Puluhan Tahun Kisruh Lahan Milik Warga Dengan PT.Adi Tarwan Desak Pemkab Lahat Minta Dikembalikan

 

BREAKING NEWS

Pewarta :Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Kisruh persoalan lahan antara Warga dan PT.Adi Tarwan yang terjadi selama puluhan tahun membuat warga terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat mengembalikan lahan miliknya.

Setelah sebelumnya pada Desember Tahun lalu warga yang berasal dari Desa Suka Merindu, Lubuk Seketi, Jajaran Lama dan SP 6 Purworejo, Kecamatan Kikim Barat Lahat menggelar aksi damai di halaman Pemkab Lahat.

Menyikapi polemik yang terjadi Pemkab Lahat, kembali mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa tersebut dengan melibatkan beberapa pihak untuk mencari titik temu permasalahan lahan yang saat ini masih dikuasai oleh PT. Adi Tarwan, Selasa (4/1) di Operation Room.

Hadir pada kesempatan ini, Asisten 1, Rudi Thamrin, SH, Kepala Badan Pertanahan Lahat, Jhon Efendi, SH. MH, Kabag Ops Polres Lahat, Dedi S, Kasat Intel Polres Lahat, Akib, Kanan Kesbangpol, Surya Desman, Kadis PU Perkim, Limra Naupan, ST, MT, Tim Kuasa Hukum Warga Sutjoko Bagus, SH dan Perwakilan Warga Desa.

Pemkab Lahat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1, Rudi Thamrin, SH menyampaikan pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari mediasi yang pernah dilakukan pada tanggal 13 Desember bulan lalu.

"Yang mana telah disepakati bersama antara Pemkab dan Warga salah satunya kita tindak lanjut dari kesepakatan itu terkait dengan penjelasan izin usaha perusahaan yang akan di terangkan oleh pihak BPN,"jelasnya.

Jhon Efendi, SH. MH selaku Kepala Kantor BPN mengatakan dirinya tidak ada kepentingan apapun terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sejauh ini.

Dia menjelaskan bahwasanya proses terbit surat Hak Guna Usaha (HGU) merupakan rangkaian panjang yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak desa sampai ke Pemerintah Daerah dan Pusat.

Ia memastikan akan mengkaji dengan seksama dokumen yang terkait lahan yang saat ini sedang bermasalah antara warga dan PT Adi Tarwan.

Sementara itu Sutjoko Bagus, SH kuasa hukum warga mengatakan bahwasanya PT Adi Tarwan telah menduduki lahan milik warga selama kurang lebih 24 Tahun.

"Kita ketahui Disini lahan yang diduduki oleh PT Adi Tarwan ini ditanami kelapa sawit dan sudah mengalami peremajaan, bisa kita bayangkan keuntungan mereka,"bebernya.

Setelah sebelumnya lahan tersebut dijanjikan PT. Adi Tarwan akan menjadikan lahan tersebut dalam bentuk Plasma yang nantinya bisa kembali lagi kepada warga.

"Ada 145 hektar lagi lahan warga yang belum dikembalikan oleh PT Adi Terawan,"ungkapnya.

Terkait permasalahan ini sejumlah awak media mencoba meminta keterangan pihak PT. Adi Tarwan yang dalam hal ini Maradenggan Siregar Selaku Manager Perusahaan, ia menjelaskan agar permasalahan ini di bawa ke ranah hukum.

Dengan tegas dirinya menyatakan agar terungkap nanti pada saat fakta fakta persidangan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban.

"Pada 2012 pernah kita selesaikan permasalahan ini, jadi biar tidak berlarut-larut terus masyarakat dikorbankan silahkan permasalahan lahan ini dibawa ke ranah hukum,"pungkasnya.

Sempat Ditertibkan PKL Kini Mulai Semrawut Hingga Disepanjang Jalan Balai Yasa PJKA Bikin Macet

 

Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT -  Sempat ditertibkan agar tidak mengunakan bahu jalan pedagang disepanjang jalan didepan Kantor BalaI Yasa, Kelurahan RD PJKA kembali tidak teratur.

Ketidakteraturan jalan sepanjang disebakan adanya pedagang musiman yang menjual dagangannya menggunakan kendaraan roda empat.

