Kapolrestabes Medan Tegaskan Akan Tindak dan Sikat Perjudian, Namun Tempat Perjudian Masih Belum Juga Tutup

 

Media Police Watch news Sumatera Utara,- Lapak untuk aktivitas perjudian yaitu arena gelanggang permainan ( Gelper ) jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Gang Pelajar, seberang Apotik Nova atau Stasiun Murni, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara sampai sekarang belum juga di tindak ataupun di tutup. Padahal jika di lihat dari wilayah, tempat tersebut termasuk cukup banyak penduduknya di lokasi yang untuk lapak gelanggang permainan ( Gelper ). 

Menurut informasi yang di dapatkan oleh awak media yang bertugas, Selasa ( 27/06/2023 ) bahwa ada warga setempat menyatakan kepada awak media adanya arena gelanggang permainan ( Gelper ) tersebut selain itu Gelper tersebut sudah agak lama beroperasi dalam beberapa pekan ini. Di lokasi yang di maksud warga, di dapati di lokasi  arena gelanggang permainan seperti permainan tembak ikan yang membuat warga sekitar resah khususnya para ibu ibu, jelas seorang warga yang tidak ingin di sebut nama dan inisialnya.

Selain itu warga tersebut juga mengatakan, bahwa arena gelper tersebut beroperasi selama 24 jam tanpa memikirkan ketenangan dan kenyamanan masyarakat setempat. Yang lebih mirisnya lagi, pertukaran koin dengan uang di arena tersebut di lakukan secara terang terangan tanpa memikirkan apakah salah atau tidak transaksi yang mereka lakukan, melanggar hukum atau tidak yang penting mereka senang. Akan tetapi pekerjaan yang di laksanakan jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, jelasnya kembali kepada awak media.

Kapolrestabes Medan melalui Kasat Reskrim, Kompol Teuku Fathir Mustafa pernah menegaskan, akan menindak dan sikat bersih segala jenis perjudian apalagi terkait beroperasinya Gelper di wilayah hukum Polrestabes Medan. Karena baru saja Polrestabes Medan telah menutup lokasi perjudian di Jalan Piano, Kecamatan Medan Baru, yang sudah viral. 

Dengan adanya hasil investigasi wartawan yang langsung ke lokasi tersebut bersama warga yang sudah sangat merasa resah berharap kepada Kapolrestabes Medan Valentino Tatareda beserta Jajarannya dapat menutup lokasi yang sudah di anggap momok bagi warga yang sudah sangat meresahkan di seputaran lokasi tersebut. Sehingga akan tercipta situasi Kamtibmas yang aman,nyaman dan kondusif. ( A. Wijaya ).

Usai Didemo, Desak Surat Kejagung RI, Kasi Penkum Kejati Sumsel Rapat Bersama Ass Intelijen masih ditelaah

  

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Koalisi LSM Sumsel Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumsel, kemarin meminta pihak kejaksaan tinggi agar surat dari Kejagung RI nomor : R-183/ K.3/Kph. 4/04/ 2023, Tgl 27 April 2023 terkait dugaan SPPD di Sekretariat dewan Kabupaten Lahat, anggaran APBD Tahun 2020 senilai Rp 60 M 

Dimana adanya dugaan perjalanan dinas keluar kota dimasa pandemi covid 19, digunakan dan pada tahun itu Indonesia dilanda covid 19, sehingga pemerintah pusat maupun daerah melarang melakukan perjalanan dinas keluar kota baik ASN, Kepala daerah se - Indonesia, dan ada aturan PPKM,dan memakai masker pada tahun 2020, sehingga di seluruh Indonesia anggaran APBD Tahun 2020, adanya berpotensi kerugian negara, ujar " Amrullah

Sementara itu wartawan policewatch.news kemarin (26/6) akan menemui Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulita Eka Sari.SH.MH salah satu petugas bagian laporan ibu kasi penkum sedang rapat dengan Intel, belum bisa ditemui ujarnya

Berita sebelumnya Masa Aksi Minta di Kejati Sumsel  Surat dari Kejagung RI ditindaklanjuti Terkait Dana Covid 19 2020 senilai 81 M.

