Kapolres BimaKota Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan dan Pengecekan Logistik Tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024

Policewatch-Kota Bima

 Kepolisian Resor Bima Kota, di bawah naungan Polda NTB, melaksanakan apel persiapan pengamanan dan pengecekan logistik untuk tahap pemungutan suara Pemilu 2024. Sebanyak 551 personel dipersiapkan untuk tugas ini, yang akan mengawasi 1068 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan apel dilaksanakan pada Senin, 05 Februari 2024, di markas Kepolisian Resor Bima Kota.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan yang akan ditugaskan dalam pengamanan TPS selama proses pemungutan suara. Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., turut serta dalam kegiatan ini dan melakukan pengecekan terhadap jumlah personel yang akan ditempatkan di setiap TPS di wilayah tersebut.

Selain itu, Kapolres juga memastikan ketersediaan peralatan yang diperlukan seperti pakaian ganti, obat-obatan, jas hujan, senter, dan perlengkapan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota yang bertugas dalam pengamanan di TPS telah siap secara fisik dan peralatan yang diperlukan telah tersedia dengan baik.

Pengecekan kesiapan personel dan peralatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pengamanan selama pemungutan suara. Keamanan dan ketertiban di TPS menjadi prioritas utama guna menjamin suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan proses pemungutan suara dapat berjalan lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Mn

Rekayasa Lalin Sebagai Bagian Diskresi Kepolisian Untuk Menghindari Gangguan dan Akibat Yang Lebih Besar

Policewatch-Mataram 

Berkembangnya suatu daerah dapat dilihat dari aktifitas masyarakat di jalan raya. Arus pergerakan orang maupun barang terjadi peningkatan. Terjadinya peningkatan tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan lalu lintas di jalan, baik perlambatan atau macet, pelanggaran maupun kecelakaan. 

Permasalahan lalu lintas tersebut hanya sebagian permasalahan yang muncul akibat berkembangnya suatu daerah secara ekonomi, dimana kemampuan masyarakat meningkat untuk membeli kendaraan yang berdampak pada peningkatan volume kendaraan di jalan, adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan permintaan kebutuhan pokok meningkat sehingga arus distribusi barangpun meningkat dan sebagainya. 

Namun apakah perkembangan yang ada diimbangi dengan pembangunan infrastruktur? Kemudian bagaimana diskresi lalu lintas diterapkan mengatasi permasalahan tersebut?

Perlu dijelaskan, Diskresi Kepolisian berdasarkan regulasi yang ada, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 (1) bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. 

Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal dengan “kewenangan lain”, menurut pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dan adanya regulasi yang mengatur sebagai kekuatan hukum bagi anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dirlantas Polda NTB Kombes Pol. Romadhoni Sutardjo, S.I.K., M.H. ketika ditemui media ini di kantornya menegaskan sekaligus menyampaikan kepada masyarakat, jika dalam kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh anggotanya terjadi keputusan yang dianggap bertentangan, itu berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang – Undang selama diawasi, dan dikendalikan oleh petugas Kepolisian. (03/02/2024).

Diskresi Kepolisian yang dilakukan dengan menerapkan manajemen dan rekayasa lalu intas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas itu sendiri adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

Sebagai contoh di jalan Majapahit, tepatnya di simpang empat tanah aji pada malam minggu, tidak jarang anggota yang melakukan pengaturan di lokasi tersebut memerintahkan atau mengarahkan pengguna jalan dari arah Selatan (Jalan Gajah Mada) untuk belok kiri (Jalan Majapahit) saat lampu Apil masih berwarna merah. Langkah yang diambil oleh personil tersebut merupakan bagian dari Diskresi Kepolisian dengan cara bertindak melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. 

Dirlantas Polda NTB menjelaskan manajemen rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk menghindari gangguan atau akibat yang lebih besar atau lebih fatal dikarenakan pada saat Apil disimpang empat tanahaji berwarna merah, antrian kendaraan yang terjadi bahkan sampai dengan simpang empat pagesangan di Jalan Gajah Mada. Hal ini beresiko mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 

Artinya keputusan yang diambil oleh anggota Kepolisian untuk menerapkan Diskresi Kepolisian dengan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas itu berdasarkan pada asas keperluan yang benar-benar perlu untuk dilakukan dan dalam rangka kepentingan tugas Kepolisian, sementara dari asas tujuannya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa guna meniadakan suatu gangguan atau agar tidak terjadi kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar atau fatal, dalam hal ini terjadinya kecelakaan.

