Kabareskrim Beri Ucapan Selamat Devi Suhartoni Pimpin DPW Pujakusuma Sumsel

 

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) H. Devi Suhartoni pimpin Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2022-2027.

Dalam ucapan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrinto mengatakan saya ucapkan kepada Devi Suhartoni memimpin Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma di Sumatera Selatan, yang Bertepatan di Hari Ulang tahunnya yang ke-54, H.Devi Suhartoni. 

Sementara itu Ketua Umum DPP Pujakesuma, Eko Supianto, SE di Auditorium Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (1/6/2023) menyerahkan bendera pataka kepada Bupati Muratara H. Devi Suhartoni serta Surat keputusan dari DPP Pusat susunan pengurus DPW Pujakesuma Sumsel. 

Acara Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Sumsel H.Herman Deru yang juga sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuna DPW Sumsel.

Ketua DPW Provins Sumsel H.Devi Suhartoni dalam pidatonya menjelaskan, Paguyuban Pujakesuma Ini dibentuk dengan tujuan menjadi generasi penerus suku jawa  guna mempertahankan  tradisi seni dan budaya dari pendahulu dan menciptakan generasi yang tak lupa sejarah.

Paguyuban Pujakusuma ini  sebagai alat permasatu tali silaturahmi ke sesama suku jawa dan untuk meneguhkan eksistensi suku jawa yang ada di Sumatera Selatan hingga muncul intelektual dan birokrat suku jawa yang menduduki posisi Pemerintahan.ujar " Devi

“Paguyuban ini merupakan sarana untuk membuat komunitas yang saling " asah, asih " dan asuh, serta dengan hadirnya pujakesuma terciptalah media untuk mempertautkan perasaan orang jawa di tanah seberang,”kata H.Devi Suhartoni. 

Devi juga menjelaskan kedepan DPW Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Provinsi Sumsel kedepan memiliki program diantaranya, belajar bahasa jawa halus dan kasar.

Selain itu sambung Devi, Keluarga Besar Pujakesuma harus memiliki keterampalan dalam berbahasa Inggris, maka kedepan DPW Pujakesuma di Sumsel harus belajar menguasahi bahasa inggris dengan cepat.

“Menciptakan koperasi dan juga UMKM, membentuk legal LBH Pujakesuma Sumsel dan masih banyak program-program lainnya,”jelas dia.

Bupati Devi Suhartoni menjelaskan, kalau program ini merupakan wujud dari kearifan lokal yang selaras dengan semangat global, nilai kebudayaan yang terus menjunjung kokohnya nilai kebangsaan.

“Semoga ini bisa menjadi sarana untuk menyatukan atau bahasa jawanya "  Ngumpulne balung pisah " sebagai elemen dasar yang membangun kepercayaan sebagai inti model sosial bangsa indonesia terkhusus Sumsel,”ucapnya 

Devi Suhartoni sedikit memberikan sejarah singkat keturunan Jawa dirinya, dia menyebut kalau Mbah Putri (Nenek) dari Sang Ibunda Tercinta merupakan keturunan dari Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

Jurnalis : Bambang.MD

PRESIDEN CAWE-CAWE, RIZKY A.R, " PRESIDEN INGIN JADI KING MAKER "

 

Bandung.-policewatch.news- Ketua Umum DPC SEMMI Kab. Bandung mengatakan Presiden Jokowi sedang ingin menjadi King Maker. (1/6)

Memperingati Hari Lahir Pancasila, Ketua Umum DPC SEMMI Kab. Bandung tersebut menyatakan terkait gerakan dari Presiden mendekati Tahun Politik 2024 nanti. Beliau menyatakan bahwa tidak seharusnya seorang presiden bertindak seperti itu.

"Presiden Jokowi hari ini sedang memainkan peran sebagai Pahlawan tanpa Jasa, Pembela Kepentingan Rakyat, tapi dia sedang memainkan peran untuk kepentingan nya dan seakan-akan ingin menjadi King Maker untuk Nahkoda di 2024 nanti." Ujarnya.

Perilaku Presiden seakan-akan ingin meneruskan kepentingannya di periode berikutnya. Politik Jokowi disandingkan dengan Politiknya Erdogan di Turki oleh Pemuda Kab. Bandung tersebut.

"Kita ingat bahwa Erdogan kembali menjadi Presiden Turki untuk ketiga kalinya. Sebelum pemilihan, Erdogan menggratiskan BBM bagi masyarakat nya dan menaikkan gaji PNS disana untuk menaikkan elektabilitas nya. 

Apakah Presiden akan pula seperti itu dengan menyimpan orang yang bisa sesuai dengan kepentingannya ? Mari kita tunggu saja." Ujarnya.