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Puluhan masa aksi koalisi LSM Sumsel Bergerak menggelar aksi damai didepan kantor Kejati Sumsel Senin (26/6/2023)

Amrullah dalam orasinya mendesak agar pihak kejaksaan tinggi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti surat dari Kejagung RI, terkait dugaan perjalanan dinas keluar kota di Sekretariat DPRD Lahat, nilai nya sangat fantastis 81milyar, kata " Amrullah dalam orasinya,

Lebih lanjut saya meminta tim penyidik Kejati Sumsel untuk bekerja menindaklanjuti laporan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat, kami mendesak kasus ini diungkap, biarpun saat ini masih dalam penelaahan,dari pihak Kejati Sumsel,

Tambah Amrul bahwa pada tahun 2020 kita dilanda pandemi covid19, tidak boleh melakukan perjalanan dinas keluar kota maupun dalam kota dugaan SPPD Fiktif ini pihak Kejati Sumsel secepatnya diungkap jangan tumpul diatas tajam dibawah terangnya

Dalam aksi ini ada tulisan " usut dugaan korupsi anggaran di sekretariat DPRD Lahat dan Pemkab lahat tahun 2020/2021"

Terpisah Kejati Sumsel melalui kasi penkum Venni menjelaskan kepada policewatch.news Senin (26/6)  ini bukan Sprindik, tapi pelimpahan berkas dari Kejagung RI, namun ini masih kita telaah dulu dan kita pelajari, dan yang jelas pihaknya masih tahap penelaahan ujarnya.

Kasi Intel Kejati Sumsel Dian menjelaskan ini surat ini bukan Sprindik,tapi surat pengantar dari Kejagung RI, untuk diserahkan kepada Kejati Sumsel dia menjelaskan kepada wartawan. 

Aksi ini di jaga dari aparat kepolisian dari Polrestabes, dan kondisi kondusif.(tim/ Bersambung)

AKBP Koko Kasubdit 3 Tipikor Polda Sumsel dipromosikan Jabat Kapolres Muratara

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - AKBP Koko Ariyanto Kasubdit 3 pidkor Polda Sumsel dipromosikan menjabat Kapolres Muratara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram dengan No.ST /1395 /VI/ KEP/ 2023.

Terkait mutasi di jajaran Polda Sumsel tersebut, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi MM membenarkan.

"Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa. Sebagai tour of duty personel,” kata Supriadi.

Di antaranya, jabatan Kasatlantas Polrestabes Palembang dari AKBP Rendy Surya Aditama SIK SH digantikan oleh Kompol Emil Eka Putra. Rendy dimutasikan sebagai KBO Ditlantas Polda Sumsel.

Rotasi juga terjadi di jajaran Polsek Polrestabes Palembang, Kapolsek Sukarami dijabat oleh Kompol M Ikang Ade Putra SIK MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 5 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.

Pejabat lama, Kompol Dwi Satya Arian SIK MH dipromosikan sebagai Wakapolres Banyuasin.

Sedangkan Posisi Kompol Ikang digantikan oleh Kasat Reskrim Polres Lahat AKP Herli Setiawan.

Lalu, Kapolsek Kalidoni, AKP Dwi Angga Cesario PP SIK MSi diangkat sebagai PS Sespripim Polda Sumsel.

AKP Dwi digantikan oleh Iptu Ayu Tiara Okta Dita STK SIK yang sebelumnya sebelumya PS Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Sumsel.

Kemudian, Kapolsek SU I, Kompol Ahmad Firdaus, SE dipromosikan sebagai Kabag Ops Polres Empat Lawang.

Posisinya digantikan oleh Kompol Tatang Yulianto SIK MH yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Lubuklinggau.

Kapolsek IT I, Kompol Ginanjar Alya Sukmana SIK digeser menjadi Kapolsek IB I menggantikan Kompol Rian Suhendi SPT SIK yang mengikuti Dik Sespimen Polri.  