Hal ini tentu nya menyebabkan jalan tersebut mengalami penyempitan bahkan kemacetan sehingga terganggu nya kendaraan baik itu R4 dan R2 yang sedang melintas.

Belum lagi permasalahan sampah yang menumpuk disekitar tempat berjualan sampai masuk ke selokan yang bisa menyebabkan tersumbatnya saluran air yang dapat mengakibatkan banjir.

Win (47) salah satu pedagang musiman disepanjang jalan tersebut mengaku sengaja dirinya berjualan di sepanjang jalan dikarenakan banyak nya volume kendaraan yang melintas.

Dirinya setiap hari berjualan dengan dibantu oleh suami nya mulai dari pagi pukul 08.00 WIB hingga larut malam menggunakan kendaraan mini bus.

"Seperti sekarang lagi musim buah duku saya dagang duku, sengaja jualan disini karena rame yang lewat dengan harapan banyak yang membeli," katanya, Selasa (4/1).

Ia pun mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan setempat untuk berdagang dengan membayar retribusi setiap harinya.

"Setiap hari kami dipungut uang kebersihan, sebesar lima ribu,"ungkapnya.

Menyoroti Kejadian ini Yopi seorang pengguna jalan yang kerap melintasi jalan tersebut berharap agar Pemerintah Daerah bisa mengakomodir para pedagang sehingga bisa berjualan disuatu tempat khusus.

Selain kerap timbul kemacetan dikarenakan ada nya pembeli yang menggunakan kendaraan berhenti berbelanja dikawasan tersebut.

Pria yang tinggal tidak jauh dari kawasan itu menghawatirkan jika sampah tidak dikelola dengan baik bukan tidak mungkin bakal menyebabkan tersumbatnya saluran air yang bisa mengakibatkan banjir

"Sepanjang jalan depan Kantor Balai Yasa kerap banjir terlebih saat ini memasuki musim penghujan,"Imbuhnya.

Sementara itu Kasat POL PP Linmas dan Damkar Kabupaten Lahat, Fauzan Khoiri Denin, Ap, MM menjelaskan akan mengembalikan wilayah tersebut sesuai dengan fungsinya.

Dirinya bersama tim saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, dan dinas terkait untuk kembali melakukan pembinaan.

"Apabila tidak diindahkan maka kita akan turunkan tim gabungan untuk penertiban, " pungkasnya

KABAR DUKA, 1 MENINGGAL 16 SELAMAT LONGBOAT LILIANA TERBALIK DI PERAIRAN BATA BUAL

 

BURU, POLICEWATCH.NEWS,_ Kabar duka menyelimuti Masyarakat Kecamatan Bata Bual, Kabupaten Buru. Pasalnya Satu Unit Loangboat (Bodi Fiber) bermuatan tuju belas (17) orang penumpang dari Kota Namlea menuju Kecamatan Bata Bual terbalik, dalam kecelakaan naas tersebut satu (1) orang korban meninggal dunia dan enam belas (16) orang selamat, Selasa (4/12/2022). 

Informasi yang berhasil policewatch.news himpun, Loangboat dengan nama Liliana yang terbalik di perairan laut  Desa Pela, Kecamatan Bata Bual menggunakan mesin tempel Yamaha 40 PK dikemudikan oleh Arifin Wally.

Menurut Arifin Wally (50), Longboat yang dikemudikannya bertolak dari Kota Namlea menuju Desa Namlea Ilat.Dalam perjalanan sekitar Jam 13.30 Wit waktu setempat tiba-tiba terjadi oleng dan mengakibatnya terbalik di perairan Desa Pela.

Dan Akibat dari kecelakaan longboat tersebut mangkibatkan hilangnya nyawa ibu Sarpia Buton asal Desa Ilat akibat tenggelam saat Longboat terbalik.

“Pada saat menuju Desa Namlea Ilat di laut Pela Longboat di terpa ombak dari sisi kiri maupun kanan akhirnya Katong (Kita) mau singga di daratan tidak bisa dan obak hantam dari belakang longboat dan mengakibatkan Longboat tengelam,” ungkap Wally.