Menutup keterangannya Dirlantas Polda NTB Kombes Pol. Romadhoni Sutardjo, S.I.K., M.H. mengatakan, “pemberitaan ini sebagai bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat bahwa setiap malam minggu (sudah berjalan) di simpang empat tanahaji akan dilakukan Diskresi Kepolisian, tujuannya adalah untuk mengurai permasalahan yang dijelaskan diawal guna mencegah terjadinya korban kecelakaan sehingga kualitas keselamatan lalu lintas dapat terwujud”.

Mn

Forum Rektor Indonesia Deklarasi Pemilu Damai 2024

 

POLICEWATHC. News,- Makassar - Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai dan aman. Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia.

Deklarasi itu dibacakan oleh perwakilan Forum Rektor Indonesia di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sabtu (3/2/2024). Acara dihadiri oleh 104 pengurus dan anggota forum.

"Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata salah satu perwakilan Forum Rektor Indonesia saat membacakan deklarasi Pemilu aman dan damai, seperti dalam keterangan yang diterima.

Pada deklarasi itu setidaknya terdapat lima poin. Di antaranya adalah, mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Kemudian, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.

"Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024," ujar Forum Rektor Indonesia.

Selanjutnya, Forum Rektor Indonesia mengajak warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput serta menghargai perbedaan pilihan setiap orang.

"Kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur adil, aman dan damai," tuturnya.

Adapun, deklarasi Pemilu damai oleh Forum Rektor Indonesia dihadiri oleh kurang lebih 140 pengurus dan anggota.

Adapun, nama-nama pengurus yang membacakan deklarasi:

- Rektor Universitas Hasanuddin (Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc)

- ⁠Rektor Universitas Negeri Surabaya/Ketua (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)

- ⁠Rektor Universitas Negeri Mataram (Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo)

- ⁠Rektor Universitas Negeri Jakarta (Prof. Dr. Komarudin, M.Si.)

- ⁠Rektor Universitas Terbuka (Prof. Dr. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D)

- ⁠Rektor Universitas Wahid Hasyim (Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA)

- ⁠Rektor Universitas Teknorat Indonesia (Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E. M.B.A)

- ⁠Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.)

- ⁠Rektor Universitas Borneo (Prof. Dr. Adri Patton, M.Si)

- ⁠Rektor Politeknik Negeri Media Kreatif (Dr. Tipri Rose Kartika)

- ⁠Rektor Universitas Negeri Gorontalo (Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd)

- ⁠Rektor Universitas Balikpapan (Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU)

Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU)

Berikut isi lengkap deklarasinya:

Deklarasi Pemilu aman dan damai forum rektor Indonesia, Makassar 3 Februari 2024.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Forum Rektor Indonesia menyerukan:

1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk sukseskan pemilu 2024 yg aman dan damai.

2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi

3. Bersama sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat ganggu jalannya pemilu 2024

4. Warga negara yang mempunyai hak pilih agar gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang

5. Kampus bukan tempat memecah belah sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur adil, aman dan damai.

Makassar 3 Februari 2024. Tertanda Forum Rektor Indonesia.(Humas Polri/Abh sulsel)

Polsek Rhee Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ratusan Botol Miras

Policewatch-Sumbawa Besar

Peredaran ratusan botol miras ke Kabupaten Sumbawa, berhasil digagalkan Personel Polsek Rhee. Dibuktikan dengan diamankannya truk pengangkut miras dari Pulau Lombok tersebut. 

Kapolsek Rhee, IPTU Hari Rustaman, S.H mengatakan, hal ini berawal saat personelnya melakukan patroli di kawasan Pantai Gelora, Desa Rhee Loka, Sabtu (3/2/2024). Saat itu, personelnya melihat sebuah truk yang mencurigakan. Karena, muatan miras dari truk tersebut dipindahkan ke sebuah mobil pickup. 

"Kedua kendaraan beserta muatannya kemudian diamankan di Polsek Rhee oleh personel kami," ujar Kapolsek. 

Setelah diperiksa, kendaraan tersebut mengangkut sekitar 360 botol miras jenis bir yang dikemas dalam doz. Berdasarkan hasil pemeriksaan sopir kendaraan tersebut, miras tersebut berasal dari Kota Mataram. Rencananya, miras itu akan diedarkan di Kabupaten Sumbawa. 