Apapun yang dilakukan oleh Presiden saat ini, janganlah menjadi sarana untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan masyarakat dengan mengatasnamakan Kepentingan Negara.(dera)

Bupati Muratara Devi Suhartoni didapuk Ketua Pujakusuma Sumsel

 

SUMSEL - POLICEWATCH.NEWS - - Bupati Muratara Devi Suhartoni ditunjuk Ketua DPW Pujakusuma Sumatera Selatan, sosok pemimpin bupati Muratara ini, mendapatkan mandat untuk menjadi Ketua Paguyuban  Keluarga Besar (PKB) Provinsi Sumatera selatan ujar " Sekretaris Sujoko  Bagus, SH.MH kepada policewatch.news, dia layak untuk membesarkan organisasi Pujakusuma di Sumatera Selatan saat ini 17 kabupaten dan Kota Sudah terbentuk, 

Dan Alhamdulillah Besok kita menggelar acara pelantikan di hotel Swarna Dwipa, kamis (1/6) bertepatan hari kesaktian Pancasila momen yang sangat baik, " sedikit sakral hari lahir nya Pancasila terang " Joko

Pembina Pujakusuma Komjen Pol Agus Adrianto saat menghadiri acara pelantikan DPP di Medan 

"Pujakesuma akan dibeberkan sesuai arahan pembina. Karena kita hadir untuk membuat seduluran membuat persatuan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada. Saya melihat semangat sosok pak Pembina yang merupakan menjadi kekuatan dari pujakesuma ini, membuat kami bisa bersatu semangat untuk membesarkan pujakesuma yang pesan beliau kalau bisa Nusantara jadi pujakesuma itu ada di setiap pulau yang ada di Indonesia. 

Mudah-mudahan cita-cita itu bisa kami laksanakan dengan kerja kerja gotong royong apalagi program-program kita ke depan akan menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat Jawa khususnya dan mungkin juga bisa bekerjasama dengan masyarakat Indonesia lainnya pertama suku-suku lainnya," terang " Sujoko (Bambang MD)

Tegas, Gabungan Aktivis Lobar Minta Dewan dan Bupati Segera Pecat Zaini dari PTAM Giri Menang

POLICEWATCH-Lombok Barat.

Bak gayung bersambut, kesepakatan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Lalu Ahmad Zaini mendapat dukungan dari lintas aktivis. 

Gabungan aktivis ini ramai-ramai bertemu dengan jajaran anggota DPRD Kabupaten Lobar mereka meminta supaya langkah itu tak mengendur. Dalam audiensi di kantor DPRD Lombok Barat beberapa hal disampaikan terkait sosok Zaini. 

Koordinator gabungan aktivis Yusri menegaskan, mereka mendukung penuh keputusan seluruh fraksi di DPRD Lobar yang telah meminta Bupati Lobar mencopot Zaini. 

"Ini untuk menjaga marwah legislatif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, " katanya, Selasa (30/5). 

"Kami datang untuk memberi dukungan agar jangan sampai marwah DPRD ini tercoreng," tegasnya. 

Dukungan yang diberikan ini, kata dia, akan lebih masif lagi. Dalam waktu dekat gabungan aktivis ini menegaskan akan menggelar demonstrasi di kantor Bupati Lombok Barat agar pencopotan Zaini selaku dirut disegerakan. Mereka akan meminta Bupati Lobar Fauzan Khalid mengambil sikap. 

"Kami akan aksi sebagai wujud dukungan atas rekomendasi DPRD Lobar Senin pekan depan," ucapnya. 

Aktivis lainnya, Samsul Hadi menegaskan rekomendasi pencopotan PTAM Giri Menang harus segera ditanggapi Bupati. 

Menurut Samsul, riuhnya pemberitaan perihal usulan DPRD Lobar membuat stabilitas di daerah terganggu. 

"Oleh karena itu, bupati harus ambil sikap. Jangan sampai saling sahut di media," tegasnya Samsul.

Sementara itu, Dirut PTAM Giri Menang Lalu Ahmad Zaini belum memberikan keterangan terkait dukungan aktivis atas usulan DPRD memberhentikan dirinya. 

Sebelumnya, Zaini dalam rapat paripurna DPRD Lobar disepakati oleh seluruh fraksi untuk dicopot. Hanya Fraksi PKS yang tak membubuhkan tanda tangan dukungan untuk pemecatan Zaini. 

Zaini sendiri sebelumnya, dalam keterangannya berdalih, telah memiliki akuntan publik sendiri. Hal ini terkait keinginan dewan yang meminta laporan keuangan. Bahkan, dengan tegas, Zaini menolak memberi laporan apapun tanpa bersurat.