Jabatannya Ginanjar digantikan oleh AKP N Ismail ST yang sebelumnya sebagai Kabag Ops Polres Muratara.

Jabatan Kapolsek IB II, Kompol Irene SIK digantikan Kompol Wira Satya Yudha SIK yang sebelumnya Kabag Ops Polres Empat Lawang.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan, mutasi terhadap sejumlah Perwira Menengah (Pamen) Polda Sumsel tersebut dilakukan terhadap Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (Muratara).

"Kapolres Muba AKBP Siswandi digantikan AKBP Imam Safii yang sebelumnya menjabat Kapolres Banyuasin. Sementara AKBP Siswandi mendapati jabatan baru sebagai Kasubagtoring Bagdumas Rorenmin Itwasum Polri," ujar Supriadi, Senin (26/6/2023).

Komjen Suntana Diangkat Jadi Kabaintelkam

Lalu, posisi Kapolres Banyuasin digantikan, AKBP Ferly Rosa Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Muratara. Kemudian Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi, mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Wadir Ditres Narkoba Polda Sumsel.

Kemudian, AKBP Indra Arya Yudha yang sebelumnya menjabat Kapolres OKU Selatan dimutasi menjadi Kapolres Lubuklinggau. Lalu, AKBP Listiyono Dwi Nugroho, Kasubagdalops Bagfasdal Rodalops Sops Polri menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan.

Sedangkan, untuk lingkup Polda Sumsel yang juga dimutasi yakni Wadir Res Narkoba AKBP Djoko Lestari ditempatkan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Baintelkam Polri.

Beberapa Perwira polisi di Polrestabes Palembang yang di mutasikan jabatannya yakni, AKBP Rendy Surya Aditama, yang sebelumnya Kasat Lantas Polrestabes Palembang, diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumsel.

Kemudian untuk jabatan baru sebagai Kasat Lantas Polrestabes Palembang, yakni Kompol Emil Eka Putra, dari Koorspripim Polda Sumsel. Kompol Rian Suhendi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Ilir Barat I Palembang, dimutasikan sebagai pamen RO SDM Polda Sumsel, dalam rangka DIK Sempimen Polri.

Posisi Wakapolri Bergeser, Berikut Daftar Lengkap Pati Polri yang Dirotasi

Jabatan baru sebagai Kapolsek IB I Palembang, di isi oleh Kompol Ginanjar Aliya Sukmana, yang sebelumnya sebagai Kapolsek Ilir Timur I Palembang.

Sementara jabatan baru sebagai Kapolsek IT I Palembang, yakni AKP M Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagops Polres Musi Rawas Utara, Polda Sumsel.

Selanjutnya Kompol Irene, sebelumnya adalah Kapolsek Ilir Barat II Palembang, di angkat dalam jabatan barunya sebagai Kasubbagrenminops Bagbinopsnal Ditlantas Polda Sumsel.

Kompol Wira Satria Yudha, Kabag Ops Polres Empat Lawang, di angkat dalam jabatan barunya sebagai Kapolsek Ilir Barat II Palembang, menggantikan Kompol Irene.(Bambang MD)

Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan Gelar Sosialisasi Sistem Deteksi dan pencegahan Dini Terhadap Konflik Masyarakat

 .

PASURUAN POLICEWATCH,news Dalam rangka menjelang Pemilu tahun 2024 yang akan datang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (Bakesbangpol) Kabupaten Pasuruan menggelar Sosialisasi Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat.Senin (26/06/2023)

Acara yang di gelar di Wisata Kebun Mangga, yang beralokasi di Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ini berlangsung Sekitar pukul 09.00 WIB, Hingga selesai.Adapun  Tujuan digelarnya Sosialisasi guna untuk pembinaan pencegahan konflik ditengah tengah masyarakat di Pemilu tahun 2024 mendatang.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan Edy Supriyanto, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

H. M. Sudiono Fauzan, S.Ag., M.M. Serta para Lembaga Pemantau Pemilu  se-Kab Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Pemantau Pemilu Independen Kabupaten Pasuruan (APPIK), dan ada sekitar 100 peserta yang hadir dalam acara tersebut.