“Rencananya miras tersebut akan dikirim ke wilayah kota Sumbawa. Selanjutnya kedua kendaraan tersebut diamankan di Mako Polsek Rhee beserta barang Bukti sebanyak 30 Dus Bir bintang”, terang Iptu Obe.

Ditegaskan Kapolsek Rhee, minuman tersebut berasal dari UD. Sasaka Mandiri Mataram, rencananya akan dijual ke kota Sumbawa.

“Hal ini kami lakukan dalam rangka mengimbangi Ops. Mantap Brata 2024 untuk menciptakan situasi guna memberi rasa aman dan nyaman dari peredaran miras di wilayah Kecamatan Rhee menjelang pemilu 2024”, tandas Kapolsek Rhee.

Mn

Ratusan Warga Desa Sirah Pulau Tolak Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api Angkutan Batubara

 

  " Rakyat Makan Debu Pengusaha Dapat Uang"

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT- Issue rencana adanya Proyek Pembangunan Stasiun Kereta Api untuk peti kemas siway di Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat 

Ratusan warga membubuhkan tanda tangan menolak pembangunan yang dikabarkan tahun depan ini akan dilaksanakan pembangunan stasiun kereta api untuk siway peti kemas, saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan di Desa Sirah Pulau.

 Apabila memang site plan DED Proyek Pembangunan Stasiun Kereta Api iniuntuk kepentingan pengusaha namun rakyat kecil imbasnya " yaitu menghirup debu batubara yang terbawa oleh angin.Ini akan berdampak bagi warga Desa disini ujar " Bambang MD ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Lahat kebetulan saya tinggal di Desa Sirah Pulau, 

Bambang menuturkan Dampak Lingkungan Hidup jelas Terutama aktivitas saat pengangkutan batubara jarak dari pemukiman warga sekitar 50 meter pas dibelakang pemukiman warga, " yang jelas dampak debu batubara bagi kesehatan masyarakat yang tinggal disini, saya secara pribadi menolak tegas " pembangunan stasiun siway kereta api di Desa Sirah Pulau, pikirkan demi kesehatan anak cucu, bagi warga yang terkena dampak lingkungan debu batubara pencemaran udara dan kesehatan warga yang bertahun tahun tinggal disini,

“pemanfaatan pertambangan pada lokasi permukiman tidak diizinkan kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari permukiman terdekat.” ini sudah jelas ungkap " Bambang MD sekretaris LIDIK KRIMSUS RI Dewan Pimpinan Provinsi Sumsel,

perusahaan pertambangan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup yang diwujudkan secara konsisten berdasarkan kaidah-kaidah penambangan yang baik (good mining practice).  

salah satu tugas Dinas ESDM adalah melakukan pengawasan terutama terhadap aktivitas pertambangan khususnya  aktivitas tambang  yang mendekati pemukiman masyarakat.

"Ada aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan, yaitu minimal 500 meter atau sesuai dengan tata ruang kita yaitu 1000 meter,  tidak boleh ada aktivitas tambang yang mendekati pemukiman masyarakat. Itu yang kita terus awasi sekarang," Bambang 

Selain aktivitas tambang, lanjut nya yang diawasi juga adalah lubang tambang. Pengumuman juga sudah disebarkan kepada masyarakat di sekitar perusahaan untuk tidak mendekati lubang tambang.

"Selain itu perusahaan juga wajib memberikan pagar bekas lubang tambang ataupun lubang tersebut segera ditutup, sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat.

 Lidik Krimsus RI minta lubang tambang yang mendekati pemukiman masyarakat segera ditutup, tegas Rodhi Irfanto SH selaku ketua Harian DPN  LIDIK KRIMSUS RI kepada policewatch.news Minggu (4/2)

Rodhi Irfanto SH , saya siap membela masyarakat Desa Sirah Pulau apabila pembangunan stasiun kereta api siway harus memenuhi kajian kajian lingkungan hidup, jarak nya 1 kilometer dari pemukiman warga dan masyarakat tinggal disini harus dilibatkan dan berdialog dan tidak merugikan warga disekitar angkutan batubara menggunakan jalur kereta api yang menggunakan peti kemas ujar " Rodhi.