MN 

BARCELONA-Sepakbola Indonesia Kembali Menorehkan pLPrestasi Luar Biasa Dikancah Internasional.

POLICEWATCHNEWS-Setelah Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja beberapa waktu lalu, kali ini giliran ISA Lombok FC.

ISA Lombok FC berhasil mengharumkan Merah Putih usai menjuarai turnamen sepak bola usia muda bertajuk Barcelona Football Festival 2023.

Skuad asuhan Zuchli Imran Putra ini berhak mengangkat trofi juara setelah menumbangkan tim asal Inggris, Ware FC di babak final.

ISA Lombok FC menang tipis 1-0 lewat gol semata wayang yang dicetak M. Akhadi Satriaji.

Pertandingan dilangsungkan di Komplek Lapangan Salou Barcelona, Spanyol selama dua hari 27-28 Mei 2023.

Perjalanan ISA Lombok FC menuju tangga juara harus dilalui dengan perjuangan keras. Pada babak semifinal, wakil Indonesia ini melibas tim kuat asal Belgia, Brussel Annessens dengan skor 4-3.

Sedangkan di babak penyisihan di fase group, mereka pesta gol ke gawang lawan-lawannya.

ISA Lombok FC mencukur Krakerey IL Norwegia lima gol tanpa balas, menaklukkan Manortown United FC Irlandia 4-0 dan memastikan lolos ke semifinal setelah mengalahkan US GOUVIeux Prancis dengan skor 3-0.

ISA Lombok FC sendiri mengirimkan satu tim untuk pemain kelahiran 2007 atau kelompok usia 16 tahun. Ajang kelompok umur U-16 tersebut diikuti 8 tim dari berbagai negara.

Head Coach Zuchli Imran Putra mengatakan, trofi juara dari Barcelona ini dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia.

“Kemenangan ini buat Indonesia, setelah medali emas SEA Games kemarin, motivasi anak-anak terlecut untuk memberikan yang terbaik. Alhamdullilah berhasil,” kata Zuchli yang saat ini masih berada di Negeri Matador.

Manager Tim ISA Lombok FC, Rannya Agustyra Kristiono menambahkan, para pemain yang dikirim ke ajang ini merupakan pemain pilihan dari 3 SSB/Diklat sepakbola, yaitu Diklat Imran Soccer Academy, Bintang Timur FC, dan Lombok FC.

Berkat penampilan tim yang istimewa dan skill individu pemain yang dimiliki, ISA Lombok FC dikira kumpulan pemain Timnas.

“Pengalaman luar biasa, menyatukan pemain dari berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri. Banyak penonton yang bertanya. Apakah ini pemain Timnas ?. Motivasi dan tekad kuat dari pemain dan official luar biasa sehingga kita menjadi juara di turnamen internasional ini,” ujar Rannya.

Selain menyabet gelar Juara, ISA Lombok FC juga menyabet semua gelar di kelompok umur tersebut. Mulai dari M. Akhadi Satriaji yang menyabet gelar Top Skor, Ardo Kaka sebagai kiper terbaik, Dewananda menjadi pemain terbaik, dan Zuchli Imran Putera Imran Putra sebagai pelatih terbaik.

Kemenangan wakil Indonesia ini dirasakan oleh semuanya, mulai dari pemain, tim pelatih, official hingga para sponsor. Asisten Manager Serena Cosgrova Francis, juga larut dalam kebahagiaan.

Keberhasilan ini juga berkat turut andilnya para sponsor dan stakeholder yang telah membantu memenuhi kebutuhan tim ini. Sejumlah sponsor yang terlibat, yaitu Aqua, Semen Indonesia, Mind Id, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu, dan HBK Peduli.

Sementara itu, Chairman Lombok FC H Bambang Kristiono, SE (HBK) menegaskan, pencapaian yang didapat skuad ”Kijang Rinjani” di kancah internasional adalah sebuah hasil akhir dari proses latihan yang keras, pendidikan disiplin yang tinggi, serta pembinaan mental yang terukur.

"Menurut saya, prestasi ini adalah sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin, sebuah klub kecil dari wilayah timur Indonesia (Pulau Lombok), kemudian  mampu menaklukkan klub-klub besar dari daratan Biru (Negara Eropa),” imbuh Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, anak-anak skuad ISA Lombok FC yang terlahir dan berangkat dari kampung-kampung yang tidak dikenal, kemudian mampu bermetamorfosa menjadi petarung-petarung yang berhati singa. Menjadi pepadu-pepadu yang tanggap, tanggon dan trengginas.

”Mereka telah membanggakan kita semua sebagai masyarakat Lombok," tandas HBK.