Lebih lanjut dijelaskan Wally, “Saat tengelam ada masyarakat Desa Pela yang lihat dan lakukan pertolongan lalu beberapa saat kemudian baru pertolongan dari Basarnas dan Polairud datang,”.

Dijelaskan lebih lanjut bahwasanya seluruh penumpang suda di temukan Seorang meningal dunia dan enambelas (16) orang selamat termasuk dirinya.

Berikut daftar nama-nama penumpang dalam kecelakaan Longboat Liliana di Perairan Desa Pela, Kecamatan Batabual: Korban selamat Arifin Wally (52), Faisal (26), Sarif Masbait, Abangli Wailusu, Wariri Takimpo, Umi Wailusu, Wijal Fatta (26), Ode Jaida (56), Watuti, Nadia Solossa (16), Julianti Taslatu (12), Zulkifli Taslatu (11), Ai Takimpo (7), Wa Biha (52), Saiful Tomia (36), Safira Buton (11), dan korban Meninggal Dunia Sarpia Buton. (A*)

Jamkeswatch Bekasi: Tidak Ada Orang Miskin Di Tolak Di Rumah Sakit

 

Laporan:Amun JG

       BEKASI.POLICEWATCH.NEWS:

Tidak ada hentinya tim Jamkeswatch terus satroni beberapa Rumah Sakit yang ada dikabupaten Bekasi. Pasca melakukan audensi dengan Rumah Sakit Hermina Cibitung, kini giliran Rumah Sakit Karya Medika 1 yang beralamat dijalan raya Imam Bonjol No. 9B, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, kabupaten Bekasi yang didatangi oleh tim Jamkeswatch. Dalam kunjungannya Jamkeswatch kabupaten Bekasi justru memastikan tidak ada lagi masyarakat Bekasi yang tidak mendapatkan hak sehatnya terutama saat melakukan pengobatan di Rumah Sakit.

Hadir dalam agenda audensi tersebut Uun Marpuah istri dari Obon Tabroni anggota DPR RI Fraksi Gerindra, beserta tim Jamkeswatch diantaranya M. Rifai, Samsul Arifin, Burhan, Ella, dan Lena. Direktur Rumah Sakit Karya Medika  dokter Pramesti Kemilau yang akrab disapa dokter Kemi, berserta staf jajarannya tidak ketinggalan hadir dalam agenda tersebut(02/01/2022).

Menurut Rifai salah satu tim kerja Staf kesehatan Obon Tabroni mengungkap tidak adanya Universal Health Coverage(UHC) dikabupaten Bekasi ini salah satu bukti Pemerintah Daerah(Pemda) setempat belum punya komitmen penuh memberikan jaminan kesehatan untuk warga khususnya warga yang kategori miskin, dan tidak mampu.

"Publik biar tidak punya banyak spekulasi, jika memang ada warga miskin atau kurang mampu masuk Rumah Sakit jelas Pemda setempat harus bisa bertanggung jawab. Jangan ada lagi orang miskin ditolak di Rumah Sakit, beberapa kasus sering tim Jamkeswatch temukan beberapa warga yang tidak sinkronan data kependudukannya. Saat dicek dia terdaftar diprogram BPJS Kesehatan namun kadang, Nik KTP, alamat bahkan nama yang sering berbeda," ungkap Rifai penuh tanya

Menurutnya, pasca adanya surat edaran Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 banyak peserta PBI yang di Non aktifkan tanpa sepengetahuan pesertanya sendiri.

"Peserta PBI yang diNon Aktifkan sesuai surat edaran Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 bisa dilakukan reaktifasi itu pun kalau memang sudah masuk program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS). Jika tidak masuk DTKS terpaksa harus mengajukan ulang untuk menjadi peserta segmen Peserta Bantuan Iuran(PBI), tandas pria asal ujung Bekasi itu.

Ditempat yang sama salah satu pengunjung RS Karya Medika 1 menerangkan ada rasa kenyamanan saat melakukan pengobatan yang dilakukannya.

"Saya sudah sering datang ke Rumah Sakit ini, pelayanannya cukup ramah, ditambah para pegawainya yang sopan. Bahkan ketika ada warga yang tidak paham dipendaftaran, pihak Rumah Sakit memberikan edukasinya dengan sopan," tutur pengunjung RS yang kebetulan ada diparkiran.