Acara dibuka oleh Eddy Supriyanto Kadis Bakesbangpol dan  dalam sambutannya ia mengatakan, " Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada saat ini kita bisa hadir dalam rangka giat pada pagi ini," ucapnya

"Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan ini, Sambung Kadis , Para Peserta agar mengetahui tentang  Pembinaan sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat. Dimana Pemaparannya akan di lakukan oleh Nara sumber nanti, " Ungkapnya

Dan Dalam hal ini  Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H. M. Sudiono Fauzan, S.Ag., M.M,  menyampaikan, " Kegiatan ini dalam rangka kesiapan dan kesiagaan kita dalam menghadapi Given Pemilu  Maraton kedepannya. Dengan di awali pemilu lokal Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan insyallah pada akhir tahun ini. Kalau tidak salah akan ada 47 Pilkades di wilayah Kabupaten Pasuruan," ucap Mas Dion sapaan akrabnya.

Selanjutnya, tambah  Mas Dion, Pilkada pada Tahun 2024 Sejarah Pertama kalinya Pemilu Serentak, betul betul serentak di Indonesia. Belum pernah dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya seperti Pemilu yang akan datang di Tahun 2024 ini. Dan ini kalau memang benar benar terjadi akan jadi sejarah terbesar dengan adanya pemilu paling Serentak dalam panjang sejarahnya.

Terlepas itu, lanjut Mas Dion, Pemilu menurut dari pengalaman selama ini  banyak menimbulkan Potens kerawanan potensi gesekan potensi pertikaian di masyarakat. Akan tetapi Alhamdulillah semakin kesini  semakin dewasa. Mana Demokrasi kita semakin bagus, konflik itu semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan menjadi penyebab minimnya Konflik konflik tersebut.

"Konflik demokrasi ditingkat lokal yang paling rawan ialah pada pemilihan Kepala Desa, Karena antar pendukung tidak di batasi oleh wilayah yang luas, Biasanya antar tetangga, akan tetapi Masyarakat sekarang sudah banyak yang pintar dalam menyikapi Pilkades. Mereka tenang dan tidak mau ditunggangi oleh oknum oknum yang mau memanfaatkan situasi tersebut, " imbuhnya 

Mas Dion juga menambahkan, "Harapannya pemilu yang akan datang ini bisa aman dan kondusif tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan, Seperti halnya kejadian kejadian yang sudah sudah pada pemilu sebelumnya," pungkas pria berkacamata tersebut.(sy)

Masa Aksi Minta di Kejati Sumsel Surat dari Kejagung RI ditindaklanjuti Terkait Dana Covid 19 2020 senilai 81 M

 .

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Puluhan masa aksi koalisi LSM Sumsel Bergerak menggelar aksi damai didepan kantor Kejati Sumsel Senin (26/6/2023)

Amrullah dalam orasinya mendesak agar pihak kejaksaan tinggi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti surat dari Kejagung RI, terkait dugaan perjalanan dinas keluar kota di Sekretariat DPRD Lahat, nilai nya sangat fantastis 60 milyar, kata " Amrullah dalam orasinya,

Lebih lanjut saya meminta tim penyidik Kejati Sumsel untuk bekerja menindaklanjuti laporan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat, kami mendesak kasus ini diungkap, biarpun saat ini masih dalam penelaahan,dari pihak Kejati Sumsel,

Tambah Amrul bahwa pada tahun 2020 kita dilanda pandemi covid19, tidak boleh melakukan perjalanan dinas keluar kota maupun dalam kota dugaan SPPD Fiktif ini pihak Kejati Sumsel secepatnya diungkap jangan tumpul diatas tajam dibawah terangnya

Dalam aksi ini ada tulisan " usut dugaan korupsi anggaran di sekretariat DPRD Lahat dan Pemkab lahat tahun 2020/2021"

Terpisah Kejati Sumsel melalui kasi penkum Venni menjelaskan kepada policewatch.news Senin (26/6)  ini bukan Sprindik, tapi pelimpahan berkas dari Kejagung RI, namun ini masih kita telaah dulu dan kita pelajari, dan yang jelas pihaknya masih tahap penelaahan ujarnya.