MN 

Dinilai Janggal, Dewan Lobar Pertanyakan Keuangan PTAM Giri Menang

POLICEWATCH-LOMBOK BARAT.

DPRD Kabupaten Lombok Barat meminta pertanggungjawaban PT Air Minum Giri Menang (AMGM) perihal laporan keuangan pada 2022. Hingga kini permintaan tersebut tidak kunjung dipenuhi. 

Bahkan, badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Barat sudah tiga kali memintanya. Hal ini disampaikan, Anggota DPRD Lombok Barat Ahmad Zaenuri. 

Politisi PAN ini mengatakan, jumlah pendapatan PTAM Giri Menang dalam setahun Rp 130 miliar lebih. 

"Data tersebut diberikan pihak PDAM dalam selembar catatan, " katanya. 

Sejauh ini, kata Zaenuri, dewan belum menerima penjelasan secara rinci peruntukan dari pendapatan PDAM yang mencapai ratusan miliar tersebut.

Dari hasil analisa dewan yang dilakukan berdasarkan pendapatan per tahun, seharusnya ada sisa dana Rp 75 miliar. Asumsi itu dihitung bila jumlah pegawai diperkirakan 250 orang. 

"Taruh lah masing-masing digaji Rp 10 juta. Setahun, berarti Rp 30 miliar," ucapnya. 

Sementara, setoran ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp 15 miliar setahun. Masih ada sisa Rp 85 miliar. 

"Anggap saja bayar pajak dan biaya perawatan Rp 10 miliar. Jadi, sisanya Rp 75 miliar," tegasnya. 

Zaenuri pun meminta Direktur Utama PTAM Lalu Ahmad Zaini menyampaikan laporan keuangan secara rinci kepada eksekutif dan legislatif selaku pengawas daerah. Masa jabatan direktur ini berakhir pada 2024. 

"Sebelum meninggalkan jabatan, mari sama-sama terbuka agar terang benderang dan tidak menimbulkan fitnah," tegasnya. 

Anggota Komisi III itu menyebut, badan Banggar DPRD Lombok Barat sudah tiga kali meminta laporan dari PDAM Giri Menang.

"Sampai sekarang, kami belum dikasih laporan neraca kas maupun aset," terang Zaenuri.

Ditambahkan, dewan  meminta laporan keuangan agar ada payung hukum untuk berbuat. Menurut dia, jika tidak memegang catatan, otomatis tidak tahu apa yang akan disampaikan ke publik. 

Sementara itu, PTAM Giri Menang sendiri melalui Dirutnya Lalu Ahmad Zaini menyebut, akuntan publik telah memeriksa neraca keuangan perusahaan air ini. 

"Kami hanya ingin keterbukaan. Kalau persoalan ini clear, kami bisa menjelaskan sehingga masyarakat tidak bertanya lagi," tambah Zaenuri.

MN 

Ombudsman buka peluang Jemput paksa Firli Bahuri CS , Soal laporan Brigjen Endar.

 

JAKARTA - POLICEWATCH.NEWS -- Ombudsman Republik Indonesia membuka peluang menjemput secara paksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs jika ditemukan unsur kesengajaan terkait ketidakhadirannya dalam klarifikasi laporan Brigjen Endar Priantoro perihal dugaan malaadministrasi.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jawen mengatakan upaya jemput paksa itu telah sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa terlapor yang telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

"Opsi ketiga adalah opsi pemanggilan paksa bila Ombudsman menilai ada unsur kesengajaan apalagi dibuktikan dengan surat tertulis terkait dengan penolakan kehadiran," kata Robert dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Selasa (30/5).

Robert menegaskan opsi tersebut akan diambil Ombudsman jika pihaknya menilai KPK secara terang-terangan mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani laporan Endar.

"Ini opsi yang diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan apalagi secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan ada pula opsi menyampaikan klarifikasi secara tertulis. Opsi itu, kata dia, diambil jika terlapor tidak bisa menghadiri pemanggilan lantaran kerahasiaan identitas maupun tengah berada di tempat yang jauh.