Selain melakukan silaturahmi Rumah Sakit Karya Medika 1 justru merasa senang bisa kenal dengan tim Jamkeswatch. Saling menjaga hubungan diantara kedua belah pihak adalah bagian dari target utama dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Diselah diskusi Rumah Sakit Karya Medika 1 akan berupaya untuk memberikan "Free" parkir khusus tim Jamkeswatch yang bawa pasien ke Rumah Sakit tersebut. Pelayanan terbaik akan terus ditingkatkan oleh Rumah Sakit Karya Medika 1, mengingat banyaknya warga sekitar yang berkunjung untuk berobat..

PLN memberikan bantuan penyambungan listrik secara gratis kepada 83 masyarakat kurang mampu di wilayah kerja PLN UP3 Lahat

 

Pewarta : Bambang,MD/AWDI

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Masyarakat yang  mendapatkan sambungan listrik gratis dari PLN ini tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Lahat yaitu  Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Mulak Ulu dan Kecamatan Kota Agung . Penyambungan listrik gratis sebanyak 83 Pelanggan dengan Daya R1 / 450 VA  ini  adalah bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang merupakan bentuk kepedulian PLN kepada masyarakat yang belum teraliri listrik.

Dengan syarat masyarakat Miskin yang Nomor NIK  terdaftar di TNP2K  dan daerah 3T ( Tertinggal ,Terdepan dan Terluar ) Program ini  merupakan bagian  bentuk komitmen PLN dalam menerangi negeri.

Bantuan sambungan listrik untuk masyarakat kurang mampu ini senilai Rp. 58.858.205,-. Dana itu digunakan untuk biaya penyambungan, token perdana, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan instalasi listrik di Rumah pelanggan , Sementara, untuk pemakaian listrik tetap dibayar oleh pelanggan sesuai dengan pemakaiannya. 

Dalam proses Pemasangan Instalasi Listrik di Rumah pelanggan PT.PLN ( persero) UP3 Lahat  berkerja sama dengan AKLI  ( Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia ) Kabupaten Lahat.

Melalui bantuan ini, PLN berharap dapat membantu kalangan kurang beruntung bisa menikmati listrik, sebab sekarang ini listrik sudah menjadi kebutuhan  menjadikan kehidupan yg lebih Baik. Penyediaan listrik untuk masyarakat kurang mampu ini sangat penting, mengingat salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan adalah tidak adanya akses terhadap infrastruktur dasar, berupa listrik, air bersih dan sanitasi.

Tersangka Pengeroyokan Di Pantai Pukan Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Akhirnya Menyerahkan Diri

 

Bangka Belitung PoliceWatch News:

Mendo Barat.Dari pantauan awak media,Kapolsek Mendo barat Iptu Harsono berserta Kanit Reskrim mendo Barat Aipda Peri Amansyah memastikan jika tersangka kasus Pengeroyokan yang terjadi di Pantai Pukan  Desa Air Anyir Kec.Merawang menyerahkan diri ke pihak polsek Mendo Barat.senin ( 3/1/2022 ).

“Tersangka berinisial Heri alias Bujang, 22 tahun, warga Desa Air Duren Kec.Mendo Barat , menyerahkan diri ke Polsek Mendo Barat  pada hari  senin malam dengan dibawa  Kades Air duren Kec.Mendo Barat   serta keluarga tersangka untuk diserahkan ke Polres Bangka,” ujar Kapolsek Mendo Barat.

Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu dan korban bernama Surif, dianiaya menggunakan  tangan dan diikat 

Pinggang oleh tersangka hingga korban meninggal dunia di RSUP Prov.Babel . 

Selanjutnya tersangka an.Heri  als Bujang  di bawa ke Mapolres Bangka guna untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dengan dikawal oleh 2 orang anggota Reskrim Polres Bangka bernama Bripka Eko dan Briptu Bobby.

Saat ini tersangka telah diamankan di ruang tahanan Polres Minsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Hendy okfriansyah

Kapolres Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Bagi Personil Dan PNS Jajaran Polres Lombok Tengah

 

POLICEWATCH-LOMBOK TENGAH, NTB.

 Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat Personil Polri periode 1 Januari 2022 dan PNS periode 1 Oktober 2021 Polres Lombok Tengah dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Tengah pada Selasa tanggal 4 Januari 2022 pukul 07.20 wita , bertempat di Lapangan Apel Polres Lombok Tengah.

Hadir dalam kegiatan upacara tersebut Kapolres Lombok Tengah, Wakapolres Lombok Tengah, PJU Polres Lombok Tengah, Kapolsek Jajaran Polres Lombok Tengah.

Susunan peserta upacara Korp kenaikan pangkat terdiri dari 

1 Peleton Sat Samapta, 1 Peleton Sat Polair, 1 Peleton Sat Lantas,1 Peleton Gabungan Staf, 1 Peleton Gabungan Personel yang mendapat kenaikan pangkat, 1 Peleton Bintara Remaja, 1 Peleton Sat Intelkam, 1 Peleton Gabungan Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba,1 Peleton PNS.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono, SH, SIK, MH, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan rewards atas kinerja personel yang baik dan tidak bermasalah. 

"Bagi personel yang naik pangkat agar dibarengi dengan peningkatan kedisiplinan, dedikasi dan loyalitas yang lebih baik karena tanggung jawab akan semakin besar dan berat" ungkap Kapolres 

Kapolres juga menyampaikan Ucapan selamat bagi seluruh personel yang naik pangkat, dimana untuk keseluruhan berjumlah sebanyak 163 personel, diharapkan kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Kapolres menekankan kepada seluruh jajarannya untuk mengedepankan prinsip bahwa Polri sebagai Personil yang Presisi, Meningkat Disiplin dan Integritas, Menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan institusi dan pribadi, Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam rangka mempermudah tugas Polri, meningkatkan profesionalisme personel Polri karena tantangan kerja kedepannya jauh lebih berat dan semakin kompleks.

Adapun rincian kenaikan pangkat bagi anggota jajaran Polres Lombok Tengah adalah dari AKP ke KOMPOL sebanyak 2 orang, dari IPTU Ke AKP Sebanyak 2 orang, dari IPDA ke IPTU sebanyak 9 orang, dari AIPDA ke AIPTU sebanyak 22 orang, dari BRIPKA ke AIPDA sebanyak 47 orang , dari BRIGADIR ke BRIPKA sebanyak 33 orang, dari

BRIPTU ke BRIGADIR sebanyak 28 orang dan dari 

Pengatur ke Pengatur TK.1, 2 orang " FR".

             

JPU KPK Terdakwa Dodi Reza Bertemu Suhandi Bahas Komitmen Fee Proyek Di Sebuah Apartemen Jakarta

BREAKING NEWS

Pewarta : Bambang.MD

POLICEWATCH. NEWS - PALEMBANG -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiq Ibnugroho mengatakan, Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa tahun 2021 di Muba pernah melakukan pertemuan dengan 'Suhandy selaku pihak kontraktor untuk membahas komitmen fee.

Dijelaskan JPU KPK, pertemuan antara Dodi Reza Alex Noerdin dan Suhandy bermula pada November 2020 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin awalnya Suhandy selaku pihak kontraktor menemui Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Muba (tersangka berkas terpisah) dan Eddy Umari Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Muba (tersangka berkas terpisah).

Pada pertemuan itu, Suhandy menyampaikan kesediaan mengikuti paket pekerjaan di Dinas PUPR Muba Tahun Anggaran 2021.

“Atas permintaan Suhandy tersebut, kemudian Herman Mayori menyampaikan akan memberitahukannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin,” ujarnya.

“Ketika itu Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Muba yang mempertemukan Suhandy dengan Dodi Reza Alex Noerdin di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Suhandy menyampaikan kesiapan mengikuti pengadaan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Muba, dan sanggup memberikan komitmen fee yang kemudian Dodi Reza Alex Noerdin menyetujuinya,” ungkap JPU KPK.

Masih dikatakannya, setelah pertemuan tersebut kemudian Kadis PUPR Herman Mayori menyampaikan kepada Suhandy bahwa perusahaannya akan mendapatkan empat plotingan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Muba.