Kasi Intel Kejati Sumsel Dian menjelaskan ini surat ini bukan Sprindik,tapi surat pengantar dari Kejagung RI, untuk diserahkan kepada Kejati Sumsel dia menjelaskan kepada wartawan. 

Aksi ini di jaga dari aparat kepolisian dari Polrestabes, dan kondisi kondusif.(Rodhi)

Komjen Pol Agus Andrianto Jadi Wakapolri sesuai Surat Telegram Rotasi Pati Polri

Jakarta policewatch.news, -- Polri melakukan sejumlah rotasi jabatan di tingkat Pejabat Tinggi (Pati). Diantaranya adalah posisi Wakapolri yang nantinya akan dijabat oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. 

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sendiri di rotasi menjadi Pati Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun. 

Polri sendiri menerbitkan lima surat telegram yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2023. Yakni, ST/1392/VI/KEP./2023 sebanyak 28 personel. ST/1393/VI/KEP./2023 sebanyak 4 personel. 

ST/1394/VI/KEP./2023 sebanyak 218 personel. ST/1395/VI/KEP./2023 sebanyak 170 personel. Dan, ST/1396/VI/KEP./2023 sebanyak 119 personel.

"Secara keseluruhan terdapat 539 personel yang mutasi," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. 

Adapun beberapa rotasi Pati Polri itu diantaranya;

PJU Mabes Polri 

- Wakapolri Komjen Agus Andrianto

- Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada

- Kabaintelkam Polri Komjen Suntana 

-Asops Kapolri Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca.

Rotasi Kapolda. 

- Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Agung Setya Imam Effendi

-Kapolda Sulbar Irjen Adang Ginanjar 

- Kapolda Bali Brigjen Ida Bagus KD Putra Narendra. 

Rotasi Wakapolda 

- Wakapolda Sulteng Brigjen Soeseno Noerhandoko 

- Wakapolda Bengkulu Brigjen Agus Salim 

- Wakapolda Malut Brigjen Samudi 

- Wakapolda Kepri Brigjen Asep Safrudin 

- Wakapolda Kalbar Brigjen Roma Hutajulu 

- Wakapolda Bali Brigjen I Gusti Kade Budhi Harryarsana.**Bambang MD**

Koalisi LSM Sumsel Bergerak Gelar Aksi Di Kejati, Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas APBD 2020 di DPRD Lahat

SUMSEL  - POLICEWATCH.NEWS Koalisi LSM Sumsel yang tergabung yaitu LSM Puskokatara,GMMP RI LIDIK KRIMSUS RI dan juga LSM PUDI Sumsel) Senin tanggal 26 Juni 2023, akan menggelar aksi di halaman kejaksaan tinggi Sumatera Selatan, 

Baca juga :terkait Anggaran 81M yang diungkap LSM KPK Sekwan DPRD Lahat Bungkam Saat Dikonfirmasi Wartawan 

Hal ini disampaikan oleh Amin Teras Ketua LSM GMMP RI membenarkan hari Senin ini menggelar aksi damai didepan halaman kantor Kejati Sumsel, mendesak berdasarkan surat Sprindik Kejagung RI,

1,SPPD diduga fiktif di sekwan DPRD Lahat 81 M, dimasa covid 19 tahun 2020, ASN melakukan perjalanan dinas keluar kota, Anggota DPRD Lahat, 23 M, dimana kasus ini sudah dilaporkan oleh salah satu LSM, Kejagung RI, keluar surat nomor : R-183/K.3/Kph.4/04/2023 surat ini sudah diteruskan pada Tanggal 27 April 2023 di Kejati Sumsel,

Baca juga : Bocor Halus Surat dari Kejagung, LSM KPK Rencana Gelar Aksi Demo Di Kejati Sumsel,Desak Periksa Sekwan Lahat 

Bocornya surat tersebut diatas kami minta kepihak penyidik Kejati Sumsel kasus ini untuk ditindaklanjuti kata " Amin aktivis kawakan yang sering melakukan aksi demo di Sumsel.