"Ombudsman bisa saja itu hanya dengan proses apakah telpon apakah surat menyurat sejauh Ombudsman memang menilai informasi yang diberikan memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan pemeriksaan itu opsi yang bisa diambil," jelasnya.(RED)

Besok Pelantikan Pujakusuma Di Hotel Swarna Dwipa, Selaku Pembina Komjen Pol Agus Adrianto

 

PALEMBANG - POLICEWATCH. NEWS - Paguyuban Pujakusuma Sumatera Selatan dikukuhkan besok kamis (1/6/2023) 

Acara Pelantikan dan Pengukuhan Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakusuma Sumatera Selatan yang akan dihadiri Dewan Pimpinan Pusat, pengurus PKB se - Sumsel kata " Sekretaris M Sujoko Bagus. SH, MH

Ormas Pujakusuma adalah sebuah paguyuban untuk masyarakat  keturunan Jawa yang sudah menetap tinggal di Sumsel, perlunya suatu paguyuban ini kita melestarikan budaya Jawa, yang beraneka ragam kesenian yang patut kita lestarikan diSumatera Selatan, 

Kepengurusan Pujakusuma mulai dari Pusat DPP, Provinsi DPW, Kabupaten DPD bahkan di setiap kec. DPC.

Di Indonesia, sudah terbentuk, dan pelantikan ini rencananya akan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, selaku ketua MAJELIS PEMBINA ORGANISASI ( MPO ).

Sedangkan ketua Pembina Pusat Pujakusuma bapak Komjend Pol Agus Adrianto., S.H M.H sekarang menjabat Kabareskrim

Sekilas sejarah Pujakusuma Awalnya Paguyuban Pujakesuma dibentuk dengan tujuan menjadi generasi penerus suku Jawa guna mempertahankan tradisi seni dan budaya dari pendahulu, menciptakan generasi yang tak lupa sejarah, sebagai alat pemersatu tali silaturahmi ke sesama suku Jawa dan untuk meneguhkan eksistensi suku Jawa di Sumatera Selatan hingga muncul intelektual dan birokrat suku Jawa yang menduduki posisi di pemerintahan.kata " Joko bagus.

Wong Jawa di Tanah Sumatera telah membentuk paguyuban Pujakesuma (Putra Jawa kelahiran Sumatera). Orang Jawa di Sumatera telah berkembang dan berakulturasi dengan peradaban budaya lokal. 

Paguyuban ini merupakan sarana untuk membuat komunitas yang saling asah, asih dan asuh. Sangat disadari banyak perantau yang merindukan tanah Jawa. 

Dengan hadirnya Pujakesuma terciptalah media untuk mempertautkan perasaan kembali orang Jawa di tanah seberang sehingga terbangunlah sambang, sambung, srawung dan tulung tinulung. 

" Ungkapan ini merupakan wujud kearifan lokal yang selaras dengan semangat global, nilai kebudayaan yang terus menjunjung kokohnya nilai kebangsaan. Penulisan buku ini dimaksudkan bisa menjadi sarana untuk menyatukan *(ngumpulne balung pisah)* sebagai elemen dasar yang membangun kepercayaan sebagai inti modal sosial bangsa Indonesia. Isi buku memuat sejarah, budaya, filosofi dan interaksi sosial orang Jawa di Sumatera (Bambang MD)

Beredar di tiktok Hari ini Kepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan, minta pecat Plt Dinas Pendidikan

 

SUMSEL - POLICEWATCH. NEWS - Beredar video tiktok berdurasi 1menit 39 detik dividio tersebut bertuliskan " Aksi Kepung Kantor Gubernur Sumsel tanggal 31 Mei 2023, batalkan PPDB, PSB, SMA, SMK Tahun 2023,

Dalam durasi tiktok yang disuarakan bahwa Drs. Sutoko pernah menjabat kepala Dinas Pendidikan kabupaten Lahat, dengan begitu cepat nya karirnya naik, sekarang menduduki Plt Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, 

Dan hari ini Rabu akan menggelar aksi demo akan mengepung kantor gubernur Sumatera Selatan dan meminta kepada gubernur Herman deru mencopot Plt kadis Pendidikan Drs, Sutoko, MSI, 

Aksi Demo hari ini terkait penerimaan Siswa Baru di SMA, SMK yang tidak transparan di sejumlah sekolah di Provinsi Sumatera Selatan, " mari bapak bapak, ibu ibu yang merasa pintar anaknya ,tidak lulus kita membuka seterang terangnya adanya indikasi kecurangan dalam penerimaan PPDB, dan kita minta Gubernur Sumatera Selatan untuk memecat Plt Kadis Pendidikan Sumatera Selatan dalam keterangan di tiktok seorang menggunakan topi, dengan semangat menggebu gebu bakal berorasi hari ini dihalaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. 