Akibat Dampak debu batubara yang diterpa angin sangat membahayakan bagi masyarakat yang berdekatan dengan stasiun kereta api khusus warga disekitar stasiun siway kereta api 

Kami harapkan pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan pj Bupati Lahat Muhammad Farid untuk dikaji dulu dampak bagi kesehatan warga desa Sirah Pulau, seperti lingkungan udara sudah tidak sehat, menghirup debu batubara akan terkena penyakit ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT) dan paru paru, dan lainnya,

LIDIK KRIMSUS RI Terus akan memantau rencana pembangunan stasiun kereta api di Desa Sirah Pulau untuk peti kemas.

Pewarta : Bambang.MD

Lumpuhnya Sektor Bisnis Timah Di Provinsi Bangka Belitung Berdampak Melemahnya Perekonomian Masyarakat Belinyu

 

Hendy Okfriansyah alias Een Gondrong 

Bangka Belitung Policewatch.news,- Dampak yang dirasakan masyarakat kecamatan Belinyu kabupaten Bangka dengan melemahnya bisnis sektor timah di Bangka Belitung, yang berakibat dengan menurunnya daya beli masyarakat untuk kebutuhan makan sehari hari di pasar tradisional Belinyu.

Menurut Nara sumber kami di lapangan inisial AI bahwa dengan seringnya razia di kolektor timah di Bangka Belitung sangat berpengaruh besar dengan tingkat produksi timah tradisional di tingkat masyarakat bawah.

Apalagi sekarang harga timah anjlok di posisi rendah yg tidak seimbang dengan harga BBM yang sangat mahal untuk biaya produksi nya.

Hal serupa disampaikan oleh perwakilan pemuda masyarakat Belinyu yang bernama Hendy Okfriansyah alias Een Gondrong menegaskan kepada pemerintah daerah supaya bisa mencari solusi nya untuk menghadapi krisis yg sekarang sedang terjadi di provinsi Bangka Belitung. ( 03/02/2024 )

Karena rakyat Bangka Belitung sekarang tidak baik baik saja.

Harapan kami selaku tokoh pemuda Belinyu supaya pemerintah daerah bisa gerak cepat untuk bisa memperbaiki perekonomian di Bangka Belitung khususnya dengan sektor tambang rakyat.

Supaya masyarakat yang bergantung dari sektor tambang rakyat (timah ) bisa kerja dengan hasil produksi yang maksimal.

( TIM )

PEMBERITAHUAN...................! PEMBERHENTIAN ATAU STOPPRES

  Red, POLICEWATCH,- Pemberitahuan untuk segenap  institusi TNI & Polri  maupun instansi baik Negeri, sipil maupun Swasta bahwa sejak hari ini Kamis 01 Februari 2024 bahwa atas nama 

1.  JUMA ARIH BARUS  KORLIP  PROVINSI SUMATERA UTARA

Jabatan Jabatan terakhir KORLIP dari  Media Police Watch.news PROVINSI BANTEN Terhitung mulai Hari ini.

Apabila menjumpai orang tersebut diatas masih menggunakan KTA atau ATRIBUT Media Policewatch.news untuk di pergunakan Demi kepentingannya silahkan laporkan kepada yang berwajib, karena orang tersebut sudah bukan anggota media kami

Dengan ini Manajemen Redaksi Media PoliceWatch.news  menyampaikan, bahwa Wartawan, baik itu Reporter, Jurnalis, Kontributor maupun IT & Desain Grafis adalah yang tertera di dalam struktur organisasi di kolom redaksi website kami. (cek di sini    ( https://www.policewatch.news/p/redaksi.html )

Selain nama-nama di struktur, BUKAN bagian dari internal manajemen kami. Apabila ada orang yang mengatasnamakan bagian dari Redaksi Media Police Watch.news   namun namanya tidak tercantum di struktur, BUKAN bagian dari kami. Dan kami tidak bertanggungjawab atas segala hal yang dilakukannya, HODLINE 08128222280

Demikian informasi ini disampaikan demi kenyamanan bersama.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh….