Di samping itu kepada bapak Kejati Sumsel segera turunkan Tim untuk melakukan investigasi ke Lahat, khususnya Sekwan DPRD Lahat segera dipanggil dan ASN yang terlibat, " pinta Amin

Senada juga disampaikan Amrullah hari ini  Senin koalisi LSM Sumsel Bergerak akan menggelar aksi di depan kantor Kejati Sumsel, kami mendesak agar kasus covid 19,di DPRD Lahat secepatnya ditindaklanjuti nilai nya sangat Fantastis 60 M, SPPD diduga Fiktif Indonesia sedang dilanda covid 19 tahun 2020,dan dinyatakan zona merah saat itu, di seluruh Indonesia, baik kabupaten dan kota dilarang melakukan perjalanan dinas,bagi ASN maupun pejabat negara ujar " Amrullah

Baca jug : Kasus YE Berlanjut,Empat ASN Termasuk Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Serahkan Dokumen 

Seperti contohnya beberapa dinas di kabupaten lahat sudah diperiksa di Polda Sumsel Dinas BPBD,Dinas Kesehatan, Dinas PPKAD, Direktur RSUD, Dinas Pertanian,berdasarkan Aksi Demo di KPK oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat,  sehingga kasus ini mencuat diperiksa di Inspektorat Provinsi Sumsel dan di Polda Sumsel yang sempat viral surat panggilan kepala PPKAD inisial G, untuk dimintai klarifikasi oleh pihak subdit Tipikor Polda Sumsel terang " Amrul

Sementara itu ketua Harian LIDIK KRIMSUS RI M Rodhi Irfanto SH meminta  agar kasus ini di usut sampai tuntas demi tegaknya supremasi hukum yang mana Diduga adanya oknum oknum penyelenggara pemerintahan kabupaten lahat yang terlihat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di berhentikan secara tidak hormat apabila mereka terbukti bersalah, sesuai amanah Undang-undang Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS papar Rodhi 

Hari ini digelar pada Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 wib hingga selesai, jumlah masa 50 orang kordinator aksi " Amien,S dan Korlap Amrullah,SH (tim)

JALAN YANG MENGHUBUNGKAN,ANTAR DESA , PERLU PERHATIAN PEMERINTAH

 

CIANJUR , POLICEWATCH NEWS,- Sesuai undang - undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2024 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang  segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat, 

 Terlihat jelas , masih ada  jalan desa yang belum bisa dilintasi mobilisasi karena jalnnya masih tanah, merah untuk kampung Cipayung desa  Neglasari ,untuk kampung Cidadap desa sukakerta  tinggal  peningkatan betonisasi,yang menghubungkan dua desa ,antara desa  sukakerta , dan desa Neglasari,   perlu adanya perhatian , dua pemdes , 

Padahal ini satu satunya akses jalan yang tembus ke ibu kota kecamatan kadupandak , selama ini masyarakat desa sukakerta jika ingin  keibu kota kecamatan  harus  melintasi, sungai cibini , ada yang menggunakan rakit/getek yang tembus ke prungpayung    ,ada juga yang menggunakan Rawayan Nanggewer,  kecamatan Cijati , 

  Ketika di temui warga masyarakat desa sukakerta yang tidak mau disebutkan namanya, 25/6/2023, kami berharap kepihak pemdes , baik desa sukakerta maupun desa neglasari, agar ada perhatian khusus karena ini satu satunya jalan yang tembus ke kecamatan  kadupandak ,apalagi dikala musim hujan ,total tidak bisa dilintasi roda dua sangat perihatin sekali, padahal pemerintah pusat sudah mengucurkan dana desa , untuk memajukan masing masing desa, dan ini perlu perhatian khusus dari pihak kabupaten , propinsi maupun pusat ,, tuturnya (Irwan)

Diragukan Kepedulian dan Integritas K MAKI, Mendesak Pergantian Semua Komisioner KPK

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS Adanya perbuatan asusila, pungli dan pembocoran rahasia negara di dalam internal KPK membuktikan adanya masalah di dalam kepemimpinan KPK. Komisioner yang menjadi inisiator pergerakan KPK terkesan tidak perduli dengan kinerja KPK dan malah minta perpanjangan masa jabatan.