POLICEWATCH.NEWS mencoba mengkonfirmasi kepada Plt Drs. Sutoko melalui pesan singkat kenarin selasa (30/5) melalui washhap milik nya dijawab dengan singkat padat saya di jakarta selama tiga hari, 

Jurnalis : Bambang MD

Kades Karangasem, Kecamatan Wonorejo Dikabarkan Ditangkap polisi Tuban karena melakukan aksi Kejahatan Gendam

 

POLICEWATCH.NEWS, PASURUAN- Kepala Desa seharusnya menjadi contoh yang bagi warganya baik secara moral maupun ber etika namun ini tidak patut di contoh khususnya masyarakat Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur, karena aksi Kepala Desa yang bernama (A A) inisial diduga melakukan aksi gendam atau tipu muslihat, kepada dua korbannya di wilayah hukum Polres Tuban. Selasa (30/05/2023)

Polisi yang mendapat laporan dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku gendam di sebuah Masjid di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Dikutib dari salah satu media online Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Tomy Prambana, menjelaskan pelaku menjalankan aksinya di dua tempat dengan mengendarai sepeda motor. 

Dari dua tempat itu, telah mengambil uang kejahatan terhadap korbannya senilai Rp 4,8 juta. 

Aksi pelaku yang viral terekam CCTV sebagaimana yang terjadi di klinik skincare Desa Glodog, Kecamatan Palang. 

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan jaket, peci dan celana. 

Pelaku kita tahan dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Untuk lain-lain masih kita dalami," pungkasnya. 

Sementara itu Belum ada Konfirmasi resmi dari Camat Wonorejo Didik saat di konfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp mengenai adanya kabar salah satu Kadesnya yang tertangkap pihak Kepolisian atas kasus penipuan atau gendam.

Namun tokoh masyarakat Desa Wonorejo yang namanya tidak ingin di publikasikan membenarkan bahwa memang Kades Karangasem di tangkap pihak Polres Tuban atas dugaan kasus gendam.

"Ya benar  memang Kades Karangasem di Tangkap Pihak Polres Tuban,"ungkapnya ke awak media. (Dr)

Bahrin Resmi Gantikan Imanullah PAW anggota DPRD Lahat, dari dapil 2 Merapi Area

 

POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi, pimpin pelantikan pengambilan sumpah jabatan sdr, Bahrin Dari Partai Gerindra menjabat anggota legislatif DPRD Kabupaten Lahat priode 2019 - 2024, menggantikan almarhum Imanullah dari daerah pemilihan 2 Merapi area (Timur, Barat dan Selatan) 

Acara pelantikan ini senin (29/5) dihadiri Bupati lahat yang diwakilkan Wakil bupati lahat Haryanto, SH di hadiri anggota DPRD lahat dan OPD, KPU, Bawaslu, acara rapat sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan pengantar antar waktu, yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi, ST, membacakan surat keputusan dadi gubernur Sumatera selatan, peresmian pemberhentian sdr. Imanullah dari Partai Gerindra dan anggota DPRD Lahat, 

Pengganti antar waktu (PAW) sdr. Bahrin disumpah jabatannya untuk menjadi anggota DPRD Lahat priode 2019 - 2024, sisa waktu 1 tahun, 

Terpisah Bahrin anggota DPRD Lahat, ia baru menjabat satu hari baru saja diambil sumpah jabatan nya, dia mengatakan saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Bpk. Prabowo Subianto, Ketua DPD Sumsel dan Ketua DPC Kabupaten Lahat bapak Gaharu, SE, atas pelantikan saya menggantikan almarhum Imanullah, selaku PAW (Pengantar Antar Waktu) daerah pemilihan dapil 2 Merapi area " ucapnya

Keluarga Besar Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Lahat Bambang MD mengucapkan " selamat dan Sukses sdr, Bahrin duduk di legislatif DPRD Lahat pengganti antar waktu dari Partai Gerindra, semoga amanah memperjuangkan konstituen untuk masyarakat Merapi area. (Surya Kencana)

2 Karangan Bunga Di Mabes Polri Kasus Ijazah Cik Ujang diusut

JAKARTA - POLICEWATCH.NEWS - 2  karangan bunga berjejer di depan Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Papan bunga  itu sebagai bentuk dukungan kepada aparat kepolisian untuk mengusut dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Kabupaten Lahat sekaligus ketua DPD Demokrat Sumatera Selatan Cik Ujang.

Dalam tulisan di karangan bunga 

“Mendukung Penuh Mabes Polri Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Lahat Sekaligus Ketua DPD Demokrat Sumsel Cik Ujang dan Mabes Polri Selamatkan Citra Kabupaten Lahat Tangkap Cik Ujang Bupati Lahat dan Ketua DPD Demokrat Sumsel Karena Diduga Gunakan Ijazah Palsu”. 

Karangan bunga itu dikirim oleh Forum Solidaritas Peduli Pendidikan (FSPP) dan Masyarakat Kabupaten Lahat-Sumsel.