 

 

Hormat kami,
M Rodhi irfanto SH
Dirut/Pemimpin Redaksi

Ladang Ganja Seluas 2 Hektar dan 2000 batang Siap Panen serta 100 kg Ganja Kering siap edar

 

POLICEWATCH.NEWS - EMPAT LAWANG - Kapolres Empat Lawang Polda Sumatera Selatan, AKBP Dody Surya Putra, berhasil mengungkap ladang ganja seluas dua hektar di wilayahnya berdasarkan informasi masyarakat. Dalam perjuangannya, Kapolres beserta tim Sat Narkoba dan back up dari Ditnarkoba Polda, berjalan kaki semalam suntuk untuk mencapai lokasi tersebut.

Pengungkapan ini dipicu oleh informasi dari masyarakat mengenai adanya ladang ganja di desa Batu Junggul  Kecamatan Muara Pinang. 

"Kami beri apresiasi kepada masyarakat atas kepedulian dan informasi yang diberikan, sehingga memungkinkan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini," ujar Kapolres dalam siaran pers Jumat (2/2/2024).

Tim Kapolres tiba di lokasi setelah berjalan kaki selama 9 jam pada malam hari. Di lokasi, mereka menemukan ladang ganja dan melakukan penggrebekan terhadap sebuah pondok di tengah ladang tersebut. Seorang pelaku, ASM (40 tahun), berhasil diamankan, sementara pelaku lainnya, BUD, masuk dalam daftar pencarian (DPO).

"Dari penggeledahan, tim menemukan sekitar 2000 batang tanaman ganja siap panen dengan tinggi berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Selain itu, ditemukan pula paket shabu dan alat hisap shabu (bong) dalam pondok. Tanaman ganja yang berhasil dicabut selanjutnya dimusnahkan dengan cara dibakar," beber Kapolres.

Penggeledahan dilanjutkan ke sebuah pondok sekitar 1 km dari ladang ganja, di mana tim menemukan 100 kg ganja kering siap pakai. Barang bukti tersebut termasuk tanaman ganja, ganja kering, dan paket shabu, yang sebagian besar dimusnahkan di tempat dengan cara dibakar. Sejumlah barang bukti disita untuk proses penyidikan.

"Tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan narkotika, dan kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan narkoba dengan memberikan informasi kepada petugas kepolisian," tegasnya.

Dari pengungkapan tersebut, Polres Empat Lawang berhasil menyelamatkan lebih dari 2 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba." 

Jurnalis: Bambang MD

Diduga Bersenggolan, Penumpang Sepeda Motor Tewas Ditempat, Polisi Olah TKP

POLICEWATCH-LOMBOK UTARA.

Sebuah sepeda Motor diduga Bersenggolan dengan sebuah truk di simpang tiga jalan raya Tanjung Dusun Majalangu Desa Sokong Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok utara pada Jumat 3 Februari 2024, sekitar pukul 17.20 wita.

Mobil Isuzu Truck dengan nomor polisi DR 8136 AH yang dikendarai oleh Lalu Hairil Anwar, 60 tahun alamat Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

Sementara Sepeda Motor Honda jenis Scoopy dengan nomor polisi DR 6841 EJ dikendarai oleh Abdillah, 58 tahun berboncengan dengan Zaenudin, 45 tahun sama sama beralamat di Kampung Bebidas Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram.

Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro, SIK, M.Si melalui Kasat Lantas IPTU Bambang Tedy Supriyanto, SH, M.Ikom  menyampaikan kronologis kejadiannya,

sebelum terjadinya Lakalantas Sepeda Motor Honda jenis Scoopy datang dari arah Timur menuju Barat (Tanjung - Mataram), setibanya di TKP pengendara Sepeda Motor hendak menghindari Mobil yang  sedang terparkir di sebelah kiri jalan.

Pada saat yang bersamaan dan arah yang sama datang truck Isuzu sehingga bersenggolan dan terjadilah Lakalantas yang menyebabkan penumpang sepeda motor Meninggal ditempat.

Peristiwa tersebut telah ditangani unit Lakalantas Polres Lombok Utara, dan seluruh barang bukti telah diamankan untuk dilakukan Proses penanganan lebih lanjut

Mn

Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Unram Sebut Cawe-cawe Presiden Bertentangan dengan Semangat Reformasi

 POLICEWATCH-MATARAM

Suara keprihatinan sejumlah kampus di Indonesia terhadap kondisi demokrasi di Tanah Air meluas. Setelah Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Univesitas Hasanuddin, giliran alumni Universitas Mataram (Unram) melontarkan keresahannya.

