/2021

Dalam audiensi ini, Yeni selaku ketua asosiasi menyampaikan, dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh pada tanggal 12 November, akan mengakomodasi peternak telur yang merupakan kolaborasi dari perusahaan dan juga ikatan sarjana peternakan Kota Metro.


“Dalam rangka peringati HKN, dengan melalui Pinsar Petelur Nasional (PPN) akan membagikan bantuan telur sebanyak 1 ton, dan di tanggal 20 akan diadakan juga lomba tata hidang telur yang akan berlangsung di SMKN 2 Metro dan diikuti peserta kuliner yang ada di Kota Metro,” jelasnya.

Lanjutnya untuk mendukung HKN, juga akan diadakan Talk Show Nasional narasumber langsung dari Kemenkes, serta dilakukan dengan ekspo terbatas oleh pelaku komunitas peternakan, dengan harapan bisa mengikuti kegiatan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Metro Wahdi juga menyampaikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan, “Tentunya kita masih dalam masa pandemi PPKM level 1 maka dari itu harus ada kebijakan-kebijakan dan menilai dengan parameter yang baik”, ujarnya.

Dalam hal ini, tentunya pemerintah juga menyambut dengan gembira atas adanya kegiatan ini, diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan di ruang terbuka sehingga akan meminimalisir adanya transisi.

Walikota juga meminta, agar mengupayakan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sudah melakukan vaksinasi, sehingga dapat menambah pencapaian Vaksinasi. Diakhir sambutannya, Wahdi meminta untuk tetap terapkan Prokes saat pelaksanaan kegiatan. “Prinsipnya kegiatan ini baik, tentunya saya minta kepada masyarakat serta dukungan semua, untuk semangat menjaga prokes, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik,” jelasnya


pewarta:SM

Bertepatan Hari Pahlawan, Ketua Harian GPJ Adakan Kegiatan Masang Banner.

 

Laporan: Amun JG

Kab.Bekasi.Policewatch.News: Ketua harian GPJ (Guyub Purna Jaya) Maskur Karis bertepatan pada hari pahlawan yang jatuh pada 10 Nopember 2021, mengadakan kegiatan pemasangan banner.

Pemasangan banner merupakan kegiatan positif dengan ide yang berbeda untuk maksud yang sama, kegiatan seperti ini salah satu bentuk mengingatkan kita dengan jasa - jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Banyak momen untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan selain melaksanakan upacara apel di pagi hari salah satunya melakukan kegiatan pemasangan banner, " Ungkap Maskur Karis pada media online Jum,at. (12/11/21)


Dalam pemasangan banner ketua harian DPP GPJ Maskur Karis dibantu dengan rekan pengurusnya.

1. Agus Leo Sunarto

2. Sentot

3. Marthen Loho

4. Rijal, JH

Pemasangan banner dilakukan di 3 (tiga) titik di wilayah Kab. Bekasi diantaranya :

1. Kantor sekretariat DPP GPJ Cibitung

2. Posko DPP GPJ Rawa Lumbu

3. Lampu merah Cibitung


"Ayo jadikan momentum di hari pahlawan 10 Nopember 2021 melakukan kegiatan positif, yang dapat menciptakan dan menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme untuk mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia, ungkap Maskur".


Wajib kita tanamkan dengan ketulusan dan keikhlasan hati untuk membangun bangsa dan negara kesatuan Indonesia dengan nilai-nilai kemerdekaan untuk meneruskan para pejuang bangsa, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan positif.


Mudah-mudahan dengan diadakannya memperingati hari pahlawan dengan melakukan kegiatan positif, jiwa nasinalisme dan patriotisme akan tertanam pada diri kita sebagai bangsa indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia.