Presidium FSPP Nopri Agustian mengungkapkan, laporan terkait penggunaan ijazah palsu oleh Cik Ujang sudah dilengkapi dengan bukti putusan Kemendikbud RI dan hasil temuan lapangan bahwa tidak pernah ada absensi maupun skripsi Cik Ujang di kampus. 

“Iya betul (karangan bunga di depan Mabes Polri). Itu bentuk dukungan ke Mabes Polri karena saya yakin laporan yang kami masukkan akan segera diproses tuntas,” kata nopri saat dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp, Senin (29/5/2023).

“Sudah ada surat keputusan Kemendikbud melalui Dirjen Perguruan Tinggi bahwa ijazah Cik Ujang tidak bisa digunakan untuk jenjang karir atau untuk keperluan apapun itu ,” lanjutnya.

Nopri meminta Mabes Polri segera menuntaskan kasus ini karena sudah menjadi isu nasional. “Semua sekarang monitor karena ini soal marwah pendidikan yang diinjak-injak oleh Cik Ujang,” ungkapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu Cik Ujang diberhentikan penyelidikannya (SP3) saat ditangani oleh Eks Dirtipidum Mabes Polri brigjen Ferdy Sambo. 

Nopri menilai keluarnya SP3 tersebut karena adanya indikasi pengamanan perkara sehingga Cik Ujang tidak terjerat hukum.

“Aneh sebenarnya, kok bisa penyidik mengabaikan putusan Kemendikbud. Makanya muncul dugaan adanya main mata antara Cik Ujang dengan oknum penyidik,” beber dia.

Terakhir, Nopri meminta agar kasus ini tidak berlarut-larut dan segera tersangkakan Cik Ujang.

“Demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mabes Polri yang pernah hancur karena Ferdy Sambo maka kasus dugaan ijazah palsu Cik Ujang harus tuntas dan yang terpenting adalah bagaimana marwah pendidikan harus diselamatkan,” tandasnya.(red)

Aktivitas Galian C Tak Berizin di Dekat Mapolda Kepri Berjalan Lancar, Mau Tau Backup dan Pemodalnya?

 

Batam, policewatch.news. - Aktivitas cut and fill (Penggalian pasir gunung) di Wilayah Nongsa tanpa dokument atau izin galian C berjalan dengan mulus tanpa hambatan setiap malam hari. 

Kegiatan penggalian pasir gunung itu, sangat dekat dengan Markas Polisi Daerah Kepulauan Riau (Mapolda Kepri) yang hanya berjarak kurang lebih 100 Meter.

Informasi yang dihimpun awak media ini, aktivitas penggalian pasir gunung ini dikelola saudara "Rn" dan di backup oleh pria berbadan tegap "Hy dan JU" Yang dimodali oleh "HE".

Dari pantauan awak media ini, puluhan dump truck lalu lalang memasuki lahan kosong persis di depan perumahan Shympony Land Nongsa untuk mengangkut pasir gunung yang digali menggunakan alat berat dan di bawa ke sebuah lahan dekat perumahan Puri Asri Nongsa untuk dicuci terlebih dahulu. (Minggu, 28/05/2023) malam. 

Sungguh luar biasa struktur dan sistem yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir gunung tanpa dokumen (Tambang illegal) sehingga petugas seolah-olah tidak mengetahui adanya kegiatan cut and fill pasir gunung yang diperkirakan hanya berjarak 100 meter dari markas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Mapolda Kepri). 

Salah satu warga Nongsa saat melintas dari lokasi mengatakan kegiatan penggalian pasir gunung itu sudah berlangsung lama, dan aman aman saja. 

"Sudah lama ini mas, semua petugas sudah mengetahui kegiatan itu, mana ada dilarang", cetusnya. Kepada awak media ini. 

Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah memang kegiatan tambang pasir gunung tanpa dokumen itu, sengaja dibiarkan karena ada backup atau mungkin pemodalnya orang kuat atau kebal hukum....??? 

Awak media ini mencoba menginformasikan ke Kombes Pol.Nasriadi selaku Dirkrimsus Polda Kepri terkait kegiatan illegal itu, namun hingga berita ini diupload beliau lebih memilih tak merespon. (Tim)

PUNCAK ACARA REFLEKSI MILAD SEMMI KE-67 TINGKAT KABUPATEN GARUT DIHADIRI KETUA UMUM DPP SEMMI M. AZIZI ROIS

 

Red,policewatch,- M. Azizi Rois Ketua Umum dan Ikhsan Ulumuddin Wakil Bendahara 2 DPP SEMMI menjadi Narasumber dalam Diskusi Publik dengan tema "Keaslian Gerakan SEMMI meneguhkan kontribusi untuk Negeri" yang diselenggarakan oleh DPC SEMMI Kab. Garut 

Sebagai puncak acara dari berbagai rangkaian kegiatan REFLEKSI MILAD SEMMI KE-67 TAHUN 2023, bersama Bupati Garut yang diwakili Kabid Pemuda Kesbangpol, Sekretaris Dewan Cabang SII Kab. Garut, dan Ketua DPD KNPI Kab. Garut Okke M. Hadits pada 28 Mei 2023 di Aula utama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat XI.