Bahkan tersangka Eddy Umari selaku Kabid PUPR Muba memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta membantu membuatkan dokumen penawaran untuk Suhandy agar mempermudah Suhandy memenangkan lelang paket pekerjaan tersebut,” katanya.

Diungkapkan JPU KPK, dalam perkara ini sebelum penetapan pemenang lelang Suhandy telah lebih dulu menyerahkan sejumlah uang kepada Dodi Reza Alex Noerdin melalui Herman Mayori dan Eddy Umari sebagai bagian dari komitmen fee.

“Dari pemberian fee tersebut maka Suhandy mendapatkan empat proyek di Muba. Empat proyek tersebut, yakni; 

1.Proyek Pekerjaan Normalisasi Ulak Lia dengan nilai pekerjaan Rp 9.950.073.000, 

2.Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK) dengan nilai pekerjaan Rp 4.372.076.000, 

3.Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK) dengan nilai pekerjaan Rp 3,348.515.000 dan 

4.Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III Sanga Desa dengan nilai pekerjaan Rp 2.392.343.000,” terang JPU Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho dihadapan majelis hakim.

Terindikasi Aroma KKN Dana Bantuan RKB TK Perwira di Desa Slaharwotan-Lamongan Patut di Usut

POLICEWATCH.NEWS, LAMONGAN- Dana bantuan pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang di terima Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dari Dinas pendidikan Provinsi Jatim sebesar 200 juta pada 20/12/2121 yang diterima Sekolah TK Perwira di Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, patut di usut aparat penegak hukum karena diduga kuat tercium aroma KKN.

Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bantuan ruang kelas baru di TK Perwira mulai tercium masyarakat di Desa Slaharwotan, Kec. Ngimbang, Kabupaten Lamongan, dan patut di plototi aparat penegak hukum soalnya dari mulai pengajuan bantuan ke Dinas Provinsi Jatim, dimana pengajuan dan yang memegagang uang tersebut seharusnya di lakukan Kepsek itu sendiri dan uang tersebut seharusnya di pegang oleh Kepsek TK Perwira Retno,  namun kenyataan dilakukan oleh Kades Tlemang, Kecamatan, Ngimbang, Kabupaten Lamongan, di mana itu di luar kewenanganya.

Berawal dari informasi tokoh masyarakat setempat yang minta namanya tidak di publikasikan, bantuan RKB di TK Perwira karena tak kunjung di bangun atau pun hanya sekedar mendatangkan material bangunan.

"Seharusnya ketika bantuan itu cair dari Dinas Pendidikan Pemrov Jatim, Kepsek yang pegang, karena Kepsek yang harus mempertanggung jawabkan penggunaanya uang tersebut, bukanya malah di kasihkan Kades Tlemang Aris, apa pun itu alasanya," ujarnya. 

Kepsek Retno saat di konfirmasi awak media online beberpa hari yang lalu ia mengatakan dan membenarkan, uang tersebut memang di pegang Kepala Desa Tlemang pak Aris, karena awal mendapatkan bantuan uang tersebut saya di kenalkan pak Selamet ke Kades Tlemang pak Aris itu, katanya pak Slamet, pak Aris bisa membantu mencarikan dana bantuan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

"Untuk Proposal memang pihak sekolah TK Perwira yang membuat dan saya tanda tangani sendiri beserta bendahara sekolah setelah proposal semua lengkap beserta syarat-sayaratnya pada bulan Juni tahun 2019 lalu saya serahkan ke Pak Slamet setelah itu Pak Slamet menyerahkan ke Kepala Desa tlemang kecamatan Ngimbang Aris,"ujarnya. (Jumat 31/12/2021).

Lebih lanjut Kasek TK Perwira mengatakan, setelah ada pencairan pada bulan Desember tahun 2021 lalu, uang tersebut saya berikan ke Pak Aris sebesar 200 juta dan kata pak Aris ada potongan 7 juta untuk tanda terima kasih ke pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

"Setelah ada pencairan, langsung saya berikan ke Pak Aris dan kata Pak Aris ada potongan sebesar 7 juta untuk tanda ucapan terimakasih ke pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jatim," ujar Retno.

Dilain tempat Kades Tlemang Aris saat di konfirmasi di kediamannya, ia membenarkan apa yang di katakan Kasek TK Perwira Retno.