 Alumni yang tergabung dalam Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram menengarai bahwa kontestasi Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang jurdil dan demokratis telah diselewengkan.

“Hal ini sangat bertentangan bertentangan dengan semangat reformasi,” kata alumni Unram Sirra Prayuna.

 Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu, cawe-cawe presiden di Pemilu tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun saat ini presiden yang sedang menjabat justru cawe-cawe di Pemilu 2024, khususnya pilpres.

“Fakta ketidaknetralan presiden dengan cawe-cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi kita,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, campur tangan presiden dimulai dari kasus judicial review Mahkamah Konstitusi, kemudian pembagian bansos di depan istana, dan bagi bagi kaus untuk salah satu paslon serta menggunakan fasilitas negara mensosialisasikan paslon.

“Berangkat dari itu, kami komite penyelamat pemilu jurdil dan bermartabat alumni Unram mendesak kepada presiden untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu,” tegas Sirra yang didampingi alumni Unram Isdiyanto.

Menurut dia, dengan bersikap netral di pemilu, presiden akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya. Di saat-saat akhir pemilu ini, pihaknya tidak ingin melihat, mendengar dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan oleh presiden. 

“Kalau presiden tidak dapat bersikap netral dan demokratis, maka kami mendesak agar presiden untuk mungundurkan diri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua,” pungkasnya.

Mn

780 Personel Polda NTB Ikuti Bimtek Pengamanan TPS Pemilu 2024

Policewatch-Mataram

Pelatihan atau Bimbingan Teknis bagi seluruh personil yang bertugas dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertujuan untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan saat pelaksanaan tugas sebagai Pengamanan di TPS pada Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda NTB Kombes Pol Abubakar Tertusi, SIK.,M.Han, usai menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamanan TPS Personil Polda NTB tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024, yang berlangsung di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (02/02/2024).

Kegiatan Bimtek Pengamanan TPS diikuti oleh 780 personil Polda NTB yang nantinya akan disebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tugas utama PAM TPS ini adalah bagaimana kegiatan Pemungutan Suara pada 14 Februari 2024 nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Diharapkan dapat melaporkan munculnya gangguan apapun yang kiranya akan mengganggu kelancaran petugas TPS dalam melakukan pemungutan suara hingga perhitungan suara,”tegasnya.

Sesuai dengan pemetaan TPS di masing-masing wilayah, Ada 3 kategori TPS yaitu : Kurang rawan, Rawan dan Sangat Rawan. 

“Para petugas pengamanan ini akan dibagi ke  beberapa TPS untuk satu personil yang bertugas di masing-masing kategori TPS tersebut,”ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh personil yang bertugas akan melaporkan setiap saat situasi yang terjadi pada setiap TPS melalui aplikasi yang telah disiapkan, gunanya, untuk mengetahui secara jelas keadaan di tiap TPS baik oleh Polres, Polda maupun Mabes Polri.

“Seluruh personil yg bertugas di TPS tersebut akan masuk nama dan lokasi tempatnya bertugas didalam aplikasi yang telah disediakan sehingga ketika ada kejadian, petugas tersebut dapat melaporkan secara langsung melalui aplikasi tersebut yang nantinya terpantau oleh seluruh Polres dan polda,”kata Karoops.

Ia sangat berharap melalui Bimtek yang dilakukan, seluruh petugas memahami dan mengerti tugas yang akan dilakukan dalam Pengamanan di TPS tersebut.

“Tentu kami selaku pemberi Komando telah mengingatkan seluruh personil agar dalam pelaksanaan tugas tersebut penuh dengan keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta bertingkah laku humanis terhadap masyarakat yang ada,”pungkasnya.

Mn

Wakapolri Pimpin Jumat Curhat Di Kepri Banten, Ini Arahannya

 

Red,policewatch.news, BATAM -Polda Kepri laksanakan kegiatan “Jumat Curhat dan bantuan sosial”. Kegiatan yang menjadi salah satu program unggulan dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., untuk lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Wakapolri Komjen. Pol. Drs. Agus Adrianto, S.H., M.H., berkesempatan hadir langsung dan mempimpin kegiatan jumat curhat tersebut yang diselenggarakan di Rumah Adat Pulau Penyengat. Jumat (2/2/2024).