Adapun peserta diskusi publik tersebut dihadiri oleh kader2 SEMMI dari 11 komisariat kampus di Garut, dan hadir pula para pimpinan dan beberapa kader tingkat cabang Garut dari unsur HMI, KAMMI, IMM, Hima Persis dan GMNI sebagai undangan.

Selain itu, DPP SEMMI dan DPC Syarikat Islam Indonesia (PSII) juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pelajar SMA/MA/SMK yg menjadi Juara Lomba di bidang seni dan olahraga se-Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan sejak sebelum acara puncak digelar (Lomba nasyid, puisi, pidato, futsal, catur dan mobile legend).

Selamat tumbuh dan berkembang menjadi kader2 inelektual muda sebagai lumbung kader militan untuk menjalankan Islam seluas2nya dan sepenuh2nya (dera)

IPW Nilai Polda Riau Lakukan Pelanggaran HAM dan Privasi Personal Terkait Penggerebekan Wakil Bupati Rokan Hilir

 

JAKARTA – POLICEWATCH. NEWS - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengeluarkan kritikan tajam terhadap Polda Riau terkait penggerebekan terhadap Wakil Bupati Rokan Hilir, H Sulaiman, Kamis (25/5/2023) malam. Menurut IPW, tindakan penggerebekan ini melanggar hak asasi manusia dan privasi personal.

"Kami menyesalkan langkah Polda Riau yang telah melakukan penggerebekan terhadap Wakil Bupati Rokan Hilir, H Sulaiman," kata Sugeng Teguh Santoso dalam siaran resminya Sabtu (27/5/2023).

"Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga menginjak-injak privasi individu," tambahnya.

Wakil Bupati Rokan Hilir, H Sulaiman, diinformasikan ditangkap oleh Polda Riau pada Kamis malam hari pukul 23.00 WIB dalam sebuah kamar hotel mewah bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Wanita tersebut diketahui sebagai pegawai Pemkab Rohil.

Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep, hingga saat ini belum ada pasal pidana yang dapat ditemukan berkaitan dengan kejadian ini. H Sulaiman telah dipulangkan kembali esoknya pukul 11.00 WIB.

IPW menjelaskan bahwa penggerebekan oleh polisi terhadap pasangan pria dan wanita yang bukan suami-istri tidak seharusnya dilakukan Polda Riau karena Polda Riau bukanlah Polisi Syariah." Hukum syariah tidak berlaku sebagai hukum tertulis di Riau seperti di Aceh.

Sugeng menambahkan, "Penggerebekan semacam ini seharusnya hanya dilakukan apabila terdapat adanya dugaan pelanggaran pidana, seperti penyalahgunaan narkoba."

Menurut UU NO. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana yang berlaku saat ini maupun UU NO. 1 tahun 2023 sebagai KUHP yang baru, perzinahan dan kohabitasi didefinisikan sebagai delik aduan. Tanpa aduan terlebih dahulu dari suami/istri, anak, atau orang tua, penggerebekan atau penangkapan dapat merugikan pasangan tersebut, apalagi jika yang diciduk adalah seorang tokoh publik.

Sugeng mengimbau agar Polda Riau dan polisi lainnya menjaga privasi individu dengan mencegah publikasi sebelum adanya laporan pidana resmi. Dia menegaskan bahwa penggerebekan yang dipublikasikan tanpa ada laporan pidana dapat dianggap sebagai pencideraan politis, terutama jika melibatkan tokoh publik.

"Pelanggaran privasi yang dipublikasikan tanpa adanya laporan pidana resmi dapat menimbulkan pencideraan politis, terutama ketika yang terlibat adalah tokoh publik," kata Sugeng.

"Tugas kita adalah memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan objektif, tanpa membiarkan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan,'' tegasnya.

IPW juga menyerukan adanya evaluasi terhadap praktik penggerebekan semacam ini, agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM dan privasi personal yang serupa di masa mendatang. Penertiban semacam ini harus dilakukan dengan penilaian dan pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia.

"Kami menghimbau agar Polda Riau dan polisi lainnya melakukan introspeksi dan evaluasi atas praktik ini. Perlu ada penilaian matang dan pertimbangan hukum yang kuat sebelum melakukan tindakan seperti penggerebekan,'' tutup Sugeng. (Red)