Masterbend Audiensi Bersama Kakanwil ATR-BPN Jateng, Sepakati Diskresi

 

SEMARANG POLICEWATCH.NEWS

Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Terdampak Bendung Bener (Masterbend) melakukan aksi unjuk rasa sekaligus audiensi ke Kanwil ATR-BPN Provinsi Jawa Tengah jalan Ki Mangunsarkoro, no Kel.Karang Kidul Kota Semarang, Selasa (28/12/2021)

Kedatangan rombongan warga Masterbend dalam audiensinya yang diwakili lima perwakilan Masterbend diantaranya Eko Siswoyo, Abdullah, Rohman, Malik Serta Hias Nagara.

diterima langsung oleh Kakanwil ATR/Ka BPN Prov. Jateng Dwi Purnama beserta jajarannunya diruang rapat Merapi Kanwil BPN Prov Jateng.

Dalam audiensinya salah satu Perwakilan dari Masterbend Eko Siwoyo selaku Ketua Masterbend menjelaskan kedatangannya beserta rombongan dari Purworejo menindaklanjuti sebelumnya dimana Masterbend merasa kecewa pada audiensi sebelumnya yang kala itu tidak dihadiri Kakantah BPN dan Kepala BBWSO Purworejo sehingga dirinya bersama ratusan anggota Masterbend melakukan unjuk rasa damai sekaligus melakukan audiensi ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut Eko mengungkapkan bahwa pada intinya kesalahan prosedur dalam tata cara pembayaran tanah warga yang digunakan pembangunan proyek Bendung Bener.

Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pihak kita menang, terus dari pihak tergugat mengajukan banding dan saat ini sudah inchrah ( mempunyai kekuatan hukum tetap)  melalui Keputusan PT no 465/Pdt/2021/PTSMG dan no 445/Pdt/2021/PTSMG," ungkap Eko

Menurutnya pembayaran yang dilakukan sekarang nilai itu sudah berbeda dengan nilai yang dimusyawarahkan pada 9 desember 2019 lalu. Aspek sosial dimasyarakat dampaknya sangat terasa sekali. Yang pertama masyarakat belum mendapatkan pembayaran ganti rugi sedangkan yang sekarang sudah.mendapatkan, terlebih tanah yang sedang bersengketa sudah mulai dikerjakan," terangnya.

Masyarakat sampai sekarang masih membayar pajak, tapi lahannya sudah tidak ada, mereka sudah tidak bisa berbuat apa apa. Semua masyarakat yang ada di paguyupan Masterbend itu semua warga yang terdampak Proyek Bendung Bener.

Kami warga yang proaktif dan mendukung program Pemerintah  proyek ini, kenapa disepelekan ? kita yang ada di tujuh desa terdampak, ketika kita proaktif untuk mendapatkan hak haknya saja sulit, ketika kita di PN pernah melakukan duakali mediasi justru pihak tergugat ingin menggagalkan," ujar Eko dengan nada sedih.

Dirinya mengaku permasalahan ini  berlarut larut dan tidak selesai. Apabila sampai kasasi warga minta tidak ada yang menyentuh tanah yang belum terbayarkan," pintanya.

Sementara Kakanwil ATR-BPN Prov Jateng Dwi Purnama sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat. Disini kami baca ada nilai yang nelum dinilai artinya ada keinginan warga terkait keputusan Pengadilan, sebenarnya didalam isi menyatakan cacat  proses penilai sudah dilakukan para tergugat melebihi batas 30 hari tetapi disitu kita lebih baik melakukan diskresi," ucapnya.

" Nanti saya teruskan ke Kementerian ATR-BPN tentang keinginan warga Bener Purworejo terkait kasus ini," papar Dwi Purnama.

Dari hasil rapat audiensi perwakilan Masterbend dengan  pihak BPN menghasilkan empat butir kesepakatan diantaranya bahwa : 

1. Permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di bendungan Bener Kabupaten Purworejo terhadap 176 bidang/153 warga memiliki aspek humanisme yang kental dan masyarakat tetap mendukung dilaksanakannya Pembangunan Bendungan Bener.

2. Perwakilan masyarakat minta agar BPN mendahulukan upaya diskresi swbagaimana pernah dilakukan Menteri ATR/Ka BPN tertanggal 9 maret 2021 nomor 1/DIS.BP.02.01/III/ 2021.