Sebelum melaksanakan kegiatan jumat curhat, Wakapolri Wakapolri Komjen. Pol. Drs. Agus Adrianto, S.H., M.H., beserta rombongan melaksanakan solat Jum’at di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat dan ziarah makam pahlwan nasional Raja Haji Fisabilillah

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wairwasum Polri Irjen Pol DR. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si, Kapusdokkes Polri Irjen Pol DR. Asep Hendradiana, Sp. An., KIC., M. Kes, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, M.H., Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan F, S.I.K., M.H., Karowasiddik Bareskrim Polri Brigjen. Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Auditor Utama Baharkam Polri Brigjen Pol Drs. Mashudi, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Mochammad Hasan Hasibuan, Irjen Pol. (P) Heru Dwi Pratono, S.H., M.M., Pejabat Utama Polda Kepri, Danrem 033/ Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, S.T., PSC(J),Pj. walikota Tanjungpinang Hasan, S.Sos, Sekda Tanjungpinang Zulhidayat,S.Hut, Kejari Tanjungpinang Lanna Hany Wanike Pasaribu SH. MH., Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. H. Ompusunggu, S.I.K., M.Si., Dandim 0315 Tanjungpinang Letkol Inf Eka Ganta Chandra, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Riska Widiana, S.H.,, Wakapolresta Tanjungpinang AKBP Arief Robby Rachman, S.H., S.I.K., M.Si., Forkopimda Prov. Kepri, Tomas, Toga dan Toda di wilayah Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.**red**

Baksos Serentak Jajaran Polda Jatim, Kapolres Pasuruan Bantu Warga Kurang Mampu

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- - Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Drs. Imam Sugianto, M.Si. bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, S.E., M.M. melaksanakan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan dalam rangka Bulan Bakti TNI - POLRI serentak yang diikuti oleh seluruh Kodim dan Polres jajaran se-Jawa Timur, bertempat di Gedung PKPRI, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. melaksanakan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Balai Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jum'at (02/02/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pasuruan didampingi oleh PJU Polres Pasuruan, Kapolsek Rembang, Danramil Rembang, dan Forkopimca Rembang.

Sejumlah 200 Paket Sembako diberikan oleh Kapolres Pasuruan kepada warga kurang mampu di Desa Tampung, dan dilanjutkan mengikuti Zoom Meeting yang dipimpin Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya dari Kabupaten Sampang.

Dalam Zoom Meeting, Bupati Sampang menyampaikan bahwa saat ini Masyarakat semakin cinta kepada TNI - POLRI, "dan kami ucapkan terimakasih kepada Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya yang telah melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini secara serentak di Kodim dan Polres jajaran se-Jawa Timur," ujar Bupati

"Kami juga meminta dukungan dalam Pengamanan saat pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Sampang, agar tetap berjalan dengan aman dan suasana yang tetap damai," imbuhnya.

Kemudian sambutan dilanjutkan oleh Pangdam V/Brawijaya, dia mengatakan bahwa "Kegiatan ini merupakan momen yang paling penting yang dilaksanakan di wilayah Jawa Timur karena memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, kedepannya kita Instansi TNI - POLRI akan sering melaksanakan Baksos secara merata di wilayah Jawa Timur," terang Pangdam.

Dia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu warga kurang mampu serta bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari berbagai penyakit.

Lalu, Kapolda Jatim juga mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan bentuk semangat dan dedikasi TNI - POLRI dalam menjaga Kamtibmas saat pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Jawa timur.

"Kehadiran kami di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang, tidak lain adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat Madura, karena sedang mengalami krisis ekonomi akibat naiknya kebutuhan bahan pokok, hal ini juga merupakan motivasi bagi kami untuk lebih menjalin kedekatan dengan Masyarakat," tandas Kapolda.

"Saya menitipkan pesan dan mensosialisasikan kepada seluruh Masyarakat di wilayah Jawa Timur untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai, aman, dan tentram," pungkasnya.

Kepala Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, Muhammad Sibromulasi memberikan Apresiasi kepada Polres Pasuruan yang telah membantu warga dengan melaksanakan Bakti Sosial dan Bhakti Kesehatan dalam rangka bulan Bakti TNI - POLRI serentak.