TAJYASIN: PEMIMPIN YG HARUS BERTANGGUNGJAWAB NGOPENI DAN MELAYANI RAkYAT SEMUA

 


      POLICEWATCH NEWS. Semarang:

 Menjadi seorang pemimpin harus mumpuni dan mampu ngopeni atau merawat rakyat, serta memberikan pelayanan dengan baik. Pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab yg besar terhadap anak buah atau rakyatnya, baik tanggung jawab lahir maupun batin. 

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat membuka seminar online bertajuk 'Membentuk Pemimpin yang Mumpuni, Ngopeni, lan Ngladeni' di ruang kerja wakil gubernur, Kamis (11/11/2021). 

Ia menjelaskan, mumpuni (kompeten), ngopeni (merawat), lan nglayani (dan melayani) harus dimiliki semua pemimpin untuk  diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mumpuni atau kompetensi yaitu menguasai bidang tugasnya. Tidak hanya menguasai teori tetapi juga cakap, terampil dalam mengaplikasikannya. 

"Orang yang mumpuni itu biasanya juga mrantasi, sembodo, lan sumbut. Selain itu tak sekadar omong doang atau omdo, tapi bisa dibuktikan dan mampu memberikan perubahan berarti bagi yang dipimpin, sehingga semakin sejahtera," terangnya. 

Sedangkan Ngopeni, berarti memelihara, menjaga, mengurus, dan merawat hal-hal yang menjadi bidang tugasnya. Misalnya ketika  bercocok tanam atau menjadi tukang kebun, maka harus bisa memelihara kebun dan seisinya agar sayuran dan tanaman tumbuh subur. Sehingga ada kegiatan memberi pupuk, menyiram, dan menyiangi tanaman. 


"Menjadi pemimpin itu memiliki tanggung jawab yg besar terhadap anak buahnya, baik tanggung jawab lahir maupun batin. Gampangane mensejahterakan anak buah itu ora mung lahire nanging batine juga. Ora cuma  diberi materi, gaji, ataupun kesejahteraannya, akan tetapi memperhatikan kesehatan jasmani," katanya. 


Ngladeni artinya melayani. Menurutnya, pemimpin itu tugasnya melayani atau memberikan pelayanan yang baik atau cepat, mudah, murah, dan ramah. Karenanya, apabila sudah mendedikasikan diri masuk di pemerintahan, maka sebagai tuannya adalah rakyat, sehingga kepuasan rakyat adalah kebahagiaan pimpinan. 


Seorang pemimpin harus memiliki pemikiran, bahwa sudah seberapa jauh pekerjaan yang dilakukan memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat. Apakah rakyat masih ada yang menggerutu, masih ada yang sengsara atau tidak, serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya.


"Itulah tugas kita. Kita bekerja jangan hanya memikirkan pimpinan bahagia atau tidak, tetapi apakah masyarakat sudah bahagia atau belum," pintanya. 


Ia menjelaskan apabila kompetensi, memelihara, dan melayani sudah dilakukan dengan baik, maka pemimpin yang profesional dan melayani tidak hanya dalam hati, melainkan sudah pada tataran aplikasi. Terlebih profesionalisme ASN adalah sebuah kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing.


Profesionalisme ASN mensyaratkan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan publik. Antara lain budaya organisasi publik, tujuan organisasi, struktur organisasi, tata kerja birokrasi, dan sistem insentif yang dihasilkan dan diwujudkan dalam proses birokrasi.

(Sus)

13 Orang Saksi Dalam Penyidikan Kejari Lahat Kasus Dugaan Korupsi Di Dinas Perpustakaan Kembalikan Uang Kerugian Negara

 


Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS  - LAHAT --Perkembangan kasus pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat terkait dugaan perjalanan dinas fiktif yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lahat masuk dalam babak baru. hari ini kamis, (11/11/21) ada 15 orang saksi yang telah diperiksa oleh team penyidik Kejaksaan Negeri Lahat mengembalikan kerugian Negara. 

Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Fithrah, SH, MH. Melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Raden Timur SH, MH. Pada saat dikonfirmasi oleh Awak Media Koran SINAR PAGI, Ia menjelaskan jumlah kerugiaan Negara yang sudah dititipkan ke Bendahara PNBP senilai Rp. 21.400.000. 

Diteruskan oleh Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lahat keseluruhan dana yang di titipkan ke Bendahara PNBP ini nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. 


" Sejumlah Rp. 21.400.000 telah di titipkan ke Bendahara PNBP, yang selanjutnya uang ini akan dijadikan barang bukti dalam dugaan kasus Korupsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat," Sampai Pak Raden 


Dari 13 orang yang telah mengembalikan kerugian Negara ini masih ada dua orang yang belum mengembalikan, dengan keterangan akan mengembalikannya pada Jumat hari ini (12/11/21)

Warga Mengadu Kwalitas Jalan Hotmik Lala-Karang Jaya, serta Usulkan Berbagai Program.


Buru, policewatch.news,_ Masyarakat Karang Jaya, Kecamatan Namlea meminta kepada Anggota DPRD Kabupaten Buru, Bambang Lang Lang Buana untuk memanggil Kontraktor, serta Pengawas yang menangani Proyek Peningkatan Jalan Hotmik Lala-Karang Jaya.

Permintaan itu disampaikan Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Karang Jaya saat reses Anggota DPRD Kabupaten Buru Penutupan Masa Sidang lll Tahun Sidang 2021 di Lapangan Desa Karang Jaya Rabu Malam, (10/11/2021).

"Jalan telah selesai tapi mutunya bisa dikatakan abal-abal, sehingga kesempatan malam ini saya minta kepada Bapa, agar Kontraktor dan Pengawas Dinas PU segera di panggil, dipertanyakan kualitas jalan ini. Jangan hanya dibuat tapi kualitasnya tidak bermutu", Ungkap Ketua BPD


Selain itu Masyarakat Desa Lala dan Karang Jaya juga berharap adanya bantuan dana hibah modal usaha, bantuan Jaring dan Bodi untuk melaut, Peralatan Pertanian, Mesin Potong Keripik Sukun, dan untuk menunjang minat dan bakat agar dilakukan perbaikan Lapangan Bola Kaki Desa Lala.


Pada kesempatan itu pula harapan masyarakat agar adanya pembangunan talud atau penahan gelombang di pantai sekitar Desa Lala, pembangunan pagar sekolah, pembangunan jalan usaha tani di Desa Karang Jaya untuk akses ke tempat penyulingan minyak kayu putih dan dana hibah untuk Mesjid.


Menanggapi usulan masyarakat, Bambang Lang Lang Buana tidak berjanji, namun akan menyampaikan apa yang menjadi usulan dan kebutuhan Masyarakat pada pembahasan anggaran.


Apa yang disampaikan ketua BPD ini sangat penting Kualitas Jalan, maka dari itu apabila sampai selesainya waktu perawatan tidak diperbaiki dan dibenahi bila diperlukan dirinya siap memfasilitasi masyarakat untuk didampingi Pengacara membuat laporan resmi dan meminta Kejaksaan untuk mengaudit pekerjaan tersebut. 


"Beta (Saya) sudah menghubungi Kepala Dinas PU mengkonfirmasi tapi belum terhubung hapenya tidak aktif, dan Beta (Saya) punya jawaban terkait proyek ini kan belum selesai masih dalam tahap pemeliharaan. Beta (Saya) harap dapat diperbaiki pada masa pemeliharaan ini. Tapi bila tidak diperbaiki Beta (Saya) pikir menjadi hak Bapak/Ibu sekalian untuk komplain dan meminta auditor Kejaksaan", terang Bambng.


Diketahui proyek peningkatan Jalan Hotmix Lala-Karang Jaya ini merupakan salah satu program prioritas DPRD Kabupaten Buru di Tahun 2021 yang sumber dananya berasal dari APBD 2021. (AP)