"Memang benar uang bantuan sebesar 200 juta tersebut saya yang menjadi perantaranya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan memang saya yang pegang" ada di saya dan masih utuh," ucapanya.

Lebih lanjut Aris mengatakan untuk soal uang 7 juta yang akan di berikan ke Pegawai Dinas Pendidikan Pemrov Jatim sebagai tanda terimakasih itu, ia mengatakan tidak tau menau, itu apa kata ibu Retno saya tidak ikut campur akan hal itu. Saya hanya diberikan kepercayaan oleh ibu Retno,"ucap aris sambil tersenyum.

"Masalah uang 7 juta saya tidak tau menahu, itu urusan bu Retno dan untuk masalah warga yang mempertanyakan kenapa tidak kunjung di bangun, Aris mengatakan. Lah gimana mau saya belikan matrial bangunan, ini kan masih musim hujan, saya takut jikalau sekarang saya belikan material sekarang, nanti kena hujan lama ke lamaan hilang tergerus air hujan," kilahnya.

Sementara itu Camat Ngimbang, Kabupaten Lamongan saat di konfimasi akan permasalahan ini dirinya mengatakan di tahun itu saya belum menjabat di kantor Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Senin (3/12/2021)

"Mohon maaf bapak, saya belum menjabat,"balasnya di pesan singkat Whatshapp. Bersambung...(Dr)

TAJ YASIN PIMPIN LANGSUNG LAPORAN KENDALA VAKSINASI DI DERAH DAERAH

 

SEMARANG POLICEWATCH NEWS - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, segera memantau percepatan vaksinasi di daerah yang masih memiliki kendala. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat evaluasi penanganan Covid-19 di ruang rapat Gedung A lantai 2, Pemprov Jateng, Senin (03/01/2021).

Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat kendala mengenai sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi lantaran terpengaruh oleh ulama.

Taj Yasin mengatakan dirinya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh terkait percepatan vaksinasi. Salah satunya di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Dia mengaku akan mengajak Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk mendatangi lokasi dan memastikan percepatan vaksinasi dapat berjalan.

"Ini ada laporan lagi di kecamatan Bojong. Tadi juga kami sudah koordinasi dengan tokoh masyarakat di Bojong, dan kami akan bersama nanti mungkin saya ajak Kesra untuk jalan jalan di Tegal dan Pemalang untuk memastikan bahwa di sana akan ada percepatan," kata Taj Yasin.

Lebih jauh, orang nomor dua di Jateng itu menjelaskan beberapa bulan sebelumnya, Bupati Tegal, Ummi Azizah menyampaikan laporan kendala serupa. Berdasar laporan tersebut, Taj Yasin langsung mengunjungi wilayah-wilayah yang masih memiliki kendala vaksinasi bersama Bupati Tegal.

"Ada masyarakat yang cenderung ngugemi dawuhnya beberapa tokoh. Waktu itu ketika saya ke tegal bersama ibu bupati, akhirnya ada beberapa daerah yang terurai dan mau divaksin," tambahnya.

Di dalam rapat, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Taj Yasin melakukan pendekatan khusus di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal terkait kendala vaksinasi.

"Kalau yang di Tegal ini ada problem khusus dengan ulama, lha ini saya juga punya ulama jagoan, pak wagub. Nanti pak wagub biar bisa tindak ke sana untuk menjelaskan. Pak wagub ini kalau menjelaskan bisa komplit, ndak cuman dalil tok. Beliau bisa cerita pengalaman-pengalaman pribadi beliau sehingga itu mungkin akan bisa melakukan edukasi dengan baik," kata Ganjar

Kabupaten Tegal disebut memiliki capaian vaksinasi yang relatif rendah. Hingga saat ini, capaian vaksin dosis pertama di Kabupaten Tegal mencapai 63,18 persen. Sementara untuk vaksinasi lansia baru mencapai 57,43 persen. 

Selain Kabupaten Tegal, wilayah lainnya yang menjadi fokus rapat adalah, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pemalang. Semuanya tercatat proses vaksinasi masih di bawah 70 persen untuk dosis pertama, dan di bawah 60 persen untuk vaksinasi lansia.

(sus)