"Kami merasa senang ada kegiatan Bhakti Sosial dan Bhakti Kesehatan yang dilaksanakan oleh Polres Pasuruan, sehingga warga desa saya yg kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sembako dan pelayanan kesehatan gratis," ucap Kades Tampung, Muhammad Sibromulasi.(Dr)

Salah Satu Oknum Perangkat Desa Cangkringmalang Diduga Terlibat Dalam Kampanye Pilpres 2024

 

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Viral di media sosial, salah satu oknum perangkat Desa atau Kasun Nyangkring Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, memposting dirinya menggunakan background salah satu Capres sambil menunjukan dua jari di akun tik tok miliknya, adapun akun tersebut diketahui bernama Yusmanpitik.

Hal ini terungkap setelah beberapa warga Desa Cangkringmalang yang namanya minta dirahasiakan mengirim vidio tersebut ke awak media.

Dalam isi di dua vidio atau unggahannya, diduga seoranv oknum perangkat Desa yang bernama (YSM) inisal tersebut menirukan atau melipsing  jika dirinya orangnya salah satu Paslon Capres, dengan diiringi lagu latar serta perkataan ( iki wonge Prabowo boos, senggol dong, sambil mengacungkan dua jari) dan juga berlipsing (sing paling cerdas Anis Baswedan sing menang Prabowo).

Vidio itulah yang menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat tentang kenetralnya dalam Pemilu di 2024 karena ia tercatat sebagai Kepala Wilayah atau Kawil di Dusun Nyangkring Desa Cangkringmalang.

"Ia kan seorang Kasun atau perangkat Desa yang di gaji negara, tidak seharusnya ia mendukung atau terang-terangan mengunggah jika dirinya pendukung salah satu Capres di 2024, hal ini kami sangat menyangkanya, karena dengan menggunggah  lewat akun tik tok secara tidak langsung ia berkampanye,"terangnya. Jumat (02/02/2024)

Ia juga mengatakan, aturan dan UU nya sudah ada dan itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

"Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.  ( 12.000.000,00 )dua belas juta rupiah,"tegasnya.

Sementara itu YSM saat di konfirmasi awak media melalui No WhatsApp nya ia hanya memberikan jawaban, siapa ini.

Sayang hingga berita ini ditayangkan Kepala Desa Cangkringmalang Hufron saat di konfirmasi enggan berkomenter akan hal ini.(Dr)

Warga Soroti Proyek Pengaspalan Jalan Nasional Tabang

  

Mamasa - Policewatch,'News - Proyek Preserfasi Rekontruksi Rehabilitasi Jalan Nasional Mamasa-Toraja dari tepatnya di Kecamatan Tabang baru selesai dikerjakan, kondisi aspalnya sudah rusak, mulai berlubang dan retak seperti kulit buaya. Yang terlihat di ruas jalan. 

Melihat kondisi kualitas proyek pengaspalan di ruas jalan Nasional Tabang dipertanyakan dan soroti warga. Pasalnya, baru lima hari selesai dikerjakan lapisan terahir pengaspalan sudah mengalami kerusakan termasuk di Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa.

Seorang warga Lingkungan Rante Tangnga Kelurahan Tabang Nardianus Tomorrong menyoroti sebagian besar penyebab cepat rusaknya kondisi jalan tersebut,"Ia menyebutkan ini disebabkan karena pengerjaan pengaspalan tersebut diduga kurang berkualitas, karna kalau berkualita pasti tidak terbongkar. Ini baru sekitar lima hari sudah di aspal lapisan terahir, tapi sudah mulai retak seperti kulit buaya. Proyek pengerjaan pengaspalan tersebut dianggap tidak mengacu pada standar yang diterapkan Balai Jalan Nasional. Padahal, proyek tersebut dari Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat dengan anggaran begitu signifikan. katanya 

"Ini dapat merugikan masyarakat karna anggaran yang digunakan dari APBN Tahun 2023 sebesar Rp. 51.856.808.000,00 dengan panjang pengerjaan jalan di perkirakan 3,52 KM. Masyarakat Tabang juga mengeluhkan terputusnya pipa irigasi persawahan, dibongkarnya pipa air bersih satu Lingkungan Rate Tangnga serta jalan yang tergusur dampak dari pengerjaan proyek pengerjaan jalan tersebut," keluh Nardianus.

Saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, Luter selaku pengawas pelaksana jalan hingga berita ini di turungkan belum memberikan jawaban.   ((*ZUL*))