“Mendesak pergantian pimpinan KPK yang lebih berintegritas dan mempunyai leadership memimpin KPK agar kondisi KPK kembali seperti semula”, ungkap Koordinator K MAKI Bony Balitong.

“Harapan masyarakat agar segera pergantian Pimpinan KPK malah berbuah pahit dengan perpanjangan masa jabatan yang direstui oleh Mahkamah Konstitusi”, lanjut Koordinator K MAKI itu.

“Harapan masyarakat agar KPK menjadi lebih baik dengan perpanjangan masa jabatan terbayar dengan pungli dan asusila yang diduga dilakukan oleh karyawan KPK kepada para tersangka KPK”, ucap Bony Balitong.

“Belum lagi perbuatan pengkhianatan kepada negara yang setara subversif atau makar yang diduga di lakukan oleh oknum pimpinan KPK dengan membocorkan rahasia penyelidikan” ujar bony

“KPK semakin tidak punya harapan untuk perbaiki diri dan berbenah serta semakin terpuruk dalam lingkaran setan permainan mafia hukum”, tutur Bony Balitong.

“Alternatif terbaik untuk saat ini adalah pergantian semua komisioner KPK atau di bubarkan untuk mencegah mafia kasus dan hukum kuasai KPK”, ungkap Bony Balitong.

“Namun KPK bukan lagi lembaga independen yang berdiri sendiri tapi sudah berada di bawah Presiden dan mungkin di bawah kendali partai pengusung Presiden”, ulas Bony Balitong.

“Sekarang semua tergantung dengan kebijakan pemerintah dan DPR RI apakah akan memberantas korupsi atau suburkan korupsi dengan melindungi para Mafioso koruptor”, pungkas Bony Balitong

 (Red)

Pemberitahuan ...............STOP PRES

 Red, POLICEWATCH,- Pemberitahuan untuk segenap  institusi TNI & Polri  maupun instansi baik Negeri, sipil maupun Swasta bahwa sejak hari ini Minggu  25 Juni 2023  bahwa atas nama 

1. BENNY WARTAWAN KOTA BEKASI   

Jabatan terakhir WARTAWAN dari  Media Police Watch.news Biro KOTA BEKASI Terhitung mulai Hari ini.

2. OKA WANSYAH --KAPERWIL SUMATERA SELATAN

Jabatan terakhir KAPERWIL dari  Media Police Watch.news  PROVINSI SUMATERA SELATAN Terhitung mulai Hari ini.

Apabila menjumpai orang tersebut diatas masih menggunakan KTA atau ATRIBUT Media Policewatch.news untuk di pergunakan Demi kepentingannya silahkan laporkan kepada yang berwajib, karena orang tersebut sudah bukan anggota media kami

Dengan ini Manajemen Redaksi Media PoliceWatch.news  menyampaikan, bahwa Wartawan, baik itu Reporter, Jurnalis, Kontributor maupun IT & Desain Grafis adalah yang tertera di dalam struktur organisasi di kolom redaksi website kami. (cek di sini    ( https://www.policewatch.news/p/redaksi.html )

Selain nama-nama di struktur, BUKAN bagian dari internal manajemen kami. Apabila ada orang yang mengatasnamakan bagian dari Redaksi Media Police Watch.news   namun namanya tidak tercantum di struktur, BUKAN bagian dari kami. Dan kami tidak bertanggungjawab atas segala hal yang dilakukannya, HODLINE : 08128222280

Demikian informasi ini disampaikan demi kenyamanan bersama.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh….

 

 

Hormat kami,
M Rodhi irfanto SH
Penanggung jawab & Pemimpin Redaksi