3. Warga berkeinginan untuk dilaksanakan penyelesaian nilai ganti kerugian bidang perbidang sesuai dengan bidang bidang lain yang telah dilaksanakan pembayaran ganti kerugian .

4. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah akan meneruskan keinginan warga dengan mengajukan permohonan diskresi kepada Menteri ATR/ Ka BPN.

Pada hasil kesepakatan rapat audiensi ditandatangani oleh Kakanwil Dwi Purnama, Kakantah Purworejo, Andri Kristanto,Kabid PPS Fransisco Viani Pereira, Kabid PHP Heri Sul

istyo, Kabag TU, Sriyanti, Kabid PT&P, Diah Suhitarasmi, Kabid PP, Siti Aisyah, Kabid PJSA BBWS, Yosiandi, BBWS Heri Prasetyo sedangkan dari perwakilan Masterbend, Ketua Masterbend, Eko Siswoyo, Perwakilan, Abdullah, Rokhman, Ibnu Malik serta Hias Nagara.

   @Taufiq

Petani Teriak Dengan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi,Direktur NCW NTB: Ancam Kepala Dinas Pertanian,Lombok Barat.

 

POLICEWATCH-Lombok Barat (NTB).

Direktur NCW NTB Fathurrahman Lordt dalam siaran persnya di Taman Giri Menang (28-12-2021) mengatakan, bahwa Ir. H. Muhur Zohri selama memimpin Dinas Pertanian Lobar dinilai gagal memimpin dan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Hal itu terlihat dari banyaknya permasalahan dan dengan setiap tahunnya pupuk bersubsidi pemerintah untuk petani selalu langka dan harganya mahal.

Bulan Desember 2021 ini kata Ir. Iwayan Sudharta Kab. Lobar masih ada pupuk bersubsidi pemerintah sebanyak 700 ton,  namun faktanya di tingkat pengecer stok pupuk bersubsidi pemerintah tahun 2021 itu kosong. Padahal saat ini petani lagi sangat membutuhkan pupuk sebab umur padi petani sudah rata rata 15-25 hari. 

Jangan sampai ini hanya laporan diatas kertas saja, namun  fisiknya tidak ada, kalau memang pupuk tahun 2021 benar masih ada sebanyak 700 ton kenapa tidak disalurkan saja. Kenapa petani dibuat teriak dengan pupuk dan harus menunggu pupuk anggaran 2022.

Sementara pupuk anggaran untuk tahun 2022 akan keluar bulan Januari. Ini kan aneh kata Lordt

Kami minta kepada Dinas Pertanian untuk menunjukkan dan membuktikan keberadaan pupuk tersebut atau sekarang  berada di gudang Lini berapa.

Jika dalam waktu dekat ini

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Lobar tidak menyalurkan pupuk bersubsidi tahun 2021 tersebut  maka 

Kami akan mengadakan aksi bersama petani dengan mengepung dan menduduki Kantor Bupati bersama seluruh petani Lobar.  Ancam Lordt

Pupuk tahu  2021 tersebut  bisa ada dan bisa keluar karena adanya E RDKK 2021 yang  dari Kelompok tani.

Sementara Ir.H Muhur Zohri Kadis Pertanian Lobar yang sudah dikonfirmasi awak media hingga berita ini dimuat belum memberikan keterangannya."MN".

PT Bukit Asam Kembali Raih PROPER Emas

  

Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk menorehkan prestasi gemilang dengan meraih kategori Emas dalam Anugerah Lingkungan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Rl, Ma’ruf Amin dengan didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl, Siti Nurbaya kepada Direktur Utama Bukit Asam, Arsal Ismail di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).

PROPER Emas merupakan penghargaan tertinggi yang dianugerahkan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik meliputi penerapan efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Tidak hanya aspek manajemen lingkungan, PROPER juga menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat, tanggap bencana, dan inovasi sosial yang telah diterapkan perusahaan.

Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail menegaskan bahwa PROPER Emas yang diraih adalah bukti kinerja seluruh insan Bukit Asam yang terus berkontribusi dan bekerja optimal untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam ajang PROPER 2021 yang bertajuk “PROPER : Inovasi Sosial untuk Indonesia Maju” tersebut, Bukit Asam meraih kategori Emas untuk Pelabuhan Tarahan. 

Adapun inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Bukit Asam Pelabuhan Tarahan di antaranya:

Efisiensi energi melalui re-enginering sudut belt plough chute dengan penurunan pemakaian energi sebesar 1.225.869 kWh atau setara 4.416Gjoule

Efisiensi air melalui pengurangan air operasional dengan modifikasi tipe water spray menjadi water mist. Penurunan pemakaian air bersih sebesar 338 m3.

Implementasi metode stop and go dalam operasional pembongkaran batu bara dengan penurunan emisi setara 68 tonCO2e.

Pengurangan limbah oli bekas sebesar 2.88 ton dan pemanfatan limbah non B3 anorganik sebesar 2,75 ton

Penangkaran satwa langka burung jalak bali dengan kontribusi penangkaran satwa langka sebesar 4%

Inovasi ffBamboo for Life” yang mencakup program tusuk sate dan penanaman bambu, produk turunan cuka bambu, pemanfaatan limbah karet bender berbasis CSV, hingga central market ffPasar Kampoeng SI OKE”.

Selain kategori Emas, Bukit Asam juga berhasil meraih penghargaan PROPER kategori Hijau untuk Unit Pertambangan Tanjung Enim melalui sejumlah langkah efisiensi seperti program elektrifikasi, pengurangan limbah oli bekas, dan penggunaan kembali air dari tambang untuk pembersihan coal handling facility (CHF).

Tidak hanya itu, Dermaga Kertapati turut pula menyumbangkan penghargaan PROPER kategori Hijau untuk sejumlah program efisiensi, di antaranya perbaikan capsitor bank, extend oil trafo, dan perbaikan instalasi jalur pipa air.

Dengan berbagai program yang dilakukan serta apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Bukit Asam melalui PROPER, tentunya hal ini kian memotivasi Bukit Asam untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Bukit Asam berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang lestari, serta memberi manfaat seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan.

Masterbend Audiensi Bersama Kakanwil ATR-BPN Jateng, Sepakati Diskresi

 

SEMARANG POLICEWATCH.NEWS,-Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Terdampak Bendung Bener (Masterbend) melakukan aksi unjuk rasa sekaligus audiensi ke Kanwil ATR-BPN Provinsi Jawa Tengah jalan Ki Mangunsarkoro, no Kel.Karang Kidul Kota Semarang, Selasa (28/12/2021)

Kedatangan rombongan warga Masterbend dalam audiensinya yang diwakili lima perwakilan Masterbend diantaranya Eko Siswoyo, Abdullah, Rohman, Malik Serta Hias Nagara.

diterima langsung oleh Kakanwil ATR/Ka BPN Prov. Jateng Dwi Purnama beserta jajarannunya diruang rapat Merapi Kanwil BPN Prov Jateng.

Dalam audiensinya salah satu Perwakilan dari Masterbend Eko Siwoyo selaku Ketua Masterbend menjelaskan kedatangannya beserta rombongan dari Purworejo menindaklanjuti sebelumnya dimana Masterbend merasa kecewa pada audiensi sebelumnya yang kala itu tidak dihadiri Kakantah BPN dan Kepala BBWSO Purworejo sehingga dirinya bersama ratusan anggota Masterbend melakukan unjuk rasa damai sekaligus melakukan audiensi ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut Eko mengungkapkan bahwa pada intinya kesalahan prosedur dalam tata cara pembayaran tanah warga yang digunakan pembangunan proyek Bendung Bener.

Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pihak kita menang, terus dari pihak tergugat mengajukan banding dan saat ini sudah inchrah ( mempunyai kekuatan hukum tetap)  melalui Keputusan PT no 465/Pdt/2021/PTSMG dan no 445/Pdt/2021/PTSMG," ungkap Eko

Menurutnya pembayaran yang dilakukan sekarang nilai itu sudah berbeda dengan nilai yang dimusyawarahkan pada 9 desember 2019 lalu. Aspek sosial dimasyarakat dampaknya sangat terasa sekali. Yang pertama masyarakat belum mendapatkan pembayaran ganti rugi sedangkan yang sekarang sudah.mendapatkan, terlebih tanah yang sedang bersengketa sudah mulai dikerjakan," terangnya.

Masyarakat sampai sekarang masih membayar pajak, tapi lahannya sudah tidak ada, mereka sudah tidak bisa berbuat apa apa. Semua masyarakat yang ada di paguyupan Masterbend itu semua warga yang terdampak Proyek Bendung Bener.

Kami warga yang proaktif dan mendukung program Pemerintah  proyek ini, kenapa disepelekan ? kita yang ada di tujuh desa terdampak, ketika kita proaktif untuk mendapatkan hak haknya saja sulit, ketika kita di PN pernah melakukan duakali mediasi justru pihak tergugat ingin menggagalkan," ujar Eko dengan nada sedih.

Dirinya mengaku permasalahan ini  berlarut larut dan tidak selesai. Apabila sampai kasasi warga minta tidak ada yang menyentuh tanah yang belum terbayarkan," pintanya.

Sementara Kakanwil ATR-BPN Prov Jateng Dwi Purnama sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat. Disini kami baca ada nilai yang nelum dinilai artinya ada keinginan warga terkait keputusan Pengadilan, sebenarnya didalam isi menyatakan cacat  proses penilai sudah dilakukan para tergugat melebihi batas 30 hari tetapi disitu kita lebih baik melakukan diskresi," ucapnya.

" Nanti saya teruskan ke Kementerian ATR-BPN tentang keinginan warga Bener Purworejo terkait kasus ini," papar Dwi Purnama.

Dari hasil rapat audiensi perwakilan Masterbend dengan  pihak BPN menghasilkan empat butir kesepakatan diantaranya bahwa : 

1. Permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di bendungan Bener Kabupaten Purworejo terhadap 176 bidang/153 warga memiliki aspek humanisme yang kental dan masyarakat tetap mendukung dilaksanakannya Pembangunan Bendungan Bener.

2. Perwakilan masyarakat minta agar BPN mendahulukan upaya diskresi swbagaimana pernah dilakukan Menteri ATR/Ka BPN tertanggal 9 maret 2021 nomor 1/DIS.BP.02.01/III/ 2021.

3. Warga berkeinginan untuk dilaksanakan penyelesaian nilai ganti kerugian bidang perbidang sesuai dengan bidang bidang lain yang telah dilaksanakan pembayaran ganti kerugian .

4. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah akan meneruskan keinginan warga dengan mengajukan permohonan diskresi kepada Menteri ATR/ Ka BPN.

Pada hasil kesepakatan rapat audiensi ditandatangani oleh Kakanwil Dwi Purnama, Kakantah Purworejo, Andri Kristanto,Kabid PPS Fransisco Viani Pereira, Kabid PHP Heri Sulistyo, Kabag TU, Sriyanti, Kabid PT&P, Diah Suhitarasmi, Kabid PP, Siti Aisyah, Kabid PJSA BBWS, Yosiandi, BBWS Heri Prasetyo sedangkan dari perwakilan Masterbend, Ketua Masterbend, Eko Siswoyo, Perwakilan, Abdullah, Rokhman, Ibnu Malik serta Hias Nagara.

   @Taufiq

Kapolres Lombok Tengah Pantau Kegiatan Vaksinasi Di Desa Arjangka

 

POLICEWATCH-Lombok Tengah, NTB.

 Kapolres Lombok Tengah   melaksanakan Monitoring kegiatan Vaksinasi di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, pada Selasa 28 Desember 2021 pukul 10.50 wita, di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono, SH, SIK, MH, melalui Kapolsek Pringgarata IPTU Derpin Hutabarat, SH, M.Hum, menyampaikan bahwa Kegiatan Monitoring tersebut dilakukan oleh Kapolres Lombok Tengah dalam rangka memastikan pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Dalam kegiatan monitoring tersebut Kapolres di dampingi oleh Kapolsek Pringgarata IPTU Derpin Hutabarat, SH, M.Hum, dan beberapa Personil yang diantaranya AIPDA L. Tata Kusuma, BRIPKA Made Sudiartha dan Bhabinkamtibmas Desa Arjangka BRIPKA L. Zulfikar

Petugas vaksinasi yang dilibatkan dari UPTD Puskesmas Pringgarata bersama bhabinkamtibmas Desa Arjangka dan Bhabinsa menyasar warga yang akan di vaksin" ungkap Kapolsek. 

Kapolres hanya melaksanakan Monitoring kegiatan percepatan vaksinasi Covid-19, baik Dosis 1 dan Dosis 2 dengan sasaran warga Masyarakat, selain itu Kapolres menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar tetap mematuhi Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres mensosialisasikan juga terkait Surat Edaran Gubernur NTB Nomor :180/07/Kum/Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro di Provinsi NTB serta surat Edaran Bupati Loteng Nomor : 84/Satgas Covid-19/LTH/VII/2021 tentang PPKM berbasis mikro dan Optimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara itu Kapolsek Pringgrate mensosialisasikan tentang adaptasi atau kebiasaan baru dengan cara (5M) yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi serta Interaksi, sekaligus menghimbau mengenai pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha."MN".

           

Hujan Lebat Disertai Angin Kencang, 4 Pohon Tumbang dan Parkiran Motor Karyawan PT. Sakari Lestari Roboh

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN - Hujan lebat di sertai  angin kencang menerjang Dusun Talon, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengakibatkan 4 pohon tumbang, dan parkiran karyawan  PT. Sakari Lestari roboh serta menimpa satu warung milik warga. senin (27/12/2021).

Hujan deras diseratai angin kencang mengakibatkan 4 pohon tumbang dan tempat parkiran karyawan sebuah perusahaan mebel di Desa Cangkring Malang roboh serta jalan menuju Desa Talon arah ke apollo putus total, pengendara sepeda motor dan mobil harus menunggu selama kurang lebih 1 jam untuk jalannya evakuasi kayu yang roboh.

Untuk parkiran karyawan perusahaan mebel yang roboh belum di ketahui jumlah kerugian yang pasti.

Sementara itu pihak Kecamatan serta Pemdes Gununggangsir mendapat laporan dari warga adanya pohon yang tumbang di tengah jalan, langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk membersihkan ranting pohon yang tumbang di bantu warga dan pegawai BPBD serta pegawai dari PJU, pohon tersebut di Gergaji lalu di angkut menggunakan Truk dari Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan.

Ditempat yang sama Nanang selaku Seketaris Desa Gunung gangsir mengatakan, sekira jam 12.00 hujan di sertai angin kencang mengakibatkan 4 pohon tumbang dan menimpa warung milik warga", tegas Sekdes yang berpawakan gagah perkasa tersebut.

"Untuk membersihkan pohon yang tumbang tidak mudah, karena jalan tersebut adalah jalan umum yang dimana lalu lalang kendaran baik roda dua dan empat setiap harinya melintas.

Pihak Muspika juga melibatkan BPBD serta dinas Bina Marga untuk mengalihkan arus jalan sementara agar tidak mengganggu jalannya proses pengalihan kayu dan ranting yang berserakan. (Dr)

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Lakukan Penyuluhan Keamanan Pangan

 

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Pentingnya keamanan pangan bagi produk olahan ikan agar nanti kedepannya produk ikan binaan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan akan menjadi primadona olahan diwilayah Kabupaten Pasuruan khususnya, serta Jawa Timur pada umumnya. 

Untuk itu Dinas Perikanan Kabupaten pasuruan melakukan sesuatu kegiatan fasiliatas kelembagaan tentang penyuluhan sertifikasi keamanan pangan di rumah makan kurnia beberapa hari yang lalu.

"sekitar 30 peserta dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan. 

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan aturan tatacara sertifikasi produk pangan industri rumah tangga sebagai berikut, pada PP no 5 tahun 2001 tentang perijinan berusaha berbasis resiko, permenkes14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan perka BPOM no 22 tahun 2018 tentang pedoman penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

Pangan olahan hasil perikanan harus diperdayagunakan dalam kemasan yang bagus, yang sesuai dengan standart Nasional Indonesia. Ada beberapa produk olahan yang tidak bisa diterbitkan PIRTnya karena memang beresiko tinggi untuk memunculkan bakteri atau penyakit. 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Alfi Khasnah berharap kegiatan seperti ini bisa membantu dan membuka wacana kepada para pengusaha perikanan diwilayah Kabupaten Pasuruan. 

"Sementara keinginan pengusaha di bidang perikanan yakni bisa meningkatkan mutu produknya, dengan berkolaborasi antara dinas terkait, baik yang menanggani produk, legalitas sampai dengan kemasan lainnya,"ucapnya. Senin (27/12/2021) 

Lebih lanjut beliaunya mengatakan  pengawasan sarana produksi pangan agar dilakukan sat pertama kali pengajuan maupun saat pengajuan izin edar. Yang melakukan adalah tim dari Dinas Keshatan dan Sertifikasi penyuluhan keamanan pangan merupakan bukti telah diberikannya pengarahan terkait kemanan pangan. 

"Agar masyarakat tidak salah dalam menilai sebuah produk pen hasil yang olahan dari para pengusaha perikanan. Sebab kemungkinan para pengusaha perikanan telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Perikanan," ungkapnya. (Dr)

70 Rumah Milik Warga Kampung 1, Desa Sirah Pulau Terendam Banjir Kita Sudah Minta Bantuan PT.BA

 

Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Akibat intensitas curah hujan tinggi dan buruknya drainase sekitar 70 rumah warga Desa Sirah Pulau, tergenang air setinggi 70 centi meter, dan sejumlah alat rumah tangga terendam dan tidak bisa dipakai lagi saat ini sedang dilakukan pendataan oleh warga setempat, kata " Heryadi salah satu warga kepada wartawan Senin (27/12)

Heryadi selaku warga setempat mengaku bahwa banjir yang menggenangi di rumah warga " aik 

Nelung meluap hingga masuk kerumah warga kampung 1, disamping itu adanya aktifitas kegiatan salah satu tambang disekitar pemukiman warga, terang "'Heriyadi.

Saat ini kita sudah melaporkan kepihak PT Bukit Asam TBK, dan rincian kerugian akibat banjir yang di alami warga kampung 1, kiranya PT.Bukit Asam TBK, dapat membantu kepedulian warga Sirah pulau yang rumahnya terkena banjir, baik kerugian materi.

Senada juga dikatakan Imran yang rumahnya ikut tergenang air setinggi 70 centi meter, dan sejumlah perabot rumah tangga rusak tv, kipas, kompor dan yang lain kata " Imran saat ini kita mendirikan posko bantuan untuk penanganan banjir di Desa Sirah Pulau, kami juga meminta secepatnya Pemkab Lahat untuk dapat memberikan bantuan, PT Bukit Asam, PAMA yang ada di ring 1 Desa Sirah Pulau, terang " Imran.

BINDA MALUKU BERSAMA POLRES PULAU BURU GENCAR LAKUKAN VAKSINASI DI KABUPATEN BURU

 

Buru,policewatch.news,_Memasuki penghujung tahun 2021 pemerintah terus optimalkan pelaksanaan vaksinasi diberbagai wilayah Indonesia, guna menekan kemungkinan lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada momen Tahun Baru 2022 mendatang.

Mendukung hal itu Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Maluku bekerja sama dengan Kepolisian Resort (Polres) Pulau Buru gencar laksnakan Vaksinasi di Wilayah Kabupaten Buru.

Disampaikan salah satu Tenaga Kesehatan Binda Maluku Tantri, kepada Police Watch di Namlea, kali ini pelaksanaan vaksin dilaksanakan ditiga lokasi diantaranya Polsek Waplau, Polsek Waeapo, dan Mako Brimob Kompi 3 Yon A Namlea dengn target capaian seribu 1.000 (seribu) orang. Senin (27/12).

“Dari beberapa kegiatan vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh Binda Maluku bekerja sama dengan Polres Pulau Buru dan Pemda Buru capaiannya selalu diatas 1.000 orang yang tervaksin,” ungkap Tantri kepada Police Watch.

Dijelaskan, vaksinasi kali ini menyasar Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Buru dengan harapan diakhir tahun ini dapat mencapai 70 % masyarakat tervaksin, sehingga target vaksinasi dapat tercapai guna mengantisipasi lonjakan Covid-19 di tahun baru 2022 mendatang.

“Sasaran vaksinasi kali ini Masyarakat dan Pelajar dengan target 1.000 (seribu) peserta, vaksin yang digunakan yaitu Vaksin Sinovac, Astra Zeneca dan juga Pfizer. diharpkan dengan vaksinasi yang terus digalakkan ini dapat mengantisipasi lonjakan covid di tahun baru 2022 mendatang, ” terangnya.

Diakhir penyampaiannya Tantri, menyampaikann pula pada pelaksanaan vaksinasi tersebut peserta yang telah divaksin diberi sembako yang telah disiapkan Pemda Buru sebanyak 1.000 (seribu) paket.

“Kita juga menyiapkan sembako 1.000 paket yang disiapkan untuk peserta yang telah di vaksinsi pada kegiatan kali ini,” tutur Tantri. (A*)

Diduga Aliran Sungai Tebat Kebut Ditutup Oleh Perusahaan Tambang Batubara Kebun Dan Sawah Rusak Parah Pemiliknya Tuntut Ganti Rugi

 

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Lahan perkebunan karet dan persawahan milik sejumlah warga desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat mengalami kerusakan akibat terendam air.

Hal ini terungkap ketika media ini mendatangi langsung kelokasi bersama pemilik kebun karet dan persawahan dan juga pondok tergenang air.

Risman (57) salah satu pemilik lahan menceritakan, sebelumnya tidak pernah terjadi adanya genangan air di kebun miliknya, namun setelah adanya aktifitas penambangan diarea tersebut, diduga mengakibatkan air sungai Tebak Kebut menimbulkan genangan sedalam 3 Meter sehingga menggenangi kebun karet dan persawahan miliknya.

" Sekitar setengah hektar kebun Karet dan persawahan milik kami terendam oleh air dan akibat perusahaan menutup aliran sungai tebak kebut yang bermuara di sungai sehile. hal ini telah terjadi sejak 31 Oktober 2018 dan hingga sekrang tahun 2021"ungkapnya, Sabtu 25/12/21.

Dilanjutkan Risman, sebelum adanya aktifitas pertambangan di area kebun miliknya, hidup mereka tentram, damai dan aman, persawah tumbuh subur, dan pohon karet bisa disadap.

Namun hal itu berubah drastis ketika pihak perusahaan PT. Bumi Energi Mandiri ( BME ) diduga menutup aliran air Tebak Kebut yang bermuara ke sungai sehile dengan tanah bekas penambangan.

"Waktu itu pada tahun 2019 kami yang kebunnya terendam telah mendatangi pihak KTT BME terkait permasalahan ini, namun tidak ada tindak lanjut sampai sekarang", keluh Risman.

Senada yang diucapkan Risman, Toni Iskandar (40) yang juga lahan kebun karet dan persawahannya terendam air, mengalami kerusakan sehingga pohon karet yang terendam tidak dapat disadap.

"Sekitar 100 meter dari Kebun Risman, itu lahan perkebunan milik kami juga terendam air, sehingga lahan yang terendam tersebut tidak dapat lagi kami tanami padi dan pohon karet tidak dapat disadap" ungkapnya.

Berbagai upaya  kami lakukan  menemui sejumlah pihak - pihak terkait seperti Camat, DPRD Lahat, DLH bahkan juga sudah mengirim surat ke Bupati Lahat guna meyelesaikan masalah ini, namun perjuangan selama 4 tahun hanya sia - sia.kami mau mengadu kemana lagi, hanya kepada wartawan kami minta tolong ucapnya

"Dulu kami hanya minta ganti rugi lahan yang terendam saja, namun karena tidak bisa dimanfaatkan lagi, kami minta ke pihak perusahaan untuk pembebasan Lahan saja. Setelah bernegosiasi, pihak perusahaan hanya menginginkan pembebasan Lahan yang terendam, tentu kami tidak setuju, karena hal ini pasti akan berdampak pada kerusakan pada kebun yang tidak terkena pembebasan apa bila pihak perusahaan melakukan penambangan" jelasnya.

Kemudian, Apriansyah yang lahannya juga terendam air, menunjukkan rasa kekesalannya kepada pihak perusahaan dikarenakan seolah - olah menutup mata dengan penderitaan yang kami alami akibat perbuatan mereka.

"Bagaimana kami bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun, sedangkan air terus menggenang" tegasnya, sambil menunjuk kearah kebun yang sudah seperti danau tersebut.

Diungkapkan Apriansyah, dirinya mengharap agar pihak perusahaan dapat melakukan pembebasan lahan secara keseluruhan agar permasalahan ini tidak berlarut - larut.

"Kami harap pihak BME dapat mengabulkan keinginan kami, karena kabarnya perkebunan karet yang berada di kanan kiri kami sudah melakukan pembebasan, otomatis kebun yang kami miliki posisi berada ditengah - tengah, sehingga jika suatu saat diadakan penambangan, lahan kebun karet milik kami pasti akan terjepit," katanya.

Lanjut Apriansyah, selain dirinya, Risman serta Toni Iskandar, kebun karet milik Mawardi dan Sandi juga ikut digenangi air.

Perihal permasalah tersebut, media ini mencoba mengkonfirmasi ke pihak Perusahaan, namun karena Libur Natal tidak dapat ditemui